Prediksi atas turunnya geliat ekonomi pasca kenaikan harga BBM yang sempat diamplifikasi kalangan ekonom dan usahawan sebelumnya mulai terbukti. Grafik kebutuhan yang kian meningkat pascapandemi, tak lagi diimbangi oleh langgam daya beli konsumen yang ambyar lantaran nyaris gagal memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Daya beli tergerus inflasi lantaran harga aneka kebutuhan yang terus melambung. Bahkan, kenaikan harga bahan pokok sudah curi bendera start ketika kenaikan harga BBM masih sebatas wacana. Kenaikan harga BBM sekitar 30% sungguh membuat dompet mayoritas konsumen nyaris setipis kartu ATM. Suasana kebatinan masyarakat pun mendadak berubah drastis menjadi bermuram durja. Bank Indonesia (BI) pun tak lupa turut merekam keadaan tersebut melalui analisis saintifik ekonomi. Bila dibandingkan dengan IKK pada Agustus 2022 yang masih ciamik alias di posisi 124, IKK pada September jelas melorot cukup besar. Itu berarti setiap digit penurunan sekecil apapun di dalam IKK tentu mencerminkan adanya masalah di level konsumen. Masalah itu dapat dipicu oleh berbagai faktor yang salah satunya juga terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan konsumsi di dalam negeri.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diketahui tengah merencanakan pengembangan Pelabuhan Dumai, Riau menjadi pelabuhan alih muat atau transhipment kontainer internasional bekerja sama dengan operator pelayaran kelas dunia. Pengembangan pelabuhan transhipment merupakan obsesi BUMN pelabuhan itu setelah sukses menggabungkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV. Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) Jakarta Siswanto Rusdi menilai peluang menjadikan Pelabuhan Dumai sebagai pelabuhan transhipment lebih prospektif dibandingkan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Alasannya, Pelabuhan Dumai lebih strategis dari sisi lokasi dari Pelabuhan Kuala Tanjung serta bisa bersaing dengan Pelabuhan Tanjung Pelepas Malaysia dan Pelabuhan Singapura. Tak hanya itu, Siswanto menyatakan kedalaman laut Pelabuhan Dumai juga alami dan mampu dilewati kapal berukuran besar. “Bila pelabuhan itu menjadi pelabuhan transhipment, harus disiapkan pembangunan terminal peti kemas,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/10).

Tercatat, ada tiga pelabuhan kelolaan yang paling potensial untuk didorong dalam menyerap pasar pelayaran di Selat Malaka yaitu Kuala Tanjung, Belawan, dan Dumai. Ketiga pelabuhan itu memenuhi standar internasional terkait lokasi, kedalaman kolam, hingga suprastruktur. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto berpendapat pelabuhan transhipment merupakan juga hub port. Artinya adalah pelabuhan untuk transhipment muatan yang tujuan akhirnya bukan pelabuhan tersebut. Nantinya, dia menyatakan peruntukan pelabuhan adalah untuk international transhipment atau national gateway.

Pemerintah segera mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat peningkatan porsi energi baru dan terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah merampungkan sejumlah regulasi terkait dengan perdagangan karbon agar bisa mempercepat pelaksanaannya. Harapannya, perdagangan karbon di dalam negeri bisa mempercepat target porsi EBT sebanyak 25% dalam bauran energi nasional. Hanya saja, Rida mengatakan, kementeriannya masih menunggu alokasi anggaran yang disiapkan oleh otoritas fiskal untuk mendukung implementasi perdagangan karbon itu. Rida beralasan, seluruh aset yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia mendesak pemerintah menyesuaikan harga rumah subsidi yang belum naik hampir 3 tahun guna menyelamatkan bisnis properti. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan inflasi hingga kondisi makroekonomi semakin menyudutkan pengembang rumah subsidi. Kondisi itu diperparah dengan harga bahan hingga ongkos produksi yang melonjak tinggi. “Soal harga rumah subsidi, saya rasa sudah waktunya disesuaikan karena sudah hampir 3 tahun harga tidak naik. Padahal kalau kita lihat lagi UMR [upah minimum regional] pun tiap tahun naik,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/10). Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan sudah mengajukan anggaran rumah bersubsidi dan kenaikan hingga 7%. Namun, dia menyatakan realisasi penaikan harga rumah subsidi itu masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan. “Kenapa agak lambat karena kan dari [Kementerian] Keuangan harus menghitung lagi dampak dari kenaikan harga BBM. Jangan sekali dikeluarkan angkanya langsung tidak valid lagi, langsung absolut karena dampak kenaikan BBM. Itu kan bukan hanya Solar yang naik seluruh material konstruksi naik,” kata Endra.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021, subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran, hanya 19,5 % pengguna BBM bersubsidi yang berasal dari 40 % kelas terbawah. Sedangkan 45,8 % berasal dari 40 % kelas menengah dan 34,7 % berasal dari 20 % kelas teratas. Dampak langsung kenaikan harga BBM adalah kenaikan biaya transportasi (first round). Lebih jauh, ada tekanan pada harga-harga secara umum karena posisi BBM sebagai input produksi yang penting dan signifikan di hampir semua sektor perekonomian, terutama melalui biaya logistik (second round). Maka, beban kenaikan harga BBM adalah signifikan. Arah kebijakan pemerintah sudah tepat dengan cepat menjalankan program kompensasi sebagai pengalihan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta rumah tangga miskin dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 14,6 juta pekerja berupah rendah. Dengan menyasar sekitar 35 juta penerima bantuan sosial, pemerintah tampak berupaya melindungi 40 % keluarga termiskin. Meski demikian, kelompok terbesar terkena dampak kenaikan harga BBM tidak hanya kelas bawah, tapi juga kelas menengah.

Pada 2021, terdapat 51,5 juta rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor. Sebagian besar kelas menengah-bawah sangat bergantung pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama dan bahkan sebagai salah satu faktor produksi terpenting akan terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada 40 % rumah tangga termiskin, tapi juga 60 % rumah tangga termiskin, yaitu sekitar 45,3 juta rumah tangga. Pengeluaran tertinggi dari rumah tangga di kelas 60 % terbawah ini adalah Rp 4,1 juta per bulan. Menambah kuota penerima bantuan sosial ini menjadi krusial karena hingga kini ketepatan sasaran dari program bantuan masih jauh dari memuaskan. Pada 2021, dari 9,1 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hanya 52,5 persen di antaranya yang berasal dari kelas 40 % termiskin. Adapun 13,9 juta keluarga penerima program bantuan pangan non-tunai (BPNT) hanya mencapai 56,8 % kelas 40 % terbawah. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat tidak mampu dan rentan ini, besaran BLT idealnya setara dengan kenaikan harga barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat yang menjadi sasaran. BLT dan BSU sebesar Rp 150 ribu per bulan atau total Rp 600 ribu untuk empat bulan (September-Desember 2022) tidaklah mencukupi. Sebagian besar pengeluaran bulanan rumah tangga 60 % terbawah dialokasikan untuk membeli pangan (58,9 %). (Yoga)

Pemerintah menargetkan mencapai netral karbon pada 2060. Untuk bisa mewujudkannya, energi fosil harus diganti oleh energi terbarukan 100 %. Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menuturkan transisi ini membutuhkan dana sebesar US$ 1 triliun. Rida menyatakan angka tersebut dihitung pada 2021. "Kalau pakai asumsi sekarang dengan adanya beberapa jenis pembangkit yang makin murah, tentu akan makin turun (biayanya)," kata dia, kemarin, 10 Oktober 2022. Dana sebesar itu tidak mungkin dipenuhi sendiri oleh pemerintah. Rida menyatakan Indonesia butuh dukungan, khususnya dari sektor swasta. Lewat Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah mencoba menarik minat para pemilik dana. Untuk menarik investor di sektor energi terbarukan, pemerintah menyiapkan pengaturan tarif energi hijau serta insentifnya. Dia menyadari aturan ini belum cukup untuk mengembangkan energi terbarukan. Apalagi PT PLN (Persero) mengalami kelebihan pasokan akibat pembangunan pembangkit hingga 35 gigawatt sehingga kesulitan menyerap energi tambahan dari pembangkit baru. Program itu dirancang dengan asumsi ekonomi mampu tumbuh 6-7 %, tapi pada kenyataannya ekonomi bertahan di kisaran 5 %. (Yoga)

Tren inflasi yang merangkak naik berpotensi memukul kinerja emiten sektor retail pada pengujung akhir tahun ini. Pelemahan daya beli masyarakat berpengaruh pada tertahannya belanja, sehingga penjualan barang-barang retail mengalami penurunan. Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menuturkan lapisan masyarakat yang terpukul pertama kali adalah kelompok menengah ke bawah, yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kenaikan harga. “Masyarakat (kelas) bawah cenderung menahan diri dalam konsumsi, sedangkan masyarakat menengah ke atas masih dapat mewujudkan pengeluaran mereka untuk meningkatkan kualitas hidup,” ujar Nafan kepada Tempo, 10 Oktober 2022. Hal ini tak jauh berbeda dengan kondisi semasa pandemi ketika masyarakat memilah kebutuhan konsumsi, dengan mendahulukan kebutuhan primer untuk bertahan hidup. Nafan berujar realitas tersebut pada akhirnya akan terefleksikan pada kinerja emiten retail sesuai dengan segmentasi pasar masing-masing. 

Dia mencontohkan emiten PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang pada semester I 2022 membukukan pertumbuhan penjualan 34,1 % menjadi Rp 12,24 triliun, yang ditopang pertumbuhan penjualan toko yang sama (same-store sales growth) sebesar 33,8 % atau naik dibanding tahun lalu yang sebesar 22 persen. “Sebagaimana yang kita tahu, emiten MAPI menjual produk-produk high-end dan berkualitas. Jadi, mereka punya segmentasi pasar menengah ke atas,” ucap Nafan. Sementara emiten retail lainnya sibuk merampingkan jumlah toko untuk keperluan efisiensi, MAPI justru berekspansi dengan membuka gerai baru. Pada paruh pertama tahun ini, jumlah gerai perusahaan pemilik jenama Sogo, Sport Station, Kidz Station, dan pemilik lisensi ratusan merek lainnya itu membuka 161 gerai. Total gerai yang dimiliki perusahaan pun menembus 2.837 toko. Ekspansi juga dilakukan MAPI melalui penjualan secara daring, dengan mengoperasikan 26 gerai online pada 11 saluran marketplace. (Yoga)

Pelaku usaha retail mulai mengencangkan ikat pinggang seiring dengan tren inflasi yang masih terus melaju hingga akhir tahun. Kenaikan harga barang secara serempak dipastikan akan menahan minat belanja masyarakat dan menggerus tingkat penjualan. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, berujar, ancaman inflasi membuat masyarakat lebih selektif dalam membeli produk kebutuhan sehari-hari. Terlebih, penghasilan masyarakat cenderung tetap atau tak mengalami kenaikan yang berarti. “Ketika harga produk naik, masyarakat akan lebih waspada dalam mengelola pengeluaran mereka,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 10 Oktober 2022. Di sisi lain, pelaku usaha tak memiliki pilihan selain mengerek harga barang yang dijual, karena hal itu bergantung pada harga yang dipasang pemasok atau supplier dan bergantung pada persaingan harga yang terjadi di pasar. “Pasti ada kenaikan, karena ongkos produksi dengan marginnya itu harus dijaga,” ucap Tutum. Imbasnya, masyarakat harus menyesuaikan pola belanja mereka ketika inflasi dan kenaikan harga-harga terealisasi. Pola belanja yang lebih ketat itu pun mulai dirasakan oleh peretail dalam beberapa waktu terakhir. 

Tutum mencontohkan, konsumen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dibeli untuk menyiasati kenaikan harga yang terjadi. “Misalkan, sebelumnya membeli 10 barang, sekarang menjadi 9 atau 8 barang saja. Jadi, secara harga atau nominal tidak berkurang,” kata dia. Barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi prioritas masyarakat, khususnya makanan dan minuman. Sebaliknya, konsumsi barang-barang yang bersifat sekunder, seperti produk busana, aksesori, gadget, dan elektronik, berpotensi dibatasi. Adapun di tengah badai inflasi, peretail berusaha tetap mempertahankan kinerja dan mengantisipasi terjadi penurunan penjualan secara signifikan. Tutum mengatakan, peretail berupaya untuk menjaga kemampuan belanja konsumen dengan menyediakan diskon atau promosi yang menarik. Namun, menurut dia, strategi ini pun tak selamanya ampuh, apalagi jika kontraksi daya beli terjadi cukup dalam. “Kalau dikasih diskon besar tapi uang kering, jumlah belanjanya akan segitu-gitu juga. Jadi, program diskon ini hanyalah salah satu cara untuk tetap menarik konsumen, bukan memperbesar belanja, karena kemampuan masyarakat akan tetap,” ucapnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, sepakat inflasi menjadi ancaman yang harus diwaspadai oleh peretail. Dia pun tak menampik ada risiko terganggunya pertumbuhan industri retail akibat inflasi yang berkepanjangan. (Yoga)

Pemerintah memilah 32 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berpotensi dipensiunkan dini. Total kapasitasnya mencapai 16,8 gigawatt, terdiri atas 13,5 gigawatt dari 27 PLTU milik PT PLN (Persero) dan 3,3 gigawatt dari 5 PLTU swasta. Dari deretan PLTU itu, Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo, menyatakan enam di antaranya bakal menjadi prioritas untuk dipensiunkan. Pembangkit tersebut adalah Paiton Unit 9, Paiton Unit 1-2, Suralaya Unit 1-4, Suralaya 5-7, Suralaya Unit 8, serta Adipala Unit 1. Semua pembangkit tersebut saat ini dikelola PLN dan masuk sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali 500 kV. Keenam pembangkit itu menjadi prioritas lantaran kebutuhan investasi untuk menutup operasinya paling murah. "Pertimbangan lainnya adalah kapasitas pembangkit dan emisi CO2 yang dihasilkan. Semakin besar, semakin diutamakan untuk dipensiunkan," kata Gigih, Senin, 10 Oktober 2022. (Yoga)

Web 3.0 adalah internet generasi ketiga yang awalnya disebut Web Semantik oleh Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web. Web 3.0 adalah internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Di sini, situs web dan aplikasi memproses informasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan, machine learning, big data, dan blockchain. Selain Web 3.0, ada juga istilah Web3 yang sebenarnya sedikit berbeda, tetapi sering dianggap sama. Konsep Web3 pertama kali diperkenalkan Gavin Wood pada 2014 sebagai versi internet yang terbuka dan terdesentralisasi. Keunggulan Web3 antara lain : Pertama, pengendalian data pengguna. DenganWeb3, pengguna memiliki kontrol lebih besar terhadap data mereka. Salah satu contoh aplikasi Web3 adalah browser bernama Brave. Browser ini memungkinkan pengguna menentukan seberapa sering iklan yang mereka lihat dalam sebulan. Jadi, secara prinsip, pengguna browser Brave bisa mengontrol data mereka akan dijual kepada siapa, melalui apa, dan seberapa sering.

Aspek kedua, kemampuan bertransaksi tanpa perantara. Bayangkan jika Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak dibangun ulang dengan konsep Web3. Setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung menjadi bagian dari platform. Pihak yang membangun dan memproses transaksi mendapatkan insentif dalam bentuk mata uang kripto. Semua data disimpan dalam blockchain, dan siapa pun bisa melakukan transaksi jual beli dan pembayaran tanpa perlu adanya perantara atau otoritas terpusat. Ihwal ketiga, konsep Web3 memungkinkan kepemilikan bersama suatu platform. Bayangkan jika semua pengendara dan penumpang Gojek dan Grab ikut jadi pemilik platform. Saat mendaftar jadi pengendara atau penumpang, mereka menaruh sejumlah mata uang kripto sebagai modal awal. Dalam Web3, aktivitas ini disebut dengan istilah staking. Para investor bisa ikut berinvestasi ke suatu platform Web3 dengan melakukan staking. Dengan demikian, platform dimiliki bersama oleh para pengguna dan investor sesuai nilai staking masing-masing.

Jadi, denganWeb3, kontrol pengguna terhadap data mereka lebih kuat. Mereka bisa berinteraksi secara langsung tanpa perantara, juga bisa bersama-sama menjadi pemilik platform digital. Hal ini serupa dengan konsep koperasi. Anggota koperasi, selain bisa menikmati layanan, juga merupakan pemilik yang bisa menikmati sisa hasil usaha. Kalau kita renungkan, platform dengan konsep Web3 dapat dianalogikan sebagai suatu koperasi digital yang mandiri. Di sisi lain, para investor pun cukup agresif mengguyurkan dana bagi start up dan perusahaan bertema Web3. Kita berharap Web3 bisa menjadi kenyataan agar internet dapat memasuki versi baru yang lebih terbuka, lebih inklusif, menghargai privasi. (Yoga)