RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang berformat omnibus law akan mengamandemen 15 UU di sektor keuangan. Mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam perekonomian nasional, sekaligus keluasan dampaknya bagi masyarakat, kini amat penting untuk memastikan RUU P2SK disusun melalui proses yang berjalan baik dan berkualitas. RUU P2SK disepakati sebagai usulan DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 September 2022. Kini, dalam waktu maksimal 60 hari, pemerintah harus menyusun dan menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan RUU tersebut pada proses legislasi. Ruang lingkup pengaturan ekosistem keuangan dalam RUU P2SK antara lain meliputi perbankan; pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing; perasuransian; asuransi usaha bersama; program penjaminan polis; usaha jasa pembiayaan; usaha modal ventura; dana pensiun; kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; lembaga keuangan mikro; dan konglomerasi keuangan.

Dengan struktur baru ini, tugas OJK bertambah dengan pengawasan kegiatan usaha koperasi serta pengawasan kegiatan usaha ITSK, termasuk bisnis aset kripto. Tugas pengawasan usaha aset kripto ini tak hanya jadi tambahan tugas bagi OJK, tetapi juga bagi BI. Salah satu perubahan yang dipandang krusial dalam RUU P2SK juga terkait proses pemilihan calon pemimpin lembaga sektor keuangan. Proses pencalonan dan seleksi anggota Dewan Komisioner OJK yang selama ini dilakukan pemerintah melalui panitia seleksi yang dipimpin menteri keuangan, dalam RUU ini dialihkan ke panitia seleksi yang dibentuk oleh DPR. Menkeu Sri Mulyani mengharapkan RUU P2SK yang tengah disusun ini dapat menjadi fondasi bagi reformasi sektor keuangan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam berpendapat, perkembangan zaman kini memang menuntut amendemen sejumlah UU sektor keuangan. Namun, proses penyusunannya perlu dipastikan dalam koridor aturan yang tepat dan melibatkan banyak pihak. Kendati demikian, Piter pun menyoroti dibukanya kemungkinan campur tangan politik dalam penentuan calon pimpinan otoritas keuangan, seperti BI dan OJK. (Yoga)

Kasak-kusuk rencana go public Blibli kini terjawab sudah. Pada kuartal IV/2022, Grup Djarum bakal memboyong PT Global Digital Niaga Tbk. atau Blibli untuk menggelar initial public offering atau IPO dengan target dana maksimal Rp8,17 triliun. Mayoritas dana yang diraih akan digunakan untuk membayar utang. Aksi IPO dieksekusi setelah Blibli mengumumkan pembentukan ekosistem Blibli Tiket yang merupakan hasil kolaborasi dengan PT Global Tiket Network atau Tiket.com, dan PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) yang merupakan pengelola Ranch Market pada akhir pekan lalu. VP Public Relations Blibli Yolanda Nainggolan menjelaskan Blibli Tiket merupakan kampanye penyatuan ekosistem omnichannel Blibli bersama entitas anak Tiket.com, dam Ranch Market. “Ekosistem omnichannel Blibli Tiket memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi para pelanggan, serta menyediakan layanan yang lebih lengkap, bermanfaat dan terintegrasi dari tiap channel dan platform di dalam ekosistem,” kata Yolanda kepada Bisnis, Jumat (14/10). Dalam prospektus yang diperoleh Bisnis, PT Global Digital Niaga Tbk. atau Blibli bakal menerbitkan sebanyak-banyaknya 17,77 miliar saham dengan nilai nominal Rp250 per saham dalam IPO. Jumlah itu setara dengan 15% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum saham perdana. Saham perdana Blibli dibanderol dengan rentang Rp410 hingga Rp460 per saham. Dengan demikian, Blibli berpotensi menggalang dana Rp7,28 triliun hingga Rp8,17 triliun dari IPO.

Pemerintah meminta seluruh pihak saling mendukung dalam menciptakan ekosistem pertanian produktif di tengah ancaman krisis pangan akibat situasi global yang tak menentu. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan ekosistem pertanian produktif bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Selama 3 tahun terakhir, menurutnya, Indonesia berhasil mencukupi sendiri kebutuhan pangan terutama beras. Hal itu juga diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) karena Indonesia menjadi contoh pengelolaan ketahanan pangan. “Tapi tidak boleh berhenti di sini. Pangan harus tersedia terus bagi rakyat,” katanya, Minggu (16/10). Syahrul yang juga menjabat Ketua G20 Pertanian menyerukan untuk penguatan kolaborasi dan dukungan kuat bagi petani di dunia. Kondisi dunia yang sedang tidak dalam kondisi baik, imbuhnya, menuntut semua pihak untuk bergandeng tangan demi kecukupan pangan dunia. “Sebagai Ketua G20 bidang pertanian, Indonesia mengajak soliditas untuk kecukupan pangan dunia,” tegas Mentan. Sejauh ini, FAO telah memberikan peringatan bahwa banyak negara yang akan menghadapi kerawanan pangan. Bahkan ada lima negara yang FAO catat dengan total 970.000 orang akan menghadapi kelaparan.

Kenaikan harga BBM bulan lalu membuat harga produk Pertamina dan non-Pertamina makin kompetitif. Perkembangan ini juga menumbuhkan minat ekspansi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan penyesuaian harga BBM oleh Pertamina cukup berpengaruh terhadap peningkatan penjualan BBM Shell. “Ada tren positif dari penyesuaian harga itu [BBM Pertamina] karena dilihat dari meningkatnya volume kendaraan yang datang ke SPBU kami. Tapi, ini kan masih baru, September lalu. Jadi, kalau ditanya dampaknya secara menyeluruh, kami perlu monitor dulu,” katanya di sela-sela kegiatan Shell Eco-Marathon 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (15/10). Ingrid mengatakan, dalam menetapkan harga jual BBM, Shell menggunakan sejumlah faktor dan indikator, salah satunya harga minyak mentah di pasar global melalui mean oil platt Singapore (MOPS) yang merupakan harga rerata transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura. Selisih harga BBM Pertamina dan non-Pertamina yang menyempit juga dipandang PT Aneka Petroindo Raya atau BP-AKR --perusahaan patungan BP dengan PT AKR Corporindo Tbk. sebagai peluang yang kian lebar bagi pasar BBM berkualitas di Indonesia. Marketing Director & Global Brand Lead bp Vanda Laura mengatakan BP-AKR bakal terus mengembangkan jaringan SPBU secara bertahap seiring dengan prospek pasar yang masih positif ke depan.

Industri asuransi terus menjadi sorotan publik gara-gara banyaknya persoalan yang merugikan pemegang polis. Dari kasus gagal bayar polis dan megakorupsi asuransi Jiwasraya, gagal bayar polis dan tindak pidana penggelapan asuransi Kresna Life, hingga ramai-ramai keluhan nasabah soal produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link karena tak mendapat manfaat sebagaimana yang dijanjikan para agen. Kehadiran Lembaga Penjamin Polis (LPP) pun membawa harapan baru bagi konsumen ataupun pelaku industri asuransi. Terlebih, RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau omnibus law sektor keuangan juga berfokus menciptakan tata kelola industri asuransi yang lebih sehat di semua lini.

Jaminan yang diberikan diharapkan dapat mendorong minat dan kepercayaan masyarakat untuk sukarela menggunakan jasa asuransi serta pilihan produknya, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Ketua Umum Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia, Kapler Marpaung, mengungkapkan LPP akan menjaga kelangsungan usaha industri asuransi sekaligus memastikan aspek perlindungan konsumen senantiasa terjaga. "LPP akan menjadi bagian dari pembenahan industri asuransi," kata dia, akhir pekan lalu. Sebagaimana diketahui, industri asuransi senantiasa tumbuh pesat. Pada Agustus 2022, total pendapatan premi asuransi jiwa mencapai Rp 106,77 triliun, sedangkan asuransi umum sebesar Rp 26,52 triliun. Jaminan premi yang diberikan LPP diprediksi mengerek kinerja industri asuransi menjadi lebih berkembang. (Yoga)

Kenaikan harga pupuk dan anomali iklim diperkirakan menurunkan produktivitas pangan pada tahun depan. Sekjen Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nuruddin, mengatakan, saat ini petani masih cukup terbantu oleh keberadaan pupuk bersubsidi. Pupuk NPK bersubsidi, misalnya, kini berada di harga Rp 135-140 ribu per sak. Hanya, ia khawatir kuota pupuk bersubsidi tersebut tidak mencukupi kebutuhan petani secara keseluruhan. "Kalau ke depan kuotanya masih 9 juta ton, dengan luas panen 13 juta hektare, itu hanya cukup untuk padi dan jagung. Tidak cukup untuk pangan-pangan lain, terutama perkebunan," ujar dia kepada Tempo, akhir pekan lalu. Nuruddin mengatakan kebutuhan pupuk petani berdasarkan catatan tahun-tahun sebelumnya mencapai 23 juta ton. Lantaran kuota pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah belum mencukupi kebutuhan, Nuruddin mengatakan pilihan petani hanya dua: membeli pupuk non-subsidi atau mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ia menuturkan selisih harga pupuk non-subsidi dengan pupuk bersubsidi cukup jauh. Berdasarkan catatannya, harga pupuk NPK non-subsidi bisa mencapai Rp 600-800 ribu per sak.

“Petani memilih memperbanyak pupuk dasar dan pupuk kandang untuk kebutuhan unsur makrohara. Pupuk yang lain mungkin tidak terbeli, kecuali kalau ada pupuk produk swasta yang harganya sama dengan pupuk bersubsidi," kata Nuruddin. Padahal, kata dia, penggunaan pupuk cukup berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Pupuk NPK, misalnya, diperlukan untuk pertumbuhan bulir padi dan buah-buahan. Apabila pemupukan tidak optimal, produksi padi dapat anjlok 20-30 %. Persoalan pupuk itu pun bisa makin rumit dengan adanya anomali iklim. Musababnya, pemupukan juga perlu memperhatikan iklim. Nuruddin mengatakan pemberian pupuk harus tepat waktu, tepat dosis, dan berimbang. "Kalau curah hujan tinggi dan kena air, jadi tidak optimal, harus disertai supervisi penyuluh kalau pemerintah mau mengamankan produktivitas," ujarnya. Selain itu, kemarau basah mengganggu produktivitas lantaran kerap memunculkan banjir hingga ledakan jumlah hama dan penyakit di berbagai daerah. Ia berharap pemerintah bisa mengantisipasi hambatan-hambatan ini dengan memastikan kuota dan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan. (Yoga)

Harga bahan pangan, dari tepung terigu hingga beras, naik dalam beberapa pekan terakhir. Kendati pasokan pangan di dalam negeri dinilai relatif aman, Indonesia perlu bersiap menghadapi ancaman krisis pangan global. Pagi menjelang siang 16 Oktober 2022, suasana di Pasar Anyar, Kota Bogor, kian ramai dengan hiruk pikuk aktivitas jual-beli bahan pangan. Sejumlah pedagang dan pembeli sama-sama menceritakan satu hal yang sama: harga berbagai bahan pangan naik. Yeyet, pembeli di pasar tersebut, menceritakan bahwa sebagian besar harga bahan pangan melambung. Beberapa komoditas yang sangat terasa kenaikan harganya antara lain minyak goreng dan cabai. “Strateginya, kalau untuk bahan kebutuhan pokok, cari promo di supermarket. Sedangkan untuk bahan sayuran, beli di pasar tradisional,” ujar Yeyet saat ditemui Tempo di Pasar Anyar. Ke depan, dia sangat berharap harga berbagai bahan pangan bisa turun.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang, mereka membenarkan bahwa harga sejumlah bahan pangan naik meski relatif tidak signifikan. Endang, penjual beras, mengatakan harga bahan pangan yang ia jual naik Rp 300-400 per kilogram. Akibat kenaikan harga tersebut, kata dia, jumlah pembeli beras di lapak dagangannya pun terasa berkurang dari biasanya. Bahkan tak jarang ia juga menerima keluhan dari pembeli mengenai kenaikan harga tersebut. Kendati demikian, pendapatannya dari berdagang masih relatif baik. "Tapi saya berharap pemerintah bisa meningkatkan daya beli masyarakat seperti dulu sebelum masa pandemi. Sekarang lemah sekali," tutur dia. Penjual sayuran bernama Rahmat mengatakan harga aneka pangan nabati relatif stabil. Bahkan beberapa harga sayuran mulai ada yang turun. "Harga cabai, kecuali cabai keriting, dan lainnya di sini mulai turun. Memang tidak semua turun, tergantung harga dari kebun.". (Yoga)

Masuknya Grup Salim diperkirakan memuluskan rencana ekspansi PT Bumi Resources Tbk. Di antaranya pengembangan energi terbarukan. Suntikan dana dari investor baru bakal dipakai Bumi Resources untuk melunasi utang. Setelah melunasi kewajiban tersebut, Sekretaris Perusahaan Bumi Resources, Dileep Srivastava, menuturkan BUMI bakal berfokus mengembangkan bisnis yang sudah berjalan sekaligus berekspansi. "Dengan kerja sama ini, BUMI bisa mengejar pelaksanaan proyek-proyek penghiliran batu bara serta diversifikasi bisnis non-batu bara ke depan," ujarnya, kemarin. Salah satu sasaran perusahaan adalah pengembangan energi terbarukan. Grup Salim masuk ke Bumi Resources lewat Mach Energy (Singapore) Pte Ltd (MPEL). Perusahaan tersebut akan menyerap saham yang dilepas emiten berkode BUMI itu lewat penambahan modal tanpa hak memesan efek lebih dulu.

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa pada Selasa, 11 Oktober lalu, BUMI akan menerbitkan 200 miliar lembar saham yang setara dengan 58,17 persen dari modal disetor perseroan setelah pelaksanaan private placement. Harganya senilai Rp 120 per lembar saham. Sebanyak 170 miliar lembar saham akan diserap oleh Mach Energy (Hong Kong) Limited. Perusahaan ini dimiliki oleh PT Bakrie Capital Indonesia dan MPEL masing-masing 42,5 persen. Sementara itu, sebanyak 30 miliar lembar saham lainnya bakal menjadi milik Treasure Global Investments Limited, yang hampir 84 persen sahamnya dimiliki MPEL Lewat aksi korporasi yang bakal digelar pada 18 Oktober mendatang, BUMI bisa meraup dana segar hingga Rp 24 triliun atau setara dengan US$ 1,6 miliar, dengan nilai tukar rupiah 15 ribu per dolar Amerika Serikat. "Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi utang Tranche A, Tranche B, Tranche C, dan CVR (contingent value rights)," ujar Dileep.  (Yoga)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tegaskan komitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman resesi global. Hal tersebut diungkapkan Dirut BRI Sunarso pada acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2022. Sunarso mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai melalui fokus kepada driver pertumbuhan domestik dengan cara mendorong UMKM yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. “Disinilah BRI yang core business-nya UMKM harus lebih berperan aktif, karena 97% lapangan pekerjaan di Indonesia berasal dari UMKM,” imbuhnya. BRI optimistis apabila kredit tetap tumbuh secara selektif, maka akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan ekonomi nasional. “Dalam konteks ini saya tetap mengatakan tetap tumbuh, artinya apa? Upaya kita menekan inflasi itu penting, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa menekan inflasi dan tetap menumbuhkan perekonomian kita sehingga tidak terjadi stagflasi dan tidak terjadi tambahan unemployment,” urai Sunarso. Kendati demikian, menurutnya BRI masih optimistis dapat menjaga kinerja positif yang berkelanjutan. “Maka, untuk tumbuh syaratnya ada tiga,” ujar Sunarso. Pertama sumber pertumbuhannya jelas dan dipersiapkan untuk saat ini dan jangka panjang.

Sebagai sumber pertumbuhan baru, BRI sudah masuk ke segmen ultra mikro melalui Holding Ultra Mikro yang resmi hadir sejak September 2021 bersama PT Pegadaian PT Permodalan Nasional Madani (PNM) atas inisiasi Kementerian BUMN. Kedua adanya kecukupan modal. Sunarso menyebut Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yang dimiliki BRI mencapai 25%. “Cukup untuk tumbuh selama 4 tahun ke depan, maka labanya berapa pun, tidak ada alasan untuk menahan laba menjadi modal. Jadi layak dibagikan, karena itu cukup,” kata Sunarso menegaskan. Ketiga adalah likuiditas. Saat ini, papar Sunarso, rasio LDR nasional berada di level 82%, namun masih terdapat tantangan dari sisi likuiditas. Di sisi lain, untuk menghadapi situasi ekonomi yang melambat karena tantangan-tantangan yang akan dihadapi pihaknya pun telah memetakan kondisi melalui empat matriks yang menjadi dasar antisipasi atau mitigasi risiko. Pertama, kondisi ekonomi pulih dengan inflasi naik dan kualitas pinjaman memburuk. Maka strateginya adalah mempercepat proses write-offs agar recovery rate nya dapat lebih tinggi, serta mempertahankan coverage ratio yang besar. “Untuk itu BRI menyediakan coverage ratio terhadap NPL yang mencapai 266%, angka tersebut lebih dari cukup. (Yoga)

Para pelaku bisnis bisa memahami jika BI akhirnya harus menaikkan suku bunga acuan untuk mencegah capital outflow dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di saat terjadi guncangan di pasar global dan gejolak moneter yang ditandai capital outflow dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam, stabilitas ekonomi jauh lebih penting dibandingkan ekspansi bisnis. Jika The Federal Reserve (The Fed) menaikkan lagi 125 basis poin suku bunga acuan ke level 4,50% di akhir tahun 2023, BI perlu menaikkan lagi suku bunga acuan, BI 7-day reverse repo rate (BI7DRRR) dari 4,25% ke 5,50%. Selisih suku bunga kedua bank sentral sekitar seratus basis poin cukup aman untuk mencegah capital outflow dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, pasar modal akan terus bergairah. Demikian dikemukakan  narasumber yang dihubungi terpisah Investor Daily, Sabtu (15/10/2022) dan Minggu (16/10/2022).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja mengatakan, bila The Fed terus menaikkan suku bunga acuannya secara agresif untuk mengontrol inflasi domestiknya, BI tidak punya pilihan selain ikut menaikkan BI7DRRR guna menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap ekonomi nasional. “Ini memang akan menjadi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Tetapi, bila tidak dilakukan, kemungkinan situasinya akan lebih buruk, khususnya dalam mempertahankan arus FDI (investasi langsung asing) ke Indonesia, atau untuk memastikan tidak adanya capital outflow dalam skala yang lebih besar,” ungkap Shinta. Jika respons kebijakan BI dan pemerintah tepat, ke depan, rupiah dan IHSG yang kini tertekan sentimen kenaikan suku bunga Bank Sentral AS dan ancaman resesi global akan rebound, didukung fundamental ekonomi Indonesia yang masih solid. Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, anjloknya rupiah dan IHSG di BEI sepekan terakhir jangan menimbulkan kekhawatiran berlebihan, karena secara fundamental ekonomi Indonesia masih tergolong kuat,” ucap Arsjad kepada Investor Daily, pekan lalu. (Yoga)