Jalur Trans-Kalimantan di Kabupaten Ketapang, Kalbar, hingga Selasa (11/10) masih terendam banjir. Akses jalan ke pedalaman juga terhambat dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Sejumlah desa terisolasi dan memerlukan bantuan logistik. Banjir di kawasan itu terjadi sejak Senin (10/10). Kawasan terdampak berada di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Nanga Tayap. Tanpa kendaraan bermotor, warga memanfaatkan rakit untuk menjalankan aktivitas. Fabianus (32), warga Nanga Tayap, Selasa, mengatakan, setidaknya ada tiga area banjir di jalan utama Trans-Kalimantan di Ketapang. Panjangnya berkisar 100-150 meter dengan tinggi genangan air 80-100 cm. Sementara di Simpang Hulu, banjir setinggi 30 cm. Dendi (29), warga Simpang Hulu, mengatakan, sepeda motor masih sulit melintasi kawasan itu. Nacha (25), warga Riam Kota, Kecamatan Jelai Hulu, mengatakan, ketinggian banjir berkisar 5-6 m. Banjir merendam sejumlah rumah sehingga membuat warga mengungsi. Jelai Hulu berjarak 140 km dari pusat kota Ketapang.

Camat Jelai Hulu Markus menyebutkan, dari 22 desa, sebanyak 18 desa terendam banjir. Lebih dari 1.000 orang terdampak banjir. Sedikitnya 50 keluarga mengungsi ke kantor Kecamatan Jelai Hulu, gedung SMA, dan gedung SMP. ”Kalau bisa, kami dibantu helicopter untuk menjangkau desa-desa yang terisolasi. Ada desa yang tidak bisa dilintasi menggunakan jalur sungai karena arus deras dan jalur darat lumpuh,” ujarnya. Perwakilan Tim Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan, Pemprov Kalbar menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Banjir di perbatasan Jalur Trans-Kalimantan di Kalteng juga sebagian masih tergenang, yakni di Kabupaten Lamandau. Jalur yang menghubungkan Kalteng dengan Kalbar itu terendam akibat luapan Sungai Delang. Camat Delang AACG Yudah Sulasopli menjelaskan, banjir cepat surut juga cepat naik tergantung intensitas hujan. ”Saat ini mulai surut dan untuk di jalur Trans-Kalimantan sudah bisa dilalui kendaraan meski beberapa titik masih direndam air banjir,” ujar Yudah, Selasa. (Yoga)

KKP menyiapkan lima program untuk mendorong penerapan prinsip ekonomi biru. Salah satunya penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Namun, program ini perlu memperhatikan aspek keadilan agar tidak merugikan nelayan. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (11/10) menyatakan, program penangkapan ikan terukur merupakan upaya mendorong ekonomi biru dengan mengantisipasi penangkapan ikan secara berlebih. Dengan adanya kuota, jumlah penangkapan ikan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Selain itu, nelayan kecil juga mendapatkan perlindungan. ”Tujuan program ini untuk nelayan Indonesia yang jumlahnya 2,5-3 juta. Sebisa mungkin produktivitas mereka meningkat,” ujarnya.

Empat program lainnya adalah perluasan wilayah konservasi dengan target 30 % tahun 2045, pembangunan budidaya ramah lingkungan, penjagaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari potensi kerusakan akibat kegiatan ekonomi yang tak terkendali, serta penerapan program Bulan Cinta Laut sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga wilayah laut bersih dan bebas sampah plastik. Meski demikian, program penangkapan ikan terukur perlu memperhatikan keadilan laut. Menurut Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, ada kekhawatiran pendekatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan atau ekonomi biru akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. (Yoga)

Pemerintah memasang target penerimaan pajak yang menantang di tengah melandainya harga komoditas dan absennya program pengungkapan pajak sukarela tahun depan. Setoran PPN diandalkan untuk menopang penerimaan negara. Sementara konsumsi domestic perlu dijaga di tengah inflasi yang melejit. Performa penerimaan pajak tahun ini dinilai mengesankan karena didukung oleh tren ledakan harga komoditas (commodity boom), basis yang rendah tahun sebelumnya, serta faktor kebijakan seperti implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berakhir pada 30 Juni 2022. Pada periode Januari-Agustus 2022, penerimaan pajak Rp 1.171,8 triliun, meningkat 58,1 % dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu mencapai 78,9 % target. Namun, momentum ”durian runtuh” atau windfall itu diprediksi tidak akan datang lagi tahun depan. Di tengah harga komoditas yang melandai serta tidak digulirkannya lagi program pengampunan pajak (tax amnesty) seperti PPS, pemerintah harus mencari strategi lain untuk menjaga target penerimaan pajak tahun 2023 yang dipatok Rp 1.718 triliun.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, Selasa (11/10), mengatakan, dengan mempertimbangkan gejolak ekonomi dunia yang berada di ambang resesi saat ini serta berakhirnya fase windfall komoditas, basis perpajakan akan bergeser dari PPh menjadi PPN. Hal itu juga tampak dari rincian target yang dipasang pemerintah pada 2023. Penerimaan pajak dari PPh non-migas senilai Rp 873,6 triliun serta PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) senilai Rp 743 triliun menjadi target tertinggi penerimaan pajak tahun depan. Sisanya adalah penerimaan dari PPh migas (Rp 61,4 triliun), PBB Rp 31,3 triliun, serta pajak lainnya Rp 8,7 triliun. Prianto optimistis target penerimaan pajak tahun depan bisa dicapai. Namun, pemerintah harus bekerja keras untuk menjaga agar transaksi dalam negeri tetap kuat untuk menopang setoran dari PPN. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, ”Kita harus hati-hati. Target pajak yang tinggi harus dilihat sustainability-nya. Berapa lama pertumbuhan ekonomi dunia melemah, pasti akan memengaruhi penerimaan pajak kita,” ujar Sri Mulyani. (Yoga)

Lonceng peringatan berdentang di bisnis financial technology (fintech) lending. Tekanan bisnis dan kondisi ekonomi belakangan ini menyerang bisnis pinjaman online. Tanda-tanda tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak bulan Mei lalu. Saat itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha fintech Uang Teman. Kala itu, fintech tersebut belum membayarkan gaji dan pajak penghasilan alias PPh karyawan, sejak akhir 2020. Begitu juga dengan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan. Uang Teman akhirnya mengajukan gugatan ke OJK. Kini, ancaman datang dari tren kenaikan suku bunga. Fintech dihadapkan pilihan sulit. Saat bunga naik, fintech harus ikut menaikkan bunga pinjaman ke peminjam. Apalagi, lender atau pemberi pinjaman mengharapkan ada kenaikan imbal hasil. Kondisi pinjaman macet terlihat dari beberapa pemain belakangan ini. KONTAN mencatat, ada dua fintech yang mengalami kenaikan kredit bermasalah, yakni Tani Fund dan iGrow. Data OJK memperlihatkan kenaikan pinjaman macet di Agustus dibandingkan tahun lalu. Dan secara industri, kenaikan pembiayaan macet ini terjadi sejak Mei 2022.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, sepertiga negara di dunia akan mengalami tekanan ekonomi dalam kurun waktu empat hingga enam bulan ke depan. Hal ini dikatakan Menkeu dalam pertemuan bilateral bersama dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (11/10). Sri Mulyani menyebut, kondisi itu terjadi karena negara-negara kesulitan di tengah tingginya beban utang, ditambah lemahnya fundamental makroekonomi dan isu stabilitas politik. Menurutnya, tekanan perekonomian tersebut tidak hanya dialami negara berkembang, tapi juga negara maju.

Axiata Group Berhad telah merampungkan penawaran tender wajib alias mandatory tender offer atas saham PT Link Net Tbk (LINK). Penawaran tender ini menyusul rampungnya akuisisi 63,45% saham LINK oleh Axiata Investments (Indonesia) dan PT XL Axiata Tbk (EXCL) dari tangan Grup Lippo dan CVC Capital Partners pada 22 Juni lalu senilai Rp 8,72 triliun. Usai tender offer, Axiata Investments kini menguasai 76,42% saham LINK. Ditambah dengan kepemilikan XL Axiata, Grup Axiata kini menguasai 95,64% saham LINK sementara publik mengempit 0,46%.

Emiten perhotelan PT Eastparc Hotel Tbk merevisi naik target kinerja tahun 2022. Emiten dengan kode saham EAST ini percaya diri mampu mencetak pendapatan Rp 78 miliar-Rp 88 miliar, naik dari target sebelumnya Rp 75 miliar-Rp 85 miliar. Optimisme itu bercermin pada kinerja perseroan hingga September 2022. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis EAST pada Senin (10/10), Eastparc sudah meraih pendapatan Rp 60,39 miliar pada periode Januari-September 2022. Nilai ini melesat 98,91% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 30,36 miliar. Wahyudi Eko Sutoro, Direktur Pemasaran Eastparc Hotel bilang, kenaikan kinerja hingga kuartal ketiga tahun ini sejalan dengan rampungnya pembangunan wahana baru. Alhasil, okupansi kamar EAST terdongkrak dan memicu kenaikan harga. "Okupansi rata-rata mencapai 88,55% sampai September 2022. Ini naik 34,59% secara tahunan," ujar Wahyudi kepada Kontan, Selasa (11/10).

Bisnis layanan cash management atau pengelolaan kas yang dijalankan perbankan mengalami pertumbuhan pesat, seiring digitalisasi layanan di segmen nasabah non ritel. Peningkatan ini mendorong pendapatan berbasis komisi bagi bank sekaligus mendorong pertumbuhan dana murah. Salah satu bank yang menorehkan pertumbuhan di bisnis pengelolaan kas adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Bank ini mencatatkan volume transaksi cash management system sebesar Rp 3.755 triliun hingga September 2022 atau tumbuh 27% secara year on year (yoy). Adapun frekuensi transaksinya mencapai 33,6 juta.

Kendati risiko ketidakpastian global meninggi, inflasi Indonesia diproyeksi masih terkendali. Hal itu tercermin dalam laporan terbaru International Monetary Fund (IMF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, sejumlah kalangan meminta pemerintah dan otoritas moneter tak terlena dengan hal tersebut lantaran pengendalian inflasi ke depan amat menantang, khususnya terkait dengan volatilitas harga pangan. Dalam laporan World Economic Outlook Oktober 2022, IMF memperkirakan indeks harga konsumen (IHK) Indonesia pada tahun ini sebesar 4,6%, relatif berada dalam target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Perubahan, dan jauh di bawah outlook Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di kisaran 6%. Sejumlah kalangan memang menilai strategi pengendalian inflasi Indonesia sejauh ini berjalan baik. Selain kucuran instrumen fiskal yang terus dipacu untuk meredam impak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ragam kebijakan yang ditempuh otoritas moneter juga dinilai dapat meredam risiko lonjakan inflasi. “Langkah BI yang saat ini cukup agresif menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% pada September sudah tepat,” kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (11/10). Menurutnya, BI melakukan langkah antisipatif untuk menjangkar ekspektasi IHK, terutama inflasi inti yang saat ini masih dalam rentang target. Setali tiga uang, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan strategi mengucurkan bansos dan penaikan suku bunga acuan cukup efektif menjaga kendali inflasi.

Restu pemegang saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) atas aksi korporasi private placement membuka gerbang kongsi Grup Salim dan Grup Bakrie di sektor pertambangan batu bara. Lampu hijau untuk menggelar Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) diperoleh BUMI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada Selasa (11/10). Berdasarkan hasil pemungutan suara pemegang saham BUMI, sebanyak 96,22% pemegang saham setuju atas rencana private placement dan hanya 3,07% pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Berbekal persetujuan pemegang saham, BUMI bakal mendapat aliran dana segar senilai Rp24 triliun atau setara dengan US$1,6 miliar. Nilai fantastis yang akan diterima oleh entitas pertambangan batu bara di bawah kendali Grup Bakrie itu bakal diterima dari dua entitas yang terafiliasi dengan Anthoni Salim. Adapun, dua entitas afiliasi Grup Salim yang akan menyerap emisi 200 miliar saham Seri C BUMI yang diterbitkan dengan skema private placement yaitu Mach Energy (Hong Kong) Limited dan Treasure Global Investment Limited. Apabila ditelisik, pemegang saham Mach Energy terdiri atas PT Bakrie Capital Indonesia (BCI) dengan kepemilikan saham 42,5% di bawah kendali grup Bakrie, Colver Wide Limited dengan kepemilikan saham 15% dan dikendalikan oleh Agoes Projosasmito, dan terakhir 42,5% saham dimiliki oleh Mach Energy Pte.Ltd. yang berbasis di Singapura dan berada di bawah kendali Anthoni Salim alias Grup Salim.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bumi Resources Sri Dharmayanti mengatakan dana superjumbo yang dihimpun akan digunakan untuk pembayaran kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo. Dengan kata lain, BUMI kembali lolos dari jurang default alias gagal bayar berkat kucuran dana dari Grup Salim. “Dengan PMTHMETD ini posisi keuangan perseroan akan mengalami perbaikan dengan meningkatnya rasio likuiditas dan solvabilitas perseroan, beban keuangan yang menurun akan meningkatkan profitabilitas,” paparnya.