Penyaluran bansos ke masyarakat mesti memenuhi sejumlah aspek, yaitu akuntabel, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Akuntabilitas bisa dicapai melalui mekanisme umpan balik dari penerima manfaat dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Chief Executive Officer of Islamic Relief Indonesia Nanang Subana Dirja, akuntabilitas lembaga pengelola bansos dapat dibangun dengan membuat prosedur standar operasi. Hal ini mencakup kebijakan internal yang antisuap, antikorupsi, anti-penipuan, anti-pencucian uang, hingga anti-terorisme. Selain itu, lembaga juga perlu menyusun mekanisme pengaduan dan umpan balik dari penerima manfaat. ”Umpan balik akan menguatkan akuntabilitas (lembaga),” kata Nanang dalam diskusi daring berjudul ”Meningkatkan Kepercayaan, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kemanusian Melalui E-Bansos dan Mekanisme Umpan Balik”, Selasa (19/7).

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri mengatakan, mekanisme umpan balik menyediakan ruang komunikasi dua arah antara penerima bantuan donor dan pihak lain. Mekanisme umpan balik juga berperan menghilangkan hambatan yang mungkin terjadi di lapangan. Menurut pimpinan Loop Indonesia, Daris Fauzan, lembaga kemanusiaan dapat menggunakan platform digital untuk menerapkan mekanisme umpan balik dari penerima manfaat bansos. Penerima manfaat bansos dapat menyampaikan umpan balik melalui pesan singkat, Whatsapp, Facebook Messenger, dan laman mereka. (Yoga)

Upaya memulihkan mangrove seluas 600.000 hektar di Sembilan provinsi prioritas sampai saat ini masih terkendala  pendanaan. Salah satu upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk melalui lembaga internasional dari banyak negara. Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Satyawan Pudyatmoko menyampaikan, tahun ini rehabilitasi mangrove  melalui penanaman kembali ditargetkan mencapai 11.000 hektar. Rehabilitasi menunggu waktu penanaman yang tepat untuk mengurangi risiko rusak karena terjangan ombak. Dana rehabilitasi sekarang masih berasal dari APBN dan sumber-sumber lainnya,” ujarnya dalam diskusi media di kantor BRGM, Jakarta, Selasa (19/7).

Guna mempercepat rehabilitasi mangrove, kata Satyawan, skema pendanaan lainnya juga harus diupayakan, seperti kerja sama dengan pihak luar negeri ataupun bentuk komitmen-komitmen lainnya. Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Kus Prisetiahadi mengakui kendala pendanaan terjadi karena belum ada sinergi antar-kementerian dan lembaga. Sebab, setiap kementerian/lembaga memiliki tugas area rehabilitasi mangrove yang berbeda-beda, Kemenko Marves berupaya menyelesaikan kendala ini dengan memfasilitasi BRGM untuk mendapatkan sejumlah pendanaan. Selain anggaran dari pemerintah, dilakukan juga kerja sama dengan lembaga internasional dari berbagai negara.

Pada Februari 2022, Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan UEA untuk pengembangan mangrove di  Bangka Belitung seluas 10.000 hektar. Pada Maret 2022, ada juga kerja sama dengan Singapura untuk mengembangkan riset ekonomi biru sebagai solusi mitigasi perubahan iklim. Dalam kerja sama riset ini, Indonesia mengusulkan beberapa alternatif lokasi untuk proyek percontohan. Indonesia dengan Bank Dunia juga menjalin kerja sama dalam proyek mangrove untuk ketahanan pesisir (M4CR). Proyek ini fokus pada program rehabilitasi mangrove, konservasi, dan pengembangan masyarakat pesisir. Lokasi untuk proyek percontohan itu adalah Sumut, Riau, Kaltim, dan Kaltara. (Yoga)

Penerimaan daerah dari hasil kegiatan pertambangan, seperti batubara, mineral, termasuk minyak dan gas bumi, bisa dialokasikan menjadi dana abadi daerah (DAD). Dana tersebut untuk pembangunan berkelanjutan yang berguna saat kekayaan SDA di daerah tersebut habis. Pembentukan DAD diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DAD adalah dana yang bersumber dari APBD. Dana itu bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Dalam Pasal 164 UU No 1/2022 disebutkan, daerah dapat membentuk DAD yang ditetapkan oleh peraturan daerah, dengan mempertimbangkan, antara lain, kapasitas fiskal darah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar publik.

DAD dikelola oleh bendahara umum daerah atau badan layanan umum daerah, dengan dikelola dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Hasil pengelolaan DAD menjadi pendapatan daerah. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan, pembentukan dana abadi adalah salah satu cara agar hasil yang didapat dari SDA, seperti migas dan tambang, tidak habis begitu saja. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan berkelanjutan lewat penggunaan DAD tersebut. Ia mencontohkan, tambang timah di Belitung yang cadangannya sempat dianggap habis kendati kemudian ditemukan lagi cadangan yang baru. Kala itu, perekonomian Belitung sempat anjlok ketika cadangan timah menurun, tetapi kemudian tertolong sektor pariwisata. (Yoga)

Nelayan kecil yang masih terjerat kemiskinan berpotensi kian terimpit karena kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Upaya membenahi kesejahteraan nelayan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (19/7) berpendapat, selama ini nelayan kecil berperan besar dalam pertumbuhan industri perikanan di Tanah Air. Pasokan bahan baku dan pangan dari laut Indonesia selama ini ditopang nelayan kecil yang jumlahnya mencapai 96 % total 2,2 juta nelayan di Indonesia. Meski demikian, persoalan kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional masih jadi pekerjaan rumah. Nelayan di sejumlah daerah masih sulit mendapatkan BBM yang mudah dan murah. Pdahal, BBM mencakup 60 % ongkos melaut.

Menteri BUMN Erick Thohir, mengakui, harga BBM sangat tinggi dan berpotensi semakin mahal seiring  berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Namun, Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga solar untuk nelayan tidak dinaikkan. Erick menilai, persoalan akses solar bersubsidi untuk nelayan dapat dijembatani melalui kerja sama koperasi dengan Pertamina. Di sisi lain, perlu introspeksi untuk memastikan pasokan solar bersubsidi untuk nelayan kecil tepat sasaran dan tidak justru dimanfaatkan oleh industri besar. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan Kabupaten Biak Numfor sebagai sentra ekspor hasil perikanan di wilayah pesisir Papua. Upaya ini untuk menggenjot hasil produksi perikanan yang masih sekitar 10 persen dari potensi 8 juta ton. ”Kami optimistis produksi komoditas perikanan Papua meningkat,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal, Selasa (19/7/). (Yoga)

Kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, NTT, dari sekitar Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta menutup ruang bagi banyak orang untuk menikmati destinasi wisata superprioritas itu. Kunjungan wisatawan dikhawatirkan berkurang sehingga berdampak pada industri pariwisata setempat serta kehidupan masyarakat di sana. ”Binatang komodo kebanggaan orang NTT. Tapi tidak semua orang NTT bisa melihat komodo. Sebab harus kumpul duit banyak dulu,” kata Vita Kire (24), warga Kota Kupang, Selasa (19/7). Ia berencana liburan ke TNK Agustus nanti. Rencana itu ia batalkan ketika mendengar kenaikan tarif masuk ke sana.

 Menurut catatan Kompas saat mengikuti tur wisata ke TNK pada Juni 2022, biaya perjalanan dengan kapal kayu serta jasa pemandu sebesar Rp 700.000. Selain itu, biaya tiket masuk sekitar Rp 200.000. Wisatawan dibawa ke Pulau Padar, Pantai Pink, dan Pulau Komodo. Tiga lokasi itu paling digemari wisatawan. Di Pulau Padar, mereka naik ke puncak lalu berpose dengan latar belakang lekukan bukit yang saling membelakangi. Di Pantai Pink mereka berenang, kemudian ke Pulau Komodo untuk melihat reptil purba, yaitu komodo.

 Warga lokal terdampak Kenaikan tarif masuk TNK, menurut Direktur Yayasan Insan Lantang Mundur (Ilmu) Doni Pareira, menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat ataupun lingkungan sekitarnya. ”Sudah banyak sekali tamu yang batal ke Labuan Bajo gara-gara tarif baru. Ini sangat memukul,” katanya. (Yoga)

Banyak harapan publik dan pelaku industri keuangan terhadap sembilan angggota Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hari ini, Rabu (20/7), dilantik oleh Mahkamah  Agung. Mereka diharapkan mampu mengemban tugas utama OJK sebagai regulator dan pengawas industri keuangan  agar bertumbuh dan kembang secara berkelanjutan serta berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. "Dewan komisioner baru OJK harus independen, kredibel, dan mengemban tugas semata-mata untuk menjaga keberlanjutan  industri keuangan yang sehat dan melindungi kepentingan publik sebagaimana diamanatkan undang-undang," kata Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, kepada Investor Daily, Selasa (19/7). Salah satu aspek penting yang disoroti adalah konsentrasi kredit perbankan  pada satu-dua konglomerasi tertentu. Peraturan tentang legal  lending limit atau batas maksimum pemberian kredit harus ketat agar kredit perbankan tidak menumpuk dibeberapa konglomerasi tertentu saja. "Kalaupun dalam proses pemilihan ada pihak tertentu yang mendukung, dewan komisioner OJK harus tetap setia dan tegak lurus  mengawal industri keuangan," kata seorang pelaku industri keuangan yang tidak mau disebut namanya. (Yetede)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membukukan kontrak baru Rp12,2 triliun pada semester I-2022, melonjak 82,1% dibandingkan periode sama tahun lalu  yang sebesar Rp 6,7 triliun. Perolehan tersebut mencapai hampir separuh dari target raihan kontrak sepanjang 2022 yang ditetapkan di kisaran Rp25-28 triliun. Corporate Secretary Adhi Karya  Farid Budiyanto mengatakan, realisasi kontrak baru hingga akhir Juni lalu itu diantara  berasal dari Proyek Pelebaran Jalan Tol Tangerang-Merak; Bendungan Jenelate di Gowa; Gedung Presisi Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri di Jakarta; serta Piping Works and Steel Structure Proyek Smelter Manyar, Gresik. "Dari perolehan kontrak baru itu, lini bisnis konstruksi mendominasi yakni sebesar 85%, kemudian disusul segmen properti sebesar 6%, dan sisanya merupakan lini bisnis lain," kata Farid, Selasa (19/7). Dilihat dari segmentasi sumber dana, Farid mengatakan, kontrak baru yang merealisasikan  Adhi Karya bersumber dari pemerintah sebesar 15%, BUMN dan BUMD sebesar 5% dan proyek kepemilikan swasta/lainnya termasuk proyek investasi sebesar 80%. (Yetede)

Ditengah pemulihan global, kinerja perdagangan Indonesia pada Juni 2022  berhasil mencatatkan surplus sebesar US$ 5,09 miliar. Surplus ini melanjutkan tren surplus beruntun yang dicapai sejak Mei 2020 atau tepatnya selama 26 bulan terakhir. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia semester I (Januari-Juni) 2022 mencatatkan surplus US$ 24,89 miliar. Surplus tersebut disokong  sektor nonmigas US$ 36,59 miliar dan defisit  sektor migas sebesar US$ 11,70 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersyukur, surplus semester I-2022 menjadi surplus persemester  yang terbesar dalam sejarah, mengungguli surplus semester I-2007 yang sebesar US$ 20,15 miliar, hal tersebut membuktikan bahwa berbagai tantangan global yang kian masif tidak  menyurutkan performa positif neraca perdagangan Indonesia. "Secara historis, surplus perdagangan semesteran terbesar sepanjang masa. Kondisi ini patut kita syukuri," ujar Mendag dalam keterangan tertulisnya. (Yetede)

PT Angkasa Pura  II/AP (Persero) akan menaikkan tarif pelayanan jasa penumpang  pesawat udara (PJP2U) atau airport tax di lima bandara yang dikelolanya mulai 1 Agustus 2022. Vice President of Corporate Communications Angkasa Pura II Akbar Putra Mardhika menjelaskan, kelima bandara yang akan menerapkan penyesuaian tarif PPJP2U atau passenger service charge (PSC) mulai 1 Agustus 2022 adalah Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kualanamu, Bandara Fatmawati Soekarno, Bandara Radin Inten II, dan Bandara HAS Hanandjoeddin. "Sudah sekitar 2 sampai 6 tahun terakhir tidak ada penyesuaian tarif PSC. Penyesuaian PSC dapat dilakukan mempertimbangkan peningkatan fasilitas pelayanan," kata Akbar dalam pernyataan resminya. Selanjutnya, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta rute domestik tarifnya menjadi Rp152.000, dari saat ini Rp188.182 sejak 2016, dan rute internasional menjadi Rp240.000, dari saat ini Rp209.091 sejak 2018. (Yetede)