Biak Jadi Pusat Ekspor Hasil Perikanan Papua
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan Kabupaten Biak Numfor sebagai sentra ekspor hasil perikanan di wilayah pesisir Papua. Upaya ini untuk menggenjot hasil produksi perikanan yang masih sekitar 10 persen dari potensi 8 juta ton. ”Kami optimistis produksi komoditas perikanan Papua meningkat,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal, Selasa (19/7/). (Yoga)
Warga Tolak Kenaikan Tiket TN Komodo
Kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, NTT, dari sekitar Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta menutup ruang bagi banyak orang untuk menikmati destinasi wisata superprioritas itu. Kunjungan wisatawan dikhawatirkan berkurang sehingga berdampak pada industri pariwisata setempat serta kehidupan masyarakat di sana. ”Binatang komodo kebanggaan orang NTT. Tapi tidak semua orang NTT bisa melihat komodo. Sebab harus kumpul duit banyak dulu,” kata Vita Kire (24), warga Kota Kupang, Selasa (19/7). Ia berencana liburan ke TNK Agustus nanti. Rencana itu ia batalkan ketika mendengar kenaikan tarif masuk ke sana.
Menurut catatan Kompas saat mengikuti tur wisata ke TNK pada Juni 2022, biaya perjalanan dengan kapal kayu serta jasa pemandu sebesar Rp 700.000. Selain itu, biaya tiket masuk sekitar Rp 200.000. Wisatawan dibawa ke Pulau Padar, Pantai Pink, dan Pulau Komodo. Tiga lokasi itu paling digemari wisatawan. Di Pulau Padar, mereka naik ke puncak lalu berpose dengan latar belakang lekukan bukit yang saling membelakangi. Di Pantai Pink mereka berenang, kemudian ke Pulau Komodo untuk melihat reptil purba, yaitu komodo.
Warga lokal terdampak Kenaikan tarif masuk TNK, menurut Direktur Yayasan Insan Lantang Mundur (Ilmu) Doni Pareira, menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat ataupun lingkungan sekitarnya. ”Sudah banyak sekali tamu yang batal ke Labuan Bajo gara-gara tarif baru. Ini sangat memukul,” katanya. (Yoga)
Harapan Pelaku Terhadap OJK Baru
Banyak harapan publik dan pelaku industri keuangan terhadap sembilan angggota Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hari ini, Rabu (20/7), dilantik oleh Mahkamah Agung. Mereka diharapkan mampu mengemban tugas utama OJK sebagai regulator dan pengawas industri keuangan agar bertumbuh dan kembang secara berkelanjutan serta berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. "Dewan komisioner baru OJK harus independen, kredibel, dan mengemban tugas semata-mata untuk menjaga keberlanjutan industri keuangan yang sehat dan melindungi kepentingan publik sebagaimana diamanatkan undang-undang," kata Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, kepada Investor Daily, Selasa (19/7). Salah satu aspek penting yang disoroti adalah konsentrasi kredit perbankan pada satu-dua konglomerasi tertentu. Peraturan tentang legal lending limit atau batas maksimum pemberian kredit harus ketat agar kredit perbankan tidak menumpuk dibeberapa konglomerasi tertentu saja. "Kalaupun dalam proses pemilihan ada pihak tertentu yang mendukung, dewan komisioner OJK harus tetap setia dan tegak lurus mengawal industri keuangan," kata seorang pelaku industri keuangan yang tidak mau disebut namanya. (Yetede)
Semester I, Adhi Karya Raih Kontrak Baru Rp 12,2 T
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membukukan kontrak baru Rp12,2 triliun pada semester I-2022, melonjak 82,1% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 6,7 triliun. Perolehan tersebut mencapai hampir separuh dari target raihan kontrak sepanjang 2022 yang ditetapkan di kisaran Rp25-28 triliun. Corporate Secretary Adhi Karya Farid Budiyanto mengatakan, realisasi kontrak baru hingga akhir Juni lalu itu diantara berasal dari Proyek Pelebaran Jalan Tol Tangerang-Merak; Bendungan Jenelate di Gowa; Gedung Presisi Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri di Jakarta; serta Piping Works and Steel Structure Proyek Smelter Manyar, Gresik. "Dari perolehan kontrak baru itu, lini bisnis konstruksi mendominasi yakni sebesar 85%, kemudian disusul segmen properti sebesar 6%, dan sisanya merupakan lini bisnis lain," kata Farid, Selasa (19/7). Dilihat dari segmentasi sumber dana, Farid mengatakan, kontrak baru yang merealisasikan Adhi Karya bersumber dari pemerintah sebesar 15%, BUMN dan BUMD sebesar 5% dan proyek kepemilikan swasta/lainnya termasuk proyek investasi sebesar 80%. (Yetede)
Mendag: Surplus Semester I-2022 Terbesar Sepanjang Sejarah
Ditengah pemulihan global, kinerja perdagangan Indonesia pada Juni 2022 berhasil mencatatkan surplus sebesar US$ 5,09 miliar. Surplus ini melanjutkan tren surplus beruntun yang dicapai sejak Mei 2020 atau tepatnya selama 26 bulan terakhir. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia semester I (Januari-Juni) 2022 mencatatkan surplus US$ 24,89 miliar. Surplus tersebut disokong sektor nonmigas US$ 36,59 miliar dan defisit sektor migas sebesar US$ 11,70 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersyukur, surplus semester I-2022 menjadi surplus persemester yang terbesar dalam sejarah, mengungguli surplus semester I-2007 yang sebesar US$ 20,15 miliar, hal tersebut membuktikan bahwa berbagai tantangan global yang kian masif tidak menyurutkan performa positif neraca perdagangan Indonesia. "Secara historis, surplus perdagangan semesteran terbesar sepanjang masa. Kondisi ini patut kita syukuri," ujar Mendag dalam keterangan tertulisnya. (Yetede)
Per 1 Agustus, AP II Naikkan Airport Tax di 5 Bandara
PT Angkasa Pura II/AP (Persero) akan menaikkan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau airport tax di lima bandara yang dikelolanya mulai 1 Agustus 2022. Vice President of Corporate Communications Angkasa Pura II Akbar Putra Mardhika menjelaskan, kelima bandara yang akan menerapkan penyesuaian tarif PPJP2U atau passenger service charge (PSC) mulai 1 Agustus 2022 adalah Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kualanamu, Bandara Fatmawati Soekarno, Bandara Radin Inten II, dan Bandara HAS Hanandjoeddin. "Sudah sekitar 2 sampai 6 tahun terakhir tidak ada penyesuaian tarif PSC. Penyesuaian PSC dapat dilakukan mempertimbangkan peningkatan fasilitas pelayanan," kata Akbar dalam pernyataan resminya. Selanjutnya, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta rute domestik tarifnya menjadi Rp152.000, dari saat ini Rp188.182 sejak 2016, dan rute internasional menjadi Rp240.000, dari saat ini Rp209.091 sejak 2018. (Yetede)
Menkeu: Potensi Resesi Sangat Nyata
Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan potensi resesi karena kenaikan suku bunga acuan, pengetatan likuiditas, serta pengikatan harga pangan dan energi, yang menciptakan krisis tersendiri sangat nyata bagi banyak negara. "Saya berharap dalam kasus ini, Indonesia akan terus menavigasi tantangan tambahan lainnya untuk ekonomi kita dan sekarang dalam ekonomi global," kata Sri Mulyani. Selanjutnya, ia menyebut strategi kedua yakni tentang reformasi sistem kesehatan, dimana pandemi telah membuka aspek reformasi lain yang perlu dilakukan pada sistem kesehatan. "Indonesia menjadi negara diantara beberapa negara di dunia yang berhasil mengelola pandemi, jika Anda mengukurnya dari semua indikator. Tetapi tidak berarti bahwa kita telah selesai dengan sistem kesehatan kita," tuturnya. Adapun gejolak perekonomian global terjadi karena inflasi di AS sudah mencapai 8,6% dan The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk mengantisipasi inflasi tersebut. (Yetede)
Pertumbuhan Penyaluran Kredit Baru Dipresiksi Melambat
Survei perbankan yang di rilis Bank Indonesia (BI) mengindikasikan pada kuartal III-2022, secara kuartalan penyaluran kredit baru diperkirakan tumbuh positif, meski sedikit melambat dibandingkan kuartal II-2022. Hal ini terjadi karena permintaan kredit tidak setinggi pada kuartal II. Berdasarkan survei perbankan tersebut, perlambatan pertumbuhan kredit kuarta III tercermin pada saldo bersih tertimbang (SBT) perkiraan permintaan kredit baru kuartal III-2022 sebesar 95,7%, sedikit lebih rendah dibandingkan 96,9% pada kuartal sebelumnya. Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran kredit kepemilihan rumah/apartemen (KPR/KPA) masih menjadi prioritas utama, diikuti oleh kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor. Berdasarakan sektor, penyaluran kredit baru pada kuartal III-2022 diprioritaskan pada sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan, dan sektor perantara keuangan. Selain itu, kebijakan penyaluran kredit kuartal III-2022 diprakirakan sedikit lebih ketat dibandingkan kuartal sebelumnya. Kebijakan penyaluran kredit sejalan dengan perkiraan pertumbuhan kredit baru yang sedikit melambat. (Yetede)
AS Usul Penguatan Rantai Pasokan Intra-Mitra Dagang
Menteri Keuangan (Menkeu) Janet Yellen kembali menegaskan perlunya AS dan mitra-mitra dagang terpercayanya untuk meningkatkan ketahanan rantai pasokan melalui konsep friend-shoring atau penggalangan antarkawan. Tetapi, lanjut Yellen, hal ini bukan berarti AS mundur dari bagian dunia lainnya. Sebagai informasi, istilah tersebut mengacu pada konsep onshoring dan nearshoring. Konsep ini merujuk pada pemindahan rantai pasokan ke dalam negeri, atau kebalikan dari memiliknya di luar negeri. Konsep friend-shoring malampaui hal itu, tetapi membatasi jaringan rantai pasokan ke sekutu dan negara-negara sahabat. "Ketahanan rantai pasokan adalah fokus utama pemerintah Biden-(Kamala) Harris. Dan perlunya dilakukan pekerjaan ini telah diilustrasikan dengan jelas oleh peristiwa dua tahun terakhir, yakni pertama oleh Covid-19 dan upaya kami untuk memerangio pandemi, dan sekarang (kedua) oleh perang agresi brutal Rusia ke Ukraina. Kedua faktor ini telah menggambar ulang kaontur rantai pasokan dan perdagangan global," demikian penjelasan Yellen, (Yetede)
Setumpuk Pekerjaan Rumah Menanti OJK Baru
Hari ini, Rabu (20/7), MA akan melantik anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022 – 2027. Pelantikan ini bertepatan dengan berakhirnya masa bakti Dewan Komisioner OJK sebelumnya. Sejumlah tumpukan pekerjaan rumah sudah menanti OJK baru dan jika Omnibus Law Sektor Keuangan disahkan, OJK akan punya pekerjaan baru : mengawasi koperasi.
Kepala Riset Yuanta Sekuritas Chandra Pasaribu berkata, perlindungan dan pengawasan di industri finansial membutuhkan perhatian serius OJK baru, terutama di pasar modal dan industri keuangan non bank, seperti kasus miss selling asuransi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat fit and proper test di DPR berjanji akan fokus memperbaiki fungsi pengawasan inti dengan pembenahan struktur organisasi serta pemanfaatan teknologi informasi. (Yoga)









