Menteri BUMN Erick Thohir optimistis, Indonesia akan konsisten mencetak pertumbuhan ekonomi dan menempati posisi keempat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. "Kalau kita lihat data-data, kita akan terus tumbuh tepatnya 5% sampai 2045 dan akan memposisikan kita menjadi negara ekonomi terbesar di dunia kalau tidak ranking lima, tapi harusnya ranking empat," ungkap Erick dalam Investor Daily Summit, di Jakarta, Selasa (11/10). Menurut Erick, optimisme itu didorong oleh empat pilar di sektor industri. Pertama, hilirisasi, di mana Presiden Jokowi telah mendorong agar Sumber Daya Alam Indonesia dijadikan sebagai hilirisasi dan industrialisasi. Sebab bagaimanapun turunan dari bahan baku merupakan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pilar selanjutnya yaitu Indonesia akan menjadi lumbung pangan regional bahkan dunia. Mengingat, Indonesia bukan hanya negara yang memiliki kekayaan di sektor agrikultur, tetapi juga sektor kelautan yang sejauh ini baru tergarap 5%. 

"Buktinya, kemarin Singapura kekurangan ayam, Indonesia yang menyelamatkan ketika Malaysia tidak memberikan reserved dari kebutuhan ayam," tambahnya. Pilar ketiga terkait demografi Indonesia yang saat ini mayoritas atau 54% diisi oleh masyarakat di bawah usia 40 tahun. Bahkan, komposisi yang berusia di bawah 18 tahun lebih banyak lagi. Karena itu, industri kreatif seperti makanan, olahraga, film, fashion, dan pariwisata akan menjadi salah satu potensi pertumbuhan ke depan. Pilar terakhir berkaitan dengan ekonomi digital Indonesia yang berpotensi memacu perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5% di setiap tahunnya. "Potensi digital ekonomi kita sekitar Rp 4.500 triliun. Ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara di mana 40% di antaranya di Indonesia," ujar Erick. Karena itu, Erick menekankan perlunya Indonesia bukan hanya menjadi bangsa penonton, tetapi juga menjadi bagian dari yang mengeksplor industrialisasi ini. "Itulah kenapa saya yakin, digital ekonomi adalah pertumbuhan yang sangat potensial yang tidak boleh dinomorduakan. Kita bisa libatkan sekarang kita bisa mengeksploitasi ini," imbuh Erick. (Yoga)

Dua tahun lagi saya beri waktu, setop impor aspal, harus semuanya disuplai dari Pulau Buton," tegas Presiden Jokowi saat membuka acara Investor Daily Summit 2022, di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10). Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki potensi atau deposit 662 juta ton aspal di Buton, Sultar. Namun, belum banyak dimanfaatkan, lantaran harga aspal impor dinilai lebih murah. Dengan potensi sebanyak itu dibutuhkan 120 tahun untuk mengelola aspal di Buton, karena kebutuhan aspal dalam negeri hanya 5 juta ton per tahun. "Dulu pernah diolah di Buton, tetapi setop. Saya nggak tahu, karena katanya aspal impor lebih murah," ujarnya. Oleh karena itu, Jokowi mengajak investor untuk segera menanamkan modalnya di industri pengelolaan aspal di Buton agar potensi aspal ini dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri dan diekspor. "Ini kesempatan bapak ibu semuanya kalau ingin investasi segera bangun industri. Pasarnya jelas, ada di dalam negeri, sebagian bisa diekspor," tuturnya. 

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, sudah ada investor dalam dan luar negeri yang tertarik membangun industri aspal di Buton. "Sudah ada, Insya Allah. Di beberapa negara termasuk nasional kita, Eropa dan Indonesia," kata dia kepada wartawan usai menghadiri Investor Daily Summit 2022. Dia menyebut, setidaknya dibutuhkan dana Rp 15-20 triliun untuk membangun industri aspal dengan kapasitas produksi yang dapat memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri sebesar 5 juta ton per tahun. "Untuk mengcover 500.000 ton itu investasinya sekitar Rp 2,5 triliun sampai Rp 3 triliun. Jadi (kalau 5 juta ton) itu kurang lebih sekitar Rp 15-20 triliun," ucapnya. Ia menjelaskan, bahwa industri aspal di Buton memiliki kapasitas produksi 100.000 ton per tahun dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya investor di wilayah ini. (Yoga)

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengungkapkan, nilai ekonomi digital Indonesia bisa mengalahkan Tiongkok. Karena Indonesia memiliki kekuatan digitalisasi yang masif. Bahkan, digitalisasi Indonesia sudah masuk ke pasar-pasar, bahkan hingga kota-kota pelosok di Indonesia. “Nah, Kita harus bangga, karena opportunity for us, is rich. Apalagi kita kerja bersama. Telkom ada infrastruktur, terus ada investornya dari pak Nata (Sunata Tjiterosampurno, Senior Partner Northstar Group). Ini kalau kita lihat, kalau orang mengatakan, Indonesia bisa menjadi big four, it will happen. Dan saya percaya, kita juga bisa mengalahkan China (Tiongkok), karena semua kota-kota kecil sudah maju. Karena bisnis kami sudah sampai di kota kecil, driver, merchant kami ada di kota kecil,” kata Neneng dalam acara Investor Daily Summit 2022 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/10). Neneng juga  mengungkapkan mengenai digitalisasi di Indonesia. Menurut dia, kekuatan digitalisasi Indonesia terlihat karena Indonesia diperhitungkan di Asean. “Google mengatakan, ekonomi digital Indonesia akan double di 2030. Penetrasi internet di pandemi itu 64%, post pandemi 74%, akselerasi cepat banget. Jadi kalau kita bisa bilang, pandemi ada blessing in disguise. Populasi masyarakat muda Indonesia yang memahami seluler juga tinggi, ini memicu ledakan ekonomi digital,” ujar Neneng.  (Yoga)

Evolusi yang terjadi di industri media dari media konvensional ke media digital dan akhirnya ke media sosial ternyata juga merambah ke dunia perdagangan. Pola evolusi dalam industri media bisa ditemukan kemiripannya dalam cara orang melakukan jual beli atau commerce. Hal tersebut dikatakan pengusaha dan motivational speaker Merry Riana dalam diskusi di ajang BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center yang dimoderatori oleh Direktur Digital and Business Development B Universe Anthony Wonsono, Selasa (11/10). “Dulu sekali kita hanya kenal media konvensional seperti televisi, surat kabar, dan radio. Kemudian berkembang menjadi media digital, di mana surat kabar menjadi portal berita, radio menjadi podcast, dan seterusnya. Yang Anda lihat sekarang adalah perkembangan berikutnya dalam bidang ini, karena bukan lagi media digital, tetapi sudah menjadi media sosial,” imbuhnya. 

Dengan setengah bercanda dia mencontohkan bahwa dulu orang mendapat informasi pertama dari televisi, sekarang orang mendapat informasi pertama dari akun Lambe Turah di media sosial. Menurut dia, pola yang sama juga terjadi di sektor perdagangan. “Bicara jual beli konvensional, kita membeli barang secara luring dengan datang ke toko, menerima barang yang dikehendaki, dan membayar,” kata Merry. “Setelah itu terjadi evolusi menuju e-commerce di mana kita berbelanja di aplikasi toko. Jika Anda ikuti pola dari media konvensional ke media digital lalu ke media sosial, maka setelah commerce, lalu e-commerce, lalu apa selanjutnya? Social commerce,” ucapnya. Merry membenarkan bahwa tidak banyak yang menyadari arah evolusi ini, padahal sudah mulai banyak orang yang berbelanja melalui interaksi media sosial seperti TikTok daripada ke situs jual beli. (Yoga)

 Para Menkeu dan Mentan G20 secara perdana bertemu di Washington DC, AS, dalam ajang Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM). JFAMM diselenggarakan bersamaan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2022 pada 11 Oktober 2022. Empat fokus pembahasan JFAMM, di antaranya soal kerawanan pangan dan gizi. JFAMM merupakan kegiatan inisiatif kolaborasi negara - negara G20 Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa yang ditujukan untuk membahas perkembangan terkini, mengidentifikasi solusi, dan arah ke depan dalam mengatasi kerawanan pangan global. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, pada Minggu (09/10) Mentan RI Syahrul Yasin Limpo telah bertolak ke AS dan diagendakan untuk hadir pada pertemuan JFAMM. 

 Di ajang JFAMM, para Menkeu dan Mentan G20 bertemu dan membahas empat poin utama, yakni membangun upaya anggota G20 untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi, mendukung secara politis untuk pemetaan, penyusunan kerangka acuan, dan tindakan konkret yang akan diambil mengatasi permasalahan tersebut, menjajaki aksi konkret untuk mengatasi krisis ketersediaan pupuk dan kerawanan pangan yang mendesak. “Dan poin terakhir adalah mempertimbangkan koordinasi di bidang keuangan dan pertanian jangka panjang untuk mempercepat implementasi komitmen, membantu mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, serta memperkuat dan menghindari duplikasi dengan inisiatif yang telah berjalan,” papar Kuntoro dalam keterangan Kementan. Keempat poin itu diharapkan dapat menghadirkan komitmen bersama negara-negara G20 dan dapat menjadi solusi permasalahan pangan di dunia. (Yoga)

Kementerian PUPR merampungkan pembangunan 10 menara rusun senilai Rp 351,9 miliar untuk pekerja di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jateng. Setiap rusun dibangun lima lantai dengan unit hunian tipe barak berjumlah 220 barak lengkap dengan meubelair serta dapat menampung sebanyak 2.620 pekerja. “Kami telah menyelesaikan 10 menara rusun pekerja di KIT Batang dengan total anggaran sebesar Rp 351,9 miliar,” kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/10) Menurut Iwan, keberadaan Rusun bagi pekerja KIT Batang ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan kemudahan berusaha dan infrastruktur dasar. 

Juga untuk mendorong perekonomian masyarakat sekaligus menarik investor menanamkan investasi di Indonesia pasca pandemi. Pembangunan Rusun Pekerja KIT Batang dilaksanakan secara multi years contract (MYC) sejak 2021 hingga 2022. Rusun dibangun sebanyak 10 menara tipe barak masing-masing lima lantai, dengan total 220 barak atau bisa menampung 2.620 orang serta dilengkapi fasilitas berupa jalan lingkungan drainase, jalur pedestrian, area parkir, lapangan olahraga, dan taman. Pembangunan Rusun KIT Batang dilaksanakan dalam tiga paket pembangunan di atas tanah seluas 5.735 meter persegi (m2) dan telah selesai 100 %.  (Yoga)

Proyek kereta cepat tak henti menuai masalah. Setelah pembengkakan biaya yang menelan uang negara dan molornya penyelesaian dari target, pengiriman gerbong kereta dari Jakarta menuju depo di Tegalluar, Bandung, diwarnai sejumlah insiden. Proyek bernilai Rp 100 triliun lebih ini pun dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (Yoga)

Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai pemimpin konsorsium Indonesia dalam PT Kereta Cepat Indonesia China, diminta bersikap lebih transparan mengenai pelaksanaan dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Musababnya, proyek yang awalnya direncanakan menggunakan skema business-to-business tanpa keterlibatan dana pemerintah itu ujung-ujungnya mesti dibiayai anggaran negara. "Harus ada dashboard keterbukaan informasi pelaksanaan proyek kereta cepat ini," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, kepada Tempo, kemarin. Misbah berujar bahwa dashboard tersebut harus memuat berbagai dokumen mengenai proyek ini, misalnya studi kelayakan awal dan terbaru hingga hasil audit BPKP. “Termasuk berbagai proses teknis yang berlangsung, harus dijelaskan kepada publik.” Salah satu isu yang tidak pernah usai dibahas adalah pembengkakan biaya proyek (cost overrun). Misbah mengatakan perlu ada transparansi hitungan mengenai angka cost overrun ini. Apalagi ada potensi biaya ini makin besar di tengah gejolak inflasi.

Masalah pembengkakan biaya proyek sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu mencuat lantaran perbedaan hitungan pihak Indonesia dan Cina. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan ini mengatakan selisih penghitungan antara pihak Cina dan Indonesia, yang telah ditinjau BPKP, cukup besar. Dokumen yang diperoleh Tempo mengkonfirmasi hal tersebut. Dalam asersi cost overrun tahap kedua yang dilakukan BPKP, jumlah pembengkakan biaya proyek kereta cepat diperkirakan mencapai US$ 1,449 miliar atau Rp 22,2 triliun pada kurs Rp 15.331 per dolar AS. Dalam asersi kedua tersebut, BPKP telah melihat tambahan biaya dari keseluruhan proyek pembangunan serta meninjau sisi perpajakan dan relokasi fasilitas sosial ataupun fasilitas umum. Aspek yang belum dihitung BPKP tapi berpotensi menambah pembengkakan biaya proyek adalah komponen perubahan harga yang diajukan grup kontraktor High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC). Lalu alokasi dana cadangan 5-8 % nilai kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi.

Jika dua komponen ini dihitung, diperkirakan estimasi total cost overrun kereta cepat mencapai US$ 1,9 miliar atau Rp 29,1 triliun. Adapun berdasarkan penghitungan Cina, pembengkakan biaya lebih rendah dari Indonesia. Besaran cost overrun versi Cina adalah US$ 982 juta. Sumber Tempo mengatakan perbedaan yang sangat besar itu disebabkan oleh adanya beberapa komponen yang tidak diperhitungkan Cina, misalnya soal biaya sistem persinyalan. Perbedaan hitungan itu kini menjadi ganjalan karena akan membuat angka cost overrun lebih lama diputuskan. Walhasil, suntikan dana pemerintah melalui PMN dan pinjaman dari China Development Bank (CDB) pun diperkirakan juga belum bisa segera dicairkan. "Padahal, kalau angka cost overrun tidak cepat diputuskan, pembiayaan bisa berhenti dan proyek mandek," ujar sumber tersebut kepada Tempo, beberapa waktu lalu. Sumber itu mengatakan proses pendanaan tidak bisa berlanjut apabila dua pihak belum menyepakati satu angka yang sama. (Yoga)

Serangan peretas (hacker) dan kebocoran data dalam beberapa waktu belakangan menjadi semacam blessing in disguise. Sedikit atau banyak, kejadian tersebut akhirnya mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah dibahas sejak 2016 menjadi undang-undang. Naskah final rancangan ini terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) serta menghasilkan 16 bab dan 76 pasal. Jumlah pasal bertambah empat dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni 72 pasal, yang di antaranya mengatur soal pidana bagi pembocor data pribadi. Jumlah pengguna media sosial Indonesia 191,4 juta orang dan tingkat penetrasi Internet 73 % (Hootsuite, 2022). Hal itu membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi ekonomi digital yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Pada 2021, Bain, Temasek, dan Google memperkirakan ekonomi digital kita menembus US$ 146 miliar pada 2025. Sayangnya, potensi ini tercoreng akibat maraknya kebocoran data, baik dari pihak swasta maupun pemerintah; serta tindakan tidak etis, seperti doxing, di kalangan pengguna media sosial, yang membuat Indonesia menempati urutan bawah pada Digital Civility Index oleh Microsoft pada 2021.

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan awalan baru menuju tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya pemanfaatan data pribadi bagi perkembangan ekonomi digital. Selama ini, isu pemanfaatan data pribadi menjadi hambatan bagi konsumen untuk bertransaksi di platform digital. Sedangkan hambatan bagi industri yang bergerak di dunia digital adalah dasar hukumnya masih tersebar di berbagai lembaga, seperti di Kemenkominfo, BI, serta OJK. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan UU tersebut. Pertama, harmonisasi peraturan yang berhubungan dengan data pribadi, PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan BI mengenai sistem pembayaran dan transparansi data bank. Tiga lembaga yang menerbitkan aturan itu harus segera mengharmonisasi aturan tersebut agar substansi aturan turunannya sesuai dengan UU-PDP.

Kedua, aturan turunan mengenai hukuman denda bagi pelanggar penyalahgunaan data pribadi. Undang-undang tersebut sudah mengatur bahwa PSE swasta dapat dibubarkan apabila terbukti menyalahgunakan atau membocorkan data pribadi dengan sengaja. Dalam aturan turunan, sudah seharusnya dibangun threshold berbasis asas proporsionalitas, dari bentuk pelanggaran ringan hingga berat, yang batasan dan ruang lingkupnya dijelaskan secara terang. Namun, belum ada aturan yang jelas jika pelanggar merupakan PSE publik. Padahal beberapa kebocoran data juga berasal dari PSE publik. Pengaturan hukuman PSE publik dan swasta harus menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Kita membutuhkan otoritas yang kuat dan SDM yang kompeten serta berintegritas untuk mengurusi data pribadi, mengingat tantangan dalam pelindungan data pribadi ke depan akan makin besar. (Yoga)

Minat konsumsi masyarakat terpantau terus melemah di tengah tren kenaikan inflasi dan sinyal resesi perekonomian global pada 2023. BI, dalam Survei Penjualan Eceran, memprediksi kinerja penjualan eceran dan retail akan mengalami penurunan pada September 2022. Hal itu tampak dari indeks penjualan riil (IPR) pada September 2022 yang sebesar 200,0 atau terkontraksi -0,9 % secara bulanan dibanding pada Agustus 2022. Direktur Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan, berujar, pelemahan itu seiring penurunan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori; kelompok makanan, minuman, dan tembakau; serta bahan bakar kendaraan bermotor. “Jika dirinci, kelompok suku cadang dan aksesori mencatatkan kontraksi -12,7; BBM -8,6 %; makanan, minuman, dan tembakau -0,5 %,” ujarnya, kemarin, 11 Oktober 2022

Peneliti ekonomi makro dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar, menuturkan pelemahan indeks penjualan eceran atau retail sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang September lalu menyentuh 5,95 % secara tahunan. “Prediksi kami, inflasi ini masih merupakan dampak ronde pertama. Ke depan, kita masih akan menyaksikan dampak ronde kedua, di mana penjual akan mulai menyesuaikan harga jualnya dengan kenaikan harga barang mentah dan input produksi akibat kenaikan harga BBM,” ucapnya. Proyeksi Ideas inflasi Oktober 2022 adalah 6,5-6,8 % secara tahunan. Selain kenaikan harga BBM, menurut Askar, kenaikan suku bunga acuan BI dapat mempengaruhi penurunan indeks penjualan eceran. Pasalnya, suku bunga dalam hal ini bertindak membimbing inflasi agar dapat menurun melalui dua transmisi, yaitu permintaan uang dan barang. (Yoga)