Rupiah Digital Dapat Menjadi Alat Bayar
RUU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau RUU P2SK memungkinkan rupiah digital menjadi alat pembayaran yang sah. Mata uang Negara KesatuanRepublik Indonesia adalah rupiah. Mengubah UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, RUU P2SK mengusulkan rupiah bisa dalam bentuk kertas, logam, dan digital. Usulan dalam RUU P2SK ini mengantisipasi kebutuhan alat pembayaran di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian, persiapan pembuatan rupiah digital tetap perlu kehati-hatian agar tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Rupiah digital adalah mata uang digital yang dikeluarkan bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC). Penerbit rupiah digital adalah BI, sebagaimana otoritas pengatur peredaran uang saat ini. Berbeda dengan uang elektronik, seluruh keberadaan dan proses transaksi rupiah digital di dunia digital. DirekturCenter ofEconomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Rabu (9/11) mengatakan, penerbitan CBDC seperti rupiah digital menjadi jalan tengah dari munculnya berbagai mata uang digital kripto yang tidak dapat diregulasi bank sentral. Bank sentral di dunia, termasuk BI, membuat mata uang digital agar bisa memosisikan aset kripto sebagai komoditas tanpa menggantikan peran rupiah. (Yoga)
Emiten Bursa Capai 52 Perusahaan Tahun Ini
Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan dua emiten baru, yakni PT Puri Sentul Permai Tbk dan PT Primadaya Plastisindo Tbk, Rabu (9/11). Dengan tambahan itu, total emiten baru yang tercatat di BEI tahun ini mencapai 52 emiten. ”Jadi, perusahaan publik adalah awal langkah untuk utilisasi pasar modal,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna pada seremoni pencatatan perdana saham dua perusahaan tersebut. (Yoga)
Megap-megap Menanti Suntikan Modal
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) berancang-ancang menghadapi penipisan kas akibat suntikan modal negara Rp 3,2 triliun yang tidak kunjung disetujui DPR. Penyertaan modal negara (PMN) tersebut rencananya dipakai guna menutup sebagian pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. "Dengan kondisi keuangan yang ada, kita harus tetap melanjutkan pekerjaan sesuai dengan timeline dan milestone," ujar Dirut PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, kepada awak media, kemarin, 9 November lalu.
Ia mengatakan perseroan tetap berupaya mempercepat pengerjaan proyek. Misalnya, pembangunan stasiun, pemasangan instalasi listrik atas, hingga persinyalan, meski keuangan sedang menipis lantaran penyertaan modal negara belum kunjung cair. PMN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah diajukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), pemimpin konsorsium Indonesia di PT KCIC sejak pertengahan tahun. Dalam rapat Juli lalu, KAI mengusulkan PMN sebesar Rp 4,1 triliun untuk mendanai pembengkakan biaya proyek yang diperkirakan mencapai US$ 1,9 miliar (Yoga)
Nasib Bank Modal Cekak
OJK memberlakukan ketentuan pemenuhan modal inti bank umum minimal Rp 3 triliun pada akhir tahun ini. Berdasarkan catatan Tempo, terdapat 19 bank yang harus memenuhi kewajiban tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan dua bulan lagi. Hal itu berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, di mana modal inti bank umum dinaikkan dari saat ini minimal Rp 100 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rae, menuturkan ketentuan pemenuhan modal inti bank umum minimal Rp 3 triliun dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan. Aturan tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional serta mendorong industri mencapai level ekonomi yang lebih tinggi dan efisien.
Dian menegaskan, terdapat sejumlah opsi yang dapat dipilih bank. Di antaranya, melakukan top-up modal dari investor hingga melakukan aksi konsolidasi baik merger maupun akuisisi dengan bank lainnya. Adapun jika hingga akhir tahun tidak dapat memenuhi ketentuan modal yang disyaratkan, terdapat tiga opsi yang dapat ditempuh menurut otoritas. “Opsi yang tersedia antara lain merger paksa, penurunan grade dari bank umum menjadi bank perkreditan rakyat (BPR), hingga likuidasi sukarela,” katanya. Saat ini para pengawas terus berkoordinasi dengan pihak pengurus ataupun pemilik bank yang belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, untuk memastikan tidak ada bank yang tertinggal dan segera dapat mewujudkannya. “Kami terus melakukan komunikasi intensif dengan pemilik bank untuk memastikan Rp 3 triliun itu bisa seluruhnya dipenuhi pada akhir tahun ini,” ujar Dian. (Yoga)
Tumbuh Mendekati Kondisi Sebelum Pandemi
Bisnis pariwisata perlahan menuju masa jayanya kembali. Hal ini setidaknya terlihat dari bergeliatnya penjualan sejumlah agen perjalanan daring. Para pelaku usaha di sektor ini mencatat kenaikan transaksi perjalanan dan akomodasi mendekati realisasi seperti pada masa pra-pandemi. CEO NusaTrip, Johanes Chang, menuturkan pandemi telah memukul sektor pariwisata. Pembatasan kegiatan masyarakat membuat para pelaku agen perjalanan daring harus mengencangkan ikat pinggang. Namun tahun ini kondisinya membaik, seiring dengan penurunan angka kasus positif Covid-19. "Dalam dua bulan terakhir ini, (pendapatan) kami bisa tumbuh double digit secara bulanan," ujarnya di Jakarta, kemarin, tanpa bersedia merinci angkanya.Dia optimistis pertumbuhan pendapatan makin pesat ke depan.
Melansir data Google, Temasek, dan Bain & Company, Johanes menyatakan pemulihan sektor pariwisata bakal berlangsung pada 2023-2025, yang akan tumbuh perlahan hingga kondisinya kembali seperti pada 2019, sebelum pandemi melanda. Chief Marketing Officer of Traveloka, Shirley Lesmana, menyebutkan pemulihan bisnis mulai dirasakan sejak awal 2022, didorong bertambahnya penerima vaksinasi Covid-19 dan pembukaan akses wisata di beberapa destinasi internasional. Tanda pemulihan di Traveloka terlihat dari pemesanan tiket pesawat rute domestik dan internasional yang melonjak lebih dari 75 % selama periode Januari-Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, pemesanan kereta api naik dua kali lipat serta bus dan shuttle meningkat hampir dua kali lipat. Indikator lainnya adalah kenaikan pemesanan akomodasi yang hampir 75 % selama periode tersebut (Yoga)
Masalah Pendanaan Jadi Pembahasan Utama KTT Iklim COP27
Isu keuangan menjadi pusat perhatian dalam pembahasan iklim COP27 pada Rabu (9/11). Oleh karena itu, para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan daftar proyek senilai US$ 120 miliar yang dapat didukung oleh investor untuk membantu negara-negara miskin mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak pemanasan global. Disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Iklim di kota resor Sharm el-Sheikh, Mesir bahwa terdapat proyek transfer air senilai US$ 3 miliar antara Lesotho dan Botswana, dan rencana bernilai US$ 10 juta untuk meningkatkan sistem air masyarakat di Mauritius, yang merupakan salah satu di antara proyek-proyek yang terdaftar, termasuk 19 proyek lain di Afrika. “Kami sekarang dapat menunjukkan bahwa memang ada saluran peluang investasi yang berarti di seluruh negara yang paling membutuhkan pembiayaan,” ujar Mahmoud Mohieldin, salah satu pakar yang ditunjuk oleh PBB, yang dikenal sebagai Climate Change High-Level Champions PBB, dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan, yang dilansir Reuters.
Dalam upaya menjawab argumen para pemodal sektor swasta bahwa terlalu berisiko untuk berinvestasi lebih banyak di pasar negara berkembang, maka para ahli kemudian menyusun daftar proyek yang dapat didanai lebih cepat oleh para pebinis yang terlibat dalam COP. Setelah setahun bertemu dengan pemangku kepentingan di seluruh dunia, mereka pun merilis daftar awal sehingga perbankan dan pihak lain dapat menilai proyek tersebut. “Kami sekarang membutuhkan kolaborasi kreatif antara para pengembang proyek dan keuangan publik, swasta dan konsesi, untuk membuka potensi investasi ini dan mengubah aset menjadi arus,” ungkap Mohieldin, sebagai Climate Change High-Level Champions COP27 Namun menurut laporan lain yang dirilis pada Selasa (8/11) menyarankan supaya negara-negara berkembang perlu mengamankan anggaran sebesar US$ 1 triliun per tahun dalam pembiayaan eksternal pada 2030, kemudian mencocokkannya dengan dana mereka sendiri guna memenuhi tujuan dunia mencegah perubahan iklim yang tak terkendali. Seperti diberitakan sebelumnya, laporan yang dirilis baru-baru ini oleh para kreditor menunjukkan bahwa bank-bank pembangunan terkemuka di seluruh dunia telah meminjamkan US$ 51 miliar ke negara-negara miskin pada 2021, sedangkan para investor swasta menyumbang US$ 13 miliar. (Yoga)
Usai Beli Twitter US$ 44 M, Elon Musk Jual Saham Tesla US$ 3,95 M
Elon Musk telah menjual saham Tesla sedikitnya senilai US$ 3,95 miliar setelah menyelesaikan akuisisi Twitter yang bernilai US$ 44 miliar. Menurut laporan keterbukaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission/SEC) yang diterbitkan Selasa (8/11), Musk telah menjual 19,5 juta lagi saham Tesla. Ia telah menjual hampir US$ 22 miliar saham Tesla pada 2021, ketika harga sahamnya melonjak lebih dari 50%. Tahun ini, Musk kembali menjual saham Tesla senilai lebih dari US$ 8 miliar pada April dan sekitar US$ 7 miliar pada Agustus.
Selain mengucurkan miliaran modalnya untuk menjadikan Twitter milik pribadi, Musk yang merupakan chief executive officer (CEO) Tesla juga diketahui mengandalkan mitra-mitranya, termasuk investor ekuitas Binance, BAMCO Ron Baron, Andreessen Horowitz, mantan CEO Twitter Jack Dorsey dan Pangeran Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz dari Arab Saudi, untuk membiayai kesepakatan atau mengumpulkan saham-saham mereka yang ada ke perusahaan induknya untuk Twitter. Seperti dilaporkan NBC News sebelumnya, Senator Chris Murphy telah menyerukan penyelidikan atas implikasi keamanan nasional dari saham Arab Saudi di Twitter menyusul kesepakatan take-private oleh Musk. (Yoga)
Cadev Tergerus US$ 6 Miliar Dalam Tiga Bulan
Pemerintah diminta mewaspadai penurunan cadangan devisa (cadev) sebesar US$ 6,2 miliar menjadi US$ 130,2 miliar selama tiga bulan terakhir dari posisi US$ 136,4 mliar. Penurunan cadev dipicu langkah BI melakukan intervensi pasar demi menjaga stabilitas rupiah dan pembayaran utang luar negeri. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengingatkan, puncak cadev terjadi pada September 2021 di US$ 146,9 miliar. Tahun 2019, cadev sebesar US$ 130 miliar mampu membiayai impor selama tujuh sampai delapan bulan. Namun, saat ini, cadev sebesar itu hanya bisa membiayai 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang pemerintah. Oleh karena itu, dia menyatakan, perlu upaya mengendalikan penurunan posisi cadev dengan memperkuat rupiah. Apalagi, menjelang akhir tahun, kebutuhan dolar AS meningkat, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat berlibur ke luar negeri. (Yoga)
Kementan-Bulog Serap Beras Petani 150 Ribu Ton
Kementan bersama Perum Bulog menyepakati pembelian beras petani di Jateng dan Kulon Progo sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp 9.700 per kg. “Saya merasa bangga karena telah menyepakati pembelian beras oleh Bulog di Jateng dan Yogyakarta 150 ribu ton dengan harga bagus Rp 9.700 per kg,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Rabu (09/11). Mentan Syahrul saat meninjau Rice Milling Unit (RMU) penggilingan Sogan di Kecamatan Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengatakan, harga pembelian tersebut sudah sangat pantas mengingat selama ini para petani sudah bekerja keras dalam meningkatkan produksi.
“Saya kira petani kita sudah berkeringat, petani kita sudah bekerja luar bisa dan menyediakan makan kita yang cukup selama tiga tahun, bahkan kita tidak impor beras dan sekarang tahun 2022 merupakan hasil yang paling tinggi. Ini tandanya kita punya kemampuan yang luar biasa,” papar Mentan. Mentan mengharapkan, pembelian tersebut bisa menjadi pemicu bagi Bulog di daerah lainnya untuk melakukan pembelian yang sama dengan jumlah yang jauh lebih besar. Petani diharapkan mendapat untung dan pedagang tidak menaikkan harga secara sepihak. (Yoga)
DKI Siapkan Tiga Program Prioritas dalam Raperda APBD 2023
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono merinci setidaknya tiga program prioritas dalam Rancangan Perda (Raperda) APBD 2023, sekaligus menjawab pandangan sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta pada Rapat Paripurna di gedung wakil rakyat itu, Rabu (9/11). Heru menjelaskan, tiga program strategis dalam Raperda APBD 2023 yakni, penanganan kemacetan, penanggulangan banjir dan antisipasi terjadinya resesi ekonomi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggandeng pemerintah pusat untuk membuat kesepakatan bersama daerah penyangga, sebagai langkah kongkrit mengentaskan permasalahan banjir Ibu Kota.
“Programnya seperti membangun atau merevitalisasi 16 waduk secara bertahap, melaksanakan program pemeliharaan seluruh prasarana dan sarana pengendali banjir, pengembangan sistem pemantauan banjir, melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, meningkatkan kapasitas sungai, membangun tanggul pengaman pantai, serta menambah daya tampungan air,” kata Heru. Selanjutnya, menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Golkar terkait upaya peningkatan jaringan angkutan umum terintegrasi di DKI Jakarta, Heru menyampaikan bahwa telah dilaksanakan program integrasi angkutan bus besar, bus sedang, bus kecil melalui pengoperasian 55 rute dan pengimplementasian 300 unit bus listrik pada 2023. “Kami juga meningkatkan jaringan layanan angkutan umum dengan memperbanyak rute melalui integrasi angkot mikrotrans. Jangkauan layanan angkutan umum sampai September 2022 sebesar 86% dan akan terus ditingkatkan sampai dengan target kami tercapai 95%,” ucap Heru. (Yoga)









