Sedikitnya 4.900 hektar sawah di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, terendam banjir. Sebagian tanaman padi dipastikan puso. Aceh Utara dilanda banjir selama sepekan. Permukiman penduduk di 142 desa dari 14 kecamatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Di persawahan, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Sawah yang tergenang sebagian besar telah ditanami padi dengan rentang usia bervariasi. Ada juga yang telah masuk masa panen, tetapi banjir membuat kualitas panen menurun. Plt Kadis Pertanian Aceh Utara Erwandi mengatakan, dari 4.900 hektar sawah yang tergenang, seluas 259 hektar dipastikan puso. Luasan sawah yang puso diperkirakan bertambah jika banjir tak kunjung surut.

”Tanaman padi tidak tahan banjir. Tiga hari tergenang, besar kemungkinan akan puso,” kata Erwandi, saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu (12/10). Jika rata-rata produktivitas tanaman padi 5,7 ton per hektar, dari 259 hektar itu, Aceh Utara kehilangan produksi padi 1.476 ton. Dengan harga jual gabah Rp 5.600 per kg,  petani kehilangan pendapatan Rp 8,2 miliar. ”Kami memohon Kementan agar membantu benih, pupuk, dan perlengkapan untuk petani,” kata Erwandi. Ketua Program Studi Magister Agroekoteknologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Laila Nazirah menuturkan, gagal panen tak hanya membuat petani kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan pengharapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang agar banjir tak terus berulang dan menyengsarakan petani.

Inflasi tinggi tidak hanya menggerus kelompok masyarakat rentan, tapi juga kelas menengah. Mereka yang memiliki pinjaman dengan suku bunga mengambang atau floating rate bakal menanggung kenaikan bunga kredit. Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, Rabu (12/10) mengatakan, kenaikan tingkat inflasi dan suku bunga acuan BI semakin menggerus daya beli masyarakat. Tidak hanya kelompok rentan, daya beli kelompok menengah juga lama-lama akan tergerus. Biaya transportasi pribadi dan daring sudah pasti naik akibat kenaikan harga BBM. Dalam 2-3 bulan mendatang, suku bunga kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan konsumtif, bakal naik. ”Mereka yang menanggung cicilan rumah, kendaraan bermotor, gawai, bahkan paylater dengan bunga tidak tetap pasti angsuran kreditnya membengkak,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.

Selama ini, lanjut Rusli, masyarakat kelas menengah tidak pernah masuk kategori penerima bansos. Mekanisme ketahanan ekonomi yang mereka lakukan adalah mengurangi belanja nonprimer, beralih ke moda transportasi publik, dan menahan pengeluaran rekreasi atau hiburan. Rembetannya ke depan akan membuat komponen pertumbuhan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga, melambat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah benar-benar harus bekerja keras menjaga daya beli masyarakat. ”Hal itu bisa dilakukan dengan menggulirkan sejumlah kebijakan, seperti menyubsidi transportasi barang kebutuhan pokok dan umum, serta menyesuaikan upah atau gaji pekerja,” kata Rusli. (Yoga)

Kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia tak kunjung menipis. Tingkat inklusi keuangan sembilan tahun terakhir masih 1,5-2 kali lipat di atas tingkat literasi keuangan. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis OJK sejak 2013 hingga 2019, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan tak juga menipis. Pada 2013, selisih antara tingkat literasi dan inklusi keuangan sebesar 37,9 % yang berasal dari tingkat literasi berada pada level 21,8 % dan inklusi keuangan pada level 59,7 %. Pada 2016, selisih keduanya masih lebar, yakni 38,1 % yang berasal dari tingkat literasi sebesar 29,7 % dan inklusi 67,8 %. Tiga tahun berselang, kondisi tak banyak berubah dengan selisih keduanya mencapai 38,2 % dengan tingkat literasi 38,2 % dan tingkat inklusi 76,2 %.

Tahun ini, OJK sudah menjalankan survei, meski data survei selengkapnya baru dirilis secara resmi akhir bulan ini, anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, membocorkan garis besar hasil survei itu, yakni literasi keuangan pada level 49,9 % dan tingkat inklusi pada posisi 84,2 %. Artinya, selisih keduanya mulai mengecil kendati masih tinggi, yakni 34,3 %. Masih jomplangnya angka literasi dengan inklusi ini menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang baru sekadar mengakses jasa keuangan, tetapi belum betul-betul memahami cara kerja dan risikonya. Rendahnya literasi keuangan ini juga rentan dimanfaatkan penjahat kerah putih berkedok jasa keuangan. Ketidaktahuan masyarakat akan layanan jasa keuangan menjadi celah yang dimanfaatkan bagi para pelaku penipu berkedok investasi bodong dan pinjaman daring ilegal untuk mengeruk keuntungan secara tak bertanggung jawab dari nasabah. (Yoga)

Dirjen Anggaran Kemkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, agar APBN efektif sebagai peredam guncangan (shock absorber), ialah mendorong penyerapan produk lokal lewat belanja barang dan jasa pemerintah. Hal itu dapat mendorong perputaran uang di dalam negeri, menggerakkan sektor riil, dan menjaga resiliensi perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang serba tak pasti. Sayangnya, per 10 Oktober 2022, realisasi penyerapan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah melalui instrumen APBN dan APBD baru 44 % komitmen awal senilai Rp 654,3 triliun. Sementara realisasi serapan produk dalam negeri oleh BUMN negara sedikit lebih baik, yakni 72 % dari komitmen Rp 296 triliun. ”Ini masih jadi sumber kegalauan kita, kita harus meningkatkan (penyerapan produk dalam negeri) lebih besar lagi.

Kalau kita bisa mengarahkan uang negara ini kepada belanja yang bisa menghidupkan ekonomi kita sendiri, di situ fungsi APBN berjalan,” kata Isa di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). Dari total belanja APBN 2022 senilai Rp 2.714,2 triliun, potensi penyerapan produk dalam negeri diperkirakan sebesar Rp 357,8 triliun (13,1 %) yang terdiri dari belanja modal (Rp 202,6 triliun), belanja barang (Rp 154,9 triliun), dan belanja bantuan sosial (Rp 234 miliar). Sementara dari total belanja APBD 2022 senilai Rp 1.193,8 triliun, potensi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp 389,24 triliun. Terdiri dari belanja modal (Rp 179 triliun), belanja barang dan jasa (Rp 199 triliun), dan belanja bantuan social (Rp 11,2 triliun). (Yoga)

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun yang melibatkan 400.000 peneliti untuk program Registrasi Sosial Ekonomi lewat BPS mulai 15 Oktober 2022. Data yang dikumpulkan mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan. ”Total anggaran sampai tahun depan Rp 4 triliun. Tahun ini Rp 3,3 triliun,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (12/10). (Yoga)

Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (12/10) di Jakarta, mengatakan, bisnis apa pun, termasuk milik BUMN, akan sulit berjalan dan berkelanjutan tanpa ada loyalitas pelanggan. BUMN harus adaptif di tengah perubahan dan tantangan global. ”Jadikan pelanggan sebagai inspirasi dan pengalaman berinovasi sehingga bisnis yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga pada kepuasan pelanggan,” kata Erick. (Yoga)

Realisasi investasi di Sultra hingga triwulan II-2022 baru mencapai Rp 10,5 triliun. Nilai yang sebagian besar disumbang industri pertambangan nikel ini baru 30 % dari target tahun 2022 yang mencapai Rp 34 triliun. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Sultra Rasiun, Rabu (12/10) menyatakan sektor industri pengolahan masih jadi penopang utama investasi di Sultra. (Yoga)

Perumda Pasar Kota Tangerang, Banten, melayani warga lewat Si Jampang atau belanja gampang, yakni mobil penjual kebutuhan pokok sesuai harga eceran tertinggi ke kelurahan-kelurahan setiap hari. Dengan lima unit Si Jampang, layanan dimulai Selasa  (11/10) pukul 06.00-08.00. ”Kalau barangnya habis, kami belanja lagi, lalu kembali berjualan keliling,” ujar Dirut Perumda Pasar Kota Tangerang Titien Mulyati, Rabu (12/10). (Yoga)

Jejaring dan portofolio bisnis Grup Salim semakin membesar. Tahun ini saja, kelompok usaha yang dipimpin taipan Anthoni Salim yang memiliki kekayaan US$ 8,5 miliar ini merangsek sejumlah sektor usaha, mulai dari properti, finansial, air bersih, infrastruktur hingga komoditas. Dalam satu-dua tahun terakhir, Grup Salim setidaknya membeli dan mengakumulasi saham di tujuh hingga sembilan perusahaan dari berbagai sektor. Nilai total valuasi kepemilikan Salim di portofolio perusahaan tersebut mencapai Rp 45,22 triliun.  Bisnis batubara adalah daftar belanjaan teranyar Grup Salim. Mereka ikut ambil bagian dalam private placement PT Bumi Resources Tbk (BUMI) senilai Rp 24 triliun, melalui perusahaan cangkang asal Hong Kong. Kelak, transaksi tersebut akan menghadirkan Grup Salim sebagai ultimate shareholder BUMI, bersama Grup Bakrie. Sebelumnya, Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat menilai, masuknya Grup Salim menjadi pemegang saham BUMI didorong ambisi mereka menggarap bisnis batubara, menyusul grup konglomerasi besar lainnya yang telah memiliki tambang batubara.

Bank Dunia menyiapkan dana sebesar US$ 30 miliar untuk menahan dampak krisis pangan yang disebabkan invasi Rusia di Ukraina. Dana ini disiapkan untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan konferensi pers G-20 di forum Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM), Selasa (11/10). Presiden Bank Dunia David Malpass menyebut, dana bantuan senilai US$ 30 miliar tersebut akan dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan pangan dan gizi. Rinciannya, pendanaan proyek baru senilai US$ 12 miliar, dan untuk proyek lama yang telah disetujui tetapi belum dicairkan senilai lebih dari US$ 18 miliar.