Dana investor asing tampak mulai masuk lagi ke pasar obligasi Tanah Air. Momentum tersebut menciptakan spekulasi pasar surat utang domestik bersinar lagi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) per 4 November, total kepemilikan investor asing di surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 715,60 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp 2,37 triliun dari posisi akhir Oktober, sebesar Rp 713,23 triliun. Tapi Senior Vice President Head of Retail Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi mengatakan, yield SBN tenor 10 tahun di periode yang sama masih mengalami kenaikan, dari 7,44% menjadi 7,48%. Apalagi, dalam kondisi suku bunga sedang naik seperti saat ini, investor hanya mendapatkan keuntungan dari kupon, sementara harga obligasi masih cenderung turun. Menilik data IBPA, per 7 November, investasi di obligasi pemerintah merugi 0,37% bila dihitung sejak awal tahun.

Bank-bank swasta bermodal jumbo di Tanah Air sebagian besar masuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 atau dengan modal inti Rp 14 triliun-Rp 70 triliun. Hanya PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang masuk KBMI 4 yang punya modal inti di atas Rp 70 triliun. Bank-bank KBMI 3 yang sebelumnya masuk Bank Umum Kegiatan usaha (BUKU 4) bersama BCA, sebagian besar berhasil mencetak pertumbuhan laba hingga dua digit pada kuartal III-2022. BBCA mengantongi laba Rp 29 triliun, tumbuh 24,8% Year on Year (YoY). Pertumbuhan laba bersih didorong kenaikan pendapatan bunga bersih 9,3% YoY jadi Rp 46,1 triliun. Pendapatan non bunga juga naik 7,8% YoY jadi Rp 16,7 triliun. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) juga berhasil mencatatkan laba Rp 3,8 triliun di kuartal III-2022, naik 23,89% YoY. BNGA mendapat keuntungan dari instrumen keuangan yang melonjak 115,49% YoY menjadi Rp 1,30 triliun di kuartal III-2022. Sementara laba PT Bank Permata Tbk (BNLI) melesat 124% YoY menjadi Rp 2,24 triliun. Pertumbuhan laba bersih ditopang kenaikan pendapatan bunga bersih yang naik 12,5% YoY dari Rp 5,92 triliun menjadi Rp 6,66 triliun. Ini seiring kemampuan PermataBank menyalurkan kredit dan pembiayaan naik 9,41% YoY jadi Rp 135,64 triliun.

Mesin ekonomi masih menderu kencang kendati sempat dilanda kecemasan lantaran pelemahan daya beli akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022, serta lesatan inflasi. Hal itu tecermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2022 di angka 5,72% (year-on-year/YoY), naik dibandingkan dengan kuartal II/2022 sebesar 5,44% (YoY). Capaian itu bahkan malampaui proyeksi pemerintah dan sejumlah ekonom. Beberapa kontributor produk domestik bruto (PDB) pun berhasil mencatatkan pertumbuhan, terutama pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi dan ekspor. Akan tetapi, kewaspadaan patut tetap ditanamkan mengingat kian beratnya tantangan ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini. Apalagi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar PDB melandai, yakni dari 5,51% pada kuartal II/2022 menjadi 5,39% pada kuartal III/2022. Kondisi ini pun meningkatkan risiko tereduksinya konsumsi di sisa tahun ini, terutama seiring dengan tren lonjakan inflasi baik yang dipengaruhi faktor domestik maupun global. Kepala BPS Margo Yuwono, mengatakan konsumsi rumah tangga mencerminkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Adapun, geliat ekonomi jangka panjang tercermin dari ekspor dan investasi. “Memang yang bagus ke depan, ekspor dan investasi PMTB makin menguat, itu menunjukkan perekonomian yang makin robust,” katanya, Senin (7/11).

Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang cenderung berfluktuatif pada kuartal akhir tahun ini tidak menyurutkan minat perusahaan untuk menggali pendanaan di pasar modal. Sejumlah perusahaan yang telah menyatakan minatnya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pengujung tahun salah satunya adalah perusahaan pemasok komponen Grup Astra, PT Isra Presisi Indonesia Tbk. (ISAP) yang mencari dana sekitar Rp150 miliar. Dana tersebut rencananya akan dipergunakan untuk modal kerja. Bergerak di industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, manajemen optimistis prospek usaha alat berat dan otomotif akan bertumbuh pada tahun-tahun mendatang. Selain ISAP, beberapa perusahaan juga telah menyelesaikan penggalangan dana di pasar modal yaitu PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli yang rencananya akan melantai pada hari ini dengan target dana Rp7,9 triliun. Selanjutnya, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK), calon emiten sektor properti berbasis di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini menargetkan mampu menggalang dana sebanyak Rp275 miliar.

Cukup besarnya potensi sisa kargo atau uncommitted cargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Kilang Bontang, Kalimantan Timur menjadi dilematis di tengah masih tingginya permintaan dan harga jual komoditas tersebut. Di satu sisi, potensi sisa kargo LNG dari Kilang Bontang menjadi peluang bagi Indonesia untuk memasarkannya ke pasar spot, sejalan dengan harganya yang diproyeksikan tetap tinggi hingga 2 tahun mendatang. Di sisi lain, LNG Indonesia dinilai akan sulit bersaing karena harga jualnya yang tidak kompetitif dibandingkan dengan produk lain di pasar ekspor. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyebutkan bahwa potensi kargo LNG di Kilang Bontang yang belum terkontrak masih cukup besar sehingga diharapkan bisa menaikkan keekonomian lapangan serta investasi di sekitar kawasan tersebut. Secara keseluruhan, Dwi menjelaskan bahwa total produksi siap jual atau lifting LNG pada 2023 ditargetkan mencapai 206 standar kargo, dengan perincian 126 kargo dari Kilang LNG Tangguh dan 80 kargo dari Kilang LNG Bontang. Kendati demikian, tidak ada sisa UC LNG dari Kilang Tangguh pada tahun depan lantaran volume Train 3 telah dipasarkan sejak beberapa tahun lalu. Terkait dengan potensi UC LNG dari Kilang Bontang, Direktur Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai produk LNG itu bakal sulit mengambil momentum harga jika ditawarkan di pasar spot untuk kontrak jangka pendek pada tahun depan.

Pemerintah secara resmi mematok batas minimum stok ketahanan energi di dalam negeri sebagai antisipasi serta penanggulangan terhadap situasi krisis dan darurat bahan bakar minyak, gas, hingga kelistrikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12/2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Beleid tersebut menjelaskan cadangan operasional dan kebutuhan minimum energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional. Dalam Pasal 7 Permen ESDM No. 12/2022 disebutkan bahwa cadangan operasional minimum bahan bakar minyak (BBM) diatur selama 7 hari ketahanan stok pada terminal BBM, dan stasiun pengisian bahan bakar pada satu wilayah distribusi niaganya. Untuk tenaga listrik, beleid yang diundangkan pada 18 Oktober 2022 itu menyebut cadangan operasional minimum daya mampu tenaga listrik sebesar kapasitas satu unit pembangkit listrik terbesar yang tersambung ke sistem setempat. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa aturan teknis mengenai antisipasi dan penanggulangan krisis energi seharusnya dikeluarkan pemerintah sejak lama. Apalagi, Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum Permen ESDM No. 12/2022 telah dikeluarkan sejak 2016. Menurutnya, stok ketahanan energi memang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Terlebih, saat ini krisis energi menjadi salah satu isu yang paling diwaspadai oleh negara-negara lain di dunia.

General Manager Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Krisna mengatakan bahwa pihaknya tengah menerapkan sejumlah inovasi dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan recovery rate dari sumur-sumur minyak dan gas bumi (migas) yang ada di kawasan tersebut. “Kami terus berupaya menahan laju penurunan produksi alamiah dengan menerapkan praktik-praktik engineering terbaik dalam operasi produksi, drilling, well intervention atau well connection, maintenance atau inspection works,” katanya, Senin (7/11). Krisna menambahkan, langkah strategis itu dilakukan untuk memenuhi target WP&B 2022 yang diberikan oleh SKK Migas dengan capaian produksi gas bumi sebesar 550 MMSCFD, dan 19,5 Kbbld minyak.

Pemerintah resmi menetapkan Sanur yang berlokasi di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur yang diteken Presiden Joko Widodo pada 1 November 2022. Kawasan seluas 41,26 hektare (ha) itu ditetapkan sebagai KEK pertama yang berfokus pada industri kesehatan dan pariwisata di Indonesia. KEK yang berada di areal Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur ini dikelola oleh BUMN PT Hotel Indonesia Natour. KEK anyar ini ditargetkan bisa menyerap investasi sebesar Rp 10,2 triliun. Dari jumlah investasi itu, sebanyak Rp 3,7 triliun sudah terealisasikan dalam bentuk aset Hotel Grand Inna Bali Beach.

Pemerintah resmi menghentikan siaran TV analog atau Analog Switch-Off (ASO) mulai Rabu (2/11) pekan lalu. Namun implementasi migrasi ke TV digital yang berawal dari wilayah Jabodetabek ini, masih menyisakan problem di lapangan. Terutama, akses atas set top box (STB) yang belum merata. Alhasil, kondisi ini bisa mempengaruhi audience share dan berujung menggerus pendapatan iklan para pengelola stasiun televisi. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSVI) memprediksi migrasi ke TV digital berdampak bagi penurunan pangsa pemirsa (audience share) hingga berimbas ke pemasukan iklan televisi swasta. "Hal ini karena tingkat kepemilikan pesawat dan/atau perangkat penerima siaran digital seperti STB di masyarakat masih rendah," jelas Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSVI), Gilang Iskandar, kepada KONTAN, kemarin.

Pemerintah berupaya menciptakan stabilitas di masyarakat, terutama menjelang datangnya tahun pemilu 2024. Hal ini tercermin dari beberapa kebijakan pemerintah yang terkesan ingin menciptakan suasana kondusif di masyarakat. Soal cukai rokok, misalnya, di luar kelaziman pemerintah langsung mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau alias cukai rokok untuk dua tahun ke depan. Rerata kenaikan tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 10%. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Made Arya Wijaya mengatakan, pemerintah menyediakan anggaran kompensasi dan subsidi energi Rp 339,6 triliun pada 2023. Memang, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun depan lebih kecil dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 502 triliun. Hal ini lantaran pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga BBM agar anggaran tahun depan tidak tambah bengkak. "Arahannya Presiden (Jokow Widodo), kalau bisa sampai tahun 2024 ini tidak gaduh," tambah Arya.