Bagi Anda yang gemar berburu cuan dari proses initial public offering (IPO), tahun ini terhitung tahun yang baik. Ada banyak emiten baru yang menjajakan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini. Sejak awal tahun sampai kemarin, ada 50 emiten yang mencatatkan sahamnya di bursa. Sejauh ini, sekitar 60% emiten yang melepas saham perdananya di pasar tahun ini membukukan kenaikan harga. Artinya, dengan asumsi investor membeli semua saham IPO saat penawaran umum, ia akan mencetak cuan. Bahkan imbal hasil yang dihasilkan kenaikan harga saham IPO tahun ini cukup dahsyat. Saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk misalnya, mencatatkan kenaikan 1.800% sejak IPO sampai kemarin (8/11).

Penerimaan pajak digital terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) melaporkan, hingga 31 Oktober 2022 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah mencapai Rp 9,17 triliun. Total penerimaan PPN digital itu terhitung sejak tahun 2020. Perinciannya, setoran tahun 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, tahun 2021 senilai Rp 3,9 trilun, dan tahun 2022 sebesar Rp 4,53 triliun. Penerimaan pajak digital tersebut berasal dari 111 pemungut PMSE.

Kendati pulih lebih cepat dari hantaman pandemi Covid-19 selama lebih dari 2 tahun, industri logistik Indonesia harus bersiap menghadapi masalah yang tak kalah pelik pada 2023, yakni resesi global. Terlebih bagi mereka yang berbisnis lintas negara. Sebab, resesi yang merajalela berisiko membuat perdagangan antarnegara lesu karena permintaan yang menurun. Alhasil, para pelaku usaha sektor logistik pun perlu segera menyusun mitigasi agar dapat bertahan menghadapi aneka tantangan ekonomi, utamanya dari sektor eksternal. Wanti-wanti disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada para pelaku sektor logistik. Menurutnya, ancaman resesi global diprediksi dapat menghambat laju perekonomian pada 2023. Resesi global pun dapat membuat tantangan yang dihadapi pelaku sektor logistik makin besar. Kinerja logistik yang tecermin dalam lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan negatif pada kuartal II/2020 sebesar -30,78% (year-on-year/YoY) hingga kuartal I/2021 sebesar -13,09%.

Kehadiran akses internet ikut mendorong tumbuhnya pembayaran digital Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Flores. Kehadiran infrastruktur telekomunikasi membuat adopsi QRIS menjangkau hingga pasar tradisional. Fandi, seorang pedagang sayuran di Pasar Cancar, Kelurahan Waebelang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, misalnya. Dia mengatakan lapaknya sudah menerima pembayaran menggunakan QRIS. Berkat pembayaran digital itu, katanya, pembeli tidak perlu membawa uang tunai lagi. “Iya belum lama ini ada beberapa pedagang pasar tradisional sini yang ditawarkan memakai QRIS, ya saya mau. Jadinya pembeli bisa ba yar lewat QRIS, tetapi cash juga masih kami terima,” tutur Fandi kepada Tim Jelajah Sinyal 2022 Bisnis Indonesia, Sabtu (5/11). Selain menggunakan QRIS, sinyal internet yang baik juga membantu para pedagang pasar untuk memantau perkembangan harga di kelurahan lain. Pedagang lain di Pasar Cancar, Wati, mengungkapkan bahwa pihaknya dapat mengikuti perkembangan isu yang mempengaruhi harga bahan pokok di pasar.

Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK. Regulasi berformat omnibus ini diharapkan bisa meredefinisikan kembali sektor keuangan agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai fondasi penting untuk memperkuat sektor keuangan, UU ini akan diturunkan dalam peraturan di bawahnya agar dapat diimplementasikan dengan baik. Beberapa survei industri keuangan memperkirakan biaya pemenuhan kewajiban kepatuhan (compliance cost) mencapai 5 % total biaya. Adapun potensi biaya karena tidak memenuhi kepatuhan bisa dua hingga tiga kali lipat. Dalam hal ini, regulatory technology (RegTech) dan supervisory technology (SupTech) dapat membantu. RegTech adalah penerapan teknologi agar regulator dan pelaku industri bisa lebih efektif dan efisien. Misalnya, pada proses perizinan, pelaku industri yang mengajukan izin umumnya berurusan dengan birokrasi, sulit mengetahui sampai di mana proses perizinan berlangsung dan kapan akan keluar. Saat ini regulator, seperti OJK dan BI, mulai menyediakan mekanisme perizinan digital atau e-licensing yang diharapkan transparan, seperti halnya e-dagang memiliki mekanisme pemantauan pesanan. e-licensing akan banyak membantu pelaku industry keuangan.

Ke depannya, konsep machine-readable regulation tidak hanya dapat digunakan untuk pengaturan  bersifat kuantitatif, tetapi juga pengaturan konseptual dan kualitatif. Untuk itu, regulator perlu menerbitkan peraturan dalam format yang bisa dianalisis dan dipahami secara semantik dengan  kecerdasan artifisial dan machine learning di sisi pelaku industri. Selain RegTech, regulator juga perlu menerapkan SupTech atau pengawasan berbasis teknologi. SupTech bisa diterapkan untuk pelaporan yang kini masih relatif manual. Beberapa regulator memang mulai menerapkan pelaporan daring misalnya BI dengan BI Antasena dan OJK dengan OJK-BOX (OBOX). Namun, umumnya data yang disimpan oleh pelaku industri diolah dulu menjadi laporan dengan format tertentu, lalu diunggah ke sistem pelaporan daring. Pengolahan manual di sisi regulator pun tidak jarang masih harus dilakukan. Ini bisa dibuat lebih mulus dengan mewajibkan pelaku industri melaporkan dalam format digital standar, misalnya menggunakan extensible business reporting language (XBRL), di mana semua field pelaporan distandardisasi. Dengan standardisasi yang baik antar-regulator pelaku industri yang harus melapor kepada dua atau lebih regulator dapat membuat pelaporan lebih efisien karena tidak menggunakan format khusus dari regulator tertentu. (Yoga)

Meski sulit, presidensi G20 Indonesia bukanlah kebetulan. Saat dunia tengah didera krisis dan konflik, upaya RI membangun titik temu dari berbagai pihak yang kini berseberangan dalam satu forum multilateral sekelas G20 menegaskan era kebangkitan Asia. Di jalur keuangan (finance track), berbagai inisiatif kerja sama dapat disepakati oleh negara anggota G20 guna meringankan beban pembiayaan negara rentan dalam menghadapi ancaman multikrisis, mulai dari krisis pangan, kesehatan, utang, hingga energi. Salah satunya skema pembiayaan transisi energi melalui program Country Platform for Energy Transition Mechanism for a Just and Affordable Transition. Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu, Sabtu (5/11) di Bogor, Jabar, mengatakan, tidak semua negara siap melakukan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan dalam waktu cepat, butuh proses bertahap dan biaya besar untuk melepaskan diri dari energy fosil. Inisiatif itu beserta total dana komitmen yang disepakati oleh negara anggota G20 akan diumumkan di KTT G20 di Bali, 15-16 November 2022.

Sejumlah pencapaian pada level teknis kerja sama itu menandai kepemimpinan Indonesia di G20. Dalam konteks kawasan, capaian positif itu menopang kolaborasi ekonomi Asia. Kawasan itu, saat ini, secara keseluruhan adalah titik terang dalam perekonomian global yang sedang dalam ancaman resesi. Di Asia ada beberapa negara yang sangat baik kinerjanya. Proses dan perkembangan pembangunan di Asia sangat cerah. Asia Pasifik terus memainkan peran penting dalam produksi global. Hal itu terungkap dalam wawancara Direktur DivisiAsia Pasifik IMF Krishna Srinivasan dengan pers Asia pada 13 Oktober secara daring. Atas dasar tu, kata Srinivasan, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik 4 persen pada 2022 dan 4,3 % pada 2023. ”Meski pertumbuhan itu lebih rendah dari rata-rata 5,5 % yang dicapai Asia Pasifik selama dua dekade terakhir, kawasan ini melampaui kinerja perekonomian dunia,” kata Srinivasan. (Yoga)

Sebagai otoritas moneter, tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap inflasi maupun fluktuasi nilai tukar dengan senjata utama, yakni suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga ibarat jamu pahit bagi perekonomian. Agar tidak melulu yang pahit-pahit, BI membaur kebijakannya sehingga selain jamu pahit, ada juga jamu manis dari kebijakan  makroprudensial. Kebijakan ini diarahkan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth). Demikianlah dua wajah kebijakan BI. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), Oktober lalu, BI menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 50  basis poin menjadi 4,75 %. Ini meneruskan tren kenaikan sebelumnya, 50 basis poin pada September dan 25 basis poin pada Agustus. Dengan demikian, sepanjang tahun ini BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin. Kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga diambil BI untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Berdasarkan data BPS, inflasi inti bulan Oktober 2022 sebesar 0,16 %. Secara tahunan, inflasi inti sebesar 3,31 %. Besaran inflasi inti tersebut melampaui titik tengah target BI, yakni 3 %. Dengan menaikkan suku bunga acuan, BI berharap inflasi inti dapat kembali menurun.

Agar kenaikan suku bunga tak terlalu pahit dirasakan masyarakat, BI pun menggunakan kebijakan makroprudensial sebagai jamu manis untuk masyarakat dan dunia usaha melalui implementasi kebijakan makroprudensial yang sifatnya tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Salah satu kebijakan makroprudensial itu adalah melanjutkan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 % untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan). Kebijakan ini akan berlaku hingga 31 Desember 2023. Dengan kebijakan tersebut perbankan dapat membiayai KPR sampai dengan 100 % dari harga properti. Ini berarti masyarakat yang ingin mengambil KPR, jika memenuhi syarat, tidak perlu lagi menyediakan uang muka. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan uang muka nol %. BI juga melanjutkan keringanan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit nol % untuk semua jenis kendaraan baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kebijakan ini juga berlaku efektif hingga 31 Desember 2023. (Yoga)

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia semakin membaik, seperti kenaikan jumlah penduduk bekerja, penduduk bekerja penuh waktu, bekerja di sektor formal, dan penurunan tingkat pengangguran  terbuka. Hal ini diyakini berjalan seiring dengan menguatnya perekonomian. Meski demikian, kondisi tersebut belum 100 % menyamai masa sebelum pandemi Covid-19. Kepala BPS Margo Yuwono  mengatakan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, jumlah angkatan kerja 143,72 juta orang atau naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. Adapun jumlah penduduk bekerja tercatat 135,3 juta orang atau meningkat 4,25 juta orang dibanding Agustus 2021.

”Perekonomian mulai pulih dan menguat. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,25 juta orang. Pada saat yang sama terjadi penambahan angkatan kerja 3,57 juta orang. Namun, karena tidak semua tambahan angkatan kerja bisa diserap pasar sehingga sebagian akan menjadi pengangguran,” ujar Margo dalam konferensi pers, Senin (7/11) di Jakarta. Margo menyampaikan, membaiknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga tecermin pada peningkatan proporsi pekerja formal. Pada hasil Sakernas Agustus 2022, proporsi pekerja formal 40,69 %, naik tipis dibandingkan Agustus 2021 sebesar 40,55 % dan Agustus 2020 sebesar 39,53 %. Meski demikian, pencapaian Agustus 2022 masih lebih rendah dibandingkan Agustus 2019 sebesar 44,12 %. (Yoga)

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 350.000 ton kedelai dari AS. Langkah itu diambil guna menstabilkan harga kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (7/11) mengatakan, kebutuhan kedelai nasional sampai akhir 2022 berkisar 2,5 juta-3 juta ton. Dengan tambahan itu, harga kedelai diharapkan turun dari kisaran Rp 13.000 per kg menjadi Rp 10.000 per kg. (Yoga)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memimpin sindikasi pembiayaan pembangunan rumah sakit milik Nahdlatul Ulama (NU) di Jabar. Total dana yang disalurkan Rp 240 miliar. Chief Wholasale Banking Officer Bank Muamalat Irvan Y Noor mengatakan, rumah sakit yang berlokasi di Cianjur tersebut menggandeng Edelweiss Healthcare Group dan merupakan RS pertama milik NU di Jabar. Rumah sakit ini diproyeksikan jadi rumah sakit modern. (Yoga)