Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022 bertujuan agar anggaran untuk menanggung subsidi energi tak jebol. Pada kenyataannya, anggaran subsidi tetap bengkak setelah keputusan tersebut, meski tak sebengkak jika harga BBM ditahan. Sebenarnya ada jalan lain yang bisa diambil pemerintah, jika ingin menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Yaitu, menghapus subsidi. Sebagai kompensasinya, pemerintah bisa memberikan bantuan tunai kepada masyarakat.Pada kasus Indonesia, berdasarkan hitungan World Bank, biaya fiskal bisa hemat 0,6% dari produk domestik bruto (PDB) jika mengganti subsidi energi dengan bantuan tunai menjangkau masyarakat miskin dan rentan.

Pemerintah memastikan tidak menerbitkan surat utang valas dalam denominasi euro atau euro bond pada tahun ini. Kebijakan ini mempertimbangkan kurs rupiah yang masih depresiasi mata uang euro. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman mengatakan, keputusan ini juga mempertimbangkan adanya gejolak ekonomi yang terjadi di Eropa. Terutama, krisis energi di Eropa akibat konflik Rusia-Ukraina.

Bulan ini dapat dimanfaatkan untuk mengail cuan dari pembagian dividen interim. Pada pekan ini setidaknya ada tiga emiten yang memasuki cum date pembagian dividen interim. Mereka adalah PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) dan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI). UNTR akan membagikan dividen interim senilai Rp 3,05 triliun atau Rp 818 per saham. Estimasi yield dividen UNTR 2,49%. Sedangkan TEBE akan membagikan dividen interim Rp 25 per saham atau total Rp 32,12 miliar. Potensi yield dividen TEBE sebesar 2,95%. Sementara itu, RELI menebar dividen interim senilai Rp 16,97 miliar atau Rp 9,43 per saham. Dividen ini menawarkan yield sekitar 1,05%. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai, naiknya laba emiten batubara di tahun ini menjadi pendorong utama untuk memberikan bagi hasil kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan dividen interim.

Para bankir optimistis, penyaluran kredit korporasi semakin deras menjelang akhir tahun. Sebab, kenaikan suku bunga acuan membuat penerbitan obligasi lebih mahal dibandingkan bunga kredit perbankan yang belum naik saat ini. Berdasarkan Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) suku bunga dasar kredit (SBDK) korporasi di beberapa bank besar berkisar 4,36% hingga 14,2%, tergantung tipe bank penyalur. Namun, bank besar, rata-rata SBDK korporasi di rentang 7% hingga 8%. Sedangkan Outlook Economy Update dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yield obligasi korporasi mayoritas naik dengan tendensi mengikuti kenaikan yield obligasi pemerintah. Tenor jangka pendek naik lebih moderat dibandingkan tenor jangka lebih panjang.

Penerimaan pajak sedang moncer. Realisasi sepanjang tahun berjalan 2022 yang berakhir Agustus tembus 78% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Perubahan. Malah secara historis, capaian tersebut melampaui torehan penerimaan pajak selama prapandemi Covid-19, yang rata-rata di kisaran 50%—60% dari target selama periode Januari—Agustus. Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai adanya batu ganjalan yang mengadang langkah menuju puncak penerimaan negara, yakni setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan alias pajak korporasi yang melandai belakangan ini. Padahal, setoran korporasi memiliki kontribusi terbesar dalam struktur pajak di Tanah Air, yakni hingga 22%. Tren perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak korporasi terjadi tepat saat ekonomi nasional memasuki kuartal III/2022, yang beriringan dengan kenaikan inflasi, baik di dalam maupun luar negeri. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, menjelaskan pembengkakan biaya bagi pelaku usaha mendorong adanya kenaikan harga pokok produksi.

Senada, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Mudah Indonesia (Hipmi) Anggawira, menambahkan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang belum tuntas juga menekan pelaku usaha. Hal itu pula yang kemudian menyebabkan distribusi barang lintas negara terhambat sehingga menambah tekanan pada inflasi. “Ada pengaruh perang, kemudian inflasi, dan daya beli masyarakat,” ujarnya. Secara umum, kalangan pebisnis cukup optimistis pemerintah dapat mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan senilai Rp1.485 triliun dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

Bisnis kendaraan listrik di Indonesia kian molek. Antusiasme masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk mendukung elektrifikasi, membuat calon investor kendaraan listrik makin kepincut. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Beleid itu bertujuan mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Inpres itu cukup efektif menjadi pemanis bagi pebisnis otomotif menyeriusi bisnis kendaraan listrik atau battery electric vehicle (BEV). Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan BEV secara wholesales atau pengiriman pabrik ke diler menorehkan rekor terbaru. Sepanjang Januari-Agustus tahun ini, sebanyak 1.635 unit BEV berhasil dilego. Pencapaian itu melonjak hingga 200% dibandingkan dengan penjualan 545 unit pada periode sama tahun lalu. Brand & Marketing Director PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors) Dian Asmahani mengatakan Wuling memang gencar menghadirkan model baru kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Dalam ajang Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2022 di Jakarta, Wuling memperkenalkan lebih luas mobil listrik dan hybrid di Indonesia yaitu Wuling Air ev dan Almaz Hybrid Concept. Data Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) mencatat penjualan mobil listrik secara kumulatif selama semester I/2022 untuk segmen HEV di Negeri Gajah Putih mencapai 220.113 unit atau naik 16,4% secara year-on-year (YoY) dibandingkan dengan periode sama di tahun sebelumnya sebanyak 196.582 unit.

Investor perlu menyiapkan strategi untuk memaksimalkan kinerja portofolio pada kuartal IV/2022 karena saham dan surat utang bakal menunjukkan arah pergerakan berbeda melanjutkan tren sepanjang tahun ini. Secara tahun berjalan, kinerja pasar saham yang direpresentasikan oleh indeks harga saham gabungan (IHSG) masih tumbuh 6,98%; sedangkan indeks komposit obligasi bergerak negatif 0,01%. Investment Analyst Stockbit Hendriko Gani menilai saham masih berpotensi lebih baik dibandingkan dengan obligasi. Alasannya, potensi peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) berpotensi menurunkan harga obligasi. “Sementara itu, dari sisi ekonomi, Indonesia masih terbilang cukup bagus dibandingkan dengan negara lainnya, sehingga masih ada potensi bagi saham untuk tumbuh di kuartal IV/2022,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (2/10). Direktur Investasi Schroder Investment Indonesia Irwanti mengatakan, untuk surat utang, perusahaan fokus pada instrumen buatan pemerintah. Adapun, untuk instrumen obligasi korporasi, perusahaan memilih instrumen bertenor pendek dengan peringkat tinggi. “Kami lebih berfokus pada investasi di obligasi pemerintah dibandingkan obligasi korporasi mengingat volatilitas pasar obligasi pada saat ini dan juga kebutuhan likuiditas.”

Industri halal Tanah Air memiliki masa depan yang cukup cerah, karena berpotensi mencapai US$281,6 miliar pada 2025 atau naik sekitar 14,96% dari US$184 miliar pada 2020.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pangsa pasar industri halal yang paling dibidik oleh negara lain. Hal tersebut pun perlu diantisipasi dengan menguatkan industri halal di dalam negeri.Pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal mencapai US$184 miliar pada 2020, dan diproyeksikan meningkat 14,96% pada 2025 atau mencapai US$281,6 miliar. Proyeksi Kementerian Perindustrian tersebut selaras dengan data State of the Global Islamic Economy Report 2022 yang memperkirakan pengeluaran total umat muslim global mencapai US$2,8 triliun pada 2025.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan penyesuaian tarif baru atau kenaikan tarif di 53 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia. Hal ini mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan No. 184/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. 172/2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan pekerja penerima bantuan subsidi upah kemungkinan berkurang setelah sekitar 4 juta pekerja gagal menerima akibat tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyatakan, pada awal bantuan subsidi upah (BSU) 2022, Kementerian Keuangan memberikan jatah bagi 16,2 juta pekerja untuk menerima subsidi pengalihan BBM. Pada prosesnya, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sebanyak 14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat. Setelah 3 minggu, BSU telah tersalurkan kepada 7,07 juta pekerja, sedangkan data Kemenaker dari BPJS Ketenagakerjaan hampir 11 juta. “Itu kan target awal, setelah kami padankan, ada yang menerima bansos lain, sehingga bisa saja akan berkurang,” ujarnya, Jumat (30/9). Adapun, BSU tahap pertamaa telah disalurkan kepada 4,11 juta pekerja. Selanjutnya, BSU tahap II telah disalurkan kepada 1,60 juta pekerja, sedangkan BSU tahap ketiga telah disalurkan kepada 1,35 juta orang. Untuk BSU tahap empat direncanakan akan cair mulai pekan depan dengan jumlah penerima sebanyak 1,2 juta pekerja.