Penggunaan gas air mata tidak ada dalam skenario awal perencanaan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tempo memperoleh dokumen yang menyebutkan bahwa anjing pelacak kepolisian (K-9), meriam air, dan petugas pemadam kebakaran disiapkan untuk menghalau suporter bila situasi semakin memburuk. Diduga tidak ada simulasi pengamanan sebelum pertandingan. (Yoga)

Saat perekonomian belum pulih dari tekanan akibat pandemi Covid-19 dan serangan Rusia ke Ukraina, harga beras yang tak terjangkau akan sangat menyusahkan masyarakat. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan, dengan segala cara, untuk mengatasinya. Satu bulan terakhir, harga beras sudah naik lebih dari dari 50 %. Di Pasar Induk Cipinang, harga beras kualitas medium, yang sebelumnya Rp 9.000 per kg, pada 3 Oktober telah mencapai Rp 13.600 per kg, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp 9.450 per kg. Jika pemerintah tidak bertindak cepat, harga beras diperkirakan terus melonjak cepat sebagai efek dari kenaikan harga BBM pada awal September. Saat ini para pedagang masih menjual stok beras lama. Setelah stok lama habis nanti, mau tak mau pedagang menjual stok baru dengan harga yang sudah naik karena melambungnya ongkos angkut akibat kenaikan harga BBM.

Di sisi lain, harga gabah juga terus melejit. Saat ini gabah kering panen di tingkat petani sudah di atas Rp 6.000 per kg, naik dari Rp 5.288 per kg akhir September. Dengan harga gabah tinggi, ditambah biaya pengangkutan, harga beras medium bisa mencapai Rp 15 ribu per kg. Cara tercepat mengendalikan harga adalah mengintervensi pasar dengan menyalurkan stok beras di bawah harga eceran tertinggi ke pedagang atau konsumen. Masalahnya, saat ini cadangan beras Bulog hanya 800 ribu ton. Padahal dibutuhkan setidaknya 1,5 juta ton stok beras agar pemerintah bisa memenuhi permintaan pedagang pasar untuk mengendalikan harga lewat operasi pasar. Bulog perlu diberi keleluasaan untuk menyerap gabah dari petani agar bisa bersaing dengan swasta. Bulog juga dapat bekerja sama dengan petani dan penggilingan kecil untuk menambah cadangan beras. Sinergi dengan perusahaan milik negara lainnya yang memproduksi beras juga perlu dilakukan. Seandainya itu belum cukup, jangan ragu untuk membuka keran impor. (Yoga)

Depresiasi nilai tukar rupiah diprediksi masih akan berlanjut kendati dalam beberapa hari terakhir kurs menguat tipis. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperkirakan kurs rupiah bisa menyentuh rentang Rp 15.500-16.000 per dolar AS akhir tahun ini. "Faktornya adalah agresivitas kebijakan moneter AS yang masih berisiko berlanjut dan berpengaruh pada aliran modal asing di negara berkembang, termasuk Indonesia," ujar Bhima kepada Tempo, kemarin. Di samping itu, faktor lain yang perlu diwaspadai adalah rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi Cina dan terancam memasuki zona resesi ekonomi apabila pada kuartal berikutnya masih mengalami kontraksi. "Tentunya hal ini akan mempengaruhi berbagai indikator ekonomi yang ada di Indonesia." 

Ekonom Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar Muhammad, memperkirakan rupiah bertahan pada titik keseimbangan baru, yaitu Rp 15 ribu per dolar AS. Menyitir data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kurs rupiah terhadap dolar AS berada di Rp 15.196 pada 5 Oktober 2022 atau melemah 6,4 % dibanding kurs 3 Januari 2022, di level Rp 14.270 per dolar AS. "This is the new normal. Hingga akhir tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berada di Rp 14.900-15.300," ujar Askar. Kendati proyeksinya lebih optimistis, angka tersebut berselisih jauh dari asumsi makro pemerintah dalam APBN 2022, yang mematok kurs rupiah atas dolar AS sebesar Rp 14.500-14.900. (Yoga)

Penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak serta-merta membuat para pelaku ekspor panen cuan. Musababnya, mereka juga dihadapkan dengan gangguan pasar di tengah krisis global yang terjadi saat ini. "Dari kaca mata sebagai eksportir, kami sangat senang dengan naiknya nilai dolar, karena kami jualan dengan dolar. Namun saat ini terjadi penurunan order besar-besaran, jadi kami juga kurang dapat dolar," ujar Sekjen Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Heru Prasetyo, kepada Tempo, kemarin. Menurut dia, depresiasi rupiah yang terjadi saat ini tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan penurunan pesanan yang terjadi belakangan ini. "Kondisi ini menguntungkan kalau kami kebanjiran order," ujarnya. Menyitir data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kurs rupiah terhadap dolar AS berada di Rp 15.196 pada 5 Oktober 2022 atau melemah 6,4 % dibanding kurs 3 Januari 2022, yang berada di level Rp 14.270 per dolar AS. Sementara itu, HIMKI mencatat penurunan pesanan furnitur semester II 2022 bisa mencapai 30 % Heru mengatakan 60 % ekspor perabot dari Indonesia ditujukan ke AS. Dengan adanya gonjang-ganjing ekonomi di sana, otomatis penjualan mebel dan kerajinan pun ikut terimbas. hanya pasar furnitur kelas atas yang porsinya 15 % ekspor perabot nasional yang permintaannya masih stabil. (Yoga)

SKK Migas menyatakan pasokan gas dalam negeri bakal melimpah. Sejumlah proyek gas akan mulai beroperasi dalam waktu dekat.  Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan pasokan gas akan berlebih di Jatim dalam waktu dekat. Pasalnya, saat ini Pertamina EP Cepu sedang bersiap memproduksi gas tambahan hingga 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari lapangan Jambaran Tiung Biru. Selain itu, lapangan Bukit Tua Phase 2B yang dikelola Petronas Carigali Ketapang II Ltd menghasilkan 30 MMSCFD. Ladang ini sudah mulai onstream pada 12 April lalu. Pada akhir tahun hingga kuartal pertama 2023 nanti, lapangan MAC dan MDA-MBH yang dioperasikan HuskyCNOOC Madura Ltd (HCML) juga diprediksi mulai beroperasi. Masing-masing memiliki kapasitas produksi 55 MMSCFD dan 175 MMSCFD. Periode kuartal pertama 2023 juga merupakan jadwal onstream lapangan Tangguh Train 3 yang dikelola BP Berau Ltd dengan tambahan kapasitas LNG 3,8 juta ton per tahun. "Dengan Jambaran Tiung Biru saja sudah kelebihan. 

Begitu HCML tambah produksi, mungkin kita harus carikan (pembeli gas) 40 MMSCFD," katanya saat ditemui di Bandung, Selasa malam, 4 Oktober 2022. Sementara itu, di sekitar Sumatera sudah terjadi kelebihan pasokan. Itu sebabnya, Indonesia bisa mengekspor gas, salah satunya ke Singapura. Sumbernya antara lain berasal dari Blok Corridor di Sumatera Selatan dan Blok Jabung di Jambi. Dwi mengatakan kapasitas produksi berpotensi bertambah dengan temuan gas di Blok Andaman II yang dikelola Harbour Energy Company, perusahaan induk dari Premier Oil. Merujuk ke data awal Kementerian ESDM, sumber daya gas di Aceh itu sekitar 6 triliun kaki kubik atau TCF. Untuk jangka panjang, Indonesia masih punya sederet proyek strategis nasional yang akan beroperasi. Salah satunya pengembangan Blok Masela yang sekarang tersendat masalah divestasi saham Shell Upstream Overseas Services Ltd serta perubahan Plan of Development. Proyek yang sekarang dipimpin Inpex Corporation ini memiliki kapasitas setara 1.600 MMSCFD dan ditargetkan berproduksi pada 2027. Contoh proyek lainnya adalah Indonesia Deepwater Development dengan kapasitas 844 MMSCFD yang direncanakan mulai berproduksi pada kuartal IV 2025. (Yoga)

Anggaran Rp 1,5 miliar untuk pengadaan televisi di ruang kerja anggota DPR menuai protes. Menggunakan dana APBN 2022, Setjen DPR merencanakan pembelian 100 unit televisi 43 inch. Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Ibeth Koesrini saat dihubungi, Rabu (6/10) mengatakan anggaran Rp 1,5 miliar untuk 100 unit TV 43 inch terlalu besar dan tidak masuk akal. Apalagi di marketplace atau pasar online, harga Rp 15 juta itu setara dengan smart TV berukuran 66 inch. ”Rapat sering kali tidak menggunakan media tersebut, sehingga ini pemborosan anggaran.", ujarnya. Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diakses pada 5 September 2022, paket pembelian TV ini diberi nama "Pengadaan TV LED 43 Inch untuk Ruang Kerja Anggota". Kode pengadaan itu adalah RUP 36341964. Pagu anggarannya mencapai Rp 1,55 miliar. Pengadaan barang ini menggunakan metode pemilihan e-Purchasing. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-Katalog). Pemanfaatan barang/jasa paket ini dimulai Agustus 2022 hingga Desember 2022. Pelaksanaan kontrak dilakukan pada Agustus hingga Oktober 2022. Adapun jadwal pemilihan penyedia dilakukan pada Agustus 2022. (Yoga)

Sebagai tulang punggung Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga pertahanan negara, prajurit tamtama dan bintara dituntut disiplin dan tunduk pada penugasan dalam sistem rantai komando. Tanggung jawab ini harus diemban dengan segala keterbatasan akibat dukungan kesejahteraan yang belum ideal, terutama rumah dinas. Kerja prajurit TNI tak pernah diragukan oleh masyarakat. Survei Litbang Kompas dari tahun ke tahun, setidaknya dari 2017 hingga TNI menapaki usia 77 tahun Rabu (5/10) ini, menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kerja TNI di atas 60 %. Namun, hal itu belum diikuti pemenuhan kesejahteraan prajurit. Suara publik ditangkap dalam jajak pendapat Litbang Kompas 9-12 Agustus lalu, 21 % publik menilai pemerintah belum menjamin kesejahteraan prajurit dan 30,1 % menyatakan pemerintah telah mengupayakan kesejahteraan prajurit, tetapi belum optimal. Berdasarkan data Kemenhan, hingga kini TNI masih kekurangan 237.735 unit rumah dinas atau 51,7 % dari kebutuhan 459.514 unit rumah dinas. Hak prajurit memperoleh rumah dinas, seperti diatur Pasal 50 Ayat 2 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, belum bisa dipenuhi secara ideal.

Masih belum idealnya pemenuhan rumah dinas ini membebani prajurit tamtama dan bintara yang umumnya bergaji Rp 3,5 juta sampai Rp 6 juta per bulan. Padahal, seperti diatur Pasal 2 Huruf d UU TNI, prajurit tidak diperbolehkan berbisnis. Perjalanan Kopral Dua Muhammad Husni (35) memperoleh giliran menempati rumah dinas prajurit masih belum berujung. Enam tahun bertugas di Jakarta, prajurit di Batalyon 461 Kopasgat TNI AU ini masih harus mengontrak rumah bersama istri dan dua anaknya di kawasan Pasar Rebo, Jaktim, Rp 1,5 juta per bulan yang menghabiskan 30 % gajinya sekitar Rp 4 juta. Sisa gaji, hanya dapat digunakan Husni untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dan biaya sekolah kedua anaknya yang duduk di kelas I dan VI SD. Uang gaji yang bisa disisihkan pun terbatas Rp 50.000 yang langsung dipotong oleh TNI AU dari gajinya untuk tabungan prajurit yang nantinya dapat digunakan untuk membayar uang muka pembelian rumah.

Tingginya kebutuhan rumah dinas prajurit juga diungkapkan Asisten Personalia Kepala Staf TNI AU Marsekal Muda Elianto Susetio. Dari kebutuhan 21.755 unit rumah dinas, TNI AU masih kekurangan 2.091 unit rumah dinas. ”Setiap tahun prajurit bintara dan tamtama bertambah 300 orang, tetapi pengadaan rumah dinas prajurit yang dapat dilakukan terbatas 60-100 unit (yang tersebar di seluruh Indonesia),” ucapnya. Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono juga mengakui, belum terpenuhinya kebutuhan rumah dinas itu membebani prajurit. Untuk itu, TNI AL mengalokasikan dana Rp 272,4 miliar untuk pembangunan rumah dinas prajurit pada 2023. Rumah dinas itu akan dibangun di setiap pangkalan TNI AL. Untuk itu, pembangunannya akan disesuaikan dengan Data Susunan Personel (DSP) prajurit di setiap pangkalan TNI AL. (Yoga)

Alih-alih mencari pekerjaan yang menjanjikan penghasilan lebih baik, Kopral Dua Muhammad Husni (35) tetap memilih sebagai prajurit TNI AU. Meski harus hidup dalam kondisi terbatas dan beban tugas yang berat, ia setia dengan seragam loreng yang melekat di tubuhnya. Dengan wajah semringah, ia memandangi seragam yang di pundaknya tertempel tanda pangkat menyerupai huruf V  merah. ”Saya mau jadi tentara. Entah AD, AL, AU yang penting pakai baju loreng,” ujar prajurit Batalyon 461 Kopasgat TNI AU itu, pertengahan September lalu. Seperti banyak prajurit lainnya yang belum memperoleh rumah dinas, Husni masih mengontrak rumah di Pasar Rebo, Jaktim, bersama istri dan kedua anaknya yang masih duduk di SD. Jika memperoleh rumah  dinas, tentu Husni tak perlu lagi mengeluarkan biaya sewa rumah kontrakan Rp 1,5 juta per bulan yang menghabiskan 30 % gajinya. Sisa gaji yang ada, diakui Husni, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, seperti membayar tagihan listrik. Untuk memperoleh pendapatan tambahan, istrinya kemudian menggunakan sebagian ruangan rumah kontrakannya sebagai warung makanan kecil yang bisa mendatangkan omzet Rp 100.000 per hari dengan keuntungan bersih Rp 30.000-Rp 40.000. Dukungan istrinya itu diakui Husni lumayan membantu ekonomi keluarga karena sebagai prajurit, ia dilarang berbisnis. Hal itu diatur dalam Pasal 2 Huruf d UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kopral Dua Niki Lauda Marines, tamtama di TNI AL, sejak kanak-kanak juga bercita-cita mengikuti jejak ayahnya sebagai prajurit. Pemenuhan kesejahteraan prajurit yang masih terbatas ia hadapi sebagai tantangan. Sejak 2009 ditugaskan di Dinas Penerangan TNI AL, Jakarta, baru tiga tahun belakangan ini Niki menikmati haknya menempati rumah dinas. Saat lajang, Niki menempati asrama prajurit. Setelah menikah pada 2015, ia harus meninggalkan asrama itu. Karena belum tersedia rumah dinas yang kosong, Niki terpaksa mengontrak rumah dengan sewa Rp 1 juta per bulan, menghabiskan 25 % gajinya. Tahun 2019, Niki menerima informasi dari rekannya tentang penghuni rumah dinas yang pensiun dan akan pindah. Segera Niki menghubungi sang prajurit dan menawarkan diri menempati rumah dinas itu. Gayung bersambut. Setelah membayar Rp 30 juta kepada penghuni semula sebagai biaya pemeliharaan yang sudah dikeluarkan, Niki dan keluarga dapat menempati rumah dinas di kompleks Rumah Dinas Jabatan Mabes TNI AL di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jabar. Jiwa patriotisme pula yang membuat Kopral Dua Haris Aditya (35) bertahan sebagai prajurit TNI AD walau baru lima tahun kemudian, pada 2018, bisa menempati rumah dinas di Rusun KPAD Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta. Selama lima tahun sebelumnya, Haris tinggal di rumah kontrakan. Jika bukan karena panggilan jiwa, Asisten Personalia TNI AU Marsekal Muda Elianto Susetio mengungkapkan, rasanya sulit menekuni profesi sebagai prajurit. Sebagai perwira, ia pun mengaku melalui masa-masa sulit bertugas di sejumlah daerah dengan fasilitas yang minim. (Yoga)

Inflasi tinggi September 2022 makin menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Sementara bantuan sosial dinilai masih belum efektif meredam rembetan kenaikan harga bahan bakar minyak. Program itu perlu digelar lebih masif dan dikawal agar tetap sasaran. BPS mencatat, tingkat inflasi September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Angka inflasi itu jauh di atas target inflasi BI pada 2022 yang sebesar 2-4 %. Pemicu utama inflasi itu adalah kenaikan harga BBM subsidi. Penyesuaian harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga sembilan dari 11 kelompok pengeluaran, antara lain penyediaan makanan-minuman atau restoran, pakaian dan alas kaki, serta perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (4/10), mengatakan, dampak kenaikan harga BBM sudah merembet ke berbagai sektor. Bahkan, saat banyak komoditas pangan pokok mengalami deflasi atau penurunan harga, beras justru menyumbang inflasi.

”Faktor-faktor itu membuat daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, semakin tergerus. Sebelumnya, daya beli masyarakat sudah tergerus oleh imbas pandemi Covid-19 serta kenaikan dan penurunan harga komoditas global,” kata Faisal. Penurunan upah riil buruh dan nilai tukar petani (NTP) di sebagian besar subsektor pertanian jadi indikator semakin tergerusnya daya beli masyarakat. Dari sisi upah, misalnya, rata-rata upah nominal harian buruh naik tipis, tetapi tidak mampu mengkompensasi tingginya pengeluaran buruh yang tercermin dari upah riil. Upah riil buruh menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh. BPS mencatat, pada September 2022, upah nominal harian buruh tani naik 0,38 %, sedangkan upah riil hariannya turun 0,66 % Begitu juga upah nominal harian buruh bangunan yang naik 0,18 %, tetapi upah riil hariannya turun 0,99 %. BPS menyebut, dari lima subsektor, NTP dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) subsector perikanan tangkap turun paling signifikan. NTP perikanan tangkap atau nilai tukar nelayan (NTN) turun 1,84 %  dari 107,21 pada Agustus 2022 jadi 105,4 pada September 2022. (Yoga)

Sepuluh provinsi melakukan sejumlah program terobosan untuk mengatasi inflasi. Program itu mulai dari operasi pasar secara intensif, penyediaan subsidi angkutan barang, memastikan ketersediaan bahan pokok dengan kemandirian pangan, hingga menggerakkan UMKM. Mereka diganjar dana  insentif daerah (DID) masing-masing Rp 10 miliar karena dinilai mampu mengendalikan inflasi pada Mei-Agustus 2022. Sepuluh provinsi yang menerima ganjaran pemerintah pusat melalui Kemenkeu ialah Kalbar, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulteng, Kaltim, DI Yogyakarta, Banten, Jatim, Bengkulu, dan Sumsel. Dari penelusuran Kompas sepekan terakhir, pengendalian inflasi di daerah-daerah yang berhasil itu bertumpu pada pemantauan harga secara intensif, penyaluran bantuan kebutuhan pokok, dan operasi pasar.

Gubernur Kalbar Sutarmidji, Jumat (30/9), menuturkan, dirinya meminta tim pengendalian inflasi daerah (TPID) memantau inflasi setiap minggu. Jika dari pemantauan itu ada tren harga komoditas pangan tertentu meningkat, dilakukan operasi pasar (OP) secepatnya. ”Misalnya harga telur ayam di pasar Rp 30.000 per kg, sedangkan harga di agen hanya Rp 24.000 per kg, maka kami melakukan operasi pasar dengan harga agen. Contoh lain melihat tren kuliner yang menggunakan cabai, maka diantisipasi dengan stok yang memadai,” ucapnya.

Ketersediaan beras selalu dipantau karena beras komponen penyumbang inflasi yang cukup besar secara nasional, yakni 74 %. Untuk pengendalian inflasi pasca penyesuaian harga BBM pada September, Kalbar mengalokasikan 2 % dana alokasi umum atau Rp 11 miliar untuk fokus pada dua kebijakan, yaitu operasi pasar dan bantuan kebutuhan pokok, untuk masyarakat yang tidak mampu. Paket kebutuhan pokok se-Kalbar sekitar 25.000 paket. Insentif Rp 10,83 miliar dari pemerintah pusat akan dipergunakan untuk bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin dan operasi pasar. Di beberapa daerah yang memerlukan penghasilan akan dilakukan program padat karya. (Yoga)