Pasar obligasi dalam negeri goyang diguncang kenaikan tingkat suku bunga acuan, baik yang dilakukan Bank Indonesia (BI) maupun bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed). Tengok saja, yield obligasi negara kembali naik menembus 7,3%. Kemarin, yield obligasi negara acuan tenor 10 tahun berada di level 7,39%, sementara harganya ada di bawah par, tepatnya 93,13%. Sebelum pengumuman kenaikan suku bunga, yield SUN tersebut masih ada di 7,09% dengan harga 95,06% (13/9).Pasar obligasi korporasi juga terpengaruh sentimen kenaikan suku bunga tersebut. Harga obligasi korporasi di pasar sekunder cenderung turun. Kendati begitu, penurunan di obligasi korporasi tidak parah-parah amat.

Porsi kredit segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagian besar bank di Tanah Air masih rendah terhadap total kredit. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), portofolio kredit UMKM per Agustus 2022 baru mencapai Rp 1.214 triliun atau sekitar 19,7% dari total kredit perbankan yang mencapai Rp 6.155 triliun. Meski begitu, sejumlah bank tetap berkomitmen mendorong peningkatan porsi kredit UMKM sesuai aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) minimal 30% pada tahun 2024.Bank BTPN misalnya, per Juni 2022, tercatat memiliki kredit UMKM sebesar Rp 21,14 triliun atau baru 14,16% terhadap total kreditnya. Itu terdiri dari kredit UKM sebesar Rp 9,99 triliun. Sementara pembiayaan BTPN Syariah yang fokus pada segmen mikro sebesar Rp 11,14 triliun. Henoch Munandar, Direktur Utama Bank BTPN mengatakan, terus berusaha memenuhi RPIM yang ditetapkan regulator di kisaran 30%.

PENETAPAN bunga financial technology (fintech) lending 0,4% per hari untuk pinjaman jangka pendek tak juga memuaskan pemain. Menurut pemain fintech, dengan bunga saat ini bisnis jadi tidak bisa berjalan baik. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah menjelaskan, batasan bunga yang saat ini menyebabkan beberapa produk tertentu dihindari oleh platform karena tidak menguntungkan. Ia mencontohkan produk pinjaman dengan ticket size kecil yang nilainya di bawah Rp 1 juta bakal makin jarang ditemui. Padahal, produk dengan ticket size tersebut dinilai memiliki permintaan yang lebih tinggi.

Soal rencana penyaluran kredit, bank dan multifinance perlu waspada. Sebab, kenaikan suku bunga acuan yang merembet ke bunga kredit, bakal memengaruhi profil risiko kredit para debitur. Potensi kenaikan risiko kredit di perbankan dan multifinance itu tergambar dari hasil kajian PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) yang dirilis, Kamis (29/9). Kendati jumlah debitur berisiko tinggi cenderung menurun dalam beberapa bulan belakangan, kehati-hatian dalam pemberian kredit tetap harus ditingkatkan karena indikasi kenaikan risiko mulai terlihat. Direktur Utama IdScore Yohanes Arts Abimanyu mengatakan bahwa secara umum tren penurunan debitur berisiko tinggi (high risk) dan berisiko sangat tinggi (very high risk) sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Data pengukuran profil risiko IdScore per Juli 2022 mencakup portofolio kredit dan pembiayaan senilai Rp15.199,14 triliun di seluruh Indonesia. Jumlah debitur mencapai 61,47 juta, yang menggenggam 286,6 juta kontrak kredit atau pembiayaan. IdScore mencatat porsi debitur dengan profil risiko high risk dan very high risk dalam portofolio trennya menurun, tepatnya masing-masing dari 59,1% dan 38% pada Maret 2022, menjadi 48,8% dan 33,2% per Juli 2022.

Sejumlah produk reksa dana masuk ke pasar sepanjang Juli hingga September kendati kinerja aset dasar fluktuatif pada periode tersebut. Pada periode Juli hingga September 2022, aset dasar reksa dana, yakni saham dan surat utang terpengaruh oleh indikator ekonomi. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve, yakni sebesar 75 basis poin (bps) mulai Juli hingga September. Di sisi lain, Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga acuan pada Agustus sebesar 25 bps dan 50 bps pada September. Pasar saham pun sempat memecahkan rekor tertinggi, kendati pasar surat utang belum mampu menaikkan harga surat utang. Terlepas dari itu, ternyata pasar reksa dana masih ramai dengan instrumen baru. Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, terdapat 43 produk yang didaftarkan pada periode tersebut. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 2.180 produk yang beredar hingga pekan kedua September dengan reksa dana seperti terproteksi dan pasar uang mendominasi. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, aksi manajer investasi menambah produk cenderung agresif untuk merambah pasar baru atau menerapkan strategi baru. Terlebih, untuk instrumen seperti reksa dana pasar uang dan terproteksi yang mendominasi pasar dari sisi jumlah produk cocok dengan karakter produk bagi investor pemula. Untuk reksa dana terproteksi, penerbitannya ramai sejalan dengan aksi penggalangan dana korporasi melalui surat utang.

Maspion Group kembali melepas ekspor produk aluminium sebanyak 10 kontainer senilai US$1,2 juta menuju ke 6 negara. Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus mengatakan, perseroan sejauh ini terus berupaya menangkap peluang pasar global, sehingga akhirnya mampu menembus banyak negara tujuan. “Kita dengan jeli dan tekun terus mengembangkan produk-produk yang dibutuhkan, dan bagaimana mengembangkan pasar ke seluruh dunia. Saat ini kita sedang berupaya masuk ke Uni Emirat Arab, seperti Dubai agar pasar kita lebih luas lagi,” jelasnya usai pelepasan ekspor produk aluminium, Kamis (29/9).Adapun, dalam pelepasan ekspor produk aluminium ekstrusi, tangga aluminium, dan foil aluminium itu dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Produk tersebut akan dikirim ke 6 negara tujuan di antaranya Amerika Serikat, Australia, Inggris, Selandia Baru, Belgia, dan Vietnam.

Pemerintah memerintahkan PT PLN (Persero) untuk menggunakan dana dari penyertaan modal negara atau PMN pada tahun depan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Tanah Air. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik setelah mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun pada tahun anggaran 2023. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan PMN yang diberikan kepada PLN dan badan usaha pelat merah lainnya menjadi penugasan untuk membuka peluang atau pasar baru di tengah masyarakat. “PMN PLN Rp10 triliun ini adalah penugasan untuk jaringan listrik dan listrik desa, kalau teman-teman bilang tidak usah dibangun listrik desa ya sudah kami pun tidak butuh PMN,” kata Arya di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).Kendati demikian, PLN membutuhkan suntikan modal mencapai sekitar Rp20 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen selama periode 2023-2024. Berdasarkan perhitungan PLN, dana elektrifikasi itu bakal dialokasikan untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun, regional Sumatra dan Kalimantan Rp9,93 triliun, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp6 triliun. Rencananya, PLN bakal menagih PMN sisanya sebesar Rp7,96 triliun pada APBN 2024. Di sisi lain, dana PMN 2020 yang sudah terealisasikan sampai dengan triwulan pertama 2022 mencapai Rp4,7 triliun atau setara dengan 95 persen dari keseluruhan total dana PMN diterima.

Pelaku usaha pusat perbelanjaan bakal menaikkan biaya sewa mal dan biaya servis sekitar 5%—10% kepada peritel mulai tahun depan. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaya mengungkapkan kenaikan itu berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya tingkat kunjungan yang sudah mendekati pulih seperti sebelum pandemi Covid-19. Menurutnya, kenaikan tersebut relatif masuk akal sebab pengelola pusat belanja sudah hampir 3 tahun tidak menaikkan biaya servis dan sewanya kepada peritel. “Hampir 3 tahun tidak naik, makanya beban pusat belanja sangat berat. Bahkan ada defisit, ada pusat belanja yang diambil alih, makanya sudah waktunya menaikkan service charge dan sewa,” ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (28/9). Dia membeberkan pertumbuhan tingkat kunjungan mal pada tahun ini sangat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu dan awal pandemi pada 2020. “Jadi tidak hanya tingkat kunjungan mal, tetapi penjualan yang meningkat. Meski ada kenaikan [harga] pun tidak akan tinggi, hanya 5%—10%,” imbuhnya.

DPR memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Penggantian Aswanto yang dilakukan secara tiba-tiba dikritisi karena dinilai sewenang-wenang dan menghancurkan independensi peradilan. Keputusan mengganti Aswanto disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPR masa sidang pertama tahun sidang 2022-2023, Kamis (29/9). ”Tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari  usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Komisi III, kata Sufmi Dasco, telah melakukan rapat internal, Kamis pagi, guna meminta kesediaan Guntur Hamzah, Sekjen MK, menjadi hakim konstitusi yang berasal dari DPR. ”Keputusan rapat internal Komisi III DPR itu menerima kesediaan Guntur,” kata Sufmi Dasco.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, mengkritik langkah DPR. ”Sama saja DPR memberhentikan hakim MK dan memilih penggantinya di luar prosedur undang-undang mengingat jabatan Aswanto sebagai hakim baru akan berakhir 2029. DPR tak mempunyai wewenang memberhentikan. Kedua, DPR tak berwenang memilih hakim baru karena tidak ada kekosongan. Ini tindakan sewenang-wenang. Kalau dibiarkan, hal ini bisa menghancurkan peradilan, independensi peradilan dihancurkan,” kata Jimly. Jimly menyatakan, prosedur penggantian hakim konstitusi, menurut UU MK, diawali pemberitahuan MK mengenai akan berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi tertentu tiga bulan sebelum masa kekosongan tiba. Pemberitahuan dilakukan agar instansi pengusul melakukan langkah-langkah pemilihan hakim baru dalam waktu tiga bulan itu.   ”Nah, surat  itu tidak ada,” kata Jimly. Dia meminta Presiden tidak menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPR dengan menerbitkan keputusan presiden mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi. (Yoga)

Besaran kebutuhan belanja susu formula oleh keluarga Indonesia didapat dari pengolahan data angka bayi yang tidak mendapat ASI dan kebutuhan susu formula per bayi setiap bulan. Sumber data berasal dari BPS, Kemenkes RI, serta hasil pelacakan lapangan tim investigasi harian Kompas. Terdapat lima provinsi dengan belanja susu formula paling banyak sepanjang tahun 2021, yaitu Jabar (Rp 541,4 miliar), Jatim (Rp 426,5 miliar), Sumut (Rp 284,8 miliar), Jateng (Rp 185,4 miliar), dan Banten (Rp 124,2 miliar). Jumlah ini diperoleh dari hasil pengalian bayi tanpa ASI dengan kebutuhan susu formula per bayi di setiap provinsi per bulan.

Belanja susu formula diakui memberatkan Tisa Tica (33), seorang ibu di Bandung, Jabar. Konsumsi susu formula untuk anaknya yang berusia tujuh bulan berkisar Rp 1,6 juta hingga Rp 2 juta per bulan. Besar kecilnya nilai belanja susu formula tergantung banyaknya konsumsi susu anaknya. ”Biaya pembelian susu formula tinggi banget. Susu 800 gram habis hanya dalam sepekan,” kata Tisa. Belanja susu formula mencapai 20 % penghasilan. Tisa mengaku, pengeluaran belanja susu formula menguras tabungan. Tisa memberi anaknya susu formula karena merasa ASI-nya tak cukup. Karena itu, ia mengikuti saran dokter untuk menggunakan produk pengganti ASI tersebut.

Secara nasional, belanja susu formula selama tiga tahun terakhir mengecil. Hal ini menunjukkan cakupan angka menyusui semakin baik. Meski demikian, jumlah uang yang dibelanjakan relatif tetap tinggi, untuk tahun 2019 sebesar Rp 3,3 triliun dan tahun 2020 senilai Rp 3,6 triliun. Belanja susu formula sangat dipengaruhi jumlah bayi yang tidak mendapat ASI. Angka ini juga dipengaruhi oleh jumlah kelahiran di setiap provinsi. Di Jabar, misalnya, meskipun cakupan angka bayi yang mendapat ASI di atas rata-rata nasional, yakni 76,5 %, belanja untuk membeli susu formula tetap tertinggi secara nasional, karena jumlah kelahiran bayi di Jabar juga tertinggi daripada provinsi-provinsi lain.

Bagi keluarga dengan pendapatan pas-pasan, belanja susu formula memberatkan. ”Kami pakai susu yang paling murah, sebulan bisa habis Rp 300.000 untuk membeli susu, sementara gaji saya Rp 3 juta per bulan,” kata AZ (39), ayah satu anak di Deli Serdang, Sumut, saat ditemui di rumah orang tuanya pada awal September. AZ bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah bank. Dia harus memutar otak agar gajinya cukup untuk memenuh kebutuhan lain. (Yoga)