Serikat Petani Indonesia (SPI) memperkirakan, tren kenaikan harga beras bisa berlanjut hingga Januari 2023. Selain karena suplai ke pasar yang minim akibat saat ini merupakan musim panen gadu, kenaikan harga BBM turut memengaruhi peningkatan harga beras di pasaran. Kepala Pusat Perbenihan Nasional SPI Kusnan menuturkan, tren kenaikan harga beras, meski lonjakannya tidak terlalu signifikan, dipengaruhi : Pertama, saat ini sedang musim panen gadu, sehingga stok gabah dan beras di petani menipis, pun suplai ke pasar. Kedua, musim tanam antar wilayah yang tidak sama. Ketiga, kenaikan harga BBM bersubsidi. “Meski kecil, ada dampak (pengaruh BBM) juga. Kenaikan harga beras bisa sampai Januari 2023. Baru nanti pada Februari ada panen besar,” ungkap Kusnan saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Minggu (09/10). Kusnan menjelaskan, perubahan harga gabah dan beras di petani memang relatif cepat. Pada musim tanam 1 (MT-1) dan MT-2 misalnya, harga gabah kering panen (GKP) di petani hanya Rp 3.800-4.200 per kilogram (kg), petani saat itu hanya mencapai titik impas. Sedangkan pada MT-3 harga mencapai Rp 5.200 per kg, hal itu karena memang panen berkurang. 

“Cadangan menipis, ada juga faktor berebut gabah di lapangan, sekarang sudah Rp 5.500- 5.800 per kg, apalagi bulan depan. Harga BBM naik juga memengaruhi ongkos dalam membawa beras dari daerah surplus ke daerah lain yang kurang,” tutur dia.  Menurut Kusnan, dampak BBM makin terasa pada saat petani memulai musim tanam pada Desember 2022 hingga tahun depan. Dampaknya ke biaya tenaga kerja, biaya diesel untuk pompa bagi sawah yang menggunakan irigasi teknis, dan biaya panen karena penggunaan harvester. “Bagaimana mengompensasi hal ini, idealnya pemerintah segera menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) minimal menjadi Rp 5.000 per kg untuk GKP. Sudah tiga tahun, HPP tidak naik. Kenaikan HPP untuk antisipasi panen besar Februari 2023 nanti, jangan sampai petani tidak bisa jual gabahnya,” ungkap dia. Dalam laporan BPS, pada September 2022, di tingkat penggilingan, rata-rata harga beras kualitas premium Rp 10.252 per kg atau naik 3,55% dari bulan sebelumnya, beras kualitas medium Rp 9.785 per kg atau naik 4,56%, dan rata-rata harga beras luar kualitas Rp 9.466 per kg atau naik 4,37%. Dibandingkan September 2021, rata-rata harga beras di penggilingan pada September 2022 itu untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik 8,43%, lalu 9,18%, dan 10,21%. (Yoga)

Enam emiten bank yang tercatat di BEI membiayai rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 16,49 triliun sepanjang Januari-September 2022. Penyaluran pembiayaan KPR berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu setara 148.473 rumah. Subsidi FLPP disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bekerja sama dengan para bank penyalur. Dalam rentang waktu itu terdapat 35 bank menjadi penyalur FLPP. Enam emiten bank penyalur FLPP teratas itu mencakup PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), termasuk unit usahanya, BTN Syariah. Lalu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (Bank BJB), termasuk BJB Syariah. Lalu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri). 

“Tahun 2022, kami menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 170 ribu unit atau 85% target pemerintah yang sebesar 200 ribu unit,” kata Haru Kusmahargyo, dirut BTN kepada Investor Daily, di Jakarta, baru-baru ini. Sepanjang Januari hingga 7 Oktober 2022, BTN menjadi penyalur FLPP terbesar, yakni 100.244 rumah setara 64,11% total unit yang disalurkan per akhir September 2022, senilai Rp 11,12 triliun atau 64,03% total FLPP. Penyaluran bank berkode saham BBTN itu mencakup konvensional Rp 9,01 triliun setara 80.954 unit, sedangkan skema syariah Rp 2,11 triliun setara 19.290 unit. “Tahun ini, penyaluran FLPP kami relatif stabil, justru untuk yang nonsubsidi kami perkirakan tumbuh sekitar 8%,” ujar Haru.  (Yoga)

Setelah sempat surut, spirit reformasi di sektor keuangan muncul lagi ke permukaan. Rancangan regulasi yang sebelumnya diusulkan Kementerian Keuangan itu belakangan berubah menjadi RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang diklaim menjadi inisiatif DPR. RUU ini didesain sebagai omnibus law sektor keuangan seperti di sektor riil dengan UU Cipta Kerja. Karena itu, RUU ini menghimpun regulasi yang mengatur tata kelola sektor keuangan secara komprehensif, yang meliputi BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Draf awal rancangan ini sudah beredar untuk publik. Rapat paripurna DPR, Selasa, 20 September lalu, telah menetapkannya untuk dibahas lebih lanjut. Bahkan rancangan ini juga sudah masuk ke Prolegnas sampai 2024. Artinya, sebelum 2024 berakhir, rancangan ini bakal jadi undang-undang.

Fokus utama publik masih tertuju pada ketentuan tentang BI. Pasal 47 rancangan itu, hanya menyebutkan bahwa anggota Dewan Gubernur BI dilarang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada perusahaan mana pun. Anggota Dewan Gubernur juga dilarang merangkap jabatan di lembaga lain kecuali karena kedudukannya mewajibkan dia menjabat. Pasal tersebut sama sekali tidak menyebut soal larangan anggota Dewan Gubernur menjadi pengurus ataupun anggota partai politik. Aturan itu berimplikasi bahwa anggota Dewan Gubernur nantinya bisa diisi oleh personel yang berafiliasi dengan partai politik. Usulan DPR ini tampaknya mengadopsi aturan mengenai BPK, yang saat ini layaknya lembaga perkumpulan politik lantaran mayoritas pemimpinnya adalah politikus. "Penguasaan" lembaga oleh partai politik ini dikhawatirkan akan menggerus independensi BI. Padahal posisi bank sentral sebagai lembaga yang independen justru dilahirkan dari reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998 lewat  UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Karena itu, tidak dapat dibayangkan jika kemudian Bank Indonesia nanti dipimpin jajaran Dewan Gubernur dari kalangan politikus, yang tentu saja sarat kepentingan politik. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan anggaran tanggap darurat bencana untuk menangani banjir di berbagai daerah. Sejumlah balai besar wilayah sungai, yang merupakan pelaksana teknis di beberapa provinsi, pun menyiapkan dana Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar untuk penanganan bencana. “Itu berupa dana tanggap darurat. Sedangkan di pusat sendiri dialokasikan dana tanggap darurat bencana sebesar Rp 450 miliar,” kata Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, kepada Tempo, kemarin, 9 Oktober 2022. Menurut Adenan, alokasi dana tanggap darurat dari pusat tersebut digunakan apabila dana tanggap darurat bencana di daerah sudah habis. 

Sejumlah daerah dilanda banjir dalam beberapa hari terakhir. Di Aceh Timur, Provinsi Aceh, misalnya, sebanyak 2.436 warga mengungsi akibat air bah yang menggenangi rumah mereka kemarin. Banjir menggenangi enam kecamatan di Kabupaten Aceh Timur sejak Jumat lalu. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara memperkirakan kerugian sektor pertanian akibat banjir di Aceh Utara mencapai Rp 32,1 miliar. Area pertanian yang digenangi air mencapai 2.848 hektare di 12 kecamatan. Kawasan tersebut pun berpotensi gagal panen atau puso lantaran genangan air merendam sudah lebih dari tiga hari. Sebab, batang padi akan cenderung rusak dan membusuk jika genangan lebih dari tiga hari. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan dalam tiga hari ke depan terdapat delapan provinsi yang berpotensi hujan lebat kategori siaga atau berpotensi banjir, meliputi sebagian wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, dan Sulteng. (Yoga)

Perlambatan ekonomi membuat pelaku usaha harus pintar-pintar mengatur bujet operasional perusahaannya. Efisiensi menjadi pilihan logis, entah melalui penghematan biaya, pengurangan produksi, dan lain sebagainya. Salah satu anggaran perusahaan yang lazim terkena dampak efisiensi adalah biaya promosi, baik melalui iklan maupun program pemasaran. Namun, menurut perusahaan riset media dan periklanan Nielsen Audience Measurement Indonesia, pemangkasan bujet iklan sebaiknya tak dilakukan. Sebab, promosi dapat membantu perusahaan atau jenama pulih lebih cepat ketika perekonomian kembali membaik. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Nielsen Audience Measurement, Hellen Katherina, iklan akan membuat perusahaan dapat terus menjangkau konsumen baru. “Kalau itu disetop, perusahaan hanya akan bergantung pada pembeli existing, yang sudah pernah beli. Terus jadinya hanya beli ulang, karena dirayu dengan promosi, tapi Anda tidak menjangkau konsumen baru,” ujarnya kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Rabu, 31 Agustus 2022.

Dari pengamatan yang kami lakukan, ketika dua tahun pandemi, semua bilang belanja iklan akan turun. Tapi dari pengamatan kami malah, walaupun mungkin secara overall, pertumbuhannya tidak fantastis, tidak turun. Banyak juga yang mengatakan bahwa pasti pengiklan akan cut budget gila-gilaan sehingga semua akan kena dampak. Tapi ternyata ada juga pengiklan yang percaya bahwa itu justru kesempatan baik untuk beriklan, karena semua orang atau konsumen lebih gampang ditangkapnya, karena semua anggota keluarga ada di rumah kok. Lalu, semua pasti haus informasi dan haus entertainment, yang mana itu didapatkan dari media. Media dengan jangkauan tertinggi masih televisi. Sehingga, di dua tahun pandemi itu, kami melihat TV masih sangat survive. Jadi, tidak terlihat penurunan yang signifikan, setidaknya dalam data kami. Karena pengamatan yang kami lakukan itu berdasarkan as simple as jumlah spot, kemudian dikalikan rate card-nya. Jadi, kami tidak mendeteksi ada penurunan yang signifikan. Tapi mungkin saja kalau terjadi, mungkin dalam link one-on-one di antara stasiun televisi-nya dengan pengiklannya terjadi diskon yang lebih tinggi. (Yoga)

BMKG merilis peringatan cuaca ekstrem masih berlanjut hingga sepekan mendatang di sebagian  wilayah Indonesia. Banjir, longsor, angin kencang, dan pohon tumbang bisa saja terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kewaspadaan masyarakat dan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat cuaca ekstrem sejak awal Oktober telah memicu bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian. Di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, hingga Minggu (9/10), banjir belum sepenuhnya surut. Jalan nasional Banda Aceh-Medan di Lhoksukon masih terendam banjir meski ketinggiannya mulai berkurang. Di Lhoksukon ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir di Aceh Utara menggenangi 142 desa di 14 kecamatan. Banjir terjadi setelah beberapa sungai utama meluap. Hujan dalam intensitas tinggi membuat debit air sungai naik sangat cepat. Sebanyak 39.000 warga di Aceh Utara dilaporkan mengungsi. Di Kalbar, sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Melawi, dan Sanggau kembali direndam banjir. Daniel dari tim Satgas Informasi BPBD Kalbar mengatakan, banjir di Ketapang terjadi di Kecamatan Jelai Hulu sejak Jumat hingga Minggu (7-9/10). Dengan ketinggian air 50-170 sentimeter, 147 rumah yang dihuni 189 keluarga kini teredam. Sejumlah titik jalan juga tak bisa dilintasi. Sekolah, pusat kesehatan desa, surau, dan kantor desa tidak berfungsi ideal.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrem sebelumnya untuk periode 2-8 Oktober 2022. ”Berdasarkan analisis terkini, dinamika atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup signifikan mengakibatkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan,” ujarnya. Analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan angin serta perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan pertumbuhan awan hujan. Selain itu, aktifnya fenomena gelombang atmosfer, seperti Madden Julian Oscillation (MJO) yang berinteraksi dengan gelombang Rossby Ekuatorial dan gelombang Kelvin, secara tidak langsung juga meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang untuk periode 9-15 Oktober 2022 dapat melanda sejumlah wilayah. Untuk wilayah Sumatera, potensi cuaca ekstrem bisa terjadi di Aceh, Sumut, Kepri, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung. Potensi cuaca ekstrem juga bisa terjadi di seluruh wilayah Pulau Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga Papua Barat. (Yoga)

Kemenperin fokus memacu daya saing industri keramik sekaligus menahan laju impor produk keramik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemberlakuan Standar Nasional Indonesia. ”Selain itu, kebijakan terbaru adalah pemberian stimulus harga gas sebesar 6 USD per MMBTU,” ujar Kepala Badan Standardisasi  dan Kebijakan Jasa Industri Doddy Rahadi, Minggu (9/10). (Yoga)

Peladang di Kalteng yang mengikuti program strategis nasional lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Pulang Pisau butuh didampingi. Sebab, bertani di sawah merupakan pengalaman baru dalam kehidupan pertanian mereka. Apalagi, di beberapa lokasi, ada ratusan hektar (ha) lahan cetak sawah yang sudah satu tahun ini belum bisa ditanami padi karena akses yang belum mendukung dan terendam banjir. Dari penelusuran di lapangan, setidaknya di dua desa di Kabupaten Pulang Pisau, yang merupakan wilayah dilaksanakannya program ekstensifikasi atau cetak sawah baru, lahan-lahan sawah food estate belum optimal dikelola masyarakat, yaitu Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya dan Desa Mulya Sari, Kecamatan Pandih Batu. Di Desa Pilang, ladang-ladang masyarakat Dayak yang selama delapan tahun tak lagi dikelola berubah menjadi sawah. Ladang yang sudah menjadi hutan dengan ratusan bahkan ribuan tegakan pohon berubah menjadi hamparan sawah dengan pematang-pematang sawah yang masih dipenuhi batang-batang pohon yang rebah. Beberapa peladang bahkan sudah membuat pondok-pondok di kawasan tersebut untuk tempat tinggal. Mereka yang sudah delapan tahun lebih cukup senang dengan kehadiran food estate di desanya yang membuat mereka kembali berladang.

Namun, masalah baru muncul. Pola tanam yang tidak seragam membuat padi-padi yang sudah berumur 95 hari diserang hama. Mereka harus membeli pestisida untuk menyemprot hama, lalu membuat jaring, serta menjaga padi itu siang dan malam. Emek (65), salah satu peladang tradisional Dayak di Desa Pilang, mengaku baru pertama kali bertani di tanah sawah. Selama ia hidup ia hanya berladang dengan cara tebas bakar dan menanam benih padi lokal yang jumlahnya ada 19. Kini, karena sudah tidak pernah berladang karena larangan membakar, Emek kehilangan benih lokal di rumahnya. Semuanya habis digiling untuk makan. Emek kini harus menanam padi di sawah. ”Awalnya diberi bantuan kapur, pupuk, dan benih, tetapi bantuannya datang terlalu cepat, jadi benihnya sudah tidak bisa dipakai. Terpaksa saya beli benih baru,” tuturnya. Emek merupakan salah satu anggota kelompok tani yang tetap nekat menanam. Padinya pun berbeda-beda di satu petak, ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang berdaun agak lebar, ada juga yang berdaun tajam. Hal itu terjadi bukan karena waktu tanam yang berbeda, melainkan ia menanam berbagai jenis padi, sama seperti yang ia lakukan dulu.

Kepala Desa Pilang Rusdi. belum bisa menanam padi karena lahannya bahkan belum dibuka dan masih berupa hutan. Ia menjelaskan, masih ada kelompok tani lain yang juga belum mulai menanam karena belum ada jalan akses masuk ke awahnya yang berada di pinggir Sungai Kahayan. ”Baru 10 % saja yang menanam, bukan berarti gagal, kami jangan ditinggalkan. Ini hal baru, seharusnya pendampingan bisa lebih intensif karena saya yakin lima tahun saja hasilnya akan luar biasa,” kata Rusdi. Rusdi menjelaskan, di desanya terdapat 1.060 ha ladang yang berubah menjadi sawah. Sawah itu dibagikan kepada 17 kelompok tani dengan ukuran paling kecil 30 ha atau 30 kali ukuran lapangan sepak bola. Sedang di Desa Mulya Sari. Lahan yang sudah jadi sawah tak bisa ditanami karena dalam dua tahun terakhir direndam banjir pasang surut. Ketua Gabungan Kelompok Tani Mulya Sari, Sukirno, mengatakan, banjir terjadi tidak hanya karena intensitas hujan, tetapi juga karena saluran irigasi masih menggunakan saluran irigasi 25 tahun lalu yang sudah tak bisa lagi digunakan. Air itu dalamnya sampai 50 cm, kami kerahkan sembilan hand tractor, tapi tenggelam ke bawah tanah karena direndam air selama lebih kurang dua tahun sejak dibuka,” kata Sukirno. (Yoga)

Hujan lebat yang turun di berbagai daerah telah memicu banjir yang tidak hanya membuat warga mengungsi, tetapi juga menelan korban jiwa. Warga di Sumatera, Kalimantan, Jawa, sebagian Sulawesi, Bali, NTB, Maluku, dan Papua dihimbau bersiaga menghadapi kondisi cuaca hujan sepekan ke depan. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah daerah di Bali, Sabtu (8/10), tiga orang tewas akibat kendaraannya terperosok di badan jalan yang ambles dan longsor di Kabupaten Bangli. Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli Wayan Wardana mengungkapkan, hujan lebat di wilayah Bangli dan sekitarnya sejak Jumat (7/10) malam memicu bencana di wilayah Tembuku, Susut, dan Bangli. Wardana mengatakan, BPBD Bangli bersama tim SAR gabungan juga mengevakuasi korban insiden jalan ambles di Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Tembuku.

Banjir dan longsor juga melanda Kabupaten Banyumas dan Cilacap di Jateng, Sabtu (8/10). Putri Laura (14) tewas tertimbun longsor saat tidur di rumahnya di Desa Karangsari, Kebasen, Banyumas. ”Kejadian sekitar pukul 01.00,” kata Kepala BPBD Banyumas Budi Nugroho di Purwokerto. Longsor terjadi pada wilayah perbukitan. Selain longsor, pada Sabtu dini hari banjir juga terjadi di sejumlah titik di Banyumas. RSUD Banyumas sempat terendam banjir. ”Pagi ini (banjir di RSUD) sudah surut. Tadi pagi sudah saya rapatkan bersama semua camat yang daerahnya terdam- pak,” kata Bupati Banyumas Achmad Husein. Setelah hampir 10 jam perjalanan kereta api di jalur selatan terganggu akibat rel ambles, pada Sabtu pukul 12.25 jalur itu sudah bisa dilalui. 

Banjir juga menelan korban di Jabar. Ading (108) dilaporkan hanyut di Sungai Cijalupang, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Hingga Sabtu (8/10), tim gabungan masih mencari korban. ”Penanganan kemarin hingga pukul 23.00 dan dihentikan karena minimnya penerangan di titik sungai," tutur Kepala Diskar Kota Bandung Gun Gun Sumaryana. Menurut Kabid Pengendalian Daya Rusak Air Dinas SDA dan Bina Marga Kota Bandung Dini Dianawati, banjir di sejumlah titik sejak Selasa (4/10) dan beberapa hari berikutnya berasal dari luapan Sungai Citepus dan Sungai Cinambo.  Prakirawan BMKG Bandung, Muhammad Iid Mujtahidin, menyampaikan, potensi cuaca ekstrem masih ada hingga akhir Oktober 2022 di daerah Bandung. Kondisi ini, lanjutnya, perlu diwaspadai karena hujan deras disertai angin kencang dan kilat dapat saja melanda wilayah Bandung dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Selain itu, musim kemarau basah juga memberikan potensi bencana di daerah miring yang rawan longsor. (Yoga)

Sudah dua bulan terakhir, pengendara truk di Palembang, Sumsel, harus mengantre hingga dua jam untuk membeli biosolar di SPBU. Kondisi ini membuat pekerjaan mereka terhambat dan ongkos transportasi meningkat 20 %.  Alex (34) menatap layar gawai sembari mengantre biosolar di SPBU Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang, Sumsel, Sabtu (8/10). Antrean truk bercampur kendaraan pribadi itu memakai bahu jalan sehingga arus lalu lintas di ruas jalan agak tersendat. Alex ingin mengisi 80 liter biosolar sebelum truknya memuat pasir, Senin (10/10). Sudah dua bulan terakhir dia terpaksa mengantre biosolar. Kondisi ini tidak efisien karena frekuensi perjalanannya mengantar barang berkurang 50 %. Dari sehari sekali Palembang-Jambi, kini menjadi dua hari sekali. Biasanya Alex mengisi biosolar di kota. Jika tidak di Palembang, ia mengisi BBM di Jambi. Strategi ini lebih manjur ketimbang antre tanpa kepastian karena SPBU di luar kota kerap kehabisan biosolar. Dia pun heran, mengapa penghasil migas, seperti Sumsel, malah kesulitan mendapatkan minyak.

Adi (28), supir truk logistik mengatakan, untuk mendapatkan biosolar, dirinya harus mengantre 3 jam. Kondisi ini membuat waktu tempuh perjalanan semakin panjang. ”Jika dulu ke Pulau Bangka hanya butuh 1 hari, sekarang bisa 2,5 hari. Selain karena antre pengisian BBM di SPBU, waktu tunggu di pelabuhan penyeberangan juga cukup lama,” ucapnya. Adi sempat mengira, saat harga biosolar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, antrean truk di SPBU akan hilang. Kenyataannya, antrean masih tetap saja panjang. Apalagi jika pengiriman dari Pertamina tidak lancar. ”Input” data Pengawas SPBU 24.30105 Palembang, Azwar, menjelaskan, antrean yang terjadi di tempatnya disebabkan proses input data yang membutuhkan waktu. Apalagi jika ada pengendara yang nomor pelat kendaraannya berbeda dengan STNK. Azwar tidak mau SPBU yang diawasinya itu mendapatkan sanksi dari Pertamina. ”Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran,” ungkapnya. Terkait jumlah pasokan, lanjut Azwar, tidak ada pengurangan. Bahkan, pada beberapa kejadian, proses pengisian harus ditunda karena pasokan masih tersedia. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan tidak ada kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU. Bahkan, mulai 1 Oktober 2022, pemerintah menyetujui penambahan kuota solar dari  15,1 juta kl menjadi 17,83 juta kl dan penambahan pertalite dari 23,05 juta kl menjadi 29,91 juta kl. (Yoga)