Pemerintah RI mendorong negara-negara G20 untuk menghasilkan kesepakatan konkret dalam mengatasi krisis pangan global. Kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga ditemukan solusi secara bersama-sama. Keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia diyakini akan dapat mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan sehingga akan mengatasi ancaman krisis pangan global. Indonesia memegang Presidensi G20 tahun 2022 hingga puncaknya, yaitu KTT G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali, 15-16 November ini. “Tidak boleh ada negara yang terlewatkan dan tertinggal, kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan saat ini dan di masa datang," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bali, Minggu (13/11). 

Mentan menegaskan, kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga akan ditemukan solusi secara bersama-sama. Negara-negara G20 sebagai bagian dari komunitas global berkomitmen mendukung peran krusial sektor pertanian dalam menyediakan pangan dan gizi bagi semua orang. “KTT G20 merupakan forum yang efektif untuk mengatasi krisis global. Secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia,” jelas Mentan. Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia akan mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan untuk bisa mengatasi ancaman krisis pangan global. (Yoga)

Presidensi G20 Indonesia terselenggara di tengah suramnya prospek ekonomi dunia. Meski telah pulih dari pandemi Covid-19, negeri ini masih berhadapan dengan berbagai permasalahan dunia yang menantang. Kombinasi tiga guncangan yang terjadi di luar kelaziman membayangi prospek pemulihan. Pertama, berlanjutnya kebijakan nol Covid di China. Kebijakan China yang terus menerapkan pengujian Covid-19 secara masif serta penguncian wilayah secara berkala menggerus kepercayaan konsumen dan investasi. Kedua, sangat persistennya inflasi. Dislokasi rantai pasokan dan kenaikan harga komoditas menjadi masalah. Selain itu, banyak negara juga menjalankan kebijakan fiskal ekspansif, melakukan pembiayaan melalui utang guna menopang konsumsi rumah tangga saat pandemi. Ketiga, invasi Rusia ke Ukraina. Perang yang memicu kenaikan harga makanan, pupuk, dan energi di dunia memperburuk inflasi.

Masing-masing dari tiga faktor itu memengaruhi tiga ekonomi utama dunia. Di AS, kebijakan kenaikan suku bunga untuk menurunkan inflasi meningkatkan risiko resesi. DiChina, pembukaan kembali ekonomi secara lambat merusak kepercayaan masyarakat pada perekonomian terbesar kedua di dunia itu. Di Eropa, krisis energi menekan rumah tangga dan membebani pertumbuhan. Kombinasi semuanya sangat mungkin menjadikan 2023 lebih sulit ketimbang 2022. Sedang di Indonesia, perekonomian RI pulih dengan baik. Pertumbuhan mulai kembali pada tahun lalu, dan tahun ini perekonomian berjalan baik. Pertumbuhan semester I-2022 tercatat 5,2 % (year on year/yoy). Pertumbuhan sebesar ini cukup kuat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ekspor juga kuat. Hal ini mengesankan, mengingat pertumbuhan melambat di dua mitra dagang utama Indonesia: AS dan China.

Namun, sebagai negara dengan perekonomian terbuka, masalah dunia akan memengaruhi Indonesia.  IMF memperkirakan inflasi Indonesia 7,2 % (yoy) tahun ini, lebih rendah daripada banyak negara lain. Selain itu, meski di banyak negara lain inflasi didorong secara domestik, inflasi Indonesia sebagian besar dari luar negeri, inflasi yang diimpor. Penyebab utamanya, kenaikan harga komoditas akibat  pertumbuhan yang kuat tahun lalu dan invasi Rusia ke Ukraina. Bidang lain untuk melihat efek dari ekonomi global yang lemah ialah nilai tukar. Januari 2022, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ialah Rp 14.266. Per November, rupiah terhadap dollar AS mencapai Rp 15.698. Namun, depresiasi rupiah relatif rendah. Contohnya, di periode itu, pound sterling melemah 14,4 % terhadap dollar AS. Dengan kinerja rupiah lebih baik, RI mengalami tekanan inflasi impor lebih moderat. (Yoga)

Pelaku usaha dari negara anggota G20 menyerukan agar para kepala negara yang bertemu di KTT G20, pekan depan, dapat mendorong solusi untuk menyudahi perseteruan geopolitik yang kini telah menekan ekonomi di banyak negara. Di sisi lain, tema pemulihan inklusif yang diangkat presidensi Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi jargon. Seruan akan pentingnya perdamaian untuk menyelamatkan momentum pemulihan ekonomi global itu akan disampaikan dalam komunike berisi rekomendasi kebijakan dan program kerja sama yang dicapai di B20 Summit. Forum itu merupakan wadah pertemuan para pelaku bisnis anggota G20, 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan Uni Eropa. B20 Summit akan diadakan di Bali pada 13-14 November 2022. Di forum itu, Indonesia sebagai presidensi akan mendorong adanya ”desakan” dari komunitas bisnis global agar para pemimpin negara bisa mengesampingkan perbedaan dan melahirkan deklarasi bersama. Lobi-lobi dan pendekatan sudah dilakukan Kadin Indonesia sebagai pemimpin (chair) dari B20 melalui kunjungan ke beberapa negara anggota G20 sebelum KTT G20.

Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid optimistis, B20 Summit dapat menghasilkan rekomendasi terkait kondisi geopolitik saat ini. ”Bagaimana kita bicara kemajuan ekonomi atau apa pun kalau dunia tidak damai dan perang masih ada? Harapannya ini bisa menjadi bagian dari deklarasi pemimpin G20, apalagi mereka sudah mendapat suara dari pebisnis di semua negara G20,” kata Arsjad dalam wawancara khusus dengan Kompas, di Jakarta, Rabu (9/11). Sektor bisnis dan politik bagaikan dua sisi mata uang, terpisah sekaligus berdampingan. Arsjad  mengatakan, hal itu terlihat daritetap cairnya pembicaraan antarpelaku bisnis dari negara G20 yang posisi politiknya berseberangan. Bahkan, kerja sama antarpebisnis (business to business) masih bisa dilakukan oleh perusahaan dari negara yang berbeda kubu. Namun, di sisi lain, dunia usaha juga menjadi sektor yang paling terdampak dari ketegangan geopolitik. Imbasnya mendisrupsi rantai pasok global, menghambat ketersediaan bahan baku, melonjakkan biaya produksi, melemahkan nilai mata uang negara berkembang, dan memperberat kewajiban kredit pelaku usaha.  (Yoga)

Meta, induk perusahaan Facebook, akan memutus hubungan kerja dengan 11.000 karyawan atau 13 % dari sumber daya manusianya. Langkah efisiensi itu dilakukan menyusul pendapatan perusahaan yang anjlok. Pengumuman PHK disampaikan CEO Meta Mark Zuckerberg, Rabu (9/11). Zuckerberg dengan mata merah mengumumkannya kepada karyawan dengan membaca naskah. (Yoga)

Subsidi suku bunga untuk membangun cadangan pangan pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah menangani pangan dengan pendekatan baru. Permenkeu (PMK) No 153 Tahun 2022 tanggal November 2022 mengatur pemberian subsidi bunga pinjaman untuk pengadaan pangan pemerintah (CPP). Penyelenggara CPP adalah Bulog dan Badan Pangan Nasional (BPN). Pinjaman harus dari bank milik pemerintah dan jangka waktu pinjaman paling lama enam bulan. Subsidi diambil dari APBN (Kompas, 10/11). Keputusan pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman untuk membentuk CPP menjadi pendekatan baru setelah krisis ekonomi 1998. Peraturan baru Menkeu memperlihatkan keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi menjaga  produksi pangan nasional.

Untuk mendorong produksi, ada jaminan harga yang baik bagi petani, peternak, dan nelayan. Pemerintah menetapkan 11 jenis bahan pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ungas, telur, daging ruminansia, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan. Kita mengetahui, petani, nelayan, dan peternak akan terus berproduksi apabila mereka mendapatkan keuntungan memadai. Akan tetapi generasi muda tidak tertarik bertani, terutama tanaman pangan, karena pendapatan bertani kalah dibandingkan dengan usaha di bidang lain. Adanya subsidi suku bunga pinjaman bisa kita baca sebagai perintah langsung kepada Bulog dan BPN untuk membeli bahan pangan penting dari petani dengan harga baik. Ini adalah pendekatan baru karena sejak Indonesia merdeka, pemerintah lebih mementingkan konsumen, yaitu harga pangan, terutama beras, dibuat semurah mungkin dengan alasan memenuhi kebutuhan kelompok buruh dan pekerja. (Yoga)

Penurunan permintaan dari AS serta sejumlah negara di Eropa menekan pelaku industri mebel dan kerajinan di Tanah Air. Guna lepas dari tekanan itu, pelaku industri melirik peluang optimalisasi produk dan diversifikasi negara tujuan ekspor. Berdasarkan data yang dihimpun dan diolah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), nilai ekspor furnitur dan kerajinan sepanjang Januari-September 2022 mencapai 2,71 miliar USD atau tumbuh 7,71 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Namun, laju pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 27,23 %. Realisasi ekspor mebel dan kerajinan 2021 mencapai 3,25 miliar USD. Namun, tahun ini nilainya diperkirakan turun menjadi 3,17 miliar USD. ”Secara umum (di negara-negara tujuan ekspor), inflasi membuat daya beli masyarakat turun. Akibatnya, belanja (furnitur) turut berhenti,” kata Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur di sela simposium HIMKI di Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, ekspor produk itu tidak maksimal karenamarket shock akibat perang Rusia-Ukraina sehingga inflasi di negara tujuan tergolong tinggi. Terkait situasi itu, analis Perdagangan Ahli Madya Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Hamidi Hasyim, mengusulkan optimalisasi produk ekspor yang punya ceruk pasar, seperti tempat duduk lapisan kayu (kode HS 940161) dan furnitur ruang makan selain kursi (kode HS 940340). Setiap tahun, potensi ceruk pasar produk kelompok HS 940161 dan HS 940340 masing-masing 24,3 miliar USD dan 7,9 miliar USD. Namun, nilai ekspor kedua produksi tersebut sepanjang Januari-September 2022 masing-masing baru 39,4 juta USD dan 64,8 juta USD. (Yoga)

Emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin beragam. Kamis (10/11), ada dua emiten baru lagi di bursa. PT Bersama Zatta Jaya Tbk merupakan emiten yang bergerak dalam bidang produksi mode Muslim. Emiten baru lainnya adalah PT Ketrosden Triasmitra Tbk yang memberikan layanan pembangunan, penjualan, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi kabel fiber optik. Zatta menjadi emiten ke-53 yang tercatat di bursa pada tahun 2022 disusul oleh Ketrosden. (Yoga)

PT Pos Indonesia, melalui anak usaha mereka, PT Pos Properti Indonesia, menggelontorkan investasi senilai Rp 5 miliar untuk pengembangan tahap kedua hub kreatif Pos Bloc yang berlokasi di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Total, Pos Indonesia mengucurkan dana hingga Rp 9 miliar untuk pengembangan ruang publik baru ini. Dirut Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengatakan proyek ini merupakan langkah perusahaan menyediakan ruang kreatif bagi warga Ibu Kota. “Pos Bloc kini telah menjadi ruang kreatif untuk mewadahi UMKM memajang produknya yang telah melalui proses kurasi,” kata Faizal dalam acara peresmian Pos Bloc tahap kedua, kemarin. Menurut rencana, konsep serupa dihadirkan Pos Indonesia di sejumlah kota, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Faizal menjelaskan, langkah perseroan masuk ke sektor properti ini merupakan bagian dari strategi transformasi Pos Indonesia dari perusahaan penyedia jaringan dan layanan logistik menjadi perusahaan penyedia platform. “Kami akan terus berinovasi, baik secara fisik maupun digital,” kata dia. PT Pos Properti Indonesia telah memberikan kontribusi bagi pendapatan perseroan sebesar 13 % total pendapatan per tahun lalu yang mencapai Rp 4,4 triliun. “Pos Properti mengelola seluruh properti PT Pos di 2.970 titik bisnis,” kata Faizal. Dengan adanya anak usaha di sektor properti, PT Pos kini memiliki lima portofolio bisnis, yakni jasa keuangan, layanan kurir dan parsel, layanan logistik, universitas dan manajemen sistem transportasi, serta layanan properti. (Yoga)

Kemendagri meminta pemda menganggarkan pembiayaan energi terbarukan dalam RAPBD 2023. "Di dalam RAPBD itu, wajib menganggarkan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) 2022 di Anvaya Beach Resort Bali, Rabu, 9 November 2022. Fatoni menjelaskan, sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor energi dan sumber daya mineral masuk dalam kategori urusan pilihan, sehingga selama ini cenderung tidak diprioritaskan. "Dari sisi keuangan daerah, rata-rata anggaran untuk ESDM di daerah kecil karena merupakan urusan pilihan," ujarnya. Padahal, menurut Fatoni, penganggaran itu dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, sehingga tak memberatkan APBD.

Kemendagri mendorong pemda agar menyiapkan transisi energi baru terbarukan (EBT) terutama di bidang anggaran. Salah satu kendala pengembangan EBT di daerah masih rendahnya alokasi anggaran untuk urusan di bidang ESDM. Untuk mendukung transisi energi, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penggunaan dana bagi hasil (DBH) sektor migas untuk mendukung kinerja yang terkait pelayanan dasar. Hal itu seperti urusan pendidikan dan kesehatan, termasuk memprioritaskan pengembangan EBT. "Mengingat keterbatasan fiskal daerah, sementara pengembangan EBT termasuk hight capital investment, maka pemda perlu mengidentifikasi potensi EBT di wilayahnya masing-masing sebagai dasar untuk pengembangan program investasi, sehingga dapat menarik minat investor untuk mengembangkan EBT di daerah," kata Fatoni. (Yoga)

Ada kabar baik bagi korban investasi ilegal atau investasi bodong. Dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang mulai dibahas di DPR, ganti rugi akan dimungkinkan bagi korban kejahatan di sektor keuangan, seperti investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam. Wacana tersebut diungkapkan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR saat menyampaikan Pengantar RUU PPSK yang juga dikenal sebagai omnibus law sektor keuangan, Kamis (10/11) di Jakarta. “ Keberpihakan pada masyarakat akan diwujudkan dengan pengaturan ketentuan pidana, serta pengganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan oleh lembaga keuangan seperti pinjol ilegal, investasi bodong, dan juga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam,” ungkap Sri Mulyani.

Menkeu menegaskan, tata kelola yang baik serta penguatan penegakan hukum di sektor keuangan menjadi salah satu isu yang sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Terlebih pada tahun 2020, peringkat Indonesia dalam aspek tata kelola dan penegakan hukum sangat rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Menurut dia, pemerintah ingin menerapkan konsep penegakan hukum kejahatan di sektor ekonomi, dengan mengedepankan pemulihan kerugian terhadap korban atau restorative justice. Sri Mulyani menjelaskan, apabila kerugian yang dialami korban kejahatan di sektor keuangan bisa dipulihkan, pemerintah berniat mempertimbangkan penghindaran pidana kepada pihak yang melakukan kejahatan. Artinya, pihak yang melakukan kejahatan akan terlebih dahulu diminta untuk mengakui kesalahannya dan memberikan ganti rugi kepada para korban. Namun jika itu tidak dilakukan, opsi terakhir adalah pemidanaan. (Yoga)