RAPBD Jakarta 2023 Naik 0,09 Persen
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan RAPBD DKI Jakarta 2023 sebesar Rp 82,54 triliun. RAPBD 2023 itu naik 0,09 % dari APBD DKI Jakarta 2022 yang senilai Rp 82,47 triliun. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyampaian RAPBD DKI Jakarta 2023, Selasa (8/11) menyatakan akan mengembangkan digitalisasi pelayanan
pemungutan pajak daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah. (Yoga)
Biden, Xi Jinping, dan 15 Kepala Negara Hadiri KTT G20 di Bali
Indonesia siap menerima para tamu peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan sudah menginformasi hadir pada perhelatan para pemimpin negara dengan PDB terbesar, di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Sedang Presiden Rusia Vladimir Putin masih dalam proses konfirmasi. Kesiapan Indonesia menyambut para pemimpin G20 itu disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau langsung sejumlah tempat yang akan dijadikan lokasi penyelenggaraan KTT G20, Selasa (8/11/2022). “Ini H-7, saya sudah cek dari pagi sampai titik-titik yang paling kecil. Semuanya sudah saya cek dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20,” ujar Presiden Jokowi kepada awak media di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar.
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada 17 kepala negara/kepala pemerintahan yang menyatakan hadir pada KTT G20 di Bali. “Sudah, itu yang sudah pasti 17 kepala negara/kepala pemerintahan,” kata Presiden.Sedangkan terkait kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kedua pemimpin itu masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negara masing-masing. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kehadiran para kepala negara maupun kepala pemerintahan pada KTT G20 di Bali kali ini merupakan suatu kehormatan, mengingat kondisi dunia yang sedang tidak kondusif. “Saya kira dalam posisi normal itu biasa yang hadir juga 17-18, ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit, semua negara sangat sulit, kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira juga sangat bagus, sangat bagus,” ucap Presiden. (Yoga)
Pengendalian Covid-19 Merugikan Ekonomi Tiongkok
Situasi Covid-19 di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dilaporkan makin buruk sehingga mencegah Negeri Tirai Bambu itu untuk membasmi virus dan melonggarkan kontrolnya. Berdasarkan laporan Nomura pada Senin (7/11) langkah-langkah pengendalian Covid di Tiongkok berdampak negatif menggerus 12,2% PDB nasional. Angka itu naik dari 9,5% seminggu yang lalu. Bank yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang itu mengungkapkan bahwa lebih dari seperlima populasi Tiongkok tunduk pada langkah-langkah pengendalian tersebut. Sebagai informasi, jumlah kasus harian di Tiongkok melonjak ke level tertinggi dalam enam bulan selama akhir pekan lalu. Bahkan otoritas Provinsi Guangzhou telah menunda acara pemeran otomotif tanpa batas waktu tertentu. Yang seharusnya dimulai pada minggu depan. Media sosial juga menyebutkan sekolah-sekolah di Beijing sedang kebingungan apakah bakal mengalihkan proses belajar di kelas ke daring (online). Sementara Guangdong menjadi provinsi yang paling terpukul karena sebagian besar kasus terkonsentrasi di satu distrik. Kasus infeksi Covid baru-baru ini dilaporkan ada di lebih dari 20 dari 31 wilayah tingkat provinsi di Tiongkok.
“Satu hal yang sangat jelas, banyak acara bisnis telah dibatalkan dan ditunda. Orang-orang tidak berani bepergian. Terlalu banyak pembatasan,” ujar Klaus Zenkel, wakil presiden Kamar Dagang Uni Eropa UE (EU Chamber of Commerce) di Tiongkok dan ketua cabang wilayah Tiongkok Selatan, pada Selasa (8/11), yang dilansir CNBC. Dia juga memberi catatan tentang bagaimana perusahaan dari Guangzhou dan Shenzhen yang bahkan tidak dapat bergabung dalam pameran impor internasional Tiongkok di Shanghai pada minggu ini. Peningkatan dampak Covid pada perekonomian Tiongkok dilaporkan terjadi selama seminggu, di mana banyak investor berspekulasi bahwa Tiongkok bakal segera melonggarkan kebijakan ketat Covid-nya. Tetapi para pejabat menepis desas-desus tersebut pada Sabtu (5/11) dan menegaskan dalam konferensi pers bahwa kebijakan nihil Covid saat ini tetap ada. “Kami terus percaya bahwa, sementara Beijing dapat menyempurnakan beberapa tindakan Covid-nya dalam beberapa minggu mendatang, langkah-langkah penyesuaian tersebut dapat diimbangi oleh pengetatan pejabat lokal terhadap strategi nihil Covid,” kata Kepala Ekonom Nomura Tiongkok Ting Lu dan tim dalam laporan Senin. Berdasarkan catatan, Tiongkok Daratan telah melaporkan lebih dari 800 infeksi Covid dengan gejala dan lebih dari 6.600 tanpa gejala pada Senin. (Yoga)
ECB akan Terus Memgetatkan Kebijakannya Moneter
Wakil Presiden ECB Luis de Guindos dan Presiden Bundesbank Joachim Nagel menyampaikan pada Selasa (8/11) Bank Sentral Eropa (ECB) akan terus menaikkan biaya pinjaman kendati perekonomian di zona euro menderita. Pasalnya, membiarkan inflasi tetap tinggi pun bakal berdampak lebih menyakitkan. Pasar finansial memperkirakan ECB terus menaikkan suku bunga hingga pertengahan tahun depan. Sehingga tingkat suku bunga puncak akan mencapai 3%. Dibandingkan saat ini yang berada di level 1,5%. ECB telah menaikkan suku bunga secara agresif. Dan sudah memberi isyarat akan menaikkan lagi ke depannya hingga laju inflasi di zona euro yang saat ini dua digit kembali ke target 2%.
De Guindos dan Nagel, sebagai pembuat kebijakan tertinggi di ECB, menambahkan langkah-langkah tersebut juga bukannya tidak menelan biaya. Karena terbukti mengorbankan pertumbuhan ekonomi. “Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kami, Dewan Gubernur ECB, tidak menyerah terlalu dini dan kami terus mendorong normalisasi kebijakan moneter. Bahkan jika tindakan kami menghambat pembangunan ekonomi. Karena dalam situasi di mana kebijakan moneter berada di belakang kurva, biaya ekonomi secara keseluruhan akan jauh lebih tinggi,” ujar Nagel dalam konferensi perbankan Jerman, yang dilansir Reuters. De Guindos pun menambahkan, kebijakan ECB bakal mengurangi permintaan agregat, baik konsumsi dan investasi. (Yoga)
UMP 2023 Berpotensi Naik
Pemerintah akan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada 21 November 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dengan formula itu, UMP 2023 berpotensi naik. “Jika melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2022, ada potensi kenaikan upah minimum tahun 2023,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (8/11). Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 mencapai 5,72%, sedangkan inflasi 5,71% pada Oktober 2022. Ida mengatakan, penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten bagi daerah yang telah memiliki upah minimum dengan formula yang ditetapkan.
Dalam mekanisme penetapan UMP, Kemenaker telah menerima 20 jenis data dari BPS. Kemenaker, kata dia, juga telah mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan terkait seperti Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), kalangan pengusaha, serikat pekerja, dan serikat buruh. “Depenas memberikan masukan agar UMP ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perlu kepastian hukum atas gugatan UMP 2022 di beberapa wilayah,” kata Ida. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam menetapkan UMP 2023, Kemenaker telah melakukan serangkaian kegiatan, menyerap aspirasi publik, dan dialog, yang isinya berkaitan dengan sosialisasi mengenai filosofi upah minimum. Penetapan upah minimum akan dilakukan dengan melibatkan beberapa variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi hingga inflasi. (Yoga)
Pungutan PPN PMSE Mencapai Rp 9,17 Triliun per Oktober
PPN yang dipungut ke 111 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 9,17 triliun sampai akhir Oktober 2022. Perinciannya, setoran PPN PMSE tahun 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, 2021 sebesar Rp 3,9 triliun, dan per 31 Oktober 2022 sebesar Rp 4,53 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor menyatakan, hingga 31 Oktober 2022, pemerintah telah menunjuk 131 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN atau bertambah satu usaha jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni Adobe Systems Software Ireland Limited. Sesuai PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk luar negeri yang dijual di Indonesia.
Tidak hanya itu, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut. “Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” kata Neilmaldrin seperti dilansir Antara. Ke depan, dia mengatakan, untuk terus memberikan kesempatan yang sama antara pelaku usaha konvensional dan digital, DJP akan menunjuk pelaku usaha PMSE menjual maupun memberikan layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia untuk memungut PPN. (Yoga)
industri Manufaktur Tumbuh 4,83% pada Kuartal III-2922
Industri pengolahan nonmigas mencatat pertumbuhan 4,83% pada kuartal III-2022, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 4,12%. Hal tersebut menandakan aktivitas sektor manufaktur di tanah air masih bergeliat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. “Alhamdulillah, pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal III-2022 juga lebih baik dibandingkan periode sebelumnya pada kuartal II-2022 yang mencapai 4,33%,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (8/11). Menperin memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di Indonesia yang masih bergairah di tengah lesunya perekonomian global. Kemenperin bertekad untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan strategis. Merujuk data BPS, industri pengolahan nonmigas menjadi sektor yang konsisten dalam memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB nasional. Pada Kuartal III-2022, sumbangsih sektor manufaktur mencapai 16,10%, naik dibanding kuartal II-2022 di angka 16,01%.
“Dengan adanya andil besar dari sektor industri manufaktur, ekonomi kita terus tumbuh positif, yang pada kuartal III-2002 mencapai 5,72%, lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya 5,45%. Bahkan, naik signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar 3,51%. Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dibanding negara-negara lain,” ungkap Menperin. Adapun beberapa sektor industri yang mencatatkan kinerja pertumbuhan yang gemilang pada kuartal III-2022, antara lain industri logam dasar yang tumbuh sebesar 20,16%. Capaian ini didorong peningkatan produksi besi dan baja serta naiknya permintaan dari luar negeri. Selanjutnya, industri mesin dan perlengkapan yang tumbuh sebesar 17,67%, disusul industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik (12,56%), serta industri alat angkutan (10,26%). (Yoga)
Segera IPO, Pertamina Geothermal Energy Gaet Mitra Strategis
PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina Power Indonesia, dikabarkan bakal menggaet mitra strategis dalam waktu dekat, seiring rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PGE. “PGE ini dalam beberapa minggu ke depan, Insya Allah akan ada kabar baik, di mana kami sedang menyukseskan istilahnya unlock value atau menggaet mitra strategis supaya kami bisa mengembangkannya lagi,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Power Indonesia Fadli Rahman di acara Ngopi BUMN, Selasa (8/11). Melalui kemitraan bersama investor strategis itu, Fadli menargetkan, nantinya PGE dapat meningkatkan kapasitas produksi panas bumi di Indonesia. “Sebab, bukan mustahil ketika kapasitas PGE ini berhasil ditingkatkan, dalam waktu lima tahun, Indonesia akan menjadi produsen panas bumi terbesar di dunia. Selama ini, Indonesia menjadi produsen panas bumi terbesar kedua di dunia. Jadi, ini target kami,” tutur Fadli.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan, pihaknya mendorong PGE untuk IPO di Bursa Efek Indonesia. Langkah itu dilakukan agar PGE mendapatkan akses dana untuk pengembangan energi listrik panas bumi. Terlebih, potensi panas bumi di Indonesia sangat melimpah, yakni mencapai 24 GW, sementara yang baru dikembangkan hanya 2,1 GW. Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi sebelumnya mengungkapkan, rencana IPO PGE masih dalam proses. Diperkirakan, IPO subholding Pertamina ini bisa digelar pada tahun ini atau awal tahun depan. “Tadi ada juga pertanyaan kalau gak salah di WA itu, mengenai Pertamina Geothermal. Ini juga masih dalam proses. Mudah-mudahan bisa tahun ini atau mungkin awal tahun depan,” ungkap dia dalam konferensi pers Prioritas Kebijakan dan Penguatan Pengawasan Pasar Modal, baru-baru ini. (Yoga)
PT PP Cetak Laba Bersih Rp 141 Miliar
PT PP (Persero) Tbk atau PTPP mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 141,02 miliar hingga sembilan bulan 2022, naik 8,96% dibanding periode sama tahun lalu Rp 129,41 miliar. Pertumbuhan kinerja keuangan tersebut turut ditopang kenaikan pendapatan perseroan 20% menjadi Rp 13,45 triliun per 30 September 2022 dari periode sama tahun lalu Rp 11,21 triliun. Kenaikan pemasukan ini, diikuti membengkaknya beban pokok pendapatan 18,92% menjadi Rp 11,64 triliun sepanjang Januari-September 2022. Lebih rinci, pendapatan emiten pelat merah ini berasal dari lini bisnis jasa konstruksi Rp 10,8 triliun, properti dan realty Rp 1,5 triliun, dan engineering, procurement, construction (EPC) Rp 799,52 miliar. “Tidak terdapat penjualan dari pihak pembeli yang nilainya melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha pada 2022 dan 2021,” jelas manajemen PTPP dalam laporan keuangan yang dirilis pada Selasa (8/11). Sementara itu, sumber pendapatan PTPP dari pihak berelasi sepanjang Januari-September 2022 totalnya mencapai Rp 4,3 triliun, antara lain dari PT Hutama Karya Persero (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sisanya, berasal dari pihak ketiga, antara lain yang terbesar adalah PT Traslingkar Kita Jaya Rp 1,29 triliun, PT Weda Bay Nickel Rp 1,01 triliun, dan BPJ-PT PP Semarang Demak Rp 2,49 triliun.
Dalam laporan posisi keuangan konsolida[1]sian sampai 30 September 2022, PTPP juga mencatatkan kenaikan tipis aset lancar yang menjadi Rp 33,77 triliun dari Rp 33,73 triliun pada akhir 2021. Hal sama terjadi pada jumlah aset tidak lancar yang naik menjadi Rp 24,35 triliun dari Rp 21,84 triliun. Dengan begitu, jumlah aset PTPP naik menjadi 58,13 triliun pada akhir kuartal III-2022 dibandingkan akhir 2021 sebesar Rp 55,57 triliun. Sebagai gambaran pertumbuhan kinerja BUMN konstruksi tersebut, PTPP baru saja mengumumkan raihan dua kontrak baru dari proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kedua proyek dimaksud, terdiri atas proyek pembangunan Gedung Kantor Presiden Kawasan Istana Kepresidenan senilai Rp 1,56 triliun dan pem[1]bangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan senilai Rp 1,34 triliun. Dengan begitu, perseroan bertindak sebagai pemimpin konsorsium dengan porsi 55% dari total kontrak senilai Rp 2,9 triliun tersebut. “Dengan bertambahnya dua. (Yoga)
Ketidakpastian Tinggi, Pasar Lokal Jadi Sekoci
Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi di saat ketidakpastian menyelimuti dunia. Pertumbuhan ekonomi secara rerata di tahun ini, bahkan, melampaui capaian di masa sebelum pandemi.
Namun jangan terlalu cepat berpuas diri. Ketidakpastian masih membayangi dunia, juga Indonesia di tahun depan. Agar tak tersandung ke resesi global, memperkuat pasar domestik adalah prioritas.
Sejauh ini performa ekonomi memang masih cukup menjanjikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2022 mencapai 5,72% year on year (yoy).
Sektor utama penggerak ekonomi mengalami tren pemulihan. Sebut saja, sektor industri yang tumbuh 4,83%, sektor pertambangan 3,22%, dan pertanian tumbuh 1,65%.









