Proyek kereta cepat tak henti menuai masalah. Setelah pembengkakan biaya yang menelan uang negara dan molornya penyelesaian dari target, pengiriman gerbong kereta dari Jakarta menuju depo di Tegalluar, Bandung, diwarnai sejumlah insiden. Proyek bernilai Rp 100 triliun lebih ini pun dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (Yoga)

Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai pemimpin konsorsium Indonesia dalam PT Kereta Cepat Indonesia China, diminta bersikap lebih transparan mengenai pelaksanaan dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Musababnya, proyek yang awalnya direncanakan menggunakan skema business-to-business tanpa keterlibatan dana pemerintah itu ujung-ujungnya mesti dibiayai anggaran negara. "Harus ada dashboard keterbukaan informasi pelaksanaan proyek kereta cepat ini," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, kepada Tempo, kemarin. Misbah berujar bahwa dashboard tersebut harus memuat berbagai dokumen mengenai proyek ini, misalnya studi kelayakan awal dan terbaru hingga hasil audit BPKP. “Termasuk berbagai proses teknis yang berlangsung, harus dijelaskan kepada publik.” Salah satu isu yang tidak pernah usai dibahas adalah pembengkakan biaya proyek (cost overrun). Misbah mengatakan perlu ada transparansi hitungan mengenai angka cost overrun ini. Apalagi ada potensi biaya ini makin besar di tengah gejolak inflasi.

Masalah pembengkakan biaya proyek sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu mencuat lantaran perbedaan hitungan pihak Indonesia dan Cina. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan ini mengatakan selisih penghitungan antara pihak Cina dan Indonesia, yang telah ditinjau BPKP, cukup besar. Dokumen yang diperoleh Tempo mengkonfirmasi hal tersebut. Dalam asersi cost overrun tahap kedua yang dilakukan BPKP, jumlah pembengkakan biaya proyek kereta cepat diperkirakan mencapai US$ 1,449 miliar atau Rp 22,2 triliun pada kurs Rp 15.331 per dolar AS. Dalam asersi kedua tersebut, BPKP telah melihat tambahan biaya dari keseluruhan proyek pembangunan serta meninjau sisi perpajakan dan relokasi fasilitas sosial ataupun fasilitas umum. Aspek yang belum dihitung BPKP tapi berpotensi menambah pembengkakan biaya proyek adalah komponen perubahan harga yang diajukan grup kontraktor High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC). Lalu alokasi dana cadangan 5-8 % nilai kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi.

Jika dua komponen ini dihitung, diperkirakan estimasi total cost overrun kereta cepat mencapai US$ 1,9 miliar atau Rp 29,1 triliun. Adapun berdasarkan penghitungan Cina, pembengkakan biaya lebih rendah dari Indonesia. Besaran cost overrun versi Cina adalah US$ 982 juta. Sumber Tempo mengatakan perbedaan yang sangat besar itu disebabkan oleh adanya beberapa komponen yang tidak diperhitungkan Cina, misalnya soal biaya sistem persinyalan. Perbedaan hitungan itu kini menjadi ganjalan karena akan membuat angka cost overrun lebih lama diputuskan. Walhasil, suntikan dana pemerintah melalui PMN dan pinjaman dari China Development Bank (CDB) pun diperkirakan juga belum bisa segera dicairkan. "Padahal, kalau angka cost overrun tidak cepat diputuskan, pembiayaan bisa berhenti dan proyek mandek," ujar sumber tersebut kepada Tempo, beberapa waktu lalu. Sumber itu mengatakan proses pendanaan tidak bisa berlanjut apabila dua pihak belum menyepakati satu angka yang sama. (Yoga)

Serangan peretas (hacker) dan kebocoran data dalam beberapa waktu belakangan menjadi semacam blessing in disguise. Sedikit atau banyak, kejadian tersebut akhirnya mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah dibahas sejak 2016 menjadi undang-undang. Naskah final rancangan ini terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) serta menghasilkan 16 bab dan 76 pasal. Jumlah pasal bertambah empat dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni 72 pasal, yang di antaranya mengatur soal pidana bagi pembocor data pribadi. Jumlah pengguna media sosial Indonesia 191,4 juta orang dan tingkat penetrasi Internet 73 % (Hootsuite, 2022). Hal itu membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi ekonomi digital yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Pada 2021, Bain, Temasek, dan Google memperkirakan ekonomi digital kita menembus US$ 146 miliar pada 2025. Sayangnya, potensi ini tercoreng akibat maraknya kebocoran data, baik dari pihak swasta maupun pemerintah; serta tindakan tidak etis, seperti doxing, di kalangan pengguna media sosial, yang membuat Indonesia menempati urutan bawah pada Digital Civility Index oleh Microsoft pada 2021.

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan awalan baru menuju tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya pemanfaatan data pribadi bagi perkembangan ekonomi digital. Selama ini, isu pemanfaatan data pribadi menjadi hambatan bagi konsumen untuk bertransaksi di platform digital. Sedangkan hambatan bagi industri yang bergerak di dunia digital adalah dasar hukumnya masih tersebar di berbagai lembaga, seperti di Kemenkominfo, BI, serta OJK. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan UU tersebut. Pertama, harmonisasi peraturan yang berhubungan dengan data pribadi, PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan BI mengenai sistem pembayaran dan transparansi data bank. Tiga lembaga yang menerbitkan aturan itu harus segera mengharmonisasi aturan tersebut agar substansi aturan turunannya sesuai dengan UU-PDP.

Kedua, aturan turunan mengenai hukuman denda bagi pelanggar penyalahgunaan data pribadi. Undang-undang tersebut sudah mengatur bahwa PSE swasta dapat dibubarkan apabila terbukti menyalahgunakan atau membocorkan data pribadi dengan sengaja. Dalam aturan turunan, sudah seharusnya dibangun threshold berbasis asas proporsionalitas, dari bentuk pelanggaran ringan hingga berat, yang batasan dan ruang lingkupnya dijelaskan secara terang. Namun, belum ada aturan yang jelas jika pelanggar merupakan PSE publik. Padahal beberapa kebocoran data juga berasal dari PSE publik. Pengaturan hukuman PSE publik dan swasta harus menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Kita membutuhkan otoritas yang kuat dan SDM yang kompeten serta berintegritas untuk mengurusi data pribadi, mengingat tantangan dalam pelindungan data pribadi ke depan akan makin besar. (Yoga)

Minat konsumsi masyarakat terpantau terus melemah di tengah tren kenaikan inflasi dan sinyal resesi perekonomian global pada 2023. BI, dalam Survei Penjualan Eceran, memprediksi kinerja penjualan eceran dan retail akan mengalami penurunan pada September 2022. Hal itu tampak dari indeks penjualan riil (IPR) pada September 2022 yang sebesar 200,0 atau terkontraksi -0,9 % secara bulanan dibanding pada Agustus 2022. Direktur Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan, berujar, pelemahan itu seiring penurunan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori; kelompok makanan, minuman, dan tembakau; serta bahan bakar kendaraan bermotor. “Jika dirinci, kelompok suku cadang dan aksesori mencatatkan kontraksi -12,7; BBM -8,6 %; makanan, minuman, dan tembakau -0,5 %,” ujarnya, kemarin, 11 Oktober 2022

Peneliti ekonomi makro dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar, menuturkan pelemahan indeks penjualan eceran atau retail sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang September lalu menyentuh 5,95 % secara tahunan. “Prediksi kami, inflasi ini masih merupakan dampak ronde pertama. Ke depan, kita masih akan menyaksikan dampak ronde kedua, di mana penjual akan mulai menyesuaikan harga jualnya dengan kenaikan harga barang mentah dan input produksi akibat kenaikan harga BBM,” ucapnya. Proyeksi Ideas inflasi Oktober 2022 adalah 6,5-6,8 % secara tahunan. Selain kenaikan harga BBM, menurut Askar, kenaikan suku bunga acuan BI dapat mempengaruhi penurunan indeks penjualan eceran. Pasalnya, suku bunga dalam hal ini bertindak membimbing inflasi agar dapat menurun melalui dua transmisi, yaitu permintaan uang dan barang. (Yoga)

Peningkatan inflasi hingga sinyal resesi perekonomian global pada tahun depan membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat. Masyarakat mulai menghemat dan membatasi konsumsi. Di sisi lain, investasi dan tabungan terus meningkat. Peningkatan investasi tercermin dari bertambahnya pengguna platform investasi, Bibit, yang menyasar instrumen investasi konservatif dan minim risiko. “Secara khusus, kami melihat peningkatan animo masyarakat dalam berinvestasi pada surat berharga negara (SBN) dari waktu ke waktu. Terbukti, kami menjadi mitra distribusi kategori fintech yang mencetak angka terbesar untuk penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) retail seri SR017 pada 19 Agustus-14 September 2022,” ujar PR & Corporate Communication Lead, William, kepada Tempo, kemarin, 11 Oktober 2022. Sebelumnya, dalam penjualan Saving Bond Ritel seri SBR011 periode 25 Mei-16 Juni 2022, Bibit menjadi mitra distribusi kategori fintech yang mencatatkan jumlah investor terbanyak. “Banyak di antara pengguna kami yang ingin memiliki passive income yang aman, 100 persen dijamin oleh negara,” katanya.

Menurut William, hal itu tak terlepas dari peningkatan literasi keuangan secara umum yang telah membentuk kebiasaan masyarakat yang sadar berinvestasi demi masa depan keuangan yang lebih baik. “Apalagi untuk berinvestasi di berbagai instrumen pasar modal kini dapat dilakukan dengan aman, mudah, seamless, and only one click away dari smartphone para pengguna,” kata William. Dia menambahkan, selain berinvestasi pada SBN, banyak pengguna yang melirik produk reksa dana pendapatan tetap di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu. Tak hanya Bibit yang panen kinerja positif. Platform investasi Bareksa juga mengalami peningkatan jumlah pengguna dan aktivitas transaksi dalam beberapa waktu terakhir. Head of Investment Bareksa, Christian Halim, mengatakan investasi favorit pengguna saat ini adalah reksa dana indeks yang membukukan kenaikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) 31,9 % dan kenaikan unit penyertaan 21,9 %. “Berikutnya adalah reksa dana pendapatan tetap yang unit penyertaannya tumbuh 2,1 %, meski secara AUM turun 4,5 %,” ucapnya (Yoga)

Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru yang makin eskalatif. Gangguan rantai pasok global yang sudah berlangsung selama ini akan makin intens. Akibatnya, harga energi dan pangan diperkirakan akan kembali meroket. Ujung-ujungnya inflasi cenderung terbang tinggi. ”Eskalasi perang Rusia-Ukraina ini sama sekali bukan kejutan. Banyak pakar memprediksi perang akan terus bereskalasi dan ini belum yang puncak,” kata ekonom Agustinus Prasetyantoko yang juga Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta di Jakarta, Selasa (11/10). ”Kalaupun pasokannya tidak berkurang, harga akan naik karena gangguan pada rantai distribusinya,” ujarnya. Dampak lainnya, kata Prasetyantoko, eskalasi perang Rusia-Ukraina memperumit persoalan global yang sudah rumit. Dengan demikian, resesi global yang sudah hampir pasti terjadi akan makin terakselerasi realisasinya. Ini khususnya akan terjadi di Eropa dan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat, baik dengan Rusia maupun Ukraina.

Indonesia diperkirakan tidak akan jatuh pada resesi, melainkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai eksportir dan importir komoditas, Indonesia akan mengalami efek positif sekaligus negatif.” Ini akan direspons dengan suku bunga tinggi. Nilai tukar rupiah akan tertekan,” kata Prasetyantoko. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia Adhi S Lukman menyatakan, komplikasi perang Rusia-Ukraina terhadap dunia usaha di dalam negeri sudah terasa selama ini. Salah satu yang paling mencolok adalah pelaku usaha dipaksa menumpuk  stok bahan baku lebih banyak akibat gangguan rantai pasok. Harga-harga bahan baku yang diimpor, kata Adhi, juga sudah naik. Puncaknya saat harga bahan baku naik berkisar 30-35 persen. Saat ini kenaikannya 10-15 % dibandingkan tahun lalu. Biaya logistik juga melonjak. Puncaknya saat biaya logistik mencapai 5-6 kali lipat sebelum perang. Saatini kenaikannya berkisar 2-2,5 kali posisi sebelum perang. (Yoga)

Lonjakan harga barang dan jasa inflasi mulai mencekik leher masyarakat. Gara-gara lonjakan inflasi pula, kepercayaan turun dan optimisme masyarakat terkikis. Jika tak diwaspadai, situasi ini bisa berimplikasi negatif bagi ekonomi maupun aspek sosial. Gambaran pudarnya optimisme masyarakat tampak dalam sejumlah survei yang digelar oleh sejumlah institusi negara maupun lembaga riset ekonomi. Yang terbaru, kemarin (10/10), Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2022 di level 117,2, turun 7,2 poin dari bulan sebelumnya. Salah satu penggerus keyakinan itu adalah lonjakan inflasi menyebabkan rata-rata porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi naik 1,2% poin menjadi 74,8%. Di saat yang sama, pendapatan konsumen yang disimpan turun 1% poin menjadi 15,8%, dan rerata rasio pembayaran cicilan utang turun 0,2% poin menjadi 9,4%. Kepala Ekonom DRI Rima Prama Artha menyatakan, level IKK memang sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Namun sejak Juli 2022, angka IKK cenderung turun yang menunjukkan optimisme konsumen tengah tergerus.

Pukulan bertubi-tubi menghampiri pengusaha konstruksi dan properti! Terhantam kenaikan harga bahan bangunan, biaya pekerja, harga bahan bakar, bunga, kini pukulan baru datang. Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini di level Rp 15.300 per dollar AS menjadi hantaman baru. Ada potensi kenaikan harga bahan bangunan, utamanya yang impor. Saat ini. harga bahan bangunan seperti semen dan besi naik. Harga semen ukuran 40 kilogram, semisal terkerek 27% menjadi Rp 65.000 dalam beberapa bulan terakhir. Wakil Ketua Umum IX Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Didi Iskandar menyebut, pengusaha konstruksi tertekan harga bahan bangunan, kenaikan harga BBM subsidi, hingga naiknya suku bunga pinjaman dan melemahnya nilai tukar rupiah. Para pebisnis properti juga kena imbas naik harga bahan bangunan dan pelemahan rupiah. Real estat Indonesia mengusulkan kenaikan rumah subsidi 10%. "Hingga kini, kami belum ada tanggapan," kata Raymond Arfandy, Wakil Ketua Umum DPP REI.

Bank Dunia (World Bank) kembali menyoal kemiskinan. Pandemi Covid-19  memang melandai, tapi banyak negara di dunia masih sulit menekan angka kemiskinan. Presiden World Bank Group, David Malpass meragukan penurunan target angka kemiskinan ekstrem pada 2023 mendatang. Ia justru membuka kemungkinan, hampir 7% dari populasi global, atau 574 juta orang masih akan berjuang dalam kemiskinan ekstrem. "Ini lebih dua kali lipat dari 3% yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dunia dalam menekan angka kemiskinan ekstrem," tegas Malpass, dikutip dari laman resmi World Bank, Senin (10/10). Namun, negara miskin dan negara menengah ke bawah hanya mampu menanggulangi dampaknya sekitar 25% saja. Ini lantaran mereka memiliki akses terbatas ke pembiayaan, sistem distribusi yang lemah, serta banyaknya jumlah pekerja informal. Di Indonesia sendiri, angka kemiskinan dalam tren menurun sejak Maret tahun lalu, sejalan membaiknya pemulihan ekonomi. Pada Maret 2022, kemiskinan di Indonesia turun 0,6% poin menjadi 9,5% dibanding Maret 2021. World Bank juga mewanti-wanti stagnasi tingkat ketimpangan Indonesia sejak Maret 2021. Catatan World Bank, indeks gini saat itu tercatat 37,9. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia per Maret 2021 sebesar 0,384. Angka ini hanya turun 0,001 poin dibandingkan September 2020. Pada Maret 2022, rasio gini masih di level sama dari Maret 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan para investor dan pemegang surat utang negara berkembang atau emerging market bond holders. Hal itu dilakukan saat Menkeu dalam rangkaian kerjanya di New York, Amerika Serikat (AS). Deretan investor kelas kakap yang ditemui Sri Mulyani di antaranya Lazard, Citadel, Lord Abbet, BlackRock, Mackay Shields, HSBC AM, dan Van Eck. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia sejak pandemi Covid-19. Selain ekonomi domestik, juga turut dibahas tantangan gejolak keuangan global, krisis pangan dan energi dunia. "Saya juga menjelaskan kebijakan fiskal APBN 2022 dan arah kebijakan fiskal ke depan (APBN 2023) dalam mengelola berbagai gejolak luar biasa ini," kata Sri Mulyani, Minggu (9/10).