Gaung peralihan dari kendaraan ber-BBM ke kendaraan listrik terus menguat, termasuk di Indonesia. Hal  ini tidak lepas dari peta jalan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Akselerasi peralihan itu dibutuhkan jika melihat dinamika harga minyak mentah dunia pada 2022. Namun, daya pikat agar warga mau beralih ke kendaraan listrik mesti terus ditumbuhkan. Kendati dipastikan lebih hemat dari sisi operasional, harga pembelian kendaraan listrik masih relatif lebih mahal. Berbagai insentif perlu diperbanyak agar pasar tumbuh, sambil menunggu pengembangan industri dalam negeri yang inisiasinya sudah dimulai pada baterai. Pemerintah telah menerbitkan regulasi percepatan peralihan ke kendaraan listrik lewat PP No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. Sejumlah aturan turunan dari berbagai kementerian pun telah diterbitkan.

Salah satunya, Permen ESDM No 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB. Regulasi itu di antaranya mengatur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga Juli 2022, telah dibangun 346 SPKLU dan 369 SPBKLU. Jumlahnya juga terus ditambah guna memfasilitasi kebutuhan pengguna kendaraan listrik. ”Ini waktu yang tepat beralih ke kendaraan listrik karena instrument regulasi sudah ada. Keseriusan badan usaha dalam mendukung program percepatan KBLBB juga telah terlihat dengan banyaknya pengajuan pembangunan infrastruktur,” kata Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana lewat wawancara tertulis dengan Kompas, akhir September lalu. Dadan menambahkan, Kementerian ESDM juga memberikan insentif tarif pengisian listrik untuk kendaraan listrik. Di samping itu, ada kemudahan perizinan badan usaha kendaraan listrik dan badan usaha pengisian listrik untuk kendaraan listrik. (Yoga)

Setiap tahun, pada 17 Oktober, orang di seluruh dunia berkumpul untuk menegaskan kembali komitmen bersama demi mengakhiri kemiskinan global. ”Martabat untuk semua dalam praktik” adalah tema Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan 2022-2023. Martabat manusia dipandang bukan hanya hak mendasar itu sendiri, melainkan juga merupakan dasar dari semua hak mendasar lainnya, seperti  kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Merujuk data PBB, saat ini di dunia, dengan sebagian orang hidup berkelimpahan, 811 juta orang tidak memiliki cukup makanan dan 44 juta berisiko mengalami kelaparan (sumber: WFP), 2 miliar orang masih hidup tanpa air minum yang aman, 3,6 miliar tanpa sanitasi yang dikelola dengan aman (sumber: WHO dan Unicef), serta 1,3 miliar orang masih hidup dalam kemiskinan multidimensi (sumber: UNDP) dengan hampir setengahnya adalah anak-anak dan remaja. Di Indonesia, BPS mencatat, pada Maret 2022 angka kemiskinan 9,54 % dari total penduduk atau sebanyak 26,12 juta orang, turun 0,17 persen dibandingkan September 2021, yakni 9,71 % atau 26,50 juta orang. Kendati menurun secara tahunan, jumlah orang miskin per Maret 2022 masih lebih banyak dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Upaya-upaya mengubah kondisi kehidupan kaum miskin agar menjadi lebih baik adalah bagian dari penghargaan atas martabat manusia. Dalam falsafah kebangsaan dan dasar negara kita, dua sila merupakan basis kokoh untuk melihat betapa luhurnya kedudukan martabat manusia: kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua dan kelima tersebut merupakan kerangka utama untuk membangun peradaban solidaritas manusia Indonesia. Kenyataan masih banyak orang yang terus hidup dalam kemiskinan menunjukkan perlunya membangun budaya solidaritas. Solidaritas terhadap kaum miskin merupakan tindakan atau kebijakan untuk memanusiakan masyarakat terpinggirkan dengan berfokus pada perspektif mereka, apa yang mereka alami, dan bagaimana memperbaiki kondisinya. Di tengah bencana alam dan perubahan iklim yang drastis, yang amat memukul kehidupan kaum miskin, perlu dibangun solidaritas dalam berbagai sektor. Peradaban solidaritas merupakan inti dari kerangka kemanusiaan. Perluasan solidaritas yang menembus batas muncul dalam bentuk tindakan-tindakan kemanusiaan untuk membantu mengurangi kesulitan orang-orang yang setiap hari berani berjuang meniti harapan dengan sumber daya terbatas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan agar hidup bermartabat. (Yoga)

Ketahanan baterai mobil listrik dan proses pengisiannya kerap menjadi pertanyaan warga, terutama saat kendaraan listrik digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Berbeda dengan (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) jumlahnya masih jauh lebih sedikit. Tak ayal, kecemasan jarak tempuh (range anxiety) menjadi salah satu kekhawatiran yang timbul. Karena itu, manajemen perjalanan (travel management) perlu disiapkan dengan baik dan matang. Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur, akhir September 2022, mengatakan, manajemen perjalanan bisa dimulai dengan memprediksi kebutuhan total jarak tempuh dan kapasitas baterai kendaraan. Selanjutnya, pengendara wajib mengetahui lokasi SPKLU yang akan dilewati. Budaya mengisi baterai, lanjut Makmur, harus menjadi gaya hidup baru. Ia menganalogikannya dengan  mengisi baterai telepon seluler setiap malam dan ditinggal beristirahat.

Menurut data Kementerian ESDM, hingga Juli 2022, telah dibangun 346 unit SPKLU di 295 lokasi dan 369 unit SPBKLU di 369 lokasi. SPKLU dan SPBKLU akan terus bertambah guna memfasilitasi kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Kepala Pusat Keunggulan PT PLN (Persero) Zainal Arifin menuturkan, pada 2030 mendatang, ditargetkan terbangun 60.000 unit SPKLU. Namun, jika melihat pola, termasuk di Indonesia, sekitar 85 % pengisian ulang baterai mobil listrik nantinya dilakukan di rumah. ”Rasio SPKLU dan pemilik mobil listrik untuk negara seperti Indonesia adalah 1:10, satu SPKLU untuk 10 mobil,” ungkapnya. Menurut Yoga Uta Nugraha, Chief Executive Officer Braja Elektrik Motor, harga kendaraan listrik bisa lebih hemat jika menggunakan komponen dari dalam negeri. Braja Elektrik Motor telah mendesain dan memproduksi sejumlah sepeda motor listrik menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. (Yoga)

Inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM membuat masyarakat menahan belanja. Hal itu terjadi pula di daerah penghasil komoditas ekspor dan berbasis pariwisata. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar penopang pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh melambat. Hasil riset Mandiri Institute tentang belanja masyarakat per 2 Oktober 2022 menunjukkan, tingkat belanja masyarakat masih terus tertahan di tengah lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Selama empat pekan setelah kenaikan harga BBM,  tingkat belanja tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar pada 3 September 2022. Per 2 Oktober 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing 128,6 dan 158,6. Adapun per 26 Agustus 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing berada di level 128,7 dan 158,7.

Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/10) mengatakan, perlambatan tingkat belanja masyarakat itu terjadi akibat kenaikan inflasi pada September 2022. Kenaikan inflasi itu dipicu kenaikan harga BBM. ”Kendati terus turun, tingkat belanja masyarakat tersebut masih cukup resilien, terutama untuk pembelian barang-barang tidak tahan lama (nondurable goods). Hal itu ditunjukkan oleh angka indeks yang masih di atas ambang batas 100,” ujarnya. Menurut Dendi, penurunan tingkat belanja masyarakat juga terjadi di daerah-daerah penghasil komoditas ekspor, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hal initidak hanya disebabkan tingginya inflasi di daerah itu,tetapi juga akibat penurunan harga komoditas global. Namun, daya beli mereka masih cukup resilien karena harga komoditas global masih relatif tinggi kendati trennya turun. (Yoga)

Kenaikan harga acuan pembelian dinilai belum cukup menstabilkan harga jual ayam pedaging di tingkat peternak. Bukan hanya harga jual yang rendah, peternak juga sedang tertekan akibat kenaikan harga BBM. Ketum Pengurus Pusat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko berpendapat, tekanan harga jual rendah dan modal tinggi menyelimuti Hari Ayam dan Telur Nasional yang diperingati setiap 15 Oktober. ”Kenaikan harga BBM membuat ongkos angkut pakan peternak naik 30 %. Di sisi lain, harga jual peternak berkisar Rp 12.000-Rp 15.000 per kg,” katanya saat dihubungi, Jumat (14/10). Padahal, pemerintah telah menaikkan harga acuan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional No 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Aturan itu ditetapkan 5 Oktober 2022.

Dalam aturan baru tersebut, harga acuan pembelian ayam pedaging di tingkat produsen ditetapkan Rp 21.000-Rp23.000 per kg, sedangkan acuan penjualan di tingkat konsumen Rp 36.750 per kg. Pada regulasi sebelumnya, yakni Permendag No 7 Tahun 2020, harga acuan pembelian ayam pedaging di tingkat peternak Rp 19.000-Rp 21.000 per kg dan penjualan di konsumen Rp 35.000 per kg. Meski demikian, kata Singgih, regulasi itu belum mampu mengerek harga. Rendahnya harga jual di tingkat peternak disebabkan suplai berlebih. Dia memperkirakan, kelebihan suplai yang terjadi sekitar 20 % kebutuhan masyarakat setiap minggu. Menurut dia, upaya menyerap dan menyimpan oleh perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk Badan Pangan Nasional masih terbatas. ”Penyalurannya pun belum optimal. Hal ini mesti disokong program pemerintah yang mendorong konsumsi,” ujarnya. (Yoga)

Pasar pakaian sepak bola dunia mencakup; kaus, celana, kemeja, kaus kaki, syal, dan jaket. Nilai pasarnya sangat besar. Technavio, perusahaan riset pasar dan konsultan global AS, memperkirakan, nilai pasar pakaian sepak bola akan tumbuh 2,62 Miliar USD pada 2020 hingga 2025 dengan tingkat pertumbuhan tahunan 4,97 %. Tidak mengherankan jika WTO menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang sinergi ekonomi sepak bola dan pemberdayaan masyarakat FIFA pada 27 September 2022. MOU yang berlaku hingga 31 Desember 2027 itu dilakukan 10 hari menjelang Hari Kapas Dunia yang diperingati setiap 7 Oktober. Dengan MOU itu, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan FIFA berkomitmen menjadikan perdagangan internasional dan sepak bola berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program kapas WTO juga  menjadi elemen utama dari perjanjian. Program itu mencakup pengembangan produksi kapas dan pemberdayaan petani-perajin kapas di negara-negara kurang berkembang.

Salah satu program yang diinisiasi adalah Cotton Four (C4) di Afrika, terdiri dari Benin, Burkina Faso, Chad, dan Mali. FIFA menjajaki peluang meningkatkan partisipasi C4 dan negara kurang berkembang produsen kapas lainnya dalam rantai nilai pakaian sepak bola global. Departemen Pertanian AS (USDA) pada Oktober 2022 memperkirakan volume ekspor kapas global 2022/2023 sebanyak 43,613 juta bal. Importir terbesarnya adalah China (19,94 %), disusul Vietnam, Pakistan, dan Turki. Indonesia sendiri merupakan negara produsen tekstil dan produk dari tekstil (TPT) tapi dari tahun ke tahun produksi kapas dan kapuk  Indonesia berkurang sehingga menjadi importir kapas. Berdasarkan data BPS, pada 2021, Indonesia mengimpor kapas 1,87 miliar USD, meningkat dari 2020 yang senilai 1,33 miliar USD. Indonesia dapat membidik bahkan masuk dalam rantai nilai pakaian sepak bola global melalui industri TPT, sembari meningkatkan produktivitas kapas Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor kapas. 155 plasma nutfah kapuk yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal pengembangan kapas nasional. (Yoga)

Dari total piutang negara yang mencapai Rp 170,23 triliun, sumber terbanyak berasal dari aset para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pemerintah bertekad lebih agresif menagih dan mengejar asset para obligor, terutama mereka yang sekarang berada di luar negeri dan sudah berganti kewarganegaraan. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu mencatat, total piutang negara per  September 2022 sebesar Rp 170,23 triliun. Dari jumlah tersebut, piutang terbanyak, Rp 110,45 triliun, berasal dari piutang BLBI ke sejumlah obligor. Sampai bulan lalu, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah menyita aset para obligor Rp 27,8 triliun atau 25 % total piutang BLBI.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, Jumat (14/10) mengatakan, ada sejumlah obligor yang kini sudah berada di luar negeri dan berganti kewarganegaraan. Pemerintah sudah mengantongi data nama pengemplang tersebut dan domisilinya serta akan bekerja sama dengan otoritas setempat di   setiap negara terkait. Rionald memastikan, penagihan aset tetap berjalan meskipun obligor terkait sudah tidak lagi berdomilisi di Indonesia. ”Meski mereka di luar negeri, kami akan lebih agresif untuk memonitor dan mengejar aset-aset mereka yang ada di Indonesia, bahkan yang sudah dipindah tangankan sekalipun,” kata Rionald, yang juga Ketua Satgas BLBI, dalam acara Bincang Bareng DJKN secara virtual.  Salah satu nama yang sudah dibuka adalah Trijono Gondokusumo, obligor PT Bank Putra Surya Perkasa (BPSP), yang sudah menjadi warga negara Singapura. Ia tercatat memiliki utang BLBI Rp 5,38 triliun, termasuk 10 % biaya administrasi. (Yoga)

Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Nasional menegaskan, penetapan upah minimum tahun 2023 tetap mengacu PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal itu tidak sesuai tuntutan serikat pekerja/buruh yang menginginkan agar regulasi tersebut tidak dipakai karena bakal semakin menurunkan daya beli yang sudah tergerus oleh inflasi. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/10) mengatakan, rapat pleno Dewan Pengupahan Nasional berlangsung Kamis (13/10). Rapat ini dihadiri unsur pengusaha, serikat pekerja/buruh, serta perwakilan Kemenaker, Kemenperin, Kemendag, dan BPS.

Penetapan upah minimum tetap mengacu PP No 36/2021 tentang Pengupahan merupakan satu dari tiga rekomendasi yang dihasilkan selama rapat. Apabila ada serikat pekerja/buruh menginginkan diskresi atau perubahan atas ketentuan upah minimum itu, Adi menegaskan, dewan tidak sepakat.  ”Kita tidak bisa kembali memakai PP No 78/2015 tentang Pengupahan,” katanya. Rekomendasi kedua adalah mendorong mekanisme bipartit untuk urusan pengupahan, kecuali upah minimum. Rekomendasi ketiga adalah mendorong penetapan upah minimum tepat waktu, yaitu paling lambat 21 November 2022 untuk upah minimum. Sementara upah minimum regional ditetapkan paling lambat 30 November 2022. (Yoga)

Permintaan investor institusi akan produk investasi terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, governance/ESG)  semakin tinggi. Menurut Direktur Panin Asset Management Rudiyanto, Jumat (14/10) di Jakarta, dalam tiga tahun terakhir,  perkembangan minat terhadap produk reksa dana yang menggunakan prinsip ESG semakin meningkat. Pada tahun 2019, ada 10 produk reksa dana dengan dana kelolaan mencapai Rp 1 triliun. Hingga September 2022, sudah ada 22 produk reksa dana dengan dana kelolaan sebesar Rp 20 triliun. (Yoga)

OJK tengah melakukan simulasi ketahanan pasar modal dengan skenario terburuk (stress test) dalam mengantisipasi potensi guncangan di industri pasar modal akibat resesi. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, Jumat (14/10) mengatakan, skenario stress test itu untuk melihat sejauh mana ketahanan pasar modal ketika harga minyak mencapai 150-175 USD per barel. Skenario lainnya adalah bagaimana ketahanan pasar modal ketika nilai tukar rupiah terhadap USD menembus Rp 15.500. (Yoga)