Selain melanjutkan fokus membangun dan berkontribusi bagi perekonomian Tanah Air, bertepatan pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-24 yang jatuh pada 2 Oktober 2022, PT Bank Mandiri Tbk. kembali mempertegas posisinya sebagai bank terbesar dengan konsistensi transformasi bisnis secara menyeluruh. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan perayaan kali ini mengusung tema ‘Digital & Kekinian’, mencerminkan perjalanan panjang Bank Mandiri terus relevan dengan perkembangan tren serta kebutuhan masyarakat melalui inovasi dan transformasi digital. “Sejak berdiri Bank Mandiri terus berupaya menjadi pemain utama di industri keuangan. HUT kali ini momen bagi Mandirian bersiap diri menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat guna menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat dan nasabah,” ujarnya, Senin (3/10). Menurutnya, salah satu upaya melanjutkan transformasi bisnis itu adalah dengan terus mempersiapkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi serta mampu mengedepankan peran teknologi dan inovasi sebagai pilar aktivitas bisnis

Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia tidak akan mengimpor pipa lagi setelah Wavin menyelesaikan pembangunan pabriknya di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Untuk diketahui, hingga saat ini sebanyak 80% produk pipa yang digunakan di dalam negeri masih diperoleh dari impor. Keberadaan pabrik Wavin pun diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pipa nasional, sehingga bisa menyetop impor. “Setelah pabrik Wavin jadi, impor pipa tidak akan ada lagi, dan di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang akan tercipta lapangan kerja yang tidak kecil,” kata Presiden saat groundbreaking pabrik Wavin di Batang, Senin (3/10).Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa Wavin menyusul 10 perusahaan berskala global lainnya yang sedang dalam proses konstruksi pembangunan pabrik di Kawasan Industri Batang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, nantinya pipa yang diproduksi dari pabrik baru tersebut juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pipa di Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan Eropa. Dengan begitu, Indonesia bakal menjadi salah satu pusat produksi pipa Wavin di dunia

Pemerintah menjadwalkan operasi pasar serempak di seluruh Indonesia untuk mengendalikan harga beras yang mulai merangkak naik sebagai imbas rebutan gabah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan operasi pasar itu merespons cepat gejolak harga barang kebutuhan pokok termasuk beras. “Diharapkan operasi pasar dilakukan serempak di seluruh Tanah Air, terutama di daerah yang mengalami kenaikan signifikan agar harga terkendali,” ujarnya saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (3/10). Mendag juga berharap pemda merespons cepat gejolak harga barang kebutuhan pokok, seiring perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kepala daerah untuk terus memantau harga barang kebutuhan pokok. Salah satu respons pemda yang bisa dilakukan guna mengendalikan gejolak harga beras adalah dengan memberikan subsidi harga. Selain itu, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar harga beras dapat terkendali, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

PT Krakatau Bandar Samudera berambisi menjadikan Krakatau International Port di Banten sebagai pelabuhan hub komoditas pangan dan energi di Indonesia. Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) M. Akbar Djohan mengatakan pelabuhan itu sudah memiliki fasilitas pergudangan terintegrasi. Bahkan, Krakatau International Port (KIP) sudah memiliki fasilitas bongkar muat curah kering dengan sabuk berjalan anti pencemaran khusus komoditas pangan. “Pelabuhan kami juga beroperasi 24 jam 7 hari untuk menangani bongkar muat komoditas curah kering,” katanya saat berkunjung ke redaksi Bisnis, Senin (3/10). Sejauh ini, KIP sudah melayani pelanggan Cargill, Bogasari untuk komoditas gandum, dan kedelai. Selain itu, KIP juga menghubungkan ekosistem industri di kawasan Banten serta sebagian Pulau Jawa.

Pemerintah daerah perlu upaya ekstra untuk menahan lonjakan laju inflasi akibat penaikan harga bahan bakar minyak menyusul rapor merah indeks harga konsumen secara tahunan pada September 2022. Antisipasi jelang musim penghujan juga perlu diperhitungkan oleh para pimpinan daerah. Dari 37 provinsi di Indonesia, mayoritas mencatatkan inflasi tahunan pada September 2022 yang berada di atas rata-rata nasional. Tercatat, hanya 8 provinsi yang berada di bawah capaian inflasi nasional sebesar 5,95% pada September 2022. Capaian ini menunjukkan pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu upaya ekstra untuk mengendalikan laju inflasi hingga pengujung tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jika dilihat secara tahunan, maka inflasi yang terjadi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi secara nasional dibandingkan dengan kota lainnya dengan capaian 8,85% year-on-year (YoY).Sementara itu, jika dilihat secara bulanan, maka Kota Bukittinggi, Sumatra Barat menjadi yang tertinggi secara nasional dengan capaian 1,87% pada September 2022. Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati menjelaskan, inflasi tertinggi di Bukittinggi itu disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal September 2022. Sementara itu, Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Zulkipli mengatakan bahwa pemicu tingginya inflasi di Sumsel tak lain disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang masuk pada komponen harga yang diatur oleh pemerintah.

UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan terbangunnya kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Namun, sepuluh tahun setelah UU No 16/2012 diterbitkan, baru 15-25 % pengadaan alat utama sistem persenjataan dari dalam negeri. Perlu ada lembaga kuat sebagai eksekutor untuk menjadi jembatan antara kebijakan dan implementasi kemandirian industri pertahanan. UU No 16/2012 mengatur adanya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengoordinasi kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan. Dalam sidang terakhir KKIP pada 13 April 2021, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya kesinambungan pengadaan alat pertahanan demi kemandirian industri pertahanan. Namun, hal ini belum diikuti instruksi rinci lengkap dengan target waktu dan konsekuensinya.

Kepala Bidang Teknologi dan Offset KKIP Yono Reksoprodjo, pertengahan September 2022, menekankan, jika Indonesia memang berniat membangun industri pertahanan, perlu ada komitmen pemerintah untuk menghargai produk dalam negeri dengan cara membelinya. Menurut dia, pengerahan kementerian dan lembaga untuk membeli alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) perlu disertai instruksi presiden. Perlu ada mekanisme yang disertai sanksi apabila hal itu tidak dipatuhi. Dalam diskusi buku Ilusi Membangun Kemandirian Industri Alpalhankam Nasional, Bobby Rasyidin, Dirut Defend ID, holding industri pertahanan, menyebutkan, saat ini baru 25 % kebutuhan alpalhankam kementerian dan lembaga yang dipenuhi di dalam negeri. Ketua Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional Jan Pieter Ate memperkirakan, baru 15 % pengadaan alutsista Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari dalam negeri. (Yoga)

Inflasi menghantui dunia. Inflasi tahunan September 2022 di AS di atas 8 %, di negara-negara Eropa rata-rata menyentuh 10 %, menjadi rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi di sejumlah negara bahkan ada yang di atas 50 %, seperti Turki (80 %), Argentina (78 %), dan Iran (52 %). Hantu inflasi juga mengintai Indonesia. BPS mencatat, inflasi tahunan September 2022 sebesar 5,9 %, tertinggi sejak 2014. Meski angka inflasi di Indonesia ini tidak sebesar di negara-negara yang disebut atas,  kecenderungan harga masih akan naik di masa yang akan datang seiring kenaikan harga BBM di dalam negeri. Sebagian besar inflasi dunia saat ini disebabkan kenaikan harga energi dan pangan. Oleh karena itu, pengendalian harga energy serta pangan menjadi salah satu kunci untuk menahan laju inflasi. Di tengah ancaman inflasi di Indonesia, dana desa diharapkan dapat ikut berperan dalam pengendalian inflasi di perdesaan.

Di tengah situasi sulit ini, dana desa digunakan untuk mengendalikan inflasi di perdesaan dan mengurangi dampaknya. Hal ini terutama dikaitkan dengan inflasi dari sisi penawaran dua komoditas: pangan dan energi. Pengendalian inflasi di perdesaan dicapai melalui jaminan ketersediaan pangan dan energi di perdesaan dengan harga yang terjangkau. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai upaya diversifikasi sumber pangan serta energi, terutama yang berasal dari wilayah sendiri dan sekitar, serta langkah-langkah meningkatkan efisiensi dalam pengadaannya. Dalam kondisi paling buruk, dana desa dapat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Dengan demikian, dana desa menjadi instrumen yang sangat komprehensif sekaligus fleksibel. (Yoga)

Kenaikan harga BBM berdampak sangat berat bagi masyarakat. Namun, keputusan untuk menaikkan harga bahan-bahan yang begitu pokoknya bagi kehidupan masyarakat sangatlah berat pula bagi pemerintah. Tak ada satu pemerintahan pun yang dengan senang hati mengambil kebijakan tersebut. Salah satu aspek lain dari masalah ini adalah bahwa data obyektif menunjukkan sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati lapisan masyarakat yang seharusnya mampu membeli menurut harga keekonomiannya. Menjadi sebuah ironi, dan dilema, bahwa upaya untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat, melalui subsidi, telah menghasilkan bentuk ketidakadilan lain, yaitu masyarakat yang mampu justru lebih banyak menikmati subsidi itu.

Walau rasionalitas kenaikan harga BBM dapat diterima, masih ada problematika lain: efisiensi Pertamina sebagai BUMN. Produksi dan lifting minyak sampai saat ini masih belum mencapai target. Pengolahan minyak yang mengandalkan kilang-kilang tua membuat produksi tidak optimal. Selain itu, distribusi BBM mengalami kebocoran, 80 % subsidi BBM salah sasaran karena dinikmati oleh bukan orang miskin. Perusahaan-perusahaan besar masih menggunakan BBM bersubsidi (solar) untuk operasinya. Kita harus membangun governance (tata kelola) dalam pengelolaan BBM, mulai dari produksi, pengadaan, hingga tata laksana distribusi yang efisien agar subsidi BBM benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan dengan beban yang sekecil-kecilnya bagi negara dan masyarakat. (Yoga)

Kenaikan harga BBM dan sejumlah bahan pangan mendorong inflasi September 2022. Nelayan jadi kelompok rentan yang paling terimbas. Dampak kenaikan harga BBM diperkirakan masih merembet ke sektor lain. BPS mencatat, inflasi nasional pada September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Inflasi bulanan itu merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014 yang tercatat 2,46 %, sementara inflasi tahunan menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015 yang 6,25 %. Kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi 8,88 % dengan andil 1,08 persen pada inflasi September 2022. Komoditas dan jasa yang dominan memberi andil adalah bensin dengan andil 0,89 %, tarif angkutan dalam kota 0,09 %, solar 0,03 %, dan tarif angkutan antar kota 0,03 %. Selain itu, tarif ojek dan taksi daring memberi andil masing-masing 0,02 % dan 0,01 %.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (3/10) mengatakan, pendorong utama inflasi September 2022 adalah komponen harga yang diatur pemerintah, yakni pertalite, solar, dan pertamax. Kenaikan harga BBM itu juga menyebabkan tarif transportasi umum dan barang turut naik. ”Penyesuaian harga BBM berdampak pada lonjakan inflasi kelompok energi hingga 16,48 %,” ujarnya. Untungnya, inflasi di sektor  energi teredam oleh penurunan harga pangan. Meskipun begitu, harga pangan tetap perlu dicermati karena berpotensi terdampak kenaikan harga BBM. Beras, misalnya, harganya sudah naik lantaran dipengaruhi oleh kenaikan biaya angkut dan buruh harian. Selain itu, kenaikan harga BBM masih akan merembet ke sektor lain. Di sektor perdagangan besar,  kenaikan ongkos transportasi turut mendongkrak harga-harga bahan bangunan/konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan September naik 1,27 % lantaran kenaikan harga solar, pasir, batu fondasi, semen, dan batu split. (Yoga)

Ketahanan nelayan mulai goyah. Kenaikan harga BBM semakin membebani biaya produksi nelayan. Sementara itu, ketimpangan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan di sejumlah daerah belum teratasi. Dari data BPS, nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2022 merosot paling tajam ketimbang nilai tukar petani (NTP) pada subsektor lain. NTN merosot -1,84 % secara bulanan, yakni dari 107,21 menjadi 105,24. Sementara nilai tukar pembudidaya ikan turun -0,11 % secara bulanan, yakni dari 105,44 menjadi 105,33. Kenaikan harga BBM sangat berdampak pada peningkatan beban pengeluaran dan biaya produksi nelayan. Ketua Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan, sejak kenaikan harga BBM, nelayan semakin kesulitan mendapatkan BBM, baik yang bersubsidi di SPBU nelayan (SPBUN) maupun eceran karena pasokan semakin terbatas.

Di Indramayu, sejumlah nelayan kapal ukuran 6 GT ke atas saat ini tidak bisa melaut karena kesulitan membeli BBM. Sementara di Cirebon, nelayan kecil memilih tidak melaut karena harga jual ikan tidak sesuai dengan kenaikan biaya perbekalan. Nelayan membutuhkan segera langkah konkret untuk kecukupan pasokan BBM. ”Kesulitan mendapatkan BBM membuat nelayan tidak bisa melaut. Banyak nelayan mulai menganggur,” kata Budi, Senin (3/10). Ketum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengemukakan, dampak kenaikan harga BBM semakin membebani kehidupan nelayan. Komponen BBM sangat besar dalam biaya produksi nelayan, yakni sekitar 60-70 %. Sebagian nelayan yang tidak bisa memperoleh BBM bersubsidi selama ini harus membeli BBM secara eceran dengan harga lebih mahal. (Yoga)