Inflasi menghantui dunia. Inflasi tahunan September 2022 di AS di atas 8 %, di negara-negara Eropa rata-rata menyentuh 10 %, menjadi rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi di sejumlah negara bahkan ada yang di atas 50 %, seperti Turki (80 %), Argentina (78 %), dan Iran (52 %). Hantu inflasi juga mengintai Indonesia. BPS mencatat, inflasi tahunan September 2022 sebesar 5,9 %, tertinggi sejak 2014. Meski angka inflasi di Indonesia ini tidak sebesar di negara-negara yang disebut atas,  kecenderungan harga masih akan naik di masa yang akan datang seiring kenaikan harga BBM di dalam negeri. Sebagian besar inflasi dunia saat ini disebabkan kenaikan harga energi dan pangan. Oleh karena itu, pengendalian harga energy serta pangan menjadi salah satu kunci untuk menahan laju inflasi. Di tengah ancaman inflasi di Indonesia, dana desa diharapkan dapat ikut berperan dalam pengendalian inflasi di perdesaan.

Di tengah situasi sulit ini, dana desa digunakan untuk mengendalikan inflasi di perdesaan dan mengurangi dampaknya. Hal ini terutama dikaitkan dengan inflasi dari sisi penawaran dua komoditas: pangan dan energi. Pengendalian inflasi di perdesaan dicapai melalui jaminan ketersediaan pangan dan energi di perdesaan dengan harga yang terjangkau. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai upaya diversifikasi sumber pangan serta energi, terutama yang berasal dari wilayah sendiri dan sekitar, serta langkah-langkah meningkatkan efisiensi dalam pengadaannya. Dalam kondisi paling buruk, dana desa dapat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Dengan demikian, dana desa menjadi instrumen yang sangat komprehensif sekaligus fleksibel. (Yoga)

Kenaikan harga BBM berdampak sangat berat bagi masyarakat. Namun, keputusan untuk menaikkan harga bahan-bahan yang begitu pokoknya bagi kehidupan masyarakat sangatlah berat pula bagi pemerintah. Tak ada satu pemerintahan pun yang dengan senang hati mengambil kebijakan tersebut. Salah satu aspek lain dari masalah ini adalah bahwa data obyektif menunjukkan sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati lapisan masyarakat yang seharusnya mampu membeli menurut harga keekonomiannya. Menjadi sebuah ironi, dan dilema, bahwa upaya untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat, melalui subsidi, telah menghasilkan bentuk ketidakadilan lain, yaitu masyarakat yang mampu justru lebih banyak menikmati subsidi itu.

Walau rasionalitas kenaikan harga BBM dapat diterima, masih ada problematika lain: efisiensi Pertamina sebagai BUMN. Produksi dan lifting minyak sampai saat ini masih belum mencapai target. Pengolahan minyak yang mengandalkan kilang-kilang tua membuat produksi tidak optimal. Selain itu, distribusi BBM mengalami kebocoran, 80 % subsidi BBM salah sasaran karena dinikmati oleh bukan orang miskin. Perusahaan-perusahaan besar masih menggunakan BBM bersubsidi (solar) untuk operasinya. Kita harus membangun governance (tata kelola) dalam pengelolaan BBM, mulai dari produksi, pengadaan, hingga tata laksana distribusi yang efisien agar subsidi BBM benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan dengan beban yang sekecil-kecilnya bagi negara dan masyarakat. (Yoga)

Kenaikan harga BBM dan sejumlah bahan pangan mendorong inflasi September 2022. Nelayan jadi kelompok rentan yang paling terimbas. Dampak kenaikan harga BBM diperkirakan masih merembet ke sektor lain. BPS mencatat, inflasi nasional pada September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Inflasi bulanan itu merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014 yang tercatat 2,46 %, sementara inflasi tahunan menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015 yang 6,25 %. Kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi 8,88 % dengan andil 1,08 persen pada inflasi September 2022. Komoditas dan jasa yang dominan memberi andil adalah bensin dengan andil 0,89 %, tarif angkutan dalam kota 0,09 %, solar 0,03 %, dan tarif angkutan antar kota 0,03 %. Selain itu, tarif ojek dan taksi daring memberi andil masing-masing 0,02 % dan 0,01 %.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (3/10) mengatakan, pendorong utama inflasi September 2022 adalah komponen harga yang diatur pemerintah, yakni pertalite, solar, dan pertamax. Kenaikan harga BBM itu juga menyebabkan tarif transportasi umum dan barang turut naik. ”Penyesuaian harga BBM berdampak pada lonjakan inflasi kelompok energi hingga 16,48 %,” ujarnya. Untungnya, inflasi di sektor  energi teredam oleh penurunan harga pangan. Meskipun begitu, harga pangan tetap perlu dicermati karena berpotensi terdampak kenaikan harga BBM. Beras, misalnya, harganya sudah naik lantaran dipengaruhi oleh kenaikan biaya angkut dan buruh harian. Selain itu, kenaikan harga BBM masih akan merembet ke sektor lain. Di sektor perdagangan besar,  kenaikan ongkos transportasi turut mendongkrak harga-harga bahan bangunan/konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan September naik 1,27 % lantaran kenaikan harga solar, pasir, batu fondasi, semen, dan batu split. (Yoga)

Ketahanan nelayan mulai goyah. Kenaikan harga BBM semakin membebani biaya produksi nelayan. Sementara itu, ketimpangan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan di sejumlah daerah belum teratasi. Dari data BPS, nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2022 merosot paling tajam ketimbang nilai tukar petani (NTP) pada subsektor lain. NTN merosot -1,84 % secara bulanan, yakni dari 107,21 menjadi 105,24. Sementara nilai tukar pembudidaya ikan turun -0,11 % secara bulanan, yakni dari 105,44 menjadi 105,33. Kenaikan harga BBM sangat berdampak pada peningkatan beban pengeluaran dan biaya produksi nelayan. Ketua Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan, sejak kenaikan harga BBM, nelayan semakin kesulitan mendapatkan BBM, baik yang bersubsidi di SPBU nelayan (SPBUN) maupun eceran karena pasokan semakin terbatas.

Di Indramayu, sejumlah nelayan kapal ukuran 6 GT ke atas saat ini tidak bisa melaut karena kesulitan membeli BBM. Sementara di Cirebon, nelayan kecil memilih tidak melaut karena harga jual ikan tidak sesuai dengan kenaikan biaya perbekalan. Nelayan membutuhkan segera langkah konkret untuk kecukupan pasokan BBM. ”Kesulitan mendapatkan BBM membuat nelayan tidak bisa melaut. Banyak nelayan mulai menganggur,” kata Budi, Senin (3/10). Ketum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengemukakan, dampak kenaikan harga BBM semakin membebani kehidupan nelayan. Komponen BBM sangat besar dalam biaya produksi nelayan, yakni sekitar 60-70 %. Sebagian nelayan yang tidak bisa memperoleh BBM bersubsidi selama ini harus membeli BBM secara eceran dengan harga lebih mahal. (Yoga)

Pemerintah akan meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat dari Rp 373,17 triliun pada 2022 menjadi Rp 460 triliun pada 2023. Komitmen ini menjadi bagian pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah juga mendorong agar kemitraan perusahaan besar dan UMKM semakin banyak terbentuk. Hal ini disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri peresmian Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10) di Jakarta. Gerakan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. ”UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dan pemberdayaan kepada UMKM. Hari ini ada penandatanganan nota kesepahaman antara kami dan Kadin Indonesia mengenai kemitraan multipihak untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Kami juga berikan bantuan KUR kepada UMKM tahun ini Rp 373,17 triliun dan tahun depan dinaikkan menjadi Rp 460 triliun,” kata Airlangga. Realisasi penyaluran KUR pada 2021 sebesar Rp 281,86 triliun dengan baki debet Rp 376 triliun. Realisasi penyaluran itu didominasi oleh KUR segmen mikro sebesar 63,71$  dan KUR segmen kecil sebesar 32,71 % (Yoga)

Kekhawatiran akan resesi global semakin tampak nyata. Seberapa besar resesi yang akan terjadi dan berapa lama hal itu akan terjadi masih belum dapat diprediksi. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tetap baik. ”Kita pahami bahwa resesi global hampir pasti akan terjadi, setidaknya pada 2023. Kalau tidak, lebih cepat lagi. Prakiraan dari perekonomian Indonesia untuk tahun ini dan tahun depan tetap akan tumbuh pada tingkat yang tidak berbeda dengan perkiraan, yaitu di atas 5 %. Oleh karena itu, kita harus melihat dua kondisi itu dalam perspektif yang lengkap,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar optimistis dalam jumpa pers Rapat Dewan Komisioner September, Senin (3/10) di Jakarta. Mahendra memastikan, OJK akan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan sasaran pemerintah, yaitu mencapai tingkat pertumbuhan. Mahendra belum dapat merinci relaksasi yang akan diberikan oleh OJK. Salah satu kebijakan OJK yang mungkin akan diperpanjang adalah restrukturisasi kredit perbankan. Perpanjangan ini dilakukan karena kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19, juga tantangan global. (Yoga)

Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2022 tercatat 53,7 atau naik dari 51,7 pada Agustus 2022. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (3/10) menyampaikan, PMI Manufaktur Indonesia pada September ini melampaui PMI  Manufaktur Dunia dan ASEAN. Kenaikan indeks ini didorong peningkatan produksi dan permintaan domestik. (Yoga)

Setelah hampir tiga tahun, pada periode 2020-2022, dana desa dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kini menetapkan prioritas penggunaan alokasi dana desa untuk 2023. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Senin (3/10), mengatakan, tahun 2023 dana desa akan didorong untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. (Yoga)

PT Hutama Karya (Persero) masih akan mendapat penyertaan modal negara (PMN) bernilai jumbo untuk pengerjaan jalan tol Trans Sumatera. Dirut Hutama Karya, Budi Harto, mengatakan ruas yang beroperasi lebih dulu harus secepatnya disambungkan demi sejumlah tujuan. Salah satunya sebagai penyumbang pemasukan untuk perseroan. Hingga saat ini, baru 547 kilometer jalan tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi, sementara target panjang totalnya 2.812 kilometer. “Potensi panjang yang terbangun dengan PMN terbaru Rp 7,5 triliun adalah 38 kilometer, ” ucap Budi dalam rapat di Komisi Keuangan DPR, kemarin. Kemarin, pengajuan PMN 2022 periode kedua dari Hutama Karya akhirnya direstui Dewan. Bila digabung dengan pengajuan periode pertama, Rp 23,8 triliun, perusahaan mendapat duit dari kas negara sebesar Rp 31 triliun pada tahun ini, rekor PMN terbesar di kalangan perusahaan pelat merah. 

Untuk pengerjaan jalan tol Trans Sumatera, pemerintah sudah mengalirkan PMN Rp 52,3 triliun kepada manajemen Hutama Karya sejak 2015 hingga tahun lalu. Perseroan hanya absen mengajukan PMN pada 2017-2018. Nilainya pun meningkat sejak tiga tahun lalu: sebesar Rp 10,5 triliun pada 2019, Rp 11 triliun pada 2020, serta Rp 25 triliun pada 2021. “Penyerapannya sudah 92 %, untuk pembangunan 13 ruas dan biaya detail engineering design (DED),” tutur Budi. Manajemen masih menanti pencairan PMN yang sudah diketok palu pada tahun ini. Sebagian besar penyertaan modal berbentuk tunai dari cadangan pembiayaan, tapi ada juga yang berupa pemanfaatan aset properti. (Yoga)

Indonesia butuh anggaran Rp 332 triliun per tahun hingga 2030 untuk menangani perubahan iklim. Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Abdurohman, menyebutkan terdapat berbagai tantangan untuk melaksanakan komitmen penanganan perubahan iklim melalui ekonomi hijau. “Salah satunya terkait dengan pendanaan. Kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target pada 2030 (Sustainable Development Goals) diperkirakan mencapai Rp 3.990 triliun dalam kurun waktu 2018-2030 atau Rp 332 triliun per tahun,” ujarnya dalam Indonesia Economic Outlook 2023 Forum, kemarin. Abdurohman menuturkan strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan pendanaan perubahan iklim adalah mengoptimalkan sumber dana pemerintah serta, melalui Kementerian Keuangan, mengucurkan anggaran perubahan iklim sejak 2016. “Inisiatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi besaran serta alokasi anggaran kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus untuk transparansi kebijakan penganggaran,” katanya. (Yoga)