Jaga Akuntabilitas Penyaluran Bansos
Penyaluran bansos ke masyarakat mesti memenuhi sejumlah aspek, yaitu akuntabel, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Akuntabilitas bisa dicapai melalui mekanisme umpan balik dari penerima manfaat dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Chief Executive Officer of Islamic Relief Indonesia Nanang Subana Dirja, akuntabilitas lembaga pengelola bansos dapat dibangun dengan membuat prosedur standar operasi. Hal ini mencakup kebijakan internal yang antisuap, antikorupsi, anti-penipuan, anti-pencucian uang, hingga anti-terorisme. Selain itu, lembaga juga perlu menyusun mekanisme pengaduan dan umpan balik dari penerima manfaat. ”Umpan balik akan menguatkan akuntabilitas (lembaga),” kata Nanang dalam diskusi daring berjudul ”Meningkatkan Kepercayaan, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kemanusian Melalui E-Bansos dan Mekanisme Umpan Balik”, Selasa (19/7).
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri mengatakan, mekanisme umpan balik menyediakan ruang komunikasi dua arah antara penerima bantuan donor dan pihak lain. Mekanisme umpan balik juga berperan menghilangkan hambatan yang mungkin terjadi di lapangan. Menurut pimpinan Loop Indonesia, Daris Fauzan, lembaga kemanusiaan dapat menggunakan platform digital untuk menerapkan mekanisme umpan balik dari penerima manfaat bansos. Penerima manfaat bansos dapat menyampaikan umpan balik melalui pesan singkat, Whatsapp, Facebook Messenger, dan laman mereka. (Yoga)
Postingan Terkait
Bansos Mengalir ke Aktivitas Judi Online
Arus Modal Asing Bersiap Masuk
Danantara Gencar Himpun Pendanaan
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023