Bank Pembangunan Daerah atau BPD terus memacu kolaborasi dengan sejumlah bank-bank besar guna meningkatkan aktivitas transaksi nontunai. PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua, misalnya, menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). BNI akan meningkatkan operasional pelayanan Bank Papua melalui pemanfaatan sejumlah produk. Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan, kolaborasi ini mencakup kerja sama co-branding Tap-Cash, layanan tarik tunai ATM, Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan program pengembangan kurikulum peningkatan kapabilitas SDM. Sementara itu, Dirut Bank Papua F Zendrato mengatakan, Bank Papua terus proaktif meningkatkan kapabilitas digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut Zendrato, kerja sama dengan BNI akan membuat Bank Papua makin lincah pada era digitalisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi berbincang dengan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Yunita Linda Sari, dan Direktur Hubungan Masyarakat Darmansyah sebelum menggelar Konferensi Pers mengenai Prioritas Kebijakan dan Penguatan Pengawasan Pasar Modal di Jakarta, Jumat (14/10). Kinerja Pasar Modal Indonesia menorehkan pertumbuhan positif dengan volatilitas yang relatif terjaga dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara (Asean). FINANSIAL

Shell berkomitmen untuk menyediakan lebih banyak pilihan energi, selain bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum miliknya untuk mendukung langkah pemerintah mengurangi emisi karbon. Dian Kusumadewi, Vice President Marketing Mobility Shell Indonesia, mengatakan bahwa transisi energi harus dilakukan secara bertahap. Hal tersebut membuat Shell berinisiatif untuk memberikan opsi energi yang lebih banyak kepada konsumen di sejumlah SPBU miliknya. Menurutnya, masih terdapat peluang bagi Shell untuk menyediakan sumber energi berbasis fosil pada masa mendatang. Namun, porsi bahan bakar tersebut akan terus dikurangi dan akan memiliki porsi yang lebih sedikit dari saat ini.

Sejumlah badan usaha milik negara bergerak cepat menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung setelah Presiden Joko Widodo menegaskan moda transportasi baru itu harus beroperasi pada Juni 2023. PT Kereta Api (Persero) atau KAI menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo terkait dengan tenggat waktu dioperasikannya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan KCJB secara keseluruhan telah mencapai 88,8%. Dia pun memastikan, KCJB bisa dioperasikan pada Juni 2023 sesuai dengan target yang diberikan oleh Presiden. “KAI bersama KCIC [PT Kereta Cepat Indonesia China], dan seluruh stakeholder akan berupaya sebaik mungkin dalam pembangunan KCJB yang merupakan salah satu proyek strategis nasional,” katanya, Jumat (14/10). Didiek menjelaskan bahwa KAI akan selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam penyelesaian proyek tersebut. Tujuannya agar bisa mewujudkan akuntabilitas pembangunan proyek KCJB. Dalam hal penyelesaian proyek, kata dia, KAI akan terus berkoordinasi dengan Komite KCJB agar operasional dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.“KAI berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan penugasan ini dengan sebaik-baiknya, dan tetap mengutamakan keselamatan,” ucapnya. Terkait dengan kesiapan prasarana, saat ini KAI sedang mengerjakan pemasangan rel kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta. Kemudian ada juga penyelesaian pemasangan girder box atau gelagar hingga pembangunan subgrade. Sementara itu, Overhead Catenary System (OCS) atau peralatan listrik aliran atas juga sudah mulai terpasang.

PT Hutama Karya (Persero) berhasil mengamankan kontrak proyek pembenahan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Super Prioritas Danau Toba dengan anggaran senilai Rp161 miliar. Direktur Operasi II Hutama Karya Gunadi mengatakan bahwa pengerjaan sarana wisata pada proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba. Pekerjaan tersebut terdiri atas penataan Patung Boraspati Tano & Boru Saniangnaga, Patung Pustaha & Syair Tao Toba, Display Batuan Geologi Toba, Atraksi Seni Air Mancur Aek Menari, Panggung Apung Aek Natio, serta Instalasi Seni Musik Aek Margondang. “Proyek KSPN Toba ini senilai Rp161 miliar dengan luas lahan penataan kurang lebih 6,4 hektare, serta luas lahan penataan Kawasan Panorama Tele kurang lebih 0,97 hektare,” katanya, Jumat (14/10).Agar bisa memastikan mutu dan target pengerjaan kontrak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, perusahaan menggunakan teknologi Building Information Modelling (BIM) untuk merancang desain yang optimal.

Transformasi digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan keniscayaan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah mendorong pergeseran aktivitas jual-beli dari tatap muka ke dalam jaringan (daring). Pemerintah pun terus berupaya mendorong pelaku UMKM agar dapat masuk ke dalam ekosistem digital. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, saat ini sebanyak 83% pelaku UMKM nasional bergantung pada digitalisasi. Dari angka itu, 73% di antaranya telah memiliki akun di lokapasar (e-commerce), dan sebanyak 82% telah memasarkan produknya secara digital. Hingga September 2022, jumlah UMKM yang telah onboarding digital atau masuk ke dalam ekosistem digital telah mencapai 21 juta pelaku usaha, atau sekitar 33% dari total UMKM yang tercatat sekitar 64 juta pelaku usaha.

Gaung peralihan dari kendaraan ber-BBM ke kendaraan listrik terus menguat, termasuk di Indonesia. Hal  ini tidak lepas dari peta jalan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Akselerasi peralihan itu dibutuhkan jika melihat dinamika harga minyak mentah dunia pada 2022. Namun, daya pikat agar warga mau beralih ke kendaraan listrik mesti terus ditumbuhkan. Kendati dipastikan lebih hemat dari sisi operasional, harga pembelian kendaraan listrik masih relatif lebih mahal. Berbagai insentif perlu diperbanyak agar pasar tumbuh, sambil menunggu pengembangan industri dalam negeri yang inisiasinya sudah dimulai pada baterai. Pemerintah telah menerbitkan regulasi percepatan peralihan ke kendaraan listrik lewat PP No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. Sejumlah aturan turunan dari berbagai kementerian pun telah diterbitkan.

Salah satunya, Permen ESDM No 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB. Regulasi itu di antaranya mengatur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga Juli 2022, telah dibangun 346 SPKLU dan 369 SPBKLU. Jumlahnya juga terus ditambah guna memfasilitasi kebutuhan pengguna kendaraan listrik. ”Ini waktu yang tepat beralih ke kendaraan listrik karena instrument regulasi sudah ada. Keseriusan badan usaha dalam mendukung program percepatan KBLBB juga telah terlihat dengan banyaknya pengajuan pembangunan infrastruktur,” kata Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana lewat wawancara tertulis dengan Kompas, akhir September lalu. Dadan menambahkan, Kementerian ESDM juga memberikan insentif tarif pengisian listrik untuk kendaraan listrik. Di samping itu, ada kemudahan perizinan badan usaha kendaraan listrik dan badan usaha pengisian listrik untuk kendaraan listrik. (Yoga)

Setiap tahun, pada 17 Oktober, orang di seluruh dunia berkumpul untuk menegaskan kembali komitmen bersama demi mengakhiri kemiskinan global. ”Martabat untuk semua dalam praktik” adalah tema Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan 2022-2023. Martabat manusia dipandang bukan hanya hak mendasar itu sendiri, melainkan juga merupakan dasar dari semua hak mendasar lainnya, seperti  kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Merujuk data PBB, saat ini di dunia, dengan sebagian orang hidup berkelimpahan, 811 juta orang tidak memiliki cukup makanan dan 44 juta berisiko mengalami kelaparan (sumber: WFP), 2 miliar orang masih hidup tanpa air minum yang aman, 3,6 miliar tanpa sanitasi yang dikelola dengan aman (sumber: WHO dan Unicef), serta 1,3 miliar orang masih hidup dalam kemiskinan multidimensi (sumber: UNDP) dengan hampir setengahnya adalah anak-anak dan remaja. Di Indonesia, BPS mencatat, pada Maret 2022 angka kemiskinan 9,54 % dari total penduduk atau sebanyak 26,12 juta orang, turun 0,17 persen dibandingkan September 2021, yakni 9,71 % atau 26,50 juta orang. Kendati menurun secara tahunan, jumlah orang miskin per Maret 2022 masih lebih banyak dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Upaya-upaya mengubah kondisi kehidupan kaum miskin agar menjadi lebih baik adalah bagian dari penghargaan atas martabat manusia. Dalam falsafah kebangsaan dan dasar negara kita, dua sila merupakan basis kokoh untuk melihat betapa luhurnya kedudukan martabat manusia: kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua dan kelima tersebut merupakan kerangka utama untuk membangun peradaban solidaritas manusia Indonesia. Kenyataan masih banyak orang yang terus hidup dalam kemiskinan menunjukkan perlunya membangun budaya solidaritas. Solidaritas terhadap kaum miskin merupakan tindakan atau kebijakan untuk memanusiakan masyarakat terpinggirkan dengan berfokus pada perspektif mereka, apa yang mereka alami, dan bagaimana memperbaiki kondisinya. Di tengah bencana alam dan perubahan iklim yang drastis, yang amat memukul kehidupan kaum miskin, perlu dibangun solidaritas dalam berbagai sektor. Peradaban solidaritas merupakan inti dari kerangka kemanusiaan. Perluasan solidaritas yang menembus batas muncul dalam bentuk tindakan-tindakan kemanusiaan untuk membantu mengurangi kesulitan orang-orang yang setiap hari berani berjuang meniti harapan dengan sumber daya terbatas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan agar hidup bermartabat. (Yoga)

Ketahanan baterai mobil listrik dan proses pengisiannya kerap menjadi pertanyaan warga, terutama saat kendaraan listrik digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Berbeda dengan (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) jumlahnya masih jauh lebih sedikit. Tak ayal, kecemasan jarak tempuh (range anxiety) menjadi salah satu kekhawatiran yang timbul. Karena itu, manajemen perjalanan (travel management) perlu disiapkan dengan baik dan matang. Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur, akhir September 2022, mengatakan, manajemen perjalanan bisa dimulai dengan memprediksi kebutuhan total jarak tempuh dan kapasitas baterai kendaraan. Selanjutnya, pengendara wajib mengetahui lokasi SPKLU yang akan dilewati. Budaya mengisi baterai, lanjut Makmur, harus menjadi gaya hidup baru. Ia menganalogikannya dengan  mengisi baterai telepon seluler setiap malam dan ditinggal beristirahat.

Menurut data Kementerian ESDM, hingga Juli 2022, telah dibangun 346 unit SPKLU di 295 lokasi dan 369 unit SPBKLU di 369 lokasi. SPKLU dan SPBKLU akan terus bertambah guna memfasilitasi kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Kepala Pusat Keunggulan PT PLN (Persero) Zainal Arifin menuturkan, pada 2030 mendatang, ditargetkan terbangun 60.000 unit SPKLU. Namun, jika melihat pola, termasuk di Indonesia, sekitar 85 % pengisian ulang baterai mobil listrik nantinya dilakukan di rumah. ”Rasio SPKLU dan pemilik mobil listrik untuk negara seperti Indonesia adalah 1:10, satu SPKLU untuk 10 mobil,” ungkapnya. Menurut Yoga Uta Nugraha, Chief Executive Officer Braja Elektrik Motor, harga kendaraan listrik bisa lebih hemat jika menggunakan komponen dari dalam negeri. Braja Elektrik Motor telah mendesain dan memproduksi sejumlah sepeda motor listrik menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. (Yoga)

Inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM membuat masyarakat menahan belanja. Hal itu terjadi pula di daerah penghasil komoditas ekspor dan berbasis pariwisata. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar penopang pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh melambat. Hasil riset Mandiri Institute tentang belanja masyarakat per 2 Oktober 2022 menunjukkan, tingkat belanja masyarakat masih terus tertahan di tengah lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Selama empat pekan setelah kenaikan harga BBM,  tingkat belanja tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar pada 3 September 2022. Per 2 Oktober 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing 128,6 dan 158,6. Adapun per 26 Agustus 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing berada di level 128,7 dan 158,7.

Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/10) mengatakan, perlambatan tingkat belanja masyarakat itu terjadi akibat kenaikan inflasi pada September 2022. Kenaikan inflasi itu dipicu kenaikan harga BBM. ”Kendati terus turun, tingkat belanja masyarakat tersebut masih cukup resilien, terutama untuk pembelian barang-barang tidak tahan lama (nondurable goods). Hal itu ditunjukkan oleh angka indeks yang masih di atas ambang batas 100,” ujarnya. Menurut Dendi, penurunan tingkat belanja masyarakat juga terjadi di daerah-daerah penghasil komoditas ekspor, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hal initidak hanya disebabkan tingginya inflasi di daerah itu,tetapi juga akibat penurunan harga komoditas global. Namun, daya beli mereka masih cukup resilien karena harga komoditas global masih relatif tinggi kendati trennya turun. (Yoga)