Pemerintah didesak menyortir ulang berbagai proyek infrastruktur yang dianggap kurang penting dan mengarahkan kebijakan fiskal untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Pasalnya, proyeksi resesi ekonomi pada tahun depan berpotensi berimbas ke Indonesia.  Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan sedikitnya ada dua kondisi yang juga dihadapi Indonesia di tengah risiko meningkatnya tekanan ekonomi pada tahun depan. Pertama, defisit APBN harus kembali ke batas maksimum 3 % PDB. Kedua, lonjakan harga komoditas, seperti sawit dan batu bara, yang selama ini menjadi berkah bagi penerimaan negara juga segera berakhir.

Karena itu, menurut Yusuf, pemerintah semestinya meninjau kembali proyek-proyek berbiaya tinggi. Dua proyek jumbo itu di antaranya, ia mencontohkan, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dan kereta cepat Jakarta-Bandung, ujar Yusuf kepada Tempo, kemarin. Pembangunan IKN tahap pertama, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Februari lalu, diperkirakan menelan biaya Rp 110 triliun hingga 2024, untuk membangun seluruh kawasan inti pusat pemerintahan. Rencananya, bujet sebesar itu akan dipenuhi melalui APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi perusahaan pelat merah. (Yoga)

Negara-negara maju akhirnya sepakat mendukung hilirisasi di Indonesia. Kesepakatan hilirisasi akan dimasukkan dalam salah satu agenda G20. “Selama 3,5 bulan, kami debat dengan menteri-menteri investasi dan ekonomi di negara-negara G20. Mereka akhirnya setuju,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada acara BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Rabu (12/10). Bahlil mengungkapkan, negara-negara maju dulu menerapkan kebijakan proteksionisme. Tapi mereka justru mengecam saat Indonesia gencar menerapkan hilirisasi untuk mengembangkan industri berkelanjutan, dengan mulai menyetop ekspor barang mentah. Bahlil menjelaskan, Inggris melarang ekspor wol mentah pada abad 16 untuk mendorong industri tekstil dalam negerinya, yang menjadikan Inggris sebagai pusat tekstil Eropa dan menjadi modal lahirnya revolusi industri modern. AS, juga menerapkan pajak impor sangat tinggi di abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mendorong industri domestiknya.

Pada awal abad ke-20, pajak impor AS mencapai empat kali lipat pajak impor Indonesia sekarang walaupun saat itu PDB per kapita negara Paman Sam sama dengan Indonesia saat ini. Dia menambahkan, Tiongkok pun sebelum bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menerapkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sampai 90% untuk sektor otomotif. Kebijakan itu juga di terapkan Inggris terhadap beberapa perusahaan otomotif pada 1980-an dengan peraturan TKDN sampai 80%. Menurut Bahlil, hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan Indonesia dengan menyetop ekspor barang mentah juga digugat di WTO. “Yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Jadi, stop cara-cara lama karena Indonesia mau maju. Dulu sewaktu masih jadi negara berkembang, kalian melarang ekspor bahan baku, sekarang giliran kami melakukan hal yang sama, masa kalian marah? Memangnya kami ini subordinate (bawahan) dari negara kalian? Saya ngomong begitu,” tandas dia. Setelah melalui proses yang panjang, Bahlil menjelaskan, negara-negara maju akhirnya bersepakat mendukung hilirisasi yang dijalankan Indonesia. (Yoga)

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan jadi game changer atau pengendali permainan, khususnya dalam mendorong keseimbangan industri dan komitmen penggunaan energi baru terbarukan. Hal ini terkait  pengembangan kawasan industri hijau terintegrasi di Kaltara senilai US$ 132 miliar hingga 2029. “Sekarang sudah stage 1, ada petrochemical terbesar di dunia nanti di sana, ada juga electronic alumina, besi baja, dan new energy battery yang akan menghasilkan 3 juta mobil listrik ke depan. Jadi, kita game changer sekarang ini,” kata Luhut dalam BNI Investor Daily Summit 2022, di Jakarta, Rabu (12/10). Luhut menjelaskan, kawasan tersebut nantinya juga dilengkapi dengan 10 GW solar panel, 10 GW hydro power dan menyerap 160 ribu tenaga kerja. Di sisi lain, Luhut mengatakan pemerintah juga tengah menggenjot upaya hilirisasi untuk memberikan nilai tambah, khususnya dari sumber daya mineral seperti nikel, batu bara, kobalt, bauksit, tembaga dan timah. 

Hilirisasi terbukti memberikan nilai tambah yang signifikan karena ekspor komoditas mentah RI yang tadinya hanya US$ 1,2 miliar pada 2015, pada 2022 ini diperkirakan bisa mencapai US$ 29 miliar. Luhut meyakini, dengan upaya hilirisasi serta pembangunan kawasan industri hijau di Kaltara, ekspor Indonesia akan bisa tumbuh signifikan. Demikian pula PDB bisa mencapai US$ 3,5 triliun. “Saya kira kita bisa kalau nanti kita mainkan coal (batu bara), tin (timah), kobalt, bauksit, dan tembaga. Kita akan main sampai semikonduktor dengan green energy. Negara mana yang akan beat (kalahkan) kita, no body can beat us (tidak ada yang bisa kalahkan kita),” kata dia. Produksi di 2024 Menteri Luhut mengatakan, pemerintah akan mulai produksi baterai lithium dari nikel pada kuartal II-2024. Langkah ini dilakukan sebagai wujud hilirisasi pemerintah terhadap nikel dan transformasi ekonomi Indonesia dari mengandalkan komoditas mentah, beralih ke industri bernilai tambah. (Yoga)

Pasar modal Indonesia menduduki peringkat tertinggi Ke-5 di dunia dari sisi pertumbuhan IHSG. Sejak awal 2022 hingga 7 Oktober 2022, IHSG BEI menguat 6,77%, di bawah Turki yang naik 92,05%, Chile 17,05%, Qatar 12,07%, dan Brasil 11,02%. “Pasar modal menjadi tujuan investasi selama pandemi. Sejak awal tahun hingga 7 Oktober 2022, IHSG telah mencatatkan pertumbuhan 6,77% di atas UAE yang sebanyak 5,54%, Arab Saudi 4,22%, dan Singapura 0,71%,” kata Dirut BEI Iman Rachman dalam Editor in Chief Gathering IDX Market Update and Strategic Direction di Jakarta, Selasa (11/10). 

 Iman mengungkapkan, nilai perdagangan di BEI naik 13,9% dari Rp 13,4 triliun per hari di akhir 2021 menjadi Rp 15,2 triliun per hari pada 7 Oktober 2022, kapitalisasi pasar tumbuh 11,9% dari Rp 8.256 triliun menjadi Rp 9.235 triliun, frekuensi perdagangan harian naik 5,2% dari 1,29 juta menjadi 1,36 juta, dan volume perdagangan harian naik 18,3% dari 20,6 miliar saham menjadi 24,4 miliar saham. Iman mengungkapkan, Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Asean dari sisi jumlah perusahaan tercatat (listed company) di pasar modal. Sejak awal 2022 hingga Agustus 2022, jumlah perusahaan baru yang tercatat di BEI bertambah 42,9% menjadi 809 perusahaan. “Hingga 7 Oktober 2022, jumlah perusahaan tercatat di BEI telah mencapai 810 emiten, atau ada penambahan 44 perusahaan baru dengan nilai emisi Rp 21,8 triliun. Saat ini masih ada 38 perusahaan yang masuk dalam pipeline BEI,” jelas Iman. (Yoga)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melalui PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) kepada PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) senilai Rp 115 miliar, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan cash deficiency support JJC tahun ini, serta kebutuhan operasional lainnya. “Pada 7 Oktober 2022 telah ditandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dari JTT ke JJC dengan nilai transaksi Rp 115 miliar. Keduanya merupakan perusahaan yang dikendalikan perseroan,” kata Corporate Secretary & Chief Executive Officer Jasa Marga Nixon Sitorus dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (12/10). Nixon mengatakan, JTT merupakan anak usaha JSMR dengan kepemilikan 99,19%. Sementara JJC merupakan anak usaha JSMR dengan kepemilikan 40%, serta JTT dengan kepemilikan 40%. “Sehingga, transaksi yang dilakukan keduanya dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi,” tutur dia. Dia menyebut, berdasarkan proforma laporan posisi keuangan konsolidasi menunjukkan bahwa pemberian fasilitas pinjaman ke JJC akan berpengaruh pada besarnya aset lancar berupa pengurangan pada saldo kas dan setara kas, serta penambahan pada saldo piutang lain-lain dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 115 miliar. 

“Transaksi berupa pemberian shareholder loan dari JTT kepada JJC dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan cash deficiency support JJC tahun 2022 serta untuk kebutuhan operasional lainnya,” ungkap Nixon. Saat ini, Jasa Marga mengelola enam proyek jalan tol dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi yang ditargetkan selesai secara bertahap pada periode 2022-2025, di antaranya Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan untuk Paket III Sukabungah-Sadang dan Paket II Setu-Sukabungah, Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri untuk Seksi Kediri-Kertosono, Jalan Tol Bogor Ring Road untuk Seksi Simpang Semplak-Junction Salabenda, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi untuk Seksi Probolinggo-Besuki, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, dan Jalan Tol Gedebage-Cilacap untuk Seksi Gedebage-Garut Utara. Dengan sejumlah proyek pembangunan jalan tol yang sedang berjalan tersebut, Jasa Marga berkomitmen untuk berusaha seoptimal mungkin mencapai target yang sudah ditetapkan, dengan tetap mengendalikan aktivitas konstruksi jalan tol melalui pembangunan secara bertahap. Perseroan juga berkomitmen untuk memperhatikan kualitas hasil pekerjaan, keselamatan kerja, serta mengedepankan penggunaan produk-produk dalam negeri. (Yoga)

Laju ekonomi Indinesia Kuartal IV diperkirakan melambat sejalan lonjakan inflasi. Kondisi ini akan mempengaruhi penerimaan pajak. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajri Akbar mengatakan, risiko perlambatan ekonomi berpotensi mengganggu penerimaan pajak terutama PPN yang responsif terhadap perubahan ekonomi. "Kalau terjadi perlambatan ekonomi, pasti kinerja penerimaan PPN yang terlebih dahulu terdampak," ujar fajrikepada KONTAN, Rabu (12/10). Meski terjadi perlambatan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan pertambangan diyakini masih menjadi penopang penerimaan pajak Kuartal IV-2022. (Yoga)

Jalur Trans-Kalimantan di Kabupaten Ketapang, Kalbar, hingga Selasa (11/10) masih terendam banjir. Akses jalan ke pedalaman juga terhambat dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Sejumlah desa terisolasi dan memerlukan bantuan logistik. Banjir di kawasan itu terjadi sejak Senin (10/10). Kawasan terdampak berada di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Nanga Tayap. Tanpa kendaraan bermotor, warga memanfaatkan rakit untuk menjalankan aktivitas. Fabianus (32), warga Nanga Tayap, Selasa, mengatakan, setidaknya ada tiga area banjir di jalan utama Trans-Kalimantan di Ketapang. Panjangnya berkisar 100-150 meter dengan tinggi genangan air 80-100 cm. Sementara di Simpang Hulu, banjir setinggi 30 cm. Dendi (29), warga Simpang Hulu, mengatakan, sepeda motor masih sulit melintasi kawasan itu. Nacha (25), warga Riam Kota, Kecamatan Jelai Hulu, mengatakan, ketinggian banjir berkisar 5-6 m. Banjir merendam sejumlah rumah sehingga membuat warga mengungsi. Jelai Hulu berjarak 140 km dari pusat kota Ketapang.

Camat Jelai Hulu Markus menyebutkan, dari 22 desa, sebanyak 18 desa terendam banjir. Lebih dari 1.000 orang terdampak banjir. Sedikitnya 50 keluarga mengungsi ke kantor Kecamatan Jelai Hulu, gedung SMA, dan gedung SMP. ”Kalau bisa, kami dibantu helicopter untuk menjangkau desa-desa yang terisolasi. Ada desa yang tidak bisa dilintasi menggunakan jalur sungai karena arus deras dan jalur darat lumpuh,” ujarnya. Perwakilan Tim Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan, Pemprov Kalbar menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Banjir di perbatasan Jalur Trans-Kalimantan di Kalteng juga sebagian masih tergenang, yakni di Kabupaten Lamandau. Jalur yang menghubungkan Kalteng dengan Kalbar itu terendam akibat luapan Sungai Delang. Camat Delang AACG Yudah Sulasopli menjelaskan, banjir cepat surut juga cepat naik tergantung intensitas hujan. ”Saat ini mulai surut dan untuk di jalur Trans-Kalimantan sudah bisa dilalui kendaraan meski beberapa titik masih direndam air banjir,” ujar Yudah, Selasa. (Yoga)

KKP menyiapkan lima program untuk mendorong penerapan prinsip ekonomi biru. Salah satunya penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Namun, program ini perlu memperhatikan aspek keadilan agar tidak merugikan nelayan. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (11/10) menyatakan, program penangkapan ikan terukur merupakan upaya mendorong ekonomi biru dengan mengantisipasi penangkapan ikan secara berlebih. Dengan adanya kuota, jumlah penangkapan ikan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Selain itu, nelayan kecil juga mendapatkan perlindungan. ”Tujuan program ini untuk nelayan Indonesia yang jumlahnya 2,5-3 juta. Sebisa mungkin produktivitas mereka meningkat,” ujarnya.

Empat program lainnya adalah perluasan wilayah konservasi dengan target 30 % tahun 2045, pembangunan budidaya ramah lingkungan, penjagaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari potensi kerusakan akibat kegiatan ekonomi yang tak terkendali, serta penerapan program Bulan Cinta Laut sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga wilayah laut bersih dan bebas sampah plastik. Meski demikian, program penangkapan ikan terukur perlu memperhatikan keadilan laut. Menurut Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, ada kekhawatiran pendekatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan atau ekonomi biru akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. (Yoga)

Pemerintah memasang target penerimaan pajak yang menantang di tengah melandainya harga komoditas dan absennya program pengungkapan pajak sukarela tahun depan. Setoran PPN diandalkan untuk menopang penerimaan negara. Sementara konsumsi domestic perlu dijaga di tengah inflasi yang melejit. Performa penerimaan pajak tahun ini dinilai mengesankan karena didukung oleh tren ledakan harga komoditas (commodity boom), basis yang rendah tahun sebelumnya, serta faktor kebijakan seperti implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berakhir pada 30 Juni 2022. Pada periode Januari-Agustus 2022, penerimaan pajak Rp 1.171,8 triliun, meningkat 58,1 % dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu mencapai 78,9 % target. Namun, momentum ”durian runtuh” atau windfall itu diprediksi tidak akan datang lagi tahun depan. Di tengah harga komoditas yang melandai serta tidak digulirkannya lagi program pengampunan pajak (tax amnesty) seperti PPS, pemerintah harus mencari strategi lain untuk menjaga target penerimaan pajak tahun 2023 yang dipatok Rp 1.718 triliun.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, Selasa (11/10), mengatakan, dengan mempertimbangkan gejolak ekonomi dunia yang berada di ambang resesi saat ini serta berakhirnya fase windfall komoditas, basis perpajakan akan bergeser dari PPh menjadi PPN. Hal itu juga tampak dari rincian target yang dipasang pemerintah pada 2023. Penerimaan pajak dari PPh non-migas senilai Rp 873,6 triliun serta PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) senilai Rp 743 triliun menjadi target tertinggi penerimaan pajak tahun depan. Sisanya adalah penerimaan dari PPh migas (Rp 61,4 triliun), PBB Rp 31,3 triliun, serta pajak lainnya Rp 8,7 triliun. Prianto optimistis target penerimaan pajak tahun depan bisa dicapai. Namun, pemerintah harus bekerja keras untuk menjaga agar transaksi dalam negeri tetap kuat untuk menopang setoran dari PPN. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, ”Kita harus hati-hati. Target pajak yang tinggi harus dilihat sustainability-nya. Berapa lama pertumbuhan ekonomi dunia melemah, pasti akan memengaruhi penerimaan pajak kita,” ujar Sri Mulyani. (Yoga)

Lonceng peringatan berdentang di bisnis financial technology (fintech) lending. Tekanan bisnis dan kondisi ekonomi belakangan ini menyerang bisnis pinjaman online. Tanda-tanda tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak bulan Mei lalu. Saat itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha fintech Uang Teman. Kala itu, fintech tersebut belum membayarkan gaji dan pajak penghasilan alias PPh karyawan, sejak akhir 2020. Begitu juga dengan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan. Uang Teman akhirnya mengajukan gugatan ke OJK. Kini, ancaman datang dari tren kenaikan suku bunga. Fintech dihadapkan pilihan sulit. Saat bunga naik, fintech harus ikut menaikkan bunga pinjaman ke peminjam. Apalagi, lender atau pemberi pinjaman mengharapkan ada kenaikan imbal hasil. Kondisi pinjaman macet terlihat dari beberapa pemain belakangan ini. KONTAN mencatat, ada dua fintech yang mengalami kenaikan kredit bermasalah, yakni Tani Fund dan iGrow. Data OJK memperlihatkan kenaikan pinjaman macet di Agustus dibandingkan tahun lalu. Dan secara industri, kenaikan pembiayaan macet ini terjadi sejak Mei 2022.