PT PP Tbk (PTPP) mengalap berkah dari hajatan pembangunan ibukota negara (IKN) baru. Emiten pelat merah ini berhasil meraih berbagai proyek di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Effendi mengatakan, PTPP telah meraih kontrak baru Rp 1,47 triliun dalam proyek IKN hingga September 2022. Dari berbagai tender yang telah diikuti, PTPP berhasil meraih empat proyek di sektor infrastruktur dasar dan jalan.

Kewaspadaan atas melemahnya kinerja sektor manufaktur masih perlu ditingkatkan pada kuartal terakhir tahun ini karena masih besarnya tantangan mulai dari dampak kenaikan harga BBM, kenaikan suku bunga acuan, gangguan rantai pasok, hingga ancaman resesi global. Tak ayal bila kemudian para pelaku usaha bersama-sama mulai memutar strategi dan taktik demi menjaga laju manufaktur di Tanah Air pada kuartal IV/2022 agar tetap stabil. Upaya ini penting ditempuh karena laju industri pengolahan diprediksi bisa lebih rendah dibandingkan dengan laju pada kuartal III/2022. Apalagi, Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMI-BI memprediksi pada kuartal IV/2022 bisa mencapai 53,18%. Tentu angka ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi PMI-BI pada kuartal III/2022 sebesar 53,71%. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar, Jumat (14/10), mengatakan siasat untuk meredam kontraksi manufaktur lebih dalam di sektor alat angkut, pebisnis akan lebih mengoptimalkan pasar domestik dengan menggenjot industri komponen otomotif. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja meminta pemerintah untuk menyalurkan stimulus baik di sisi pasar maupun pelaku industri untuk menjaga laju manufaktur pada kuartal IV/2022. Di sisi suplai, jelasnya, setidaknya diperlukan dua jenis stimulus. Pertama, stimulus untuk efisiensi beban biaya overhead produksi yang meningkat seiring dengan inflasi yang terjadi di Tanah Air. Kedua, stimulus berupa pinjaman usaha yang affordable agar perusahaan punya cukup dana untuk mempertahankan ataupun melakukan ekspansi produksi.

Di saat gelombang air laut mendekati puncaknya, peselancar itu justru merapat seolah tanpa rasa cemas untuk sejurus kemudian meliuk-liuk mengendarai ombak hingga ke bibir pantai. Sekilas gelombang yang menjulang memang tampak begitu menyeramkan tetapi sesungguhnya tidak semua ombak laut adalah musuh karena karakteristik bentukannya yang dapat dipelajari. Dengan risiko terukur, para peselancar profesional akan mampu memanfaatkan momentum gelombang besar sebagai sahabat yang dapat membawa kesenangan di saat surfing. Analogi ombak agaknya dapat dikaitkan dengan peringatan lembaga internasional akhir-akhir ini yang menyebutkan bakal terjadinya gelombang besar yang mendera dunia. Adalah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang berulang kali mendentangkan lonceng peringatan risiko terjadinya gelombang resesi global pada 2023 sejak pertengahan tahun ini. Kedatangan gelombang besar itu bahkan semakin memperlihatkan wujud seramnya ketika beberapa negara mulai merasakan dampak pada melemahnya perekonomian. IMF dalam laporan World Economic Outlook 2023 teranyar pada Rabu (12/10) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 akan mencapai 3,2% atau tidak berubah dari perkiraan sebelumnya dan melemah di posisi 2,7% pada tahun 2023 atau 0,2 poin persen lebih rendah daripada perkiraan Juli. Menurut IMF, situasi ini akan menyebabkan sepertiga ekonomi global merasakan resesi secara teknis pada tahun ini atau tahun depan. Technical recession yang dimaksud adalah suatu keadaan ketika produk domestik bruto menurun atau pertumbuhan ekonomi riil mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut. 

Kondisi resesi ini dapat menyebabkan penurunan seluruh aktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan berdampak pada kesehatan perekonomian suatu negara. Di tingkat korporasi, resesi ekonomi dapat memicu penurunan keuntungan perusahaan, melemahnya permintaan, berkurangnya jumlah tenaga kerja hingga kebangkrutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Juru Bicara untuk diskusi finance track dalam konferensi persnya, seperti dikutip dari laman YouTube Kementerian Keuangan, mengatakan forum G20 menengarai sejumlah tantangan yang akan dihadapi ekonomi global ke depan. Tidak hanya bagi negara miskin dan berkembang, tantangan nyata tersebut juga akan dirasakan negara maju dengan risiko yang sama. Bahkan tidak berlebihan jika menyebut dunia saat ini berada dalam kondisi yang berbahaya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat tingginya harga komoditas, tekanan inflasi yang meningkat yang dibarengi oleh kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas membuat risiko resesi semakin besar.

Kondisi ekonomi global yang kian dinamis dan terkoreksi cukup dalam, membawa pengaruh bagi pergerakan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Berbagai stimulus pun di­upayakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih dalam mengatasi imbas dari kenaikan tingkat inflasi yang diikuti dengan berbagai kebijakan dan berdampak pada ketidakstabilan harga komoditas. Percepatan penyaluran kredit dapat menjadi stimulus yang cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di suatu negara. Industri kredit digital seperti paylater pun terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia selama pandemi. Merujuk pada riset Perilaku Konsumen E-commerce Indonesia 2022 yang dilakukan Kredivo dan Katadata Insight Center, penggunaan Paylater pada 2022 naik dari 28% menjadi 38% (yoy). Secara frekuensi, 50% konsumen telah menggunakan paylater lebih dari 1 tahun dan 49% konsumen menggunakan paylater setidaknya 1 kali dalam sebulan. Dari sisi potensi permintaan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang diprediksi akan makin tinggi, hal ini mendorong pelaku industri kredit digital untuk menyiapkan langkah antisipasi, utamanya dalam menekan angka kredit macet. Kontrol terhadap risiko kredit perlu terus dijaga dengan ketat, mengingat industri ini merupakan layanan pinjaman tanpa jaminan. Sistem manajemen risiko dengan matriks risiko yang teruji menjadi kewajiban untuk membantu perusahaan mempertahankan fundamental bisnis yang kuat di tengah berbagai kondisi ekonomi. Kemampuan tersebut juga yang membuat operator paylater dapat konsisten mengelola angka kredit macet yang tetap terkendali rata-rata di bawah 5% tiap tahunnya, meski di tengah tantangan pandemi.

Bank Pembangunan Daerah atau BPD terus memacu kolaborasi dengan sejumlah bank-bank besar guna meningkatkan aktivitas transaksi nontunai. PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua, misalnya, menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). BNI akan meningkatkan operasional pelayanan Bank Papua melalui pemanfaatan sejumlah produk. Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan, kolaborasi ini mencakup kerja sama co-branding Tap-Cash, layanan tarik tunai ATM, Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan program pengembangan kurikulum peningkatan kapabilitas SDM. Sementara itu, Dirut Bank Papua F Zendrato mengatakan, Bank Papua terus proaktif meningkatkan kapabilitas digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut Zendrato, kerja sama dengan BNI akan membuat Bank Papua makin lincah pada era digitalisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi berbincang dengan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Yunita Linda Sari, dan Direktur Hubungan Masyarakat Darmansyah sebelum menggelar Konferensi Pers mengenai Prioritas Kebijakan dan Penguatan Pengawasan Pasar Modal di Jakarta, Jumat (14/10). Kinerja Pasar Modal Indonesia menorehkan pertumbuhan positif dengan volatilitas yang relatif terjaga dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara (Asean). FINANSIAL

Shell berkomitmen untuk menyediakan lebih banyak pilihan energi, selain bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum miliknya untuk mendukung langkah pemerintah mengurangi emisi karbon. Dian Kusumadewi, Vice President Marketing Mobility Shell Indonesia, mengatakan bahwa transisi energi harus dilakukan secara bertahap. Hal tersebut membuat Shell berinisiatif untuk memberikan opsi energi yang lebih banyak kepada konsumen di sejumlah SPBU miliknya. Menurutnya, masih terdapat peluang bagi Shell untuk menyediakan sumber energi berbasis fosil pada masa mendatang. Namun, porsi bahan bakar tersebut akan terus dikurangi dan akan memiliki porsi yang lebih sedikit dari saat ini.

Sejumlah badan usaha milik negara bergerak cepat menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung setelah Presiden Joko Widodo menegaskan moda transportasi baru itu harus beroperasi pada Juni 2023. PT Kereta Api (Persero) atau KAI menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo terkait dengan tenggat waktu dioperasikannya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan KCJB secara keseluruhan telah mencapai 88,8%. Dia pun memastikan, KCJB bisa dioperasikan pada Juni 2023 sesuai dengan target yang diberikan oleh Presiden. “KAI bersama KCIC [PT Kereta Cepat Indonesia China], dan seluruh stakeholder akan berupaya sebaik mungkin dalam pembangunan KCJB yang merupakan salah satu proyek strategis nasional,” katanya, Jumat (14/10). Didiek menjelaskan bahwa KAI akan selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam penyelesaian proyek tersebut. Tujuannya agar bisa mewujudkan akuntabilitas pembangunan proyek KCJB. Dalam hal penyelesaian proyek, kata dia, KAI akan terus berkoordinasi dengan Komite KCJB agar operasional dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.“KAI berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan penugasan ini dengan sebaik-baiknya, dan tetap mengutamakan keselamatan,” ucapnya. Terkait dengan kesiapan prasarana, saat ini KAI sedang mengerjakan pemasangan rel kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta. Kemudian ada juga penyelesaian pemasangan girder box atau gelagar hingga pembangunan subgrade. Sementara itu, Overhead Catenary System (OCS) atau peralatan listrik aliran atas juga sudah mulai terpasang.

PT Hutama Karya (Persero) berhasil mengamankan kontrak proyek pembenahan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Super Prioritas Danau Toba dengan anggaran senilai Rp161 miliar. Direktur Operasi II Hutama Karya Gunadi mengatakan bahwa pengerjaan sarana wisata pada proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba. Pekerjaan tersebut terdiri atas penataan Patung Boraspati Tano & Boru Saniangnaga, Patung Pustaha & Syair Tao Toba, Display Batuan Geologi Toba, Atraksi Seni Air Mancur Aek Menari, Panggung Apung Aek Natio, serta Instalasi Seni Musik Aek Margondang. “Proyek KSPN Toba ini senilai Rp161 miliar dengan luas lahan penataan kurang lebih 6,4 hektare, serta luas lahan penataan Kawasan Panorama Tele kurang lebih 0,97 hektare,” katanya, Jumat (14/10).Agar bisa memastikan mutu dan target pengerjaan kontrak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, perusahaan menggunakan teknologi Building Information Modelling (BIM) untuk merancang desain yang optimal.

Transformasi digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan keniscayaan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah mendorong pergeseran aktivitas jual-beli dari tatap muka ke dalam jaringan (daring). Pemerintah pun terus berupaya mendorong pelaku UMKM agar dapat masuk ke dalam ekosistem digital. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, saat ini sebanyak 83% pelaku UMKM nasional bergantung pada digitalisasi. Dari angka itu, 73% di antaranya telah memiliki akun di lokapasar (e-commerce), dan sebanyak 82% telah memasarkan produknya secara digital. Hingga September 2022, jumlah UMKM yang telah onboarding digital atau masuk ke dalam ekosistem digital telah mencapai 21 juta pelaku usaha, atau sekitar 33% dari total UMKM yang tercatat sekitar 64 juta pelaku usaha.