Pemerintah akan meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat dari Rp 373,17 triliun pada 2022 menjadi Rp 460 triliun pada 2023. Komitmen ini menjadi bagian pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah juga mendorong agar kemitraan perusahaan besar dan UMKM semakin banyak terbentuk. Hal ini disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri peresmian Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10) di Jakarta. Gerakan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. ”UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dan pemberdayaan kepada UMKM. Hari ini ada penandatanganan nota kesepahaman antara kami dan Kadin Indonesia mengenai kemitraan multipihak untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Kami juga berikan bantuan KUR kepada UMKM tahun ini Rp 373,17 triliun dan tahun depan dinaikkan menjadi Rp 460 triliun,” kata Airlangga. Realisasi penyaluran KUR pada 2021 sebesar Rp 281,86 triliun dengan baki debet Rp 376 triliun. Realisasi penyaluran itu didominasi oleh KUR segmen mikro sebesar 63,71$  dan KUR segmen kecil sebesar 32,71 % (Yoga)

Kekhawatiran akan resesi global semakin tampak nyata. Seberapa besar resesi yang akan terjadi dan berapa lama hal itu akan terjadi masih belum dapat diprediksi. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tetap baik. ”Kita pahami bahwa resesi global hampir pasti akan terjadi, setidaknya pada 2023. Kalau tidak, lebih cepat lagi. Prakiraan dari perekonomian Indonesia untuk tahun ini dan tahun depan tetap akan tumbuh pada tingkat yang tidak berbeda dengan perkiraan, yaitu di atas 5 %. Oleh karena itu, kita harus melihat dua kondisi itu dalam perspektif yang lengkap,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar optimistis dalam jumpa pers Rapat Dewan Komisioner September, Senin (3/10) di Jakarta. Mahendra memastikan, OJK akan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan sasaran pemerintah, yaitu mencapai tingkat pertumbuhan. Mahendra belum dapat merinci relaksasi yang akan diberikan oleh OJK. Salah satu kebijakan OJK yang mungkin akan diperpanjang adalah restrukturisasi kredit perbankan. Perpanjangan ini dilakukan karena kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19, juga tantangan global. (Yoga)

Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2022 tercatat 53,7 atau naik dari 51,7 pada Agustus 2022. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (3/10) menyampaikan, PMI Manufaktur Indonesia pada September ini melampaui PMI  Manufaktur Dunia dan ASEAN. Kenaikan indeks ini didorong peningkatan produksi dan permintaan domestik. (Yoga)

Setelah hampir tiga tahun, pada periode 2020-2022, dana desa dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kini menetapkan prioritas penggunaan alokasi dana desa untuk 2023. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Senin (3/10), mengatakan, tahun 2023 dana desa akan didorong untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. (Yoga)

PT Hutama Karya (Persero) masih akan mendapat penyertaan modal negara (PMN) bernilai jumbo untuk pengerjaan jalan tol Trans Sumatera. Dirut Hutama Karya, Budi Harto, mengatakan ruas yang beroperasi lebih dulu harus secepatnya disambungkan demi sejumlah tujuan. Salah satunya sebagai penyumbang pemasukan untuk perseroan. Hingga saat ini, baru 547 kilometer jalan tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi, sementara target panjang totalnya 2.812 kilometer. “Potensi panjang yang terbangun dengan PMN terbaru Rp 7,5 triliun adalah 38 kilometer, ” ucap Budi dalam rapat di Komisi Keuangan DPR, kemarin. Kemarin, pengajuan PMN 2022 periode kedua dari Hutama Karya akhirnya direstui Dewan. Bila digabung dengan pengajuan periode pertama, Rp 23,8 triliun, perusahaan mendapat duit dari kas negara sebesar Rp 31 triliun pada tahun ini, rekor PMN terbesar di kalangan perusahaan pelat merah. 

Untuk pengerjaan jalan tol Trans Sumatera, pemerintah sudah mengalirkan PMN Rp 52,3 triliun kepada manajemen Hutama Karya sejak 2015 hingga tahun lalu. Perseroan hanya absen mengajukan PMN pada 2017-2018. Nilainya pun meningkat sejak tiga tahun lalu: sebesar Rp 10,5 triliun pada 2019, Rp 11 triliun pada 2020, serta Rp 25 triliun pada 2021. “Penyerapannya sudah 92 %, untuk pembangunan 13 ruas dan biaya detail engineering design (DED),” tutur Budi. Manajemen masih menanti pencairan PMN yang sudah diketok palu pada tahun ini. Sebagian besar penyertaan modal berbentuk tunai dari cadangan pembiayaan, tapi ada juga yang berupa pemanfaatan aset properti. (Yoga)

Indonesia butuh anggaran Rp 332 triliun per tahun hingga 2030 untuk menangani perubahan iklim. Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Abdurohman, menyebutkan terdapat berbagai tantangan untuk melaksanakan komitmen penanganan perubahan iklim melalui ekonomi hijau. “Salah satunya terkait dengan pendanaan. Kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target pada 2030 (Sustainable Development Goals) diperkirakan mencapai Rp 3.990 triliun dalam kurun waktu 2018-2030 atau Rp 332 triliun per tahun,” ujarnya dalam Indonesia Economic Outlook 2023 Forum, kemarin. Abdurohman menuturkan strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan pendanaan perubahan iklim adalah mengoptimalkan sumber dana pemerintah serta, melalui Kementerian Keuangan, mengucurkan anggaran perubahan iklim sejak 2016. “Inisiatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi besaran serta alokasi anggaran kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus untuk transparansi kebijakan penganggaran,” katanya. (Yoga)

BPS mencatat pada September 2022, inflasi 1,17% month to month (mtm). Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan meningkat terutama pada kelompok transportasi karena belum semua wilayah melakukan penyesuaian tarif pasca penaikan harga BBM, 3 September lalu. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, inflasi September sebesar 1,17%, tertinggi sejak Desember tahun 2014. Pada Desember 2014, inflasi 2,46% akibat kenaikan harga BBM pada November 2014. Penyumbang inflasi September 2022 berasal dari kenaikan harga bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan online, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2022 sebesar 4,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,95%. “Hal yang perlu diwaspadai ke depan berdasarkan series data BPS inflasi Oktober ini khususnya pada kelompok transportasi karena belum semua wilayah melakukan penyesuaian, ucap Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Senin (3/10). (Yoga)

Tren koreksi harga minyak mentah global merembet ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pada akhir September 2022, harga minyak mentah WTI sempat terkoreksi 32% dari posisi tertinggi tahun ini menjadi US$ 76,71 per barel. Para pengelola SPBU pun mulai menurunkan harga BBM nonsubsidi. Pertamina sudah menurunkan harga Pertamax Series, begitu pula Shell Indonesia yang juga menurunkan harga BBM-nya. Harga Pertamax (RON 92) yang semula Rp 14.500 - Rp 15.200 per liter (tergantung provinsi) turun jadi Rp 13.900 - Rp 14.500 per liter, sementara harga Pertamax Turbo (RON 98) yang semula Rp 15.900 per liter - Rp 16.600 per liter menyusut jadi Rp 14.950 - Rp 15.550 per liter. Shell juga memangkas harga Shell V-Power (RON 95) juga turun dari Rp 16.130 menjadi Rp 14.840 per liter. Penurunan harga BBM nonsubsidi tak berimbas ke harga BBM bersubsidi. Harga Pertalite masih anteng di level Rp 10.000 per liter untuk semua wilayah provinsi. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah bisa menurunkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi ke level sebelum kenaikan, yaitu Rp 7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp 5.000 per liter untuk Solar subsidi.

Rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) selangkah lagi masuk pembahasan parlemen. Saat ini, pembahasan yang dilakukan masuk tingkat masukan lembaga-lembaga yang masuk dalam RUU yang juga acap disebut omnibus law sektor keuangan. Yakni Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Draft terbaru yang diterima KONTAN memuat poin-poin kalibrasi antar lembaga dan kementerian. Salah satu yang menarik: penguatan pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang masuk ranah pengawasan OJK. Pada pasal terkait OJK, kini ada dua fungsi kepala pengawas baru yang juga menjadi anggota Dewan Komisioner OJK. Pertama, fungsi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun. Sebelumnya fungsi ini masuk ke Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB. Dengan kata lain, pengawasan IKNB terbagi dua. Kedua, ada fungsi baru terkait Kepala Eksekutif Pengawas bidang Penegakan Hukum. Dua fungsi kepala pengawas baru ini menghilangkan dua fungsi kepala pengawas yang sebelumnya ada. Yakni anggota ex-officio dari Bank Indonesia (BI) yang merupakan anggota Dewan Gubernur BI dan anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I.

Para pelaku bisnis di dalam negeri sedang was-was. Pasalnya, ancaman resesi global kian nyata dan bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut ikut menyurutkan optimisme para CEO perusahaan dalam memandang prospek ekonomi ke depan. Berdasarkan survei terakhir KONTAN, yang tergambar dalam Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal IV-2022, optimisme para perusahaan di Indonesia menciut. Secara umum, keyakinan para chief executive officer (CEO) masih di jalur optimisme dengan skor 3,50. Namun, keyakinan itu berada di level terendah tiga kuartal berturut-turut (lihat infografik).Para pebisnis mencermati perkembangan ekonomi global. Tren inflasi tinggi melanda sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Eropa. Hal ini akibat akumulasi dari dampak pandemi, konflik geopolitik Rusia-Ukraina, hingga krisis energi. Sejumlah negara pun diramal bakal masuk jurang resesi. Potensi resesi global bukan isapan jempol. Terlebih lagi, The Fed sudah mengerek suku bunga acuan, sehingga dollar AS perkasa terhadap banyak mata uang negara lain.