Menkeu Sri Mulyani meluncurkan platform pembiayaan transisi energi bernama Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform dalam rangkaian kegiatan KTT G20 Bali, kemarin, 14 November 2022. Menurut dia, ETM merupakan kerangka kerja sama penyediaan pembiayaan untuk mempercepat transisi energi nasional dari fosil ke energi baru terbarukan. “ETM menyediakan pembiayaan transisi energi dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun nonkomersial secara berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani. Ia mengimbuhkan, kehadiran platform ETM menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menggali sumber daya keuangan di sektor energi yang andal, terjangkau, sekaligus berkomitmen terhadap perubahan iklim.

Saat ini Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi batu bara. Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Penghentian penggunaan batu bara untuk mengurangi emisi karbondioksida harus dibarengi dengan percepatan pengembangan energi baru terbarukan melalui ETM. Platform ETM memiliki dua skema pembiayaan. Skema pertama adalah fasilitas pengurangan emisi yang digunakan untuk mempensiundinikan PLTU berbahan bakar batu bara. Skema kedua adalah fasilitas energi bersih yang ditujukan bagi kegiatan pengembangan atau investasi pembangunan fasilitas energi hijau. (Yoga)

BI bekerja sama dengan bank sentral empat negara ASEAN melakukan integrasi dan konektivitas sistem pembayaran digital di kawasan. Kerja sama itu diresmikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali dan dituangkan dalam bentuk dokumen kesepahaman serta kesepakatan bertajuk Regional Payment Digital Connectivity. Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan inisiatif ini akan membuka jalan penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di empat negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.

“Ini merupakan mimpi yang akhirnya menjadi nyata, sebagai inisiatif dari para gubernur bank sentral di kawasan ASEAN yang ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar dia, kemarin. Implementasi kesepakatan di area sistem pembayaran ini juga diharapkan dapat menjadi upaya konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Harapannya, setelah fase awal ini akan lebih banyak lagi negara yang terkoneksi dalam sistem pembayaran digital di regional ASEAN. Sistem pembayaran yang cepat dan efisien diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung pengembangan industri pariwisata, perdagangan, ataupun UMKM. Akselerasi, kata Perry, akan terus dilakukan dengan perluasan kepesertaan dan penggunaan BI Fast, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), dan juga QRIS. (Yoga)

Kerja sama integrasi sistem pembayaran lintas negara diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Bukan hanya penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) antarnegara yang baru diluncurkan, kebijakan local currency settlement (LCS) telah lebih dulu menjadi kebijakan fundamental untuk memastikan penggunaan mata uang lokal dalam berbagai transaksi, baik perdagangan maupun investasi. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo berujar bahwa kebijakan ini menguntungkan di tengah gejolak perekonomian global yang mendorong pelemahan nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk rupiah. Indeks dolar Amerika Serikat secara global menguat tajam dalam beberapa waktu terakhir sebagai respons terhadap kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang agresif menaikkan suku bunga acuan karena tingkat inflasi yang tinggi. “Sejauh ini, pergerakan rupiah cukup atraktif, didukung oleh terjaganya persepsi positif terhadap pemulihan ekonomi serta langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan Ba,” ujar Dody kepada Tempo, kemarin, 14 November 2022.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk optimistis menyambut tahun depan. Setelah tiga tahun terakhir merugi, Waskita Karya akhirnya mencatat laba bersih Rp 580 miliar pada kuartal III tahun ini. Capaian tersebut diperoleh berkat pendapatan usaha yang naik 44 % secara tahunan menjadi Rp 10,30 triliun dan penurunan beban keuangan 19 % secara tahnan menjadi Rp 3,03 triliun. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya, Wiwi Suprihatno, menuturkan kinerja positif ini masih berpeluang berlanjut pada kuartal terakhir 2022. "Tahun 2023 kami optimistis Waskita bisa mencetak laba bersih positif melalui perbaikan kinerja keuangan ataupun divestasi," ujarnya dalam paparan publik, kemarin, 14 November 2022.

Kinerja positif tahun ini, antara lain, terjadi karena perolehan kontrak-kontrak baru. Hingga September 2022, nilainya mencapai Rp 11,58 triliun. Mayoritas berasal dari proyek-proyek milik pemerintah. Sampai kemarin, perusahaan mencatat total kontrak baru sudah naik menjadi Rp 13,3 triliun. Proyek terbesar salah satunya datang dari ibu kota negara baru. Perseroan mengantongi proyek pembangunan gedung Sekretariat Negara senilai Rp 1,3 triliun dan pembangunan jalan tol segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp 2,2 triliun. Selain itu, ada proyek pembangunan jalan lingkar Sepaku dengan nilai Rp 181 miliar.

Perseroan menargetkan, hingga akhir tahun nanti, total kontrak baru tersebut berada di kisaran Rp 25 triliun. Sebab, saat ini terdapat kontrak yang sedang menunggu proses penunjukan senilai Rp 800 miliar. Selain itu, terdapat sejumlah proyek di luar negeri yang masih dalam proses. Waskita juga sedang mengikuti lelang sejumlah proyek senilai Rp 25 triliun. Dengan tingkat kemenangan lelang sebesar 25 persen, perseroan mengasumsikan akan ada tambahan kontrak baru senilai Rp 6 triliun. (Yoga)

Musim dingin kripto alias crypto winter menjadi semakin dingin. Kejatuhan bursa kripto FTX membuat harga dan transaksi di pasar kripto semakin anjlok. Apalagi, FTX sebelum ini merupakan salah satu bursa kripto terbesar di dunia. Kasus kehancuran institusi kripto ini bukan pertama kali terjadi tahun ini. Ada serentetan kasus, mulai dari gagal bayar Three Arrow Capital, Celcius Network dan Voyager. Kasus ini bermula dari kejatuhan harga Terra Luna pada Mei 2022. Efek dominonya pun terasa ke industri kripto. Meski begitu, pedagang kripto dalam negeri mengklaim kondisi mereka baik-baik saja. COO Tokocrypto Teguh Kurniawan mengatakan, memang penurunan nilai pasar aset kripto membuat daily trading volume turun dari US$ 50 juta-US$ 70 juta, dan kini menjadi US$ 20 juta-US$ 30 juta. Pemain lain, CEO Digitalexchange.id Duwi Sudarto Putra menyebut, permintaan penarikan aset kripto sejauh ini masih berjalan normal. Menurut dia, tidak semua duit kripto terdampak kejatuhan FTX. CEO Indodax Oscar Darmawan mengakui, kasus FTX berpengaruh terhadap ekosistem kripto secara keseluruhan. Namun dia menegaskan jika likuiditas Indodax masih baik-baik saja. "Kami hanya mempertemukan penjual dan pembeli sesuai aturan regulator. Sebagai pelaku industri saya berharap tidak ada exchange di Indonesia yang jatuh akibat momen yang terjadi saat ini," ujar Oscar.      

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Askawa resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM). Ini adalah platform kerjasama pendanaan untuk proyek energi bersih. Pemerintah akan memanfaatkan skema ETM ini dengan memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas dua gigawatt (GW). Langkah ini merupakan tahap awal dari total 15 GW yang akan dipensiunkan hingga tahun 2060. "Kami akan menarik US$ 500 juta untuk komitmen pembiayaan," tegas Menkeu Sri mulyani dalam acara peluncuran Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Bali, Senin (14/11).

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek (KFA), mengantongi komitmen investasi sebesar Rp 1,86 triliun atau sekitar US$ 120 juta dari sovereign wealth fund China, Silk Road Fund (SRF) dan Indonesia Investment Authority (INA). Head of Research Jasa Capital Utama Sekuritas Cheril Tanuwijaya menilai, kalau investasi ini berjalan dengan mulus, maka kinerja emiten pelat merah ini bisa terdongkrak secara signifikan. "Ini mengingat Kimia Farma bisa melakukan ekspansi bisnis semakin luas, bahkan hingga ke skala internasional," ujarnya, Senin (14/11). Direktur Utama KAEF David Utama mengatakan, masuknya kedua investor ini bakal membuka peluang pasar dan jaringan KAEF, baik dari sisi ritel dan layanan kesehatan hingga ke luar negeri.

Indonesia bergerak cepat menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah negara sebelum puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dimulai. Salah satunya dilakukan dengan Amerika Serikat (AS). Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden kemarin, Senin (14/11), pun menghasilkan beragam kesepakatan baru untuk pengembangan ekonomi kedua negara, serta menjadi katalis positif bagi sederet rencana kerja sama lainnya yang pembahasannya telah dirintis. Beberapa kesepakatan yang terjalin antara lain peningkatan investasi AS di Indonesia, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga dukungan pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam pertemuan itu, Joe Biden mengatakan AS masih menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis yang mampu membantu komunitas global untuk mewujudkan ekonomi lebih baik di masa mendatang. Dia mengatakan, salah satu kesepakatan yang dijalin adalah tuntasnya negosiasi untuk meluncurkan Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact senilai US$698 juta, yang bersumber dari AS senilai US$649 juta dan Indonesia US$49 juta. MCC Compact adalah instrumen untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional. Di antaranya infrastruktur transportasi berkualitas, memobilisasi modal untuk mendukung pembangunan Indonesia, dan meningkatkan akses keuangan untuk dunia usaha.

Sinyal yang ditunggu akhirnya datang juga. Amerika Serikat (AS) baru saja merilis data inflasi bulan Oktober. Dalam rilis tersebut, inflasi di AS tercatat sebesar 7,7% (year-on-year/YoY) atau lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi pasar. Di sisi lain, laju inflasi inti juga mulai melambat. Tingkat inflasi inti, atau inflasi di luar volatile foods dan energi, berada pada level 6,3%, turun dibanding bulan sebelumnya sebesar 6,6%. Ini menjadi sinyal positif bahwa inflasi di AS telah mulai meninggalkan puncaknya, dan perlahan melandai. Dalam beberapa waktu terakhir, AS sedang menghadapi situasi yang tak mudah. Laju inflasi berada pada level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Harga-harga kebutuhan pokok, seperti bensin, listrik, dan bahan makanan melonjak tajam. Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan suku bunga oleh the Fed.Laju inflasi yang terus menanjak tinggi harus direspons dengan kenaikan suku bunga yang agresif. Bahkan, kebijakan saat ini dianggap sebagai salah satu kebijakan paling agresif dalam sejarah The Fed. Tak heran apabila dianggap agresif, mengingat sepanjang 2022 The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 375 bps. Yang terbaru, pada pertemuan bulan November ini, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bps ke level 3,75%—4,0%.

Sebagai negara dengan perekonomian paling berpengaruh di dunia, apa yang terjadi di AS tentu akan merambat ke negara lain, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, ekspansi PMI manufaktur Indonesia mulai melambat seiring dengan melambatnya pesanan baru dari luar negeri dan menguatnya Dolar AS. Contoh lain juga terjadi di pasar keuangan. Sama dengan yang terjadi di banyak negara berkembang lainnya, telah terjadi aliran modal asing keluar di pasar Surat Berharga Negara (SBN) cukup deras, yaitu sebesar Rp176,29 triliun hingga pekan pertama bulan November. Derasnya aliran modal asing keluar tersebut berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah yang menyentuh level Rp14.600an per dolar AS, atau melemah di kisaran 9% (YtD). Pelemahan rupiah tergolong masih moderat dan terkendali bila dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Tetap saja ini harus diwaspadai karena dikhawatirkan dapat mendorong kenaikan inflasi, terutama yang berasal dari imported inflation akibat pelemahan nilai tukar. Meskipun inflasi masih terkendali dan lebih rendah dari perkiraan awal, Indonesia akan terus mewaspadai risiko tersebut dengan terus melakukan upaya stabilisasi nilai tukar.Dampak dari agresivitas kebijakan moneter The Fed memang tak bisa dihindari oleh negara mana pun. Beruntungnya, dampak yang ditimbulkan oleh agresifnya kebijakan moneter The Fed masih sangat manageable di Indonesia. Tidak hanya bermodal keberuntungan, resiliensi perekonomian Indonesia utamanya juga didukung oleh kredibilitas kebijakan ekonomi dan sektor keuangan, sehingga gelombang risiko yang datang mampu dimitigasi dengan baik.

Pemerintah memiliki amunisi tambahan dalam mempercepat transisi energi bersih menuju pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara di Tanah Air melalui skema dari Bank Pembangunan Asia. Upaya meringankan ongkos pensiun dini PLTU sebelumnya dilakukan pemerintah dengan melibatkan BUMN tambang PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dengan mengambil alih aset PLTU Pelabuhan Ratu kapasitas 3x350 MW di Jawa Barat milik PLN melalui aksi korporasi. Dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali kemarin disepakati komitmen percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batu bara Cirebon-1 berkapasitas 660 watt di Jawa Barat yang dimiliki oleh independent power producer (IPP) dengan skema pendanaan gabungan berupa Energy Transition Mechanism (ETM) dari Asian Development Bank (ADB). “Indepent Power Producer yang akan dipensiunkan di bawah skema ini di Cirebon itu hanya langkah pertama, itu milestone pertama,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11). Skema pendanaan ETM ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Asian Development Bank (ADB), Indonesia Investment Authority (INA), dan pemilik PLTU Cirebon-1 yakni Cirebon Electric Power (CEP). President ADB Masatsugu Asakawa mengatakan program pensiun dini PLTU Cirebon-1 itu nantinya bakal menggunakan struktur pendanaan gabungan atau blended finance dari skema ETM.