Tren inflasi yang merangkak naik berpotensi memukul kinerja emiten sektor retail pada pengujung akhir tahun ini. Pelemahan daya beli masyarakat berpengaruh pada tertahannya belanja, sehingga penjualan barang-barang retail mengalami penurunan. Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menuturkan lapisan masyarakat yang terpukul pertama kali adalah kelompok menengah ke bawah, yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kenaikan harga. “Masyarakat (kelas) bawah cenderung menahan diri dalam konsumsi, sedangkan masyarakat menengah ke atas masih dapat mewujudkan pengeluaran mereka untuk meningkatkan kualitas hidup,” ujar Nafan kepada Tempo, 10 Oktober 2022. Hal ini tak jauh berbeda dengan kondisi semasa pandemi ketika masyarakat memilah kebutuhan konsumsi, dengan mendahulukan kebutuhan primer untuk bertahan hidup. Nafan berujar realitas tersebut pada akhirnya akan terefleksikan pada kinerja emiten retail sesuai dengan segmentasi pasar masing-masing. 

Dia mencontohkan emiten PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang pada semester I 2022 membukukan pertumbuhan penjualan 34,1 % menjadi Rp 12,24 triliun, yang ditopang pertumbuhan penjualan toko yang sama (same-store sales growth) sebesar 33,8 % atau naik dibanding tahun lalu yang sebesar 22 persen. “Sebagaimana yang kita tahu, emiten MAPI menjual produk-produk high-end dan berkualitas. Jadi, mereka punya segmentasi pasar menengah ke atas,” ucap Nafan. Sementara emiten retail lainnya sibuk merampingkan jumlah toko untuk keperluan efisiensi, MAPI justru berekspansi dengan membuka gerai baru. Pada paruh pertama tahun ini, jumlah gerai perusahaan pemilik jenama Sogo, Sport Station, Kidz Station, dan pemilik lisensi ratusan merek lainnya itu membuka 161 gerai. Total gerai yang dimiliki perusahaan pun menembus 2.837 toko. Ekspansi juga dilakukan MAPI melalui penjualan secara daring, dengan mengoperasikan 26 gerai online pada 11 saluran marketplace. (Yoga)

Pelaku usaha retail mulai mengencangkan ikat pinggang seiring dengan tren inflasi yang masih terus melaju hingga akhir tahun. Kenaikan harga barang secara serempak dipastikan akan menahan minat belanja masyarakat dan menggerus tingkat penjualan. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, berujar, ancaman inflasi membuat masyarakat lebih selektif dalam membeli produk kebutuhan sehari-hari. Terlebih, penghasilan masyarakat cenderung tetap atau tak mengalami kenaikan yang berarti. “Ketika harga produk naik, masyarakat akan lebih waspada dalam mengelola pengeluaran mereka,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 10 Oktober 2022. Di sisi lain, pelaku usaha tak memiliki pilihan selain mengerek harga barang yang dijual, karena hal itu bergantung pada harga yang dipasang pemasok atau supplier dan bergantung pada persaingan harga yang terjadi di pasar. “Pasti ada kenaikan, karena ongkos produksi dengan marginnya itu harus dijaga,” ucap Tutum. Imbasnya, masyarakat harus menyesuaikan pola belanja mereka ketika inflasi dan kenaikan harga-harga terealisasi. Pola belanja yang lebih ketat itu pun mulai dirasakan oleh peretail dalam beberapa waktu terakhir. 

Tutum mencontohkan, konsumen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dibeli untuk menyiasati kenaikan harga yang terjadi. “Misalkan, sebelumnya membeli 10 barang, sekarang menjadi 9 atau 8 barang saja. Jadi, secara harga atau nominal tidak berkurang,” kata dia. Barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi prioritas masyarakat, khususnya makanan dan minuman. Sebaliknya, konsumsi barang-barang yang bersifat sekunder, seperti produk busana, aksesori, gadget, dan elektronik, berpotensi dibatasi. Adapun di tengah badai inflasi, peretail berusaha tetap mempertahankan kinerja dan mengantisipasi terjadi penurunan penjualan secara signifikan. Tutum mengatakan, peretail berupaya untuk menjaga kemampuan belanja konsumen dengan menyediakan diskon atau promosi yang menarik. Namun, menurut dia, strategi ini pun tak selamanya ampuh, apalagi jika kontraksi daya beli terjadi cukup dalam. “Kalau dikasih diskon besar tapi uang kering, jumlah belanjanya akan segitu-gitu juga. Jadi, program diskon ini hanyalah salah satu cara untuk tetap menarik konsumen, bukan memperbesar belanja, karena kemampuan masyarakat akan tetap,” ucapnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, sepakat inflasi menjadi ancaman yang harus diwaspadai oleh peretail. Dia pun tak menampik ada risiko terganggunya pertumbuhan industri retail akibat inflasi yang berkepanjangan. (Yoga)

Pemerintah memilah 32 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berpotensi dipensiunkan dini. Total kapasitasnya mencapai 16,8 gigawatt, terdiri atas 13,5 gigawatt dari 27 PLTU milik PT PLN (Persero) dan 3,3 gigawatt dari 5 PLTU swasta. Dari deretan PLTU itu, Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo, menyatakan enam di antaranya bakal menjadi prioritas untuk dipensiunkan. Pembangkit tersebut adalah Paiton Unit 9, Paiton Unit 1-2, Suralaya Unit 1-4, Suralaya 5-7, Suralaya Unit 8, serta Adipala Unit 1. Semua pembangkit tersebut saat ini dikelola PLN dan masuk sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali 500 kV. Keenam pembangkit itu menjadi prioritas lantaran kebutuhan investasi untuk menutup operasinya paling murah. "Pertimbangan lainnya adalah kapasitas pembangkit dan emisi CO2 yang dihasilkan. Semakin besar, semakin diutamakan untuk dipensiunkan," kata Gigih, Senin, 10 Oktober 2022. (Yoga)

Web 3.0 adalah internet generasi ketiga yang awalnya disebut Web Semantik oleh Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web. Web 3.0 adalah internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Di sini, situs web dan aplikasi memproses informasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan, machine learning, big data, dan blockchain. Selain Web 3.0, ada juga istilah Web3 yang sebenarnya sedikit berbeda, tetapi sering dianggap sama. Konsep Web3 pertama kali diperkenalkan Gavin Wood pada 2014 sebagai versi internet yang terbuka dan terdesentralisasi. Keunggulan Web3 antara lain : Pertama, pengendalian data pengguna. DenganWeb3, pengguna memiliki kontrol lebih besar terhadap data mereka. Salah satu contoh aplikasi Web3 adalah browser bernama Brave. Browser ini memungkinkan pengguna menentukan seberapa sering iklan yang mereka lihat dalam sebulan. Jadi, secara prinsip, pengguna browser Brave bisa mengontrol data mereka akan dijual kepada siapa, melalui apa, dan seberapa sering.

Aspek kedua, kemampuan bertransaksi tanpa perantara. Bayangkan jika Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak dibangun ulang dengan konsep Web3. Setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung menjadi bagian dari platform. Pihak yang membangun dan memproses transaksi mendapatkan insentif dalam bentuk mata uang kripto. Semua data disimpan dalam blockchain, dan siapa pun bisa melakukan transaksi jual beli dan pembayaran tanpa perlu adanya perantara atau otoritas terpusat. Ihwal ketiga, konsep Web3 memungkinkan kepemilikan bersama suatu platform. Bayangkan jika semua pengendara dan penumpang Gojek dan Grab ikut jadi pemilik platform. Saat mendaftar jadi pengendara atau penumpang, mereka menaruh sejumlah mata uang kripto sebagai modal awal. Dalam Web3, aktivitas ini disebut dengan istilah staking. Para investor bisa ikut berinvestasi ke suatu platform Web3 dengan melakukan staking. Dengan demikian, platform dimiliki bersama oleh para pengguna dan investor sesuai nilai staking masing-masing.

Jadi, denganWeb3, kontrol pengguna terhadap data mereka lebih kuat. Mereka bisa berinteraksi secara langsung tanpa perantara, juga bisa bersama-sama menjadi pemilik platform digital. Hal ini serupa dengan konsep koperasi. Anggota koperasi, selain bisa menikmati layanan, juga merupakan pemilik yang bisa menikmati sisa hasil usaha. Kalau kita renungkan, platform dengan konsep Web3 dapat dianalogikan sebagai suatu koperasi digital yang mandiri. Di sisi lain, para investor pun cukup agresif mengguyurkan dana bagi start up dan perusahaan bertema Web3. Kita berharap Web3 bisa menjadi kenyataan agar internet dapat memasuki versi baru yang lebih terbuka, lebih inklusif, menghargai privasi. (Yoga)

Presiden Jokowi ingin memastikan stabilitas politik tetap terjaga hingga Pemilu 2024 selesai digelar. Ini karena stabilitas politik berpotensi terusik akibat perubahan haluan politik dari partai politik pendukung pemerintahan. Padahal, stabilitas politik menjadi hal krusial karena Indonesia akan menghadapi ujian berat akibat ketidakpastian ekonomi global. Keinginan memastikan stabilitas politik ini disampaikan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10) saat ditanya terkait dengan materi  pertemuannya dengan Ketum PDI-P yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pertemuan keduanya berlangsung di Istana Batutulis, Bogor, Jabar, Sabtu (8/10). Pertemuan berselang lima hari setelah penetapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres Partai Nasdem yang merupakan salah satu partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut Presiden, tidak hanya dengan Megawati, pertemuan dengan ketua-ketua umum parpol lainnya juga intens digelar. ”Saya bertemu dengan ketua-ketua partai utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Presiden. Presiden tidak ingin persoalan besar dalam perekonomian global itu lantas mengusik perekonomian dalam negeri. ”Jangan sampai kita mau menjelang pemilu, padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global terganggu ekonomi kita. Itu yang tidak kita kehendaki sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu,” ucap Presiden. (Yoga)

Lembaga perbankan merupakan urat nadi perekonomian yang harus selalu solid. Sebab, perbankan yang kacau dan tidak berfungsi justru bisa memperdalam krisis. Oleh karena itu, perbankan harus diawasi ketat agar tidak bangkrut. Akan tetapi, saat bank bangkrut, tetap ada acara untuk membuatnya fungsional, yakni dengan intervensi pemerintah. Demikian argumentasi Profesor John Hassler, anggota Komite Hadiah Nobel Ekonomi, saat pengumuman pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2022 di Stokcholm, Swedia, Senin (10/10). Para pemenang kali ini adalah Ben S Bernanke, mantan Gubernur Bank Sentral AS (2006-2014) dan kini anggota senior untuk studi ekonomi di The Brookings Institution; Douglas W Diamond dari University of Chicago, AS; dan Philip H Dybvig dari Washington University St Louis, AS. Tiga pemenang Nobel itu diganjar hadiah ”Untuk riset tentang bank dan krisis keuangan.” Hassler mengatakan, Diamond dan Dybvig menunjukkan peran vital perbankan. Oleh karena itu, perbankan sendirilah yang harus menjaga kepercayaan nasabah dengan memelihara likuiditas agar terhindar dari serbuan nasabah.

Perbankan harus menjaga agar dana-dana jangka pendek tidak ditempatkan pada aset yang menghasilkan dalam jangka panjang. Meski ditempatkan pada pinjaman berjangka panjang, perbankan harus mengukur kelayakan pendanaan dan permodalan guna menjaga kekuatan keuangan. Diamond dalam jumpa pers melalui telekonferensi video mengatakan, ”Kini perbankan dalam posisi lebih solid ketimbang menjelang krisis ekonomi AS 2008.” Pencegahan kebangkrutan harus dilakukan seketat mungkin dan sedini mungkin agar tidak berdampak pada kekacauan ekonomi. ”Andaikan Lehman Brothers pada 2008 bisa dicegah agar tidak bangkrut, kekacauan perekonomian bisa dihindari,” kata Diamond. Riset mereka memperkuat pentingnya lembaga penjamin simpanan, termasuk asuransi deposito. Di dalam kekacauan perbankan, ketakutan nasabah bisa memicu krisis perbankan lebih mendalam. Lembaga penjamin simpanan berperan mengurangi kepanikan nasabah sehingga tidak merunyamkan peran intermediasi perbankan. (Yoga)

Peningkatan target pengurangan emisi karbon Indonesia dalam dokumen Enhanced National Determined Contribution atau ENDC terbilang agresif dan ambisius. Hal itu menghadirkan tantangan sekaligus menunjukkan optimisme dalam transisi energy menuju lebih bersih. Dikutip dari laman KLHK, dimana KLHK selaku National Focal Point pada Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) telah menyampaikan peningkatan ambisi itu lewat ENDC. Secara bertahap, target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia akan sejalan dengan target menuju emisi nol bersih (NZE) 2060 atau lebih cepat. Dalam ENDC, salah satu yang dimutakhirkan ialah target penurunan emisi GRK Indonesia pada 2030. Apabila sebelumnya, pada Updated NDC (UNDC), target penurunan emisi 29 % dengan kemampuan sendiri, kini menjadi 31,89 %. Sementara target penurunan dengan dukungan internasional meningkat dari 41 % menjadi 43,20 %.

Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana pada hari pertama Indonesia Sustainable Energy Week di Jakarta, Senin (10/10) mengatakan, peningkatan target itu menunjukkan optimisme. Konsekuensinya, kerja bersama semakin diperlukan. ”(Dalam mencapai target itu), kami rencanakan lewat pengembangan energi terbarukan yang lebih agresif. Selain itu, juga untuk menangkap peluang ke depan, termasuk dalam early retirement (pengakhiran dini pembangkit listrik tenaga uap batubara) terjadi dalam waktu dekat,” tutur Rida. Rida menambahkan, sejumlah upaya didorong untuk mencapai ENDC, seperti digitalisasi hingga dekarbonisasi di tingkat pembangkit listrik, baik untuk skala kecil yang tersebar di seluruh Indonesia maupun dengan skala yang lebih besar. Misalnya, penggantian diesel dengan gas ataupun dengan energi terbarukan. Penerbitan Perpres No 112Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, menjadi salah satu langkah demi tercapainya target.  (Yoga)

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan di ambang resesi global, pemerintah menargetkan menekan angka kemiskinan 7,5 % sampai 8,5 % pada tahun depan dan menihilkan kemiskinan ekstrem pada 2024. Target tingkat kemiskinan terendah yang pernah dipasang Presiden Jokowi sebelum ini adalah 8,5-9,0 %, seperti terlihat pada APBN 2022. Sementara angka kemiskinan paling rendah yang berhasil dicapai sejauh ini adalah 9,22 % atau 24,79 juta orang miskin pada September 2019. Data terakhir BPS per Maret 2022, tingkat kemiskinan tercatat 9,54 % atau 26,16 juta orang miskin. Itu gambaran tujuh bulan lalu ketika inflasi tahunan masih 2,64 %, Rusia baru beberapa hari menginvasi Ukraina, dan harga BBM bersubsidi belum dinaikkan. Kondisi tahun depan tidak kalah berat, bahkan lebih gelap.

Berbagai lembaga internasional memprediksi, pada 2023 perekonomian dunia menghadapi resesi. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), misalnya, telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun depan menjadi 2,2 %, dari proyeksi sebelumnya 2,8 %. Indonesia memang lebih aman ketimbang negara lain. Namun, imbas gejolak ekonomi dunia itu tidak terhindarkan. Melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan mulai berlaku tahun depan, pemerintah yakin mampu menekan kemiskinan sesuai target. Lewat Regsosek, kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan dipetakan lebih akurat dan membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Tapi untuk menurunkan kemiskinan secara drastis dan menghapus kemiskinan ekstrem, dibutuhkan langkah yang lebih luar biasa (extraordinary) dan jangka panjang di luar menambal daya beli masyarakat lewat perlindungan sosial. (Yoga)

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, cepatnya perkembangan teknologi mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan digital. Kehadiran dan kecepatan pertumbuhan inovasi keuangan digital perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan, regulasi, dan upaya perlindungan konsumen. Ketika inovasi berjalan lebih cepat dari regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen, yang terjadi adalah industri yang berjalan tanpa rambu-rambu. Hal ini rawan memicu kehadiran entitas jasa keuangan digital yang ilegal dan tak beretika yang bisa merugikan konsumen. ”Di sisi lain, regulasi dan pengawasan yang terlampau ketat berpotensi menahan inovasi layanan jasa keuangan digital. Tidak terwujudnya keseimbangan itu tidak ideal dan merugikan, baik kepada konsumen maupun penyelenggara jasa keuangan digital,” tutur Mahendra dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2022 bertema ”Building Trust in Digital Financial Ecosystem” yang diselenggarakan secara hibrida, di Jakarta, Senin (10/10).

Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Rudiantara menambahkan, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam ekosistem keuangan digital, yaitu menjaga kepercayaan. Saat ini, ancaman keamanan siber terus terjadi. Sementara industri perbankan dan keuangan menjadi salah satu industri yang paling diincar untuk dibobol keamanan sibernya. Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menuturkan, pekerjaan rumah lain yang tak kalah penting adalah mengajak semua pemangku kepentingan agar terus-menerus mengedukasi konsumen untuk meningkatkan literasi keuangan. Saat ini, terjadi ketimpangan antara tingkat inklusi dan literasi di masyarakat. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, tingkat inklusi keuangan mencapai 76,19 %, sementara tingkat literasi keuangan hanya separuhnya, yakni 38,03 %. (Yoga)

Setelah mendapatkan penyertaan modal negara, PT Waskita Karya (Persero) Tbk berencana menambah modal dengan hak  memesan efek terlebih dahulu (right issue). SVP Corporate Secretary Waskita Karya Novianto Ari Nugroho, Senin (10/10) menyatakan, Waskita menunggu pernyataan efektif OJK untuk melanjutkan proses right issue. ”Perseroan menargetkan dana right issue sebesar Rp 3,98 triliun,” ujarnya. (Yoga)