Naik Tarif bila Subsidi Melemah
Sejumlah kalangan khawatir dampak negatif realisasi rencana pembelian saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, mengatakan tarif KRL komuter Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih sangat bergantung pada subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) pemerintah pusat. “Rencana soal PSO belum jelas jika KCI dipegang MRT. Tentunya, jika PSO mengecil, tarif KRL jadi lebih mahal,” ucapnya kepada Tempo, kemarin. Rencana pembelian saham anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI itu kembali menggema ketika manajemen MRT mengusulkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Dari rencana PMD senilai Rp 6,2 triliun, manajemen mengalokasikan Rp 1,71 triliun untuk dukungan akuisisi saham KCI.
Menurut Aditya, selama ini Kementerian Perhubungan mendanai PSO layanan KRL Jabodetabek yang daya angkutnya mencapai 1-1,2 juta penumpang per hari. Dana dari kas negara itu bahkan dialirkan untuk layanan KRL rute Yogyakarta-Solo. Bila diakuisisi MRT yang merupakan BUMD, operasional aset KCI hanya menerima PSO dari pemda, “Apakah DKI kuat? tutur dia, merujuk data hingga Januari 2022, Kemenhub mengalokasikan Rp 3,2 triliun lebih untuk keperluan PSO kereta publik serta subsidi kereta api perintis pada 2022. Sebanyak Rp 186,7 miliar dari jumlah yang dialirkan lewat PT KAI itu untuk keperluan PSO, termasuk pada layanan KRL. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023