Pemerintah akan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada 21 November 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dengan formula itu, UMP 2023 berpotensi naik. “Jika melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2022, ada potensi kenaikan upah minimum tahun 2023,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (8/11). Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 mencapai 5,72%, sedangkan inflasi 5,71% pada Oktober 2022. Ida mengatakan, penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten bagi daerah yang telah memiliki upah minimum dengan formula yang ditetapkan.

Dalam mekanisme penetapan UMP, Kemenaker telah menerima 20 jenis data dari BPS. Kemenaker, kata dia, juga telah mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan terkait seperti Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), kalangan pengusaha, serikat pekerja, dan serikat buruh. “Depenas memberikan masukan agar UMP ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perlu kepastian hukum atas gugatan UMP 2022 di beberapa wilayah,” kata Ida. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam menetapkan UMP 2023, Kemenaker telah melakukan serangkaian kegiatan, menyerap aspirasi publik, dan dialog, yang isinya berkaitan dengan sosialisasi mengenai filosofi upah minimum. Penetapan upah minimum akan dilakukan dengan melibatkan beberapa variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi hingga inflasi. (Yoga)

PPN yang dipungut ke 111 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 9,17 triliun sampai akhir Oktober 2022. Perinciannya, setoran PPN PMSE tahun 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, 2021 sebesar Rp 3,9 triliun, dan per 31 Oktober 2022 sebesar Rp 4,53 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor menyatakan, hingga 31 Oktober 2022, pemerintah telah menunjuk 131 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN atau bertambah satu usaha jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni Adobe Systems Software Ireland Limited. Sesuai PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk luar negeri yang dijual di Indonesia.

Tidak hanya itu, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut. “Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” kata Neilmaldrin seperti dilansir Antara. Ke depan, dia mengatakan, untuk terus memberikan kesempatan yang sama antara pelaku usaha konvensional dan digital, DJP akan menunjuk pelaku usaha PMSE menjual maupun memberikan layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia untuk memungut PPN. (Yoga)

Industri pengolahan nonmigas mencatat pertumbuhan 4,83% pada kuartal III-2022, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 4,12%. Hal tersebut menandakan aktivitas sektor manufaktur di tanah air masih bergeliat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. “Alhamdulillah, pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal III-2022 juga lebih baik dibandingkan periode sebelumnya pada kuartal II-2022 yang mencapai 4,33%,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (8/11). Menperin memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di Indonesia yang masih bergairah di tengah lesunya perekonomian global. Kemenperin bertekad untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan strategis. Merujuk data BPS, industri pengolahan nonmigas menjadi sektor yang konsisten dalam memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB nasional. Pada Kuartal III-2022, sumbangsih sektor manufaktur mencapai 16,10%, naik dibanding kuartal II-2022 di angka 16,01%.

“Dengan adanya andil besar dari sektor industri manufaktur, ekonomi kita terus tumbuh positif, yang pada kuartal III-2002 mencapai 5,72%, lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya 5,45%. Bahkan, naik signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar 3,51%. Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dibanding negara-negara lain,” ungkap Menperin. Adapun beberapa sektor industri yang mencatatkan kinerja pertumbuhan yang gemilang pada kuartal III-2022, antara lain industri logam dasar yang tumbuh sebesar 20,16%. Capaian ini didorong peningkatan produksi besi dan baja serta naiknya permintaan dari luar negeri. Selanjutnya, industri mesin dan perlengkapan yang tumbuh sebesar 17,67%, disusul industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik (12,56%), serta industri alat angkutan (10,26%). (Yoga)

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina Power Indonesia, dikabarkan bakal menggaet mitra strategis dalam waktu dekat, seiring rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PGE. “PGE ini dalam beberapa minggu ke depan, Insya Allah akan ada kabar baik, di mana kami sedang menyukseskan istilahnya unlock value atau menggaet mitra strategis supaya kami bisa mengembangkannya lagi,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Power Indonesia Fadli Rahman di acara Ngopi BUMN, Selasa (8/11). Melalui kemitraan bersama investor strategis itu, Fadli menargetkan, nantinya PGE dapat meningkatkan kapasitas produksi panas bumi di Indonesia. “Sebab, bukan mustahil ketika kapasitas PGE ini berhasil ditingkatkan, dalam waktu lima tahun, Indonesia akan menjadi produsen panas bumi terbesar di dunia. Selama ini, Indonesia menjadi produsen panas bumi terbesar kedua di dunia. Jadi, ini target kami,” tutur Fadli.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan, pihaknya mendorong PGE untuk IPO di Bursa Efek Indonesia. Langkah itu dilakukan agar PGE mendapatkan akses dana untuk pengembangan energi listrik panas bumi. Terlebih, potensi panas bumi di Indonesia sangat melimpah, yakni mencapai 24 GW, sementara yang baru dikembangkan hanya 2,1 GW. Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi sebelumnya mengungkapkan, rencana IPO PGE masih dalam proses. Diperkirakan, IPO subholding Pertamina ini bisa digelar pada tahun ini atau awal tahun depan. “Tadi ada juga pertanyaan kalau gak salah di WA itu, mengenai Pertamina Geothermal. Ini juga masih dalam proses. Mudah-mudahan bisa tahun ini atau mungkin awal tahun depan,” ungkap dia dalam konferensi pers Prioritas Kebijakan dan Penguatan Pengawasan Pasar Modal, baru-baru ini. (Yoga)

PT PP (Persero) Tbk atau PTPP mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 141,02 miliar hingga sembilan bulan 2022, naik 8,96% dibanding periode sama tahun lalu Rp 129,41 miliar. Pertumbuhan kinerja keuangan tersebut turut ditopang kenaikan pendapatan perseroan  20% menjadi Rp 13,45 triliun per 30 September 2022 dari periode sama tahun lalu Rp 11,21 triliun. Kenaikan pemasukan ini, diikuti membengkaknya beban pokok pendapatan 18,92% menjadi Rp 11,64 triliun sepanjang Januari-September 2022. Lebih rinci, pendapatan emiten pelat merah ini berasal dari lini bisnis jasa konstruksi Rp 10,8 triliun, properti dan realty Rp 1,5 triliun, dan engineering, procurement, construction (EPC) Rp 799,52 miliar. “Tidak terdapat penjualan dari pihak pembeli yang nilainya melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha pada 2022 dan 2021,” jelas manajemen PTPP dalam laporan keuangan yang dirilis pada Selasa (8/11). Sementara itu, sumber pendapatan PTPP dari pihak berelasi sepanjang Januari-September 2022 totalnya mencapai Rp 4,3 triliun, antara lain dari PT Hutama Karya Persero (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sisanya, berasal dari pihak ketiga, antara lain yang terbesar adalah PT Traslingkar Kita Jaya Rp 1,29 triliun, PT Weda Bay Nickel Rp 1,01 triliun, dan BPJ-PT PP Semarang Demak Rp 2,49 triliun.

Dalam laporan posisi keuangan konsolida[1]sian sampai 30 September 2022, PTPP juga mencatatkan kenaikan tipis aset lancar yang menjadi Rp 33,77 triliun dari Rp 33,73 triliun pada akhir 2021. Hal sama terjadi pada jumlah aset tidak lancar yang naik menjadi Rp 24,35 triliun dari Rp 21,84 triliun. Dengan begitu, jumlah aset PTPP naik menjadi 58,13 triliun pada akhir kuartal III-2022 dibandingkan akhir 2021 sebesar Rp 55,57 triliun. Sebagai gambaran pertumbuhan kinerja BUMN konstruksi tersebut, PTPP baru saja mengumumkan raihan dua kontrak baru dari proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kedua proyek dimaksud, terdiri atas proyek pembangunan Gedung Kantor Presiden Kawasan Istana Kepresidenan senilai Rp 1,56 triliun dan pem[1]bangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan senilai Rp 1,34 triliun. Dengan begitu, perseroan bertindak sebagai pemimpin konsorsium dengan porsi 55% dari total kontrak senilai Rp 2,9 triliun tersebut. “Dengan bertambahnya dua. (Yoga)

Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi di saat ketidakpastian menyelimuti dunia. Pertumbuhan ekonomi secara rerata di tahun ini, bahkan, melampaui capaian di masa sebelum pandemi. Namun jangan terlalu cepat berpuas diri. Ketidakpastian masih membayangi dunia, juga Indonesia di tahun depan. Agar tak tersandung ke resesi global, memperkuat pasar domestik adalah prioritas. Sejauh ini performa ekonomi memang masih cukup menjanjikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2022 mencapai 5,72% year on year (yoy). Sektor utama penggerak ekonomi mengalami tren pemulihan. Sebut saja, sektor industri yang tumbuh 4,83%, sektor pertambangan 3,22%, dan pertanian tumbuh 1,65%.

Cadangan devisa kian tergerus di tengah pergerakan nilai tukar rupiah yang masih melemah. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa pada akhir Oktober 2022 sebesar US$ 130,2 miliar, turun US$ 600 juta dibanding posisi akhir September yang sebesar US$ 130,8 miliar. Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan mengatakan, turunnya cadangan devisa tersebut, dipengaruhi oleh kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, cadangan devisa juga digunakan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai tukar rupiah pun terpantau terus melemah. Per 4 November, rupiah ada di level Rp 15.736 per dollar AS. Rupiah menguat tipis pada tanggal 7 November kemarin, namun masih di atas kisaran Rp 15.700 per dollar AS. Meski demikian, cadangan devisa masih kuat karena setara pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) non-tunai sebesar Rp 2,51 triliun kepada Perum Lembaga Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atawa Airnav Indonesia. PMN non-tunai itu berupa barang milik negara (BMN) Kementerian Perhubungan, yakni fasilitas navigasi penerbangan, alat bantu pendaratan visual dan fasilitas komunikasi penerbangan pada bandar udara. Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rionald Silaban mengatakan, pemberian penyertaan modal pemerintah pusat (PMPP) bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, serta optimalisasi BMN. Diharapkan pemberian PMPP ini dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan standarisasi fasilitas yang digunakan untuk pelayanan navigasi penerbangan dan meningkatkan penerimaan negara.

Ancaman resesi kian nyata. Lihat saja, sejumlah industri tekstil di Tanah Air satu per satu mulai ambruk. Dari sekitar 15 emiten tekstil yang tercatat di BEI, hampir semuanya mengalami penurunan penjualan. Sejumlah faktor jadi pemicunya. Di antaranya, nilai rupiah yang makin melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Research & Consulting Manager Infovesta Utama, Nicodimus Kristiantoro menilai, lesunya permintaan menurunkan penjualan emiten. "Ini terutama dialami emiten yang mayoritas penjualannya ke pasar ekspor," kata Nico kepada KONTAN, Senin (7/11). Kinerja emiten tekstil dengan pendapatan berbasis rupiah juga anjlok. Hal ini dirasakan PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX). Pada kuartal III-2022, pendapatan HDTX hanya sebesar Rp 5,90 miliar, turun 34,12% dari Rp 8,95 miliar di kuartal III-2021.

Kinerja reksadana saham masih melaju positif sepanjang tahun ini, sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang masih positif 7,86%. Data Infovesta Utama mengungkapkan, return rata-rata reksadana saham, sebagaimana tercermin dari pergerakan Infovesta 90 Equity Fund Index, mencapai 4,15% sejak awal tahun dan naik 1,87% bulanan. Meski kinerja rata-rata reksadana lebih buruk dibanding IHSG, masih ada beberapa reksadana yang mampu mencetak kinerja lebih tinggi. Salah satunya reksadana milik Panin Asset Management. Berdasarkan data Infovesta Utama, reksadana Panin Dana Ultima, Panin Dana Maksima, Panin Dana Teladan dan Panin Dana Ultima masing-masing mampu menghasilkan return 53,96%, 47,18%, 31,06% dan 21,13% dari awal tahun hingga akhir Oktober 2022.