Kinerja emiten di sektor ritel bakal semakin berat di sisa tahun ini. Pasalnya, daya beli masyarakat di Tanah Air belum juga pulih. Ini tercermin dari optimisme masyarakat atau indeks keyakinan konsumen (IKK) yang anjlok. Survei Bank Indonesia (BI) pada Senin (10/10) melaporkan, IKK September 2022 turun ke level 117,2. Angka ini turun dibandingkan IKK Agustus 2022 yang masih sebesar 124,7, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di posisi 123,2. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto, berpendapat, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu penyebab lemahnya daya beli konsumen. "Sejak harga BBM naik, penurunan daya beli mulai dirasakan konsumen," katanya.

Setelah sempat menguat selama lima hari berturut-turut, harga minyak mentah dunia kembali merosot. Kemarin (10/10), per pukul 18.53 WIB, harga minyak mentah berjangka jenis Brent kontrak pengiriman Desember 2022 turun 0,88% ke level US$ 97,06 per barel. Padahal, selama sepekan, harga minyak Brent naik 8,48%. Di periode yang sama, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman November 2022 juga turun 0,85% ke US$ 91,85 per barel. Sebelumnya, harga minyak WTI masih naik 11,81% selama sepekan.

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mencatatkan kinerja keuangan positif pada semester I-2022 ini. Berbekal itu pula, Garuda Indonesia optimistis bisa meraih kinerja keuangan maupun operasional solid hingga akhir tahun. Mengacu laporan keuangan yang dirilis melalui website. Bursa Efek Indonesia, GIAA membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 3,76 miliar di semester I-2022. Pada semester I-2021, Garuda menderita rugi bersih US$ 898,65 juta. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra menyebutkan, pencapaian laba bersih dipengaruhi oleh rampungnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui putusan homologasi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Setelah rampungnya proses PKPU, Garuda kini mempercepat berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan proses restrukturisasi yang mulai bergulir. Misalnya, implementasi rencana rights issue sebagai tindak lanjut persetujuan proposal perdamaian PKPU, serta rencana penambahan struktur permodalan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Gejolak ekonomi seperti dinamika geopolitik global, penaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan inflasi rupanya membuat optimisme konsumen menyusut. Buktinya, Survei Konsumen September 2022 mencatat adanya penurunan di seluruh jenis indeks dan di seluruh kelompok penghasilan masyarakat. Malah, penurunan indeks paling dalam justru dialami oleh masyarakat kelas menengah. Sejumlah kalangan khawatir jika situasi tersebut tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka konsumsi yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi bakal makin seret. Menurut data Bank Indonesia (BI), kendati masih berada di zona optimistis, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2022 tercatat hanya 117,2, turun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 124,7. Indeks Ekonomi Saat ini dan Ekspektasi Kondisi Ekonomi pun membukukan catatan serupa. Tak heran jika kalangan pelaku usaha pun waswas. Sebab, penurunan kepercayaan diri konsumen merefleksikan adanya keterbatasan daya beli sehingga dapat memengaruhi output yang dihasilkan oleh dunia bisnis. Saat dimintai tanggapan, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan keran bansos yang mengucur deras tak mampu mengompensasi perlambatan daya beli. Terlebih, penebalan bansos yang disiapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi kelompok menengah.

Prediksi atas turunnya geliat ekonomi pasca kenaikan harga BBM yang sempat diamplifikasi kalangan ekonom dan usahawan sebelumnya mulai terbukti. Grafik kebutuhan yang kian meningkat pascapandemi, tak lagi diimbangi oleh langgam daya beli konsumen yang ambyar lantaran nyaris gagal memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Daya beli tergerus inflasi lantaran harga aneka kebutuhan yang terus melambung. Bahkan, kenaikan harga bahan pokok sudah curi bendera start ketika kenaikan harga BBM masih sebatas wacana. Kenaikan harga BBM sekitar 30% sungguh membuat dompet mayoritas konsumen nyaris setipis kartu ATM. Suasana kebatinan masyarakat pun mendadak berubah drastis menjadi bermuram durja. Bank Indonesia (BI) pun tak lupa turut merekam keadaan tersebut melalui analisis saintifik ekonomi. Bila dibandingkan dengan IKK pada Agustus 2022 yang masih ciamik alias di posisi 124, IKK pada September jelas melorot cukup besar. Itu berarti setiap digit penurunan sekecil apapun di dalam IKK tentu mencerminkan adanya masalah di level konsumen. Masalah itu dapat dipicu oleh berbagai faktor yang salah satunya juga terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan konsumsi di dalam negeri.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diketahui tengah merencanakan pengembangan Pelabuhan Dumai, Riau menjadi pelabuhan alih muat atau transhipment kontainer internasional bekerja sama dengan operator pelayaran kelas dunia. Pengembangan pelabuhan transhipment merupakan obsesi BUMN pelabuhan itu setelah sukses menggabungkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV. Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) Jakarta Siswanto Rusdi menilai peluang menjadikan Pelabuhan Dumai sebagai pelabuhan transhipment lebih prospektif dibandingkan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Alasannya, Pelabuhan Dumai lebih strategis dari sisi lokasi dari Pelabuhan Kuala Tanjung serta bisa bersaing dengan Pelabuhan Tanjung Pelepas Malaysia dan Pelabuhan Singapura. Tak hanya itu, Siswanto menyatakan kedalaman laut Pelabuhan Dumai juga alami dan mampu dilewati kapal berukuran besar. “Bila pelabuhan itu menjadi pelabuhan transhipment, harus disiapkan pembangunan terminal peti kemas,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/10).

Tercatat, ada tiga pelabuhan kelolaan yang paling potensial untuk didorong dalam menyerap pasar pelayaran di Selat Malaka yaitu Kuala Tanjung, Belawan, dan Dumai. Ketiga pelabuhan itu memenuhi standar internasional terkait lokasi, kedalaman kolam, hingga suprastruktur. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto berpendapat pelabuhan transhipment merupakan juga hub port. Artinya adalah pelabuhan untuk transhipment muatan yang tujuan akhirnya bukan pelabuhan tersebut. Nantinya, dia menyatakan peruntukan pelabuhan adalah untuk international transhipment atau national gateway.

Pemerintah segera mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat peningkatan porsi energi baru dan terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah merampungkan sejumlah regulasi terkait dengan perdagangan karbon agar bisa mempercepat pelaksanaannya. Harapannya, perdagangan karbon di dalam negeri bisa mempercepat target porsi EBT sebanyak 25% dalam bauran energi nasional. Hanya saja, Rida mengatakan, kementeriannya masih menunggu alokasi anggaran yang disiapkan oleh otoritas fiskal untuk mendukung implementasi perdagangan karbon itu. Rida beralasan, seluruh aset yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia mendesak pemerintah menyesuaikan harga rumah subsidi yang belum naik hampir 3 tahun guna menyelamatkan bisnis properti. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan inflasi hingga kondisi makroekonomi semakin menyudutkan pengembang rumah subsidi. Kondisi itu diperparah dengan harga bahan hingga ongkos produksi yang melonjak tinggi. “Soal harga rumah subsidi, saya rasa sudah waktunya disesuaikan karena sudah hampir 3 tahun harga tidak naik. Padahal kalau kita lihat lagi UMR [upah minimum regional] pun tiap tahun naik,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/10). Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan sudah mengajukan anggaran rumah bersubsidi dan kenaikan hingga 7%. Namun, dia menyatakan realisasi penaikan harga rumah subsidi itu masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan. “Kenapa agak lambat karena kan dari [Kementerian] Keuangan harus menghitung lagi dampak dari kenaikan harga BBM. Jangan sekali dikeluarkan angkanya langsung tidak valid lagi, langsung absolut karena dampak kenaikan BBM. Itu kan bukan hanya Solar yang naik seluruh material konstruksi naik,” kata Endra.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021, subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran, hanya 19,5 % pengguna BBM bersubsidi yang berasal dari 40 % kelas terbawah. Sedangkan 45,8 % berasal dari 40 % kelas menengah dan 34,7 % berasal dari 20 % kelas teratas. Dampak langsung kenaikan harga BBM adalah kenaikan biaya transportasi (first round). Lebih jauh, ada tekanan pada harga-harga secara umum karena posisi BBM sebagai input produksi yang penting dan signifikan di hampir semua sektor perekonomian, terutama melalui biaya logistik (second round). Maka, beban kenaikan harga BBM adalah signifikan. Arah kebijakan pemerintah sudah tepat dengan cepat menjalankan program kompensasi sebagai pengalihan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta rumah tangga miskin dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 14,6 juta pekerja berupah rendah. Dengan menyasar sekitar 35 juta penerima bantuan sosial, pemerintah tampak berupaya melindungi 40 % keluarga termiskin. Meski demikian, kelompok terbesar terkena dampak kenaikan harga BBM tidak hanya kelas bawah, tapi juga kelas menengah.

Pada 2021, terdapat 51,5 juta rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor. Sebagian besar kelas menengah-bawah sangat bergantung pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama dan bahkan sebagai salah satu faktor produksi terpenting akan terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada 40 % rumah tangga termiskin, tapi juga 60 % rumah tangga termiskin, yaitu sekitar 45,3 juta rumah tangga. Pengeluaran tertinggi dari rumah tangga di kelas 60 % terbawah ini adalah Rp 4,1 juta per bulan. Menambah kuota penerima bantuan sosial ini menjadi krusial karena hingga kini ketepatan sasaran dari program bantuan masih jauh dari memuaskan. Pada 2021, dari 9,1 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hanya 52,5 persen di antaranya yang berasal dari kelas 40 % termiskin. Adapun 13,9 juta keluarga penerima program bantuan pangan non-tunai (BPNT) hanya mencapai 56,8 % kelas 40 % terbawah. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat tidak mampu dan rentan ini, besaran BLT idealnya setara dengan kenaikan harga barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat yang menjadi sasaran. BLT dan BSU sebesar Rp 150 ribu per bulan atau total Rp 600 ribu untuk empat bulan (September-Desember 2022) tidaklah mencukupi. Sebagian besar pengeluaran bulanan rumah tangga 60 % terbawah dialokasikan untuk membeli pangan (58,9 %). (Yoga)

Pemerintah menargetkan mencapai netral karbon pada 2060. Untuk bisa mewujudkannya, energi fosil harus diganti oleh energi terbarukan 100 %. Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menuturkan transisi ini membutuhkan dana sebesar US$ 1 triliun. Rida menyatakan angka tersebut dihitung pada 2021. "Kalau pakai asumsi sekarang dengan adanya beberapa jenis pembangkit yang makin murah, tentu akan makin turun (biayanya)," kata dia, kemarin, 10 Oktober 2022. Dana sebesar itu tidak mungkin dipenuhi sendiri oleh pemerintah. Rida menyatakan Indonesia butuh dukungan, khususnya dari sektor swasta. Lewat Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah mencoba menarik minat para pemilik dana. Untuk menarik investor di sektor energi terbarukan, pemerintah menyiapkan pengaturan tarif energi hijau serta insentifnya. Dia menyadari aturan ini belum cukup untuk mengembangkan energi terbarukan. Apalagi PT PLN (Persero) mengalami kelebihan pasokan akibat pembangunan pembangkit hingga 35 gigawatt sehingga kesulitan menyerap energi tambahan dari pembangkit baru. Program itu dirancang dengan asumsi ekonomi mampu tumbuh 6-7 %, tapi pada kenyataannya ekonomi bertahan di kisaran 5 %. (Yoga)