Saham Bank Digital Berguguran
Harga saham bank digital berguguran pada perdagangan di BEI, Jumat (14/10). Dari tujuh saham bank digital yang tercatat di BEI, hanya satu bank yang harga sahamnya ditutup menguat, yaitu PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR), naik Rp 16 (5,8%) menjadi Rp 292. Sementara enam saham bank digital lainnya ditutup melemah dalam rentang 4,67% hingga 6,94%. Ke enam bank itu adalah PT Bank Jago Tbk (ARTO) yang mengalami penurunan harga saham Rp 375 (6,94%) menjadi Rp 5.025, PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) turun Rp 125 (6,94%) menjadi Rp 1.675, dan PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) turun Rp 50 (6,25%) menjadi Rp 750. Selanjutnya, PT Bank Aladin Syariah Tbk merosot Rp 90 (5,61%) menjadi Rp 1.515, PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) susut Rp 27 (5,24%) menjadi Rp 488, dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) terkikis Rp 5 (4,67%) menjadi Rp 102.
Kerontokan harga saham bank digital itu juga telah memicu pelemahan IHSG BEI menjelang akhir pekan di tengah kenaikan bursa saham kawasan Asia. IHSG ditutup melemah 66,1 poin atau 0,96% ke posisi 6.814,53. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 11,74 poin atau 1,2% ke posisi 966,74. Bila ditarik lebih jauh ke belakang, penurunan harga saham bank digital telah menjadi faktor utama pemicu kemerosotan IHSG sepanjang tahun ini. Penurunan tersebut makin dalam setelah saham-saham sektor teknologi juga turun dalam beberapa bulan terakhir. Secara year to date (ytd), indeks saham teknologi tercatat melemah hingga 28%. Terakhir saham AMAR turun 24,74% dari Rp 388 menjadi Rp 292 per saham. Analis Samuel Sekuritas Paula Ruth menyebutkan, seluruh harga saham emiten bank digital telah terkoreksi sepanjang tahun berjalan dan membuat market cap bank digital terhempas. Meski demikian, saham bank digital masih menyisakan prospek dalam jangka panjang, tulis Paula dalam riset terbaru yang dikutip Investor Daily, Jumat (14/10) (Yoga)
Rupiah Terpangkas 0,9% Dalam Sepekan, Dana Asing 4,2 Triliun Keluar Dari Pasar Modal
Dana asing senilai Rp 4,22 triliun keluar dari pasar modal Indonesia selama 10- 13 Oktober 2022. Foreign capital outflow tersebut membuat rupiah melemah 0,9% selama pekan ini, menjadi Rp 15.390 per US$, berdasarkan kurs Jisdor BI. Berdasarkan data BI, pada periode tersebut, nonresiden (asing) mencetak jual bersih (net sell) Rp 3,43 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) dan net sell Rp 0,79 triliun di pasar saham domestik. Sedangkan secara year to date, berdasarkan data setelmen hingga 13 Oktober 2022, asing mencatatkan net sell Rp 170 triliun di pasar SBN dan beli bersih (net buy) Rp 71,85 triliun di pasar saham.
Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan mengatakan, pada Jumat (14/10), rupiah dibuka pada level bid Rp 15.355 per US$. Sementara itu, yield SBN tenor 10 tahun naik ke level 7,36%. “BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dan mengoptimalkan strategi bauran kebijakan, untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Hal ini untuk mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut,” ujar Junanto dalam keterangan resmi. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) ambles 0,96% ke level 6.814,5. Kemerosotan IHSG terjadi di tengah penguatan bursa regional. Indeks US$ tercatat naik 0,2% menjadi 112,52. Berdasarkan data RTI, kemarin, investor asing mencetak net sell saham Rp 425 miliar. (Yoga)
Naik Tarif bila Subsidi Melemah
Sejumlah kalangan khawatir dampak negatif realisasi rencana pembelian saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, mengatakan tarif KRL komuter Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih sangat bergantung pada subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) pemerintah pusat. “Rencana soal PSO belum jelas jika KCI dipegang MRT. Tentunya, jika PSO mengecil, tarif KRL jadi lebih mahal,” ucapnya kepada Tempo, kemarin. Rencana pembelian saham anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI itu kembali menggema ketika manajemen MRT mengusulkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Dari rencana PMD senilai Rp 6,2 triliun, manajemen mengalokasikan Rp 1,71 triliun untuk dukungan akuisisi saham KCI.
Menurut Aditya, selama ini Kementerian Perhubungan mendanai PSO layanan KRL Jabodetabek yang daya angkutnya mencapai 1-1,2 juta penumpang per hari. Dana dari kas negara itu bahkan dialirkan untuk layanan KRL rute Yogyakarta-Solo. Bila diakuisisi MRT yang merupakan BUMD, operasional aset KCI hanya menerima PSO dari pemda, “Apakah DKI kuat? tutur dia, merujuk data hingga Januari 2022, Kemenhub mengalokasikan Rp 3,2 triliun lebih untuk keperluan PSO kereta publik serta subsidi kereta api perintis pada 2022. Sebanyak Rp 186,7 miliar dari jumlah yang dialirkan lewat PT KAI itu untuk keperluan PSO, termasuk pada layanan KRL. (Yoga)
Di Bawah Bayang-bayang Inflasi Tinggi Amerika
Biro Tenaga Kerja AS mengumumkan tingkat inflasi 8,2 % secara tahunan pada September 2022. Angka tersebut melandai dari bulan sebelumnya, 8,3 %. Tapi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 5,4 %, angka tersebut masih terhitung tinggi. IMF memperkirakan inflasi AS akan tetap tinggi, mencapai 8,1 % pada akhir 2022. Kendati begitu, bank sentral AS The Federal Reserve terus secara agresif mengerek naik suku bunganya guna menjinakkan inflasi. IMF memperkirakan laju inflasi di AS mulai melandai ke 3,5 % pada 2023 dan 2 % pada 2024.
Tren itu selaras dengan inflasi global yang diperkirakan bakal memuncak ke 8,8 % akhir tahun ini dan mulai melandai ke 6,5 % pada 2023 lalu menuju 4,1 % pada 2024. Sejatinya, kata Konsuler Ekonomi IMF Pierre-Oliver Gourinchas, seperti halnya AS, berbagai negara juga telah memperketat kebijakan moneternya untuk mengendalikan membubungnya inflasi. Hanya, tekanan harga yang terjadi ternyata cukup membandel. "Sejauh ini tekanan harga terbukti cukup keras kepala dan menjadi sumber perhatian utama bagi pembuat kebijakan," ujar Gourinchas, dinukil dari Laporan World Economic Outlook Edisi Oktober 2022 yang dirilis IMF.
Inflasi Indonesia diproyeksikan relatif lebih rendah, yakni 4,6 % pada 2022 dan 5,5 % pada 2023. Kendati demikian, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengingatkan bahwa inflasi tinggi, khususnya di AS, akan memberi risiko ekonomi bagi Indonesia. "Inflasi tinggi memaksa The Fed menaikkan suku bunga acuan secara agresif, sehingga melemahkan perekonomian AS. Hal ini akan ikut menarik perekonomian global untuk juga melemah, karena posisi AS sebagai perekonomian terbesar di dunia," ujar Yusuf. (Yoga)
OPSI Minta Upah Minimum 2023 Naik 8-10%
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengusulkan Kementerian Kemenaker, kalangan pengusaha, dan serikat pekerja (SP) menggunakan survei 64 item kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai basis penetapan upah minimum (UM) 2023. Dengan formula ini, OPSI meminta UM tahun depan naik 8-10%, di atas ketetapan pemerintah 1-2%. “Dengan menghitung inflasi yang terjadi pada pengeluaran pekerja/buruh, kenaikan UM 2023 berbasis survei KHL akan mampu mendukung daya beli pekerja/buruh, yang tahun ini sudah tergerus inflasi. Sebab, 64 KHL ini dikonsumsi oleh pekerja/buruh,” ucap Sekjen OPSI Timboel Siregar, Jumat (14/10).
Dia mengatakan, hasil survei itu perlu diadopsi gubernur sebagai landasan menentukan UM pada November 2022. Dengan begitu, kenaikan UM 2023 akan lebih obyektif. “Hasil tersebut diharapkan meniadakan perselisihan yang tiap tahun kerap terjadi,” kata dia. Dia mencatat, inflasi September 2022 secara tahunan yang mencapai 5,95% sudah menggerus kenaikan upah minimum 2022 yang rata-rata hanya 1,09%. Bahkan, daya beli akan lebih tergerus, setelah kenaikan harga BBM awal September 2022. Ini juga akan berdampak terhadap daya beli pekerja tahun 2023. Berdasarkan data BPS, inflasi bahan makanan sudah mencapai 9,02% pada September 2022. (Yoga)
RI Hadang Risiko Ekonomi Global
Lebih dari sepertiga ekonomi global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif dan resesi tahun ini dan tahun depan. Dampaknya akan merembes masuk ke Indonesia dari berbagai jalur meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dan 2023 diperkirakan tetap kuat, sekurangnya 5%. Sejumlah langkah disiapkan pemerintah untuk menghadang dampak rambatan pemburukan ekonomi global terhadap ekonomi nasional. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022 yang dirilis pada Pertemuan Tahunan IMF/Grup Bank Dunia 2022 di Washington DC, AS, Selasa (11/10) waktu setempat, IMF menggambarkan tantangan perekonomian global semakin curam sekurangnya hingga 2023. Terdapat tiga faktor penyebab utama, yakni perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok global sehingga memicu krisis pangan dan energi; lonjakan biaya hidup masyarakat global akibat tekanan inflasi yang terus-menerus dan meluas; serta perlambatan ekonomi di China.
Pemburukan ekonomi global dan ancaman resesi di banyak negara tentu akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Lonjakan inflasi global akan merambat masuk ke Indonesia dari jalur impor sehingga menurunkan daya beli masyarakat yang ujungnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini sangat mengandalkan konsumsi domestik. Pengetatan moneter yang cepat di negara-negara maju untuk meredam inflasi akan berimbas pada larinya dana asing dari pasar domestik dan mendorong biaya pinjaman di dalam negeri, yang akan menurunkan gairah sektor riil sehingga akan menahan laju ekonomi nasional. Karena itu, IMF juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 menjadi 5 %, turun 0,2 % dibandingkan dengan proyeksi yang dikeluarkan Juli 2022 sebesar 5,2 %. Untuk menghadang risiko ekonomi global berdampak besar terhadap perekonomian nasional, Menkeu Sri Mulyani, yang turut menghadiri Pertemuan Tahunan IMF di Washington DC, mengatakan, pemerintah berupaya mengurangi paparan risiko yang datang dari pasar keuangan global berupa tingginya imbal hasil utang akibat kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank-bank sentral negara maju. (Yoga)
Terendam Banjir, Ratusan Hektar Tanaman Padi Puso di Aceh
Sedikitnya 4.900 hektar sawah di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, terendam banjir. Sebagian tanaman padi dipastikan puso. Aceh Utara dilanda banjir selama sepekan. Permukiman penduduk di 142 desa dari 14 kecamatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Di persawahan, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Sawah yang tergenang sebagian besar telah ditanami padi dengan rentang usia bervariasi. Ada juga yang telah masuk masa panen, tetapi banjir membuat kualitas panen menurun. Plt Kadis Pertanian Aceh Utara Erwandi mengatakan, dari 4.900 hektar sawah yang tergenang, seluas 259 hektar dipastikan puso. Luasan sawah yang puso diperkirakan bertambah jika banjir tak kunjung surut.
”Tanaman padi tidak tahan banjir. Tiga hari tergenang, besar kemungkinan akan puso,” kata Erwandi, saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu (12/10). Jika rata-rata produktivitas tanaman padi 5,7 ton per hektar, dari 259 hektar itu, Aceh Utara kehilangan produksi padi 1.476 ton. Dengan harga jual gabah Rp 5.600 per kg, petani kehilangan pendapatan Rp 8,2 miliar. ”Kami memohon Kementan agar membantu benih, pupuk, dan perlengkapan untuk petani,” kata Erwandi. Ketua Program Studi Magister Agroekoteknologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Laila Nazirah menuturkan, gagal panen tak hanya membuat petani kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan pengharapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang agar banjir tak terus berulang dan menyengsarakan petani.
Kelas Menengah Turut Terdampak Inflasi
Inflasi tinggi tidak hanya menggerus kelompok masyarakat rentan, tapi juga kelas menengah. Mereka yang memiliki pinjaman dengan suku bunga mengambang atau floating rate bakal menanggung kenaikan bunga kredit. Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, Rabu (12/10) mengatakan, kenaikan tingkat inflasi dan suku bunga acuan BI semakin menggerus daya beli masyarakat. Tidak hanya kelompok rentan, daya beli kelompok menengah juga lama-lama akan tergerus. Biaya transportasi pribadi dan daring sudah pasti naik akibat kenaikan harga BBM. Dalam 2-3 bulan mendatang, suku bunga kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan konsumtif, bakal naik. ”Mereka yang menanggung cicilan rumah, kendaraan bermotor, gawai, bahkan paylater dengan bunga tidak tetap pasti angsuran kreditnya membengkak,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.
Selama ini, lanjut Rusli, masyarakat kelas menengah tidak pernah masuk kategori penerima bansos. Mekanisme ketahanan ekonomi yang mereka lakukan adalah mengurangi belanja nonprimer, beralih ke moda transportasi publik, dan menahan pengeluaran rekreasi atau hiburan. Rembetannya ke depan akan membuat komponen pertumbuhan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga, melambat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah benar-benar harus bekerja keras menjaga daya beli masyarakat. ”Hal itu bisa dilakukan dengan menggulirkan sejumlah kebijakan, seperti menyubsidi transportasi barang kebutuhan pokok dan umum, serta menyesuaikan upah atau gaji pekerja,” kata Rusli. (Yoga)
Jurang Literasi dan Inklusi Keuangan
Kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia tak kunjung menipis. Tingkat inklusi keuangan sembilan tahun terakhir masih 1,5-2 kali lipat di atas tingkat literasi keuangan. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis OJK sejak 2013 hingga 2019, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan tak juga menipis. Pada 2013, selisih antara tingkat literasi dan inklusi keuangan sebesar 37,9 % yang berasal dari tingkat literasi berada pada level 21,8 % dan inklusi keuangan pada level 59,7 %. Pada 2016, selisih keduanya masih lebar, yakni 38,1 % yang berasal dari tingkat literasi sebesar 29,7 % dan inklusi 67,8 %. Tiga tahun berselang, kondisi tak banyak berubah dengan selisih keduanya mencapai 38,2 % dengan tingkat literasi 38,2 % dan tingkat inklusi 76,2 %.
Tahun ini, OJK sudah menjalankan survei, meski data survei selengkapnya baru dirilis secara resmi akhir bulan ini, anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, membocorkan garis besar hasil survei itu, yakni literasi keuangan pada level 49,9 % dan tingkat inklusi pada posisi 84,2 %. Artinya, selisih keduanya mulai mengecil kendati masih tinggi, yakni 34,3 %. Masih jomplangnya angka literasi dengan inklusi ini menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang baru sekadar mengakses jasa keuangan, tetapi belum betul-betul memahami cara kerja dan risikonya. Rendahnya literasi keuangan ini juga rentan dimanfaatkan penjahat kerah putih berkedok jasa keuangan. Ketidaktahuan masyarakat akan layanan jasa keuangan menjadi celah yang dimanfaatkan bagi para pelaku penipu berkedok investasi bodong dan pinjaman daring ilegal untuk mengeruk keuntungan secara tak bertanggung jawab dari nasabah. (Yoga)
Prioritaskan Belanja Negara ke Domestik
Dirjen Anggaran Kemkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, agar APBN efektif sebagai peredam guncangan (shock absorber), ialah mendorong penyerapan produk lokal lewat belanja barang dan jasa pemerintah. Hal itu dapat mendorong perputaran uang di dalam negeri, menggerakkan sektor riil, dan menjaga resiliensi perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang serba tak pasti. Sayangnya, per 10 Oktober 2022, realisasi penyerapan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah melalui instrumen APBN dan APBD baru 44 % komitmen awal senilai Rp 654,3 triliun. Sementara realisasi serapan produk dalam negeri oleh BUMN negara sedikit lebih baik, yakni 72 % dari komitmen Rp 296 triliun. ”Ini masih jadi sumber kegalauan kita, kita harus meningkatkan (penyerapan produk dalam negeri) lebih besar lagi.
Kalau kita bisa mengarahkan uang negara ini kepada belanja yang bisa menghidupkan ekonomi kita sendiri, di situ fungsi APBN berjalan,” kata Isa di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). Dari total belanja APBN 2022 senilai Rp 2.714,2 triliun, potensi penyerapan produk dalam negeri diperkirakan sebesar Rp 357,8 triliun (13,1 %) yang terdiri dari belanja modal (Rp 202,6 triliun), belanja barang (Rp 154,9 triliun), dan belanja bantuan sosial (Rp 234 miliar). Sementara dari total belanja APBD 2022 senilai Rp 1.193,8 triliun, potensi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp 389,24 triliun. Terdiri dari belanja modal (Rp 179 triliun), belanja barang dan jasa (Rp 199 triliun), dan belanja bantuan social (Rp 11,2 triliun). (Yoga)









