Pondasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan kembali diuji pekan ini. Pada 16-17 November 2022, Bank Indonesia (BI) kembali menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG). Pelaku pasar mencermati kebijakan suku bunga acuan BI atau BI 7-day reverse repo rate (BI 7-day-RR). Analis memperkirakan, bank sentral kembali mengerek naik suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) menjadi 5% dari 4,75% bulan ini. Jika prediksi ini tidak meleset, ini adalah kali keempat BI menaikkan suku bunga sejak Agustus 2022. Proyeksi kenaikan BI 7­-day-RR tersebut tidak seagresif kenaikan di Oktober. Analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menganalisa, ada beberapa pertimbangan BI mengatrol suku bunganya. Dari eksternal, inflasi Amerika Serikat (AS) di Oktober tercatat naik 7,7%. Ini lebih rendah dari inflasi AS di September 2022 sebesar 8,2%. Dari internal, laju inflasi tahunan Indonesia juga masih tinggi. Berdasarkan survei pemantauan harga BI, pada pekan kedua November ini masih terjadi inflasi 0,11% secara bulanan. Kebijakan suku bunga acuan dinilai bakal menjadi langkah BI untuk menjangkar inflasi. Kenaikan bunga BI bakal menentukan arah IHSG ke depan. Berkaca pengalaman sebelumnya, IHSG selalu kehabisan tenaga melawan kenaikan suku bunga BI. Contohnya, September lalu BI memutuskan menaikkan suku bunga dari 3,75 jadi 4,25%.

Surplus neraca perdagangan bisa menyusut lantaran nilai ekspor yang melandai seiring menurunnya harga komoditas. Ditambah lagi, nilai impor mulai meningkat menjelang akhir tahun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, surplus neraca perdagangan Oktober 2022 sebesar US$ 4,47 miliar. Angka ini menyusut dari surplus bulan sebelumnya yang sebesar US$ 4,99 miliar. David melihat, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2022 didorong oleh kinerja ekspor, terutama sektor komoditas yang masih mengalami kenaikan, seperti crude palm oil (CPO) dan batubara. Ia memperkirakan, nilai ekspor Oktober 2022 mencapai US$ 24 miliar. Chief Economist Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan, neraca perdagangan ke depan masih akan mencetak surplus. Namun, nilainya makin landai seiring tren penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti CPO dan batubara.

Pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 masih harus bersabar menanti pembayaran klaim yang tak kunjung dibayar. Perusahaan asuransi mutual ini masih perlu melakukan penyehatan keuangan. Juru Bicara Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumputera 1912, RM Bagus Irawan menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) oleh Otoritas Jasa Keuangan. "Manajemen saat ini masih menunggu RPK di setujui oleh OJK. Dan OJK masih menunggu hasil konsultan spesialis dari World Bank," ujar Bagus kepada KONTAN, akhir pekan lalu

Capaian ekonomi yang cukup solid sepanjang tahun berjalan 2022 memberikan modal tebal bagi pemerintah untuk menjaring komitmen investasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pekan ini. Hal itu ditandai dengan mengalirnya kesepakatan investasi oleh penanam modal terutama asing, baik yang difasilitasi langsung oleh pemerintah maupun dunia usaha melalui forum B20 Summit. Hingga akhir pekan lalu, kelompok pebisnis yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berhasil mengamankan 18 perjanjian kesepakatan investasi dengan nilai US$5 miliar dari 11 negara. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan nilai investasi tersebut akan terus bertambah selama B20 Summit yang akan berakhir hari ini. “Kemarin hanya investasi di sektor sustainability sekitar Rp75 triliun, dan masih ada penandatanganan kerja sama lagi. Kita akan raih sebesar-besarnya,” katanya di sela-sela acara pembukaan B20 Summit di Bali, Minggu (13/11). Dia menambahkan bawa pertemuan B20 Summit di bawah Presidensi Indonesia diyakini dapat berdampak pada peningkatan investasi khususnya pada tiga sektor prioritas Presidensi G20 Indonesia, yaitu di kesehatan, transisi energi hijau, dan transformasi digital. Ketua B20 Indonesia Shinta W. Kamdani menjelaskan akan ada kesepakatan-kesepakatan investasi lainnya di luar sektor yang menjadi prioritas Presidensi G20 Indonesia. Komitmen investasi yang berhasil ditampung oleh pelaku usaha itu kian mengonfirmasi bahwa fondasi ekonomi nasional cukup tangguh. Apalagi, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2022 yang mencapai 5,72% (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal II/2022 sebesar 5,44% (YoY), menandakan Indonesia berhasil bangkit dari tekanan. Pada saat yang sama, inflasi juga melandai yakni dari 5,95% (YoY) pada September 2022 menjadi 5,71% (YoY) pada Oktober. Data ini menandai bahwa Indonesia mampu mengelola krisis energi dengan baik, terutama pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam beberapa pekan terakhir, fokus pemerintah lebih tertuju pada upaya menjalankan perannya di kancah internasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri secara langsung konferensi tingkat tinggi (KTT) Asean + 3 di Kamboja. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pekan ini. Dua ajang pertemuan tinggi tersebut sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Dari tataran hubungan internasional, peran aktif Presiden Jokowi telah meningkatkan posisi dan peran Indonesia sebagai aktor kunci hubungan antarnegara. Di kawasan Asia Tenggara, kita mendukung gagasan Presiden Jokowi agar tercipta penguatan fiskal demi stabilitas keuangan masing-masing negara anggota Asean. Di lain sisi, dukungan dan peran lembaga keuangan internasional dalam merespons dan meminimalkan dampak krisis itu sangat penting. Hal ini terutama harus dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel. Puncak KTT G20 yang akan berlangsung pada pertengahan pekan ini pun menjadi momentum Indonesia menunjukkan perannya di mata internasional. Arah politik luar negeri kita yang bebas aktif pun akan makin diakui dunia. Selain itu G20 turut mengerek konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun. Hal ini juga akan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33.000 orang di berbagai sektor usaha. Kita berharap momentum peran aktif Indonesia di kancah internasional ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan pelaku bisnis untuk mendorong roda ekonomi nasional bergerak lebih kuat dan cepat.

Indonesia mendapatkan kucuran dana segar US$20 miliar untuk memangkas ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbasis batu bara. Perincian dana itu akan dipublikasikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pekan ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, pembiayaan senilai US$20 miliar itu bersumber dari Amerika Serikat (AS), Jepang, serta Just Energy Transition Partnership (JETP).Komitmen ini merupakan hasil dari negosiasi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan sejumlah negara tersebut dalam setahun terakhir, dan akan disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15 November 2022.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dalam KTT G20 Bali. Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia akan menghentikan operasional PLTU lebih cepat. Bahkan, pemerintah dan PT PLN (Persero) telah mengidentifikasi PLTU mana saja yang akan dihentikan operasionalnya.

Hyundai Motor Company mendapatkan kepastian pasokan aluminium dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. di tengah peningkatan permintaan komoditas tersebut untuk industri otomotif. Hyundai Motor Company dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) menandatangani nota kesepahaman untuk menjamin pasokan aluminium di tengah meningkatnya permintaan terhadap aluminium untuk manufaktur otomotif. Dalam kerja sama tersebut, Hyundai bakal mendapatkan aluminium dari anak perusahaan ADMR, yaitu PT Kalimantan Aluminium Industry. Penandatanganan nota kesepahaman antara Hyundai Motor Company dan ADMR dilakukan di sela-sela pertemuan B20 oleh CEO Hyundai Motor Company Jaehoon Chang dan Presiden Komisaris ADMR Garibaldi Thohir. “Kerja sama smelter aluminium ini juga diharapkan bakal memperkuat hubungan kerja sama antara Hyundai Motor Company dan Indonesia dengan sinergi yang lebih kuat,” kata dia, Minggu (13/11). Adapun, kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut meliputi produksi dan pasokan aluminium dari Kalimantan Aluminium Industry. Christian Ariano Rachmat, Presiden Direktur Adaro Minerals Indonesia, mengatakan bahwa kerja sama tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap proses penghiliran mineral Indonesia di kawasan industri hijau terbesar dunia yang berlokasi di Kalimantan Utara.

Aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah naik kelas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang/Jasa Publik. Saat ini, aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih dipayungi oleh peraturan presiden. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin mengatakan, penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa terbilang mendesak. Pasalnya, banyak kebijakan saat ini belum terfasilitasi dalam peraturan yang sudah ada sebelumnya. LKPP telah mendata dan menganalisis pada level Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Pemerintah yang bersinggungan. Hal ini untuk melihat bagian yang dapat diperkuat, serta menghindari terjadinya aturan yang saling bertentangan. Ada sejumlah pertimbangan perlunya RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik. Misalnya, pertama, untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (transformasi digital). Kedua, menciptakan satu pasar nasional (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Derah, BUMN/BUMD, dan Badan Hukum Publik) yang efisien dan efektif. Ketiga, untuk memastikan transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat, mendorong pengembangan industri lokal dan mendukung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi. Kelima, menjamin keberlanjutan pengembangannya.

Dana Pandemi yang resmi diluncurkan dalam presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan pandemi secara global di masa depan. Tata kelola pemanfaatan dana ini pun  perlu dipastikan inklusif, terutama bagi negara miskin dan berkembang, sehingga tujuan mencapai kesetaraan terwujud. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan lemahnya sistem ketahanan kesehatan global. Kesenjangan pembiayaan dalam penanganan pandemi terhitung amat besar. WHO dan Bank Dunia mengestimasikan biaya yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut mencapai 10,5 miliar dollar AS. Menkeu Sri Mulyani dalam acara peluncuran Dana Pandemi di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11) menyampaikan, pandemi membuktikan lemahnya sistem kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kapasitas laboratorium, SDM, infrastruktur kesehatan, sistem diagnostik, dan layanan kesehatan primer tak memadai.

”Ketika pandemi menghatam negara-negara tersebut, kondisi itu dapat menimbulkan risiko global. Maka, ketika dunia menghadapi pandemi, kita baru bisa mengatasinya saat semua negara siap dan mampu menghadapinya,” tuturnya. Menurut Sri Mulyani, pembiayaan internasional berperan penting mendukung negara berpenghasilan rendah dan menengah agar lebih siap menghadapi persoalan kesehatan di masa depan. Karena menjadi inisiatif global,  keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan untuk mendukung pendanaan itu. ”Kami akan terus membangun tata kelola yang lebih inklusif dan semakin memperkuat arsitektur kesehatan global. Dana Pandemi ini menjadi tonggak penting sekaligus titik awal bagi kita semua bahwa G20 mampu menghasilkan aksi konkret yang berdampak global,” ujarnya. Sebanyak 20 donor, yang terdiri dari negara anggota G20, negara non-G20, dan lembaga filantropi dunia, telah berkomitmen dalam Dana Pandemi. Setidaknya komitmen yang terkumpul mencapai 1,4 miliar dollar AS. Dana ini semakin bertambah dengan adanya komitmen dari pihak-pihak lain. (Yoga)

Dalam jumpa pers Sabtu lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, 16 pemimpin negara, ditambah satu kepala organisasi kawasan, akan hadir dalam KTT G20 yang digelar 15-16 November di Nusa Dua, Bali. Tiga kepala negara yang tak hadir adalah Presiden Brasil, Presiden Meksiko, dan Presiden Rusia. Sebelumnya, banyak pihak memberi perhatian pada rencana kehadiran Putin. Kini perhatian diarahkan pada rencana pertemuan bilateral Biden dan Presiden China Xi Jinping. Serangan Rusia ke Ukraina membuat perseteruan Barat-Rusia menguat. Ketegangan berimbas pada situasi di tubuh G20. Sempat mengemuka niat ketidak hadiran sejumlah pemimpin Barat di KTT jika Putin datang. Namun, melalui upaya diplomatik dan komunikasi yang intens oleh Presiden Jokowi serta semua jajaran kabinet, termasuk Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani, serta beragam kalangan, ketegangan tampak mereda.

Sejumlah kesepakatan tercapai, salah satunya Dana Pandemi. Kalangan dunia usaha juga setuju berupaya meredakan ketegangan geopolitik antar-anggota G20. Ketidakhadiran Putin dapat dilihat dari perspektif lebih positif. Rusia ”memberi ruang” lebih leluasa bagi para pemimpin G20 untuk berdialog. Putin tak mau KTT G20 kehilangan fokus dan menjadi lahan  perdebatan politik. Setelah situasi ”lebih reda”, mata dunia tertuju pada Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden yang dikabarkan akan menggelar pertemuan di Bali. Kedubes AS di Jakarta mengatakan belum bisa memastikan agenda bilateral itu. Demikian pula Kedutaan Besar China di Jakarta yang belum mau mengabarkan jadwal kedatangan Xi dan jadwal pertemuan bilateralnya.

Dari informasi yang beredar sepekan terakhir,Biden dan Xi dipastikan bertemu. AS ingin membahas empat hal dengan China, yaitu uji coba rudal nuklir Korea Utara, sikap China terhadap invasi Rusia ke Ukraina, peningkatan intrusi China di Selat Taiwan, dan perang dagang serta rantai pasok. Pertemuan Biden-Xi ini merupakan yang pertama secara langsung setelah Biden dilantik menjadi Presiden AS tahun 2021. Mereka pertama kali bertemu ketika menjabat sebagai wakil presiden negara masing-masing tahun 2011. Pertemuan langsung itu penting karena hubungan AS-China dan situasi dunia saat ini kompleks. ”Pembahasan daring tak memadai. Pertemuan langsung memungkinkan terjadinya berbagai gestur maupun lisan yang lebih kaya dan bermakna dibandingkan sekadar obrolan politik,” kata dosen Universitas Hubungan Internasional China, Xiong Zhiyong. (Yoga)