Pemerintah memerintahkan PT PLN (Persero) untuk menggunakan dana dari penyertaan modal negara atau PMN pada tahun depan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Tanah Air. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik setelah mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun pada tahun anggaran 2023. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan PMN yang diberikan kepada PLN dan badan usaha pelat merah lainnya menjadi penugasan untuk membuka peluang atau pasar baru di tengah masyarakat. “PMN PLN Rp10 triliun ini adalah penugasan untuk jaringan listrik dan listrik desa, kalau teman-teman bilang tidak usah dibangun listrik desa ya sudah kami pun tidak butuh PMN,” kata Arya di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).Kendati demikian, PLN membutuhkan suntikan modal mencapai sekitar Rp20 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen selama periode 2023-2024. Berdasarkan perhitungan PLN, dana elektrifikasi itu bakal dialokasikan untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun, regional Sumatra dan Kalimantan Rp9,93 triliun, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp6 triliun. Rencananya, PLN bakal menagih PMN sisanya sebesar Rp7,96 triliun pada APBN 2024. Di sisi lain, dana PMN 2020 yang sudah terealisasikan sampai dengan triwulan pertama 2022 mencapai Rp4,7 triliun atau setara dengan 95 persen dari keseluruhan total dana PMN diterima.

Pelaku usaha pusat perbelanjaan bakal menaikkan biaya sewa mal dan biaya servis sekitar 5%—10% kepada peritel mulai tahun depan. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaya mengungkapkan kenaikan itu berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya tingkat kunjungan yang sudah mendekati pulih seperti sebelum pandemi Covid-19. Menurutnya, kenaikan tersebut relatif masuk akal sebab pengelola pusat belanja sudah hampir 3 tahun tidak menaikkan biaya servis dan sewanya kepada peritel. “Hampir 3 tahun tidak naik, makanya beban pusat belanja sangat berat. Bahkan ada defisit, ada pusat belanja yang diambil alih, makanya sudah waktunya menaikkan service charge dan sewa,” ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (28/9). Dia membeberkan pertumbuhan tingkat kunjungan mal pada tahun ini sangat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu dan awal pandemi pada 2020. “Jadi tidak hanya tingkat kunjungan mal, tetapi penjualan yang meningkat. Meski ada kenaikan [harga] pun tidak akan tinggi, hanya 5%—10%,” imbuhnya.

DPR memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Penggantian Aswanto yang dilakukan secara tiba-tiba dikritisi karena dinilai sewenang-wenang dan menghancurkan independensi peradilan. Keputusan mengganti Aswanto disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPR masa sidang pertama tahun sidang 2022-2023, Kamis (29/9). ”Tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari  usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Komisi III, kata Sufmi Dasco, telah melakukan rapat internal, Kamis pagi, guna meminta kesediaan Guntur Hamzah, Sekjen MK, menjadi hakim konstitusi yang berasal dari DPR. ”Keputusan rapat internal Komisi III DPR itu menerima kesediaan Guntur,” kata Sufmi Dasco.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, mengkritik langkah DPR. ”Sama saja DPR memberhentikan hakim MK dan memilih penggantinya di luar prosedur undang-undang mengingat jabatan Aswanto sebagai hakim baru akan berakhir 2029. DPR tak mempunyai wewenang memberhentikan. Kedua, DPR tak berwenang memilih hakim baru karena tidak ada kekosongan. Ini tindakan sewenang-wenang. Kalau dibiarkan, hal ini bisa menghancurkan peradilan, independensi peradilan dihancurkan,” kata Jimly. Jimly menyatakan, prosedur penggantian hakim konstitusi, menurut UU MK, diawali pemberitahuan MK mengenai akan berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi tertentu tiga bulan sebelum masa kekosongan tiba. Pemberitahuan dilakukan agar instansi pengusul melakukan langkah-langkah pemilihan hakim baru dalam waktu tiga bulan itu.   ”Nah, surat  itu tidak ada,” kata Jimly. Dia meminta Presiden tidak menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPR dengan menerbitkan keputusan presiden mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi. (Yoga)

Besaran kebutuhan belanja susu formula oleh keluarga Indonesia didapat dari pengolahan data angka bayi yang tidak mendapat ASI dan kebutuhan susu formula per bayi setiap bulan. Sumber data berasal dari BPS, Kemenkes RI, serta hasil pelacakan lapangan tim investigasi harian Kompas. Terdapat lima provinsi dengan belanja susu formula paling banyak sepanjang tahun 2021, yaitu Jabar (Rp 541,4 miliar), Jatim (Rp 426,5 miliar), Sumut (Rp 284,8 miliar), Jateng (Rp 185,4 miliar), dan Banten (Rp 124,2 miliar). Jumlah ini diperoleh dari hasil pengalian bayi tanpa ASI dengan kebutuhan susu formula per bayi di setiap provinsi per bulan.

Belanja susu formula diakui memberatkan Tisa Tica (33), seorang ibu di Bandung, Jabar. Konsumsi susu formula untuk anaknya yang berusia tujuh bulan berkisar Rp 1,6 juta hingga Rp 2 juta per bulan. Besar kecilnya nilai belanja susu formula tergantung banyaknya konsumsi susu anaknya. ”Biaya pembelian susu formula tinggi banget. Susu 800 gram habis hanya dalam sepekan,” kata Tisa. Belanja susu formula mencapai 20 % penghasilan. Tisa mengaku, pengeluaran belanja susu formula menguras tabungan. Tisa memberi anaknya susu formula karena merasa ASI-nya tak cukup. Karena itu, ia mengikuti saran dokter untuk menggunakan produk pengganti ASI tersebut.

Secara nasional, belanja susu formula selama tiga tahun terakhir mengecil. Hal ini menunjukkan cakupan angka menyusui semakin baik. Meski demikian, jumlah uang yang dibelanjakan relatif tetap tinggi, untuk tahun 2019 sebesar Rp 3,3 triliun dan tahun 2020 senilai Rp 3,6 triliun. Belanja susu formula sangat dipengaruhi jumlah bayi yang tidak mendapat ASI. Angka ini juga dipengaruhi oleh jumlah kelahiran di setiap provinsi. Di Jabar, misalnya, meskipun cakupan angka bayi yang mendapat ASI di atas rata-rata nasional, yakni 76,5 %, belanja untuk membeli susu formula tetap tertinggi secara nasional, karena jumlah kelahiran bayi di Jabar juga tertinggi daripada provinsi-provinsi lain.

Bagi keluarga dengan pendapatan pas-pasan, belanja susu formula memberatkan. ”Kami pakai susu yang paling murah, sebulan bisa habis Rp 300.000 untuk membeli susu, sementara gaji saya Rp 3 juta per bulan,” kata AZ (39), ayah satu anak di Deli Serdang, Sumut, saat ditemui di rumah orang tuanya pada awal September. AZ bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah bank. Dia harus memutar otak agar gajinya cukup untuk memenuh kebutuhan lain. (Yoga)

Seiring kenaikan harga BBM per 3 September 2022, pemerintah memberikan bantuan Rp 24,17 triliun bagi masyarakat yang memerlukan, berupa bantuan langsung tunai (BLT) Rp 12,4 triliun, bantuan subsidi upah (BSU) Rp 9,6 triliun, serta bantuan sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan Rp 2,17 triliun. Sebanyak 20,65 juta keluarga kurang mampu akan menerima BLT Rp 150.000 per bulan per keluarga, selama 4 bulan pada September-Desember 2022. Bantuan dikucurkan dalam dua tahap, yakni Rp 300.000 pada September dan Rp 300.000 pada Desember. BSU Rp 600.000 per orang diberikan kepada 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Berdasarkan data pemerintah per Selasa (27/9), BLT tahap pertama sudah disalurkan kepada 19.955.471 penerima atau 96,6 % dari sasaran. Namun, penyalurannya bervariasi, misalnya, di Sumatera sudah disalurkan kepada 98,36 % penerima, sedangkan di Papua 58,4 %.

Adapun BSU, menurut Presiden Joko Widodo, sudah disalurkan kepada 7.077.550 penerima atau 48,34 % dari sasaran penerima. Presiden menyampaikan, penyaluran bantuan akan dipercepat. Kenaikan harga BBM secara langsung berdampak pada biaya transportasi manusia dan angkutan  barang. Secara tak langsung, segala hal yang memiliki unsur transportasi pada produksi atau pengadaannya juga menanggung dampak kenaikan harga BBM. Hal ini akan diperhitungkan dalam harga barang dan jasa. Akibatnya, harga di tingkat konsumen naik. Dengan kenaikan harga itu, barang dan jasa yang diperoleh dengan nilai uang yang sama akan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Demi menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan. Bantuan diharapkan dapat menopang belanja masyarakat sehingga perekonomian terjaga. Maka, bantuan mesti cepat disalurkan kepada pihak yang tepat. (Yoga)

Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa perekonomian global ke depan masih penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan endurance atau daya tahan yang panjang. Pengeluaran setiap rupiah di APBN diminta harus ekstra hati-hati, produktif, dan memberikan imbal balik yang jelas. ”Saya selalu sampaikan kepada Bu Menkeu, ’Bu, kalau kita punya uang di APBN, harus di-eman-eman, dijaga, hati-hati. Mengeluarkannya harus produktif, harus memunculkan return yang jelas’,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka UOB Annual Economic Outlook 2023, Kamis (29/9) di Jakarta. Situasi global yang semakin tidak pasti ini, antara lain, dirasakan Presiden Jokowi dalam pertemuan di Forum G7. Dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin negara, seperti Presiden Perancis, PM Italia, Presiden Uni Eropa, Presiden Korsel, Presiden China, dan PM Jepang, semuanya menyimpulkan bahwa situasi dunia sedang sulit. (Yoga)

Kendati punya peran penting mempertahankan kesejahteraan di masa depan ketika kita sudah tak lagi produktif, nyatanya dana pensiun belum jadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Adapun tingkat literasi keuangan industri dana pensiun pada 2019 sebesar 14,13 %. Artinya, masyarakat yang betul-betul memahami, mengambil keputusan untuk mencapai kesejahteraan dengan dana pensiun baru 14,13 % penduduk. Angka-angka ini mengarah pada kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya angkatan kerja, yang belum menjadi peserta dan belum memahami dana pensiun. Padahal, saat ini Indonesia juga tengah berada pada masa bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar ketimbang usia nonproduktif.

Dengan jumlah penduduk nonproduktif yang kelak lebih besar daripada usia produktif, maka diperkirakan negara juga akan ikut terbebani. Diperlukan anggaran dan belanja sosial yang lebih besar untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk nonproduktif. Mengutip Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021, sumber pembiayaan terbesar rumah tangga lansia berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja. Hal ini terjadi pada 79,4 % rumah tangga lansia. Hanya 5,48 % rumah tangga yang mengandalkan dana pensiun dan 0,6 % rumah tangga yang menggunakan dana dari investasi untuk membiayai hidup sehari-harinya. Melihat fenomena saat ini dan proyeksi ke depan, tampak jelas pentingnya menyiapkan dana pensiun sejak masih berada dalam usia produktif.  (Yoga)

Krisis biaya hidup yang dipicu oleh inflasi tinggi akan menghambat upaya pengentasan rakyat miskin dan memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Forum Ekonomi Dunia atau WEF menyebut pertumbuhan lapangan pekerjaan akan melemah dan upah riil yang diterima pekerja selama ini akan tergerus. Di sisi lain, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dan kelas masyarakat. Melalui perubahan hitungan keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli (purchasing power parities/PPPs) itu, jumlah orang miskin di sejumlah negara, termasuk Indonesia, bertambah. Berdasarkan hasil survei WEF terhadap 22 ekonom anggota Komunitas Ekonom WEF yang dipublikasikan di Geneva, Swiss, Rabu (28/9) waktu setempat, 70 % responden setuju resesi global kemungkinan terjadi tahun depan.

”Dengan melonjaknya inflasi dan tergerusnya upah riil, krisis biaya hidup global menghantam masyarakat paling rentan. Para pengambil kebijakan yang tengah mengendalikan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi perlu memastikan dukungan khusus kepada mereka yang paling membutuhkan,” kata Managing Director WEF Saadia Zahidi melalui siaran pers di Jakarta. Bank Dunia dalam laporan bertajuk ”Reforms for Recovery: East Asia and Pacific Economic” menyebutkan, kenaikan harga pangan dan non pangan akan mendorong kenaikan garis kemiskinan. Seiring kenaikan harga pangan dan non pangan, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dan kelas masyarakat dengan mengubah PPPs 2011 menjadi PPPs 2017. Berdasarkan PPPs 2017, garis kemiskinan ekstrem naik dari 1,9 USD per hari atau sekitar Rp 28.969 (kurs Jisdor BI Rp 15.247 per USD) menjadi 2,15 USD per hari. (Yoga)

Usaha menanam padi dinilai semakin tidak menguntungkan seiring naiknya ongkos produksi serta  penurunan harga gabah dan beras di tingkat petani. Kalangan petani berharap harga pembelian pemerintah atau HPP gabah/beras dinaikkan guna mendongkrak produksi. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Kamis (29/9) menyebutkan, berdasarkan kajian dan survei bulanan oleh AB2TI selama kurun Agustus 2019 hingga Juni 2022, harga gabah dan beras di tingkat usaha tani cenderung turun. ”Saat ini bertanam padi tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan sebagian petani beralih komoditas sehingga produksi padi justru turun tiga tahun terakhir, yaitu 7,7 % pada 2019, lalu naik 0,09 % pada 2020, dan turun lagi 0,42 % pada 2021,” ujarnya. Iklim kemarau basah (La Nina) 2020 dan 2021 tidak mendongkrak produksi. Padahal, kata Guru Besar Pertanian IPB University itu, selama 20 tahun terakhir fenomena La Nina berhasil meningkatkan produksi padi dengan sangat tajam, yakni dengan kenaikan terendah 4,7 % pada tahun 2007.

Terkait itu, AB2TI usul agar pemerintah menaikkan HPP dari Rp 4.200 per kg saat ini, menjadi Rp 6.000 per kg. Kenaikan HPP diharapkan membuat petani bersemangat kembali sehingga perlahan mendongkrak produksi padi. Dalam diskusi yang digelar Kompas, Selasa (13/9), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ketahanan pangan jadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Langkahnya, antara lain, dengan memacu produktivitas jagung, kedelai, dan padi. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan pangan tersedia dan terjangkau guna mengendalikan inflasi. Untuk beras, misalnya, ada penugasan ke Perum Bulog untuk menyiapkan 1,2 juta ton cadangan beras pemerintah. Pemerintah juga mengupayakan pembiayaan dengan bunga rendah dan mekanisme jual rugi untuk memperkuat fungsi Bulog. (Yoga)

Program gratis ongkos pengiriman barang yang jamak tersedia di platform lokapasar dinilai dapat menarik konsumen dalam jumlah besar. Di sisi lain, program itu dianggap merugikan bisnis perusahaan jasa kurir. Salah satu konsekuensinya adalah mematikan pesaing. Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma, Kamis (29/9) di Jakarta mengatakan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asperindo tidak sepakat dengan program gratis ongkos kirim atau ”free ongkir” yang marak diterapkan sejumlah platform lokapasar. Aspirasi ini telah diserukan sejak awal bulan ini. Asperindo bahkan mendorong perusahaan jasa kurir anggota asosiasi tidak ambil bagian dalam promosi program gratis ongkos kirim tersebut.

Trian menjelaskan, konsep program itu dinilai melanggar Permenkominfo No 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Dalam Pasal 5 aturan itu disebutkan, tarif layanan pos komersial tidak boleh di bawah Harga pokok produksi. ”Realitasnya, ada program bebas ongkos kirim pengiriman barang bukan hanya menggunakan sumber anggaran perusahaan platform lokapasar sendiri. Ada juga mereka yang minta agar perusahaan jasa kurir ikut ambil bagian (mengeluarkan biaya untuk ikut menyubsidi program gratis ongkos kirim),” ujar Trian. Terkait aspirasi Asperindo itu, External Communications Senior Lead Tokopedia Rizky Juanita Azuz menyampaikan, pihaknya masih mempelajari dan bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). (Yoga)