Awas! Ini peringatan serius. Era harga komoditas tinggi nampaknya akan segera berakhir. Tren harga komoditas mulai melandai tahun depan. Tanda-tanda ini sudah mulai terlihat di semester II ini, terutama di kuartal IV ini. Kondisi ini dipicu melemahnya permintaan, seiring masuknya ekonomi global dalam pusaran resesi. Melandainya harga komoditas ini otomatis berdampak terhadap penerimaan negara. Artinya, tingginya kontribusi komoditas terhadap penerimaan pajak sulit akan terulang tahun depan. Penerimaan pajak dari sektor komoditas tahun depan hanya Rp 211 triliun di tahun depan, susut sekitar Rp 68,8 triliun ketimbang target penerimaan pajak komoditas tahun ini yang dipatok Rp 279,8 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal bilang, pemerintah sudah menghitung berbagai faktor risiko dalam menentukan target penerimaan pajak di 2023. Termasuk risiko penurunan harga komoditas di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sayonara bonanza lonjakan harga komoditas! Efek resesi dan ketidakpastian ekonomi global mulai menyurutkan permintaan komoditas mineral dan batubara, termasuk di tahun depan. Tanda-tanda itu mulai terlihat ketika harga komoditas mulai merosot seiring penurunan permintaan. Para pelaku pasar memang mulai merasakan aura resesi global. "Permintaan timah sangat menurun. Bulan lalu, para member AETI ada yang komplain, mereka sulit menjual barangnya," kata Jabin Sufianto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), kepada KONTAN, Selasa (4/10). Potensi resesi menyebabkan banyak perusahaan, terutama pengguna bahan mineral dan logam, menahan ekspansi bisnis. "Mana ada yang mau investasi besar-besaran di saat kondisi makro sangat tidak menentu atau tidak ada kepastian," ucap Jabin. Demikian pula pasar batubara yang mulai terpengaruh. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menuturkan, permintaan batubara dari Tiongkok melemah dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, dia menegaskan, kondisi itu wajar. "Volatilitas supply dan demand dalam komoditas itu hal yang biasa," kata dia, kemarin.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil kinerja keuangan lembaga negara selama semester pertama 2022. Laporan ini termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama tahun 2022. Ketua BPK, Isma Yatun menyebut, IHPS semester I tahun 2022 ini memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan. Laporan itu terdiri atas 682 laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan, 41 LHP kinerja dan 48 LHP dengan tujuan tertentu. "BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp 18,37 triliun," kata Isma dalam Sidang Paripurna DPR ke-VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (4/10).

Pemerintah sudah dua kali menunda penerapan pajak karbon (carbon tax) yang sedianya diberlakukan pada Juli 2022. Padahal, penerapan pajak karbon sudah menjadi amanat Undang Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang harus diberlakukan tahun ini. Padahal, penerapan pajak karbon sudah menjadi amanat Undang Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang harus diberlakukan tahun ini. Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya berharap, pemerintah sudah harus menyelesaikan peta jalan pajak karbon sebelum dilaksanakannya KTT G20.

Emiten yang menebar dividen interim makin banyak. Kemarin, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) mengumumkan rencana bagi dividen interim. Selain itu, dua emiten Grup Astra, yaitu PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) juga ikut bagi-bagi rezeki. Sebelumnya, PT United Tractors Tbk (UNTR) juga membagi dividen. Kemarin merupakan cum date pembagian dividen emiten ini. Selain itu ada PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) yang siap membagi dividen senilai Rp 32,13 miliar. Jadi, tiap pemegang saham akan dapat jatah dividen Rp 25. Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research & Investment Pilarmas Investindo Sekuritas menilai, penting mencermati yield dividen. "Dengan yield dividen, investor bisa mengukur seberapa besar potensi keuntungan dividen tersebut. Biasanya, dianggap menarik bila yield 5%," ucap Nico, Selasa (4/10).

Di tengah ancaman inflasi tinggi, pondasi ekonomi makro Indonesia masih terbilang kuat meski dibayangi ngeri-ngeri sedap. Meski begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis minat berinvestasi di pasar modal masih menggeliat. Untuk itu, OJK menargetkan hingga akhir tahun ini investor pasar modal di Tanah Air bisa tembus 10 juta single investor identification (SID). Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, menuturkan, hingga 28 September, jumlah investor pasar modal mencapai 9,76 juta SID. "Sampai akhir tahun semoga bisa mencapai 10 juta SID," katanya dalam webinar, Selasa (4/10).

Investor tampak berhati-hati untuk kembali masuk ke pasar perdana surat berharga negara syariah (SBSN). Ini terbukti dari hasil lelang sukuk negara Selasa (4/10) yang lebih rendah. Total penawaran yang masuk dalam lelang sukuk negara kemarin sebesar Rp 7,05 triliun. Jumlah itu lebih rendah daripada penawaran yang masuk di lelang SBSN terdahulu, yaitu Rp 17,11 triliun. Pemerintah juga hanya menyerap Rp 755 miliar dari hasil lelang sukuk negara. Info saja, di lelang sebelumnya penyerapan pemerintah mencapai Rp 6,27 triliun. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, penawaran masuk rendah karena tren kenaikan bunga, inflasi tinggi dan pergerakan dollar AS yang fluktuatif. Investor pun cenderung wait and see masuk di pasar perdana.

Pandemi Covid-19 menimbulkan masalah aset busuk di perbankan. Salah satunya pada properti high rise atau apartemen. Seperti rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) yang tinggi pada segmen ini. Walhasil bank BUMN itu harus menjual aset busuk tersebut untuk memperbaiki kualitas keseluruhan aset. Kredit apartemen BTN masuk pada segmen kredit konstruksi. NPL segmen ini mencapai 23,11% per Juni 2022, naik dari 21,29% dari akhir tahun lalu. NPL di segmen ini mulai meningkat tinggi sejak 2018 menjadi 7,13%, lalu naik 18,71% pada 2019 dan 19,58% pada 2020. Sedangkan NPL kredit komersial mencapai 10,88% per Juni 2022, turun dari 15,26% pada akhir 2021. Elisabeth Novie Riswanti, Direktur Remedial & Wholesale Risk Bank BTN pernah bilang, rasio tinggi NPL di kedua segmen tersebut didominasi pada segmen high rise.

Bukan cuma modal ventura saja yang bisa mendanai startup maupun UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Di industri financial technology (fintech), ada pemain securities crowdfunding atau biasa dikenal SCF yang turut andil mengembangkan bisnis UMKM. SCF memang menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi pelaku startup dan UMKM dengan menggunakan skema urun dana konsep penawaran efek, baik saham dan obligasi. Hingga kini baru ada sepuluh pemain yang mendapat izin SCF dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Setelah penerbitan POJK Nomor 57/2020, antusiasme masyarakat terhadap securities crowdfunding semakin meningkat pesat," ujar Sekar Putih Djarot, Juru Bicara OJK, Minggu (12/6). Di sisi lain, pelaku usaha yang memanfaatkan SCF pun juga tumbuh. Hingga periode yang sama, sudah ada 237 penerbit yang menggunakan layanan ini dengan pertumbuhan mencapai 89,6%. Salah satu pemain securities crowdfunding, Bizhare, mengaku terus memperluas pendanaan. Bizhare juga bakalan menyelenggarakan acara investasi dan bisnis terbesar di Indonesia Bizhare Investment Conference 2022 di tahun ini sebagai wadah untuk investor dan pelaku bisnis untuk berkolaborasi bersama. "Kami juga berpartner dengan berbagai institusi pemerintahan, komunitas, kalangan startup, dan korporasi untuk memfasilitasi anggota mereka, baik menjadi investor maupun sebagai calon penerbit di Bizhare," kata Heinrich Vincent, CEO Bizhare.

Kucuran dividen interim dari sejumlah emiten berkantong tebal bakal meramaikan pasar saham menjelang akhir tahun ini. Aksi korporasi itu diyakini bakal menjadi daya tarik bagi investor sekaligus katalis positif terhadap prospek saham emiten di lantai bursa. Pada bulan ini, sedikitnya ada tujuh emiten yang bersiap menebar dividen interim kepada para pemegang sahamnya. Teranyar, dua entitas Grup Astra bakal menempuh aksi serupa. PT Astra International Tbk. (ASII) mengumumkan nilai dividen interim tahun buku 2022 sebesar Rp3,56 triliun atau Rp88 per saham. Total dividen interim itu setara dengan 19,56% dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ASII pada semester I/2022 yang mencapai Rp18,17 triliun. Sebesar 50,11% dari dividen interim emiten otomotif itu bakal masuk ke kantong Jardine Cycle & Carriage Limited yang tercatat sebagai pemegang saham pengendali ASII. Dengan porsi saham tersebut, Jardine yang melantai di bursa efek Singapura itu berpotensi mengantongi dividen interim sekitar Rp1,78 triliun. Selain ASII, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) bakal membagikan dividen interim tunai sebesar Rp85 per saham atau senilai total Rp163,59 miliar. Dividen itu setara dengan 20,21% dari laba bersih AALI senilai Rp809,31 miliar pada paruh pertama tahun ini.