Realisasi pengembalian, atau restitusi, pajak sampai akhir September 2022 tercatat Rp 166,93 triliun. Kendati setara dengan kenaikan sebesar 3,84% dalam basis tahunan, namun tren tersebut dinilai bukan sinyal ekonomi sudah mulai pulih di tahun ini. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan merinci realisasi restitusi pada periode laporan tersebut didominasi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. "Besarannya mencapai Rp 124,84 triliun," ucap Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak kepada KONTAN, Jumat (7/10). Selain PPN dalam negeri, jenis pajak lain yang menyumbang restitusi bernilai besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29, dengan restitusi sebesar Rp 36,22 triliun. Realisasinya turun 20,41% secara tahunan dari periode serupa tahun lalu.

Penurunan cadangan devisa Indonesia tampaknya bakal berlanjut. Penyulutnya: agresivitas The Fed mengerek suku bunga acuan berimbas pada keluarnya arus modal asing dari pasar emerging market, termasuk Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa akhir September US$ 130,8 miliar, turun US$ 1,4 miliar atau 1,05% dari posisi akhir bulan sebelumnya yang sebesar US$ 132,2 miliar. Penyebab utamanya, kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah bergerak melemah di akhir bulan lalu, bahkan sempat ke kisaran Rp 15.200 per dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), posisi rupiah per 30 September melemah 2,55% dibanding posisi 31 Agustus lalu. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, berlanjutnya penurunan cadangan devisa masih disebabkan oleh keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan dalam negeri ( capital outflow ). Secara year to date hingga awal Oktober, besarannya mencapai US$ 9,7 miliar dari pasar obligasi.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi pusat produk dan destinasi halal dunia. Atas hal tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen mendukung penuh akselerasi sertifikasi halal dan inisiatif-inisiatif penguatan ekosistem Global Halal Hub. Pada Rakor Tingkat Tinggi Akselerasi Sertifikasi Halal dan Penguatan Ekosistem Global Halal Hub, disepakati inisiatif program strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk dan destinasi halal dunia tahun 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inisiatif itu menunjukkan semangat penguatan kolaborasi. BI bersama Kementerian atau Lembaga yang hadir berkomitmen membentuk suatu ekosistem terintegrasi yang akan mengoptimalkan potensi untuk menjadi produsen produk halal dan memperkuat perannya sebagai pelaku usaha global. 

 Menurut Perry Warjiyo, Pertama, program-program strategis tersebut antara lain, berjamaah untuk memperkuat Global Halal Hub, fokus pada produk fashion dan makanan halal dengan pasar Timur Tengah, mempersiapkan misi dagang Bersama, memperbanyak aggregator dan akses global, serta digitalisasi proses dan penguatan kapasitas SDM. Menurut Dirut BSI Hery Gunardi, inisiatif strategis tersebut selaras upaya BSI yang  mengembangkan Islamic ecosystem. “BSI mendukung inisiatif program tersebut dan berkomitmen memperkuat sinergi dengan BI serta berbagai Lembaga/institusi lain untuk mendukung akselerasi sertifikasi halal dan penguatan ekosistem Global Halal Hub sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Hery Gunardi. (Yoga)

Emiten sektor properti harus berusaha lebih keras untuk mencapai target penjualan pada kuartal IV/2022 lantaran tren kenaikan suku bunga serta periode insentif perpajakan yang telah usai. Tak ayal, usulan untuk memperpanjang durasi insentif fiskal pun didengungkan guna menopang laju pemulihan sektor properti. Apalagi, insentif tersebut selama ini diyakini menjadi salah satu penopang daya beli kelas menengah kala suku bunga naik akibat inflasi meninggi. Sejak Maret 2021, sektor properti di Tanah Air menerima stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk transaksi pembelian rumah. Kendati persentase diskon lebih kecil, insentif itu berlanjut pada tahun ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Beleid yang berlaku hingga September 2022 itu mengatur bahwa PPN DTP sebesar 50% diberikan atas penjualan rumah paling tinggi Rp2 miliar dan 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp2 triliun sampai dengan Rp5 miliar.

Kemenkominfo terus mendorong perusahaan rintisan (start-up) lokal Indonesia untuk terus bertumbuh dengan daya tahan bisnis yang lebih kuat di tengah tekanan ekonomi global. Melalui program HUB. ID Accelerator, sebanyak 24 start-up lokal didukung mencari peluang pendanaan dari para investor. Kemenkominfo terus mendorong lahirnya start-up yang mampu tumbuh bukan hanya pada kemampuan untuk menguasa pasar dan meningkatkan valuasi perusahaanmya. Start-up juga didukung untuk mampu tumbuh dengan daya tahan bisnis yang lebih kuat. 

 “Mereka juga harus mampu menahan serangan dari berbagai dinamika global,” kata Menkominfo Johnny G Plate, saat membuka Demo Day HUB.ID Accelerator 2022 di Jakarta, Jumat (7/10). Menurut dia, HUB.ID Accelerator merupakan program terobosan Kemenkominfo untuk membantu start-up lokal mendapatkan akses pendanaan sekaligus meningkatkan kerja sama bisnis dan memperluas kemitraan. Pengembangannya difasilitasi melalui serangkaian proses panel, mentoring, dan business matchmaking. Program tersebut dibuat karena Indonesia merupakan negara terbesar nomor lima pasar start-up dunia dan telah menjadi magnet bisnis start-up di kawasan Asia Tenggara. Tercatat, terjadi lonjakan transaksi pendanaan start-up dalam beberapa tahun terakhir. “Sebanyak 700 transaksi pendanaan untuk start-up terjadi pada 2020, dan pada 2021, meningkat jadi 942 transaksi pendanaan,” ungkapnya. (Yoga)

Tekad pemerintah untuk tidak lagi memberi ruang bagi pembangkit listrik berbasis batu bara di dalam negeri semakin bulat. Penerbitan Peraturan Presiden No. 112/2022 menjadi pijakan pemerintah untuk menghadirkan ‘senja kala’ bagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selama ini, PLTU menjadi andalan bagi pemerintah melalui PT PLN (Persero) untuk menghadirkan listrik ke pelosok Nusantara. Hal itu pun terbukti dari porsi batu bara dalam bauran energi nasional yang masih sekitar 38%, dan menjadi yang paling dominan dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Sementara itu, energi baru dan terbarukan (EBT) hanya memiliki porsi 11,5% dalam bauran energi, masih di bawah minyak bumi yang sebanyak 31,2%, dan gas bumi sebesar 19,3%. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar mengatakan, Perpres tersebut secara jelas telah mengamanatkan untuk membuat peta jalan atau roadmap terkait dengan percepatan pengakhiran operasional PLTU, baik milik PLN maupun yang berkontrak jual beli dengan pengembang listrik swasta. Artinya, Kementerian ESDM juga berharap pengembangan PLTU yang dilakukan oleh independent power producer (IPP) harus diatur. Wanhar mengatakan, pihaknya juga mereviu Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Menurutnya, pemerintah ingin memberi batasan-batasan kuota PLTU yang mungkin masih dapat dioperasikan sehubungan dengan target 23% pada 2025.

Di tengah situasi ketidakpastian global yang kian meningkat, optimisme tetap harus dijaga. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajari di JCC, Jakarta beberapa waktu lalu. Diakui Presiden Jokowi bahwa tahun ini situasi sedang sulit dan bahkan tahun depan akan gelap seiring makin tingginya ketidakpastian global. Namun, Presiden tetap optimis momentum pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut karena kondisi ekonomi Indonesia yang baik. Sikap optimis yang diperlihatkan Presiden bukan tanpa dasar. Realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2022 tercatat mencapai Rp1.764 triliun, tumbuh 49% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Indonesia tercatat mencapai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 sebesar 5,44% (year-on-year/YoY)—tertinggi di antar negara dan kawasan anggota forum G20 yang mengindikasikan pemulihan di Tanah Air masih berjalan on the track. Menurut laporan perusahaan keuangan Amerika Serikat, Bloomberg, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu dari 15 negara yang berpotensi mengalami resesi, seperti Sri Lanka, Selandia Baru, Korea Selatan, China, Pakistan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan sejumlah negara lain, kondisi ekonomi Indonesia sesungguhnya masih lebih baik.

Serangkaian tantangan mengadang langkah pemerintah untuk mendulang penerimaan pajak pada tahun depan yang cukup menjulang, yakni naik hingga 15,69% dibandingkan dengan target pada tahun ini. Rintangan itu di antaranya lesatan inflasi yang dipastikan menekan daya beli masyarakat sehingga setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bakal terbatas. Apalagi, pemerintah juga telah menaikkan tarif pajak atas konsumsi masyarakat tersebut yakni dari 10% menjadi 11% yang efektif per 1 April 2022. Dari sisi Pajak Penghasilan (PPh), penerimaan negara akan tersengat oleh prospek normalisasi harga komoditas, terutama minyak dan batu bara, pada tahun depan. Seperti diketahui, sejak tahun lalu, komoditas menjadi juru selamat penerimaan negara sehingga kinerja pajak cukup moncer. Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun depan juga tidak segemilang tahun ini sehingga memengaruhi eksistensi bisnis dan bermuara pada terhambatnya setoran pajak korporasi. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, target penerimaan pajak pada tahun depan ditetapkan senilai Rp1.718,03 triliun, naik 15,69% dibandingkan dengan target tahun ini. Sementara itu, angka sasaran penerimaan pajak pada tahun ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 adalah Rp1.484,96 triliun.

BI mencatat posisi cadev Indonesia akhir September 2022 melorot US$ 1,4 miliar menjadi US$ 130,8 miliar dari akhir Agustus US$ 132,2 miliar. Hal itu dipicu pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan dolar untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, cadev tersebut setara pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. "Posisi cadev domestik itu berada di atas standar kecukupan internasional, sekitar tiga bulan impor," ucap dia dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10). BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto menilai penurunan cadev September ini masih cukup baik. Hal ini tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga di beberapa negara berkembang. “Posisi cadev sebesar US$ 130.8 miliar, berdasarkan asesmen kami, masih cukup jauh di atas batas kecukupan," ucap dia. (Yoga)

Kualitas Pertalite mendapat sorotan setelah sejumlah masyarakat menyampaikan pengalamannya saat menggunakan bahan bakar minyak itu. Research Octane Number atau RON Pertalite pun diduga telah diturunkan, karena dirasa lebih boros dari sebelumnya. Persoalan kualitas Pertalite mulai dibicarakan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut menjadi Rp10.000. Sejak saat itu, masyarakat beramai-ramai menguji kualitas Pertalite dan tidak sedikit yang berkesimpulan kualitas Pertalite telah menurun dari sebelum harganya dinaikkan. Terakhir, ada masyarakat yang mengunggah pengujian kualitas sejumlah BBM, termasuk Pertalite dengan sebuah alat ke media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat bahwa RON Pertalite hanya 86, dari yang semestinya 90.PT Pertamina (Persero) dan pemerintah sebenarnya telah merespons kekhawatiran masyarakat tersebut dengan melakukan pengujian terhadap Pertalite dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berbeda. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, kementeriannya telah meminta Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas untuk menghimpun sejumlah sampel Pertalite dari beberapa SPBU yang ada di Jakarta. Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub-holding commercial and trading Pertamina, mengatakan bahwa alat pengujian RON yang akurat harus mengacu kepada metode standar seperti ASTM RON method, sehingga seluruh proses pengujian dapat divalidasi dan alat yang digunakan selalu dikalibrasi.