Hingga kini pekerja migran Indonesia (PMI) masih menanggung biaya penempatan yang relatif tinggi kendati undang-undang mengamanatkan pembebasan biaya. Pemerintah mengupayakan solusi melalui kredit usaha khusus dengan bunga rendah, tetapi solusi ini dinilai belum optimal. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, rata-rata biaya penempatan PMI mencapai Rp 30 juta per orang meski ada pula yang nilainya di bawah angka itu. UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI mengamanatkan agar PMI dibebaskan dari pengenaan biaya penempatan. Namun, dia mengakui, negara tak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar seluruh biaya penempatan. Sebelum pandemi Covid-19, setiap tahun terdapat rata-rata 270.000 warga negara Indonesia menjadi PMI. Pada tahun 2021, jumlahnya turun menjadi 72.000 orang. Pada Januari-Oktober 2022, jumlahnya 170.000 orang.

”Katakanlah per tahun 270.000 orang PMI berangkat, total dana yang disiapkan negara 8,2 triliun. Dana sebesar itu belum cukup tersedia (meski devisa yang dihasilkan PMI per tahun mencapai Rp 159 triliun),” ujar Benny seusai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BP2MI dengan 12 pemerintah daerah, 5 lembaga pendidikan, dan 3 lembaga kesehatan di Jakarta, Selasa (15/11). Menurut Benny, biaya penempatan mencakup pendidikan dan  pelatihan kerja; sertifikasi kompetensi; via kerja; dan tiket berangkat. Pihaknya masih menemukan keluhan PMI yang berutang ke rentenir untuk modal berangkat. Selain itu, ada banyak praktik pemberangkatan yang tidak transparan di daerah sehingga pengeluaran calon PMI justru membengkak. Dengan nota kesepahaman tersebut, pemda diharapkan memfasilitasi pelatihan kerja dan perlindungan sebelum sampai setelah penempatan. Menurut Benny, pemerintah juga menyediakan program kredit usaha rakyat (KUR) Penempatan PMI yang disalurkan oleh bank milik negara, bank syariah, dan bank pembangunan daerah. (Yoga)

Bola krisis pangan dunia terus menggelinding menjelang perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 pada 20 November-18 Desember. Rusia sebagai pemain utama masih menjadi penentu berakhirnya ”hunger games” tersebut. Berikut faktor x di luar kendali setiap negara, yakni cuaca. Black Sea Grain Initiative atau Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam memegang peran kunci. Dunia tengah menanti perpanjangan perjanjian ekspor biji-bijian dan pupuk yang akan berakhir pada 18 November 2022 itu. Rusia sempat menarik diri dari koridor inisiatif itu pada 10 Oktober 2022. Namun, dua hari kemudian, Rusia kembali bersedia berunding. Dalam ASEAN Summit 2022 di Phnom Penh, Kamboja, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba unjuk bicara. Dia mendesak negara-negara Asia Tenggara mengambil langkah terhadap Rusia agar menghentikan permainan yang menyebabkan kelaparan atau ”hunger games” dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengingatkan, dunia perlu memperhitungkan faktor cuaca.

Kondisi cuaca di Amerika Selatan, khususnya Brasil dan Argentina, membaik sehingga akan meningkatkan produksi jagung dan kedelai. Namun, di sebagian AS masih terjadi kekeringan. Cuaca ekstrem juga melanda Australia sehingga akan berpengaruh pada panen gandum. Kedua faktor itu bakal menjadi penentu harga sejumlah komoditas pangan dan pupuk dunia menjelang akhir tahun dan awal tahun depan. Dalam beberapa bulan terakhir, harga mayoritas komoditas pangan dan pupuk dunia telah turun meski masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Namun untuk mendapat keduanya,  negara importir pangan dan pupuk harus merogoh kocek lebih dalam karena ”kejemawaan” dollar AS  atas mata uang setiap negara. Para importir juga enggan mengimpor pangan dan pupuk dalam volume besar. Mereka takut rugi kala dollar AS berbalik melemah. (Yoga)

JAKARTA, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping hari ini, Rabu (16/11/2022) diagendakan menyaksikan uji dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara secara live melalui telekonferensi dalam rangka G20 Showcase di Bali. “Proses uji dinamis akan dilakukan sepanjang 15 km dari Stasiun Tegalluar menuju Casting Yard 4 di daerah Kopo, kota Bandung,” kata GM Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Rahadian Ratry dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (16/11/2022). Rahadian mengatakan, saat commercial operating date atau beroperasi komersial nanti, KCJB dapat melaju hingga 350 kilometer per jam. Namun pada proses uji dinamis kali ini, kereta inspeksi akan melaju dengan kecepatan terbatas hingga maksimal 80 km per jam. “Untuk kecepatan kereta masih terbatas, disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada,” jelas Rahadian. Menurut dia, persiapan uji dinamis kereta inspeksi KCJB dalam rangka G20 Showcase dilakukan sejak 9 November lalu. “Selain melihat proses uji dinamis, Jokowi dan Xi Jinping juga akan menyaksikan kecanggihan teknologi kereta inspeksi KCJB,” jelas Rahadian.

Pemprov Papua menyiapkan sentra produksi cabai didua distrik atau kecamatan di Kabupaten Keerom. Luas areal untuk penanaman cabai 30 hektar. Total 36 kelompok tani terlibat dalam penanaman cabai, tersebar di empat kampung di Distrik Arso dan Skanto. Setiap kelompok terdiri atas lima hingga enam petani cabai. ”Pencanangan sentra cabai ini sebagai salah satu upaya penanganan inflasi sesuai arahan Kemendagri. Papua sebagai provinsi induk dari tiga provinsi lainnya yang baru dimekarkan harus juga memiliki kawasan sentra pertanian,” kata Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukun saat penanaman perdana bibit cabai di Keerom, Selasa (15/11).

Selanjutnya akan ada perluasan lahan pertanian hingga 200 hektar di Keerom untuk penanaman cabai, tomat, dan bawang merah. Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua Salomon Telenggen memaparkan, masa tanam hingga panen cabai diperkirakan sekitar dua bulan. Para petani akan memasarkan cabai di Jayapura dan sekitarnya serta Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. ”Kami akan mendampingi para petani dalam proses penanaman hingga panen. Kami membantu para petani dengan penyediaan alat kerja, bibit cabai, hingga pupuk,” ujar Salomon. Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih menyambut baik pembukaan sentra pertanian di wilayahnya. Sebab, Keerom berpotensi menjadi pusat distribusi komoditas pertanian ke beberapa provinsi yang baru dimekarkan dari Papua. (Yoga)

Masyarakat Jambi mendesak Kementerian ESDM mengurangi kuota produksi batubara selama jalan khusus pengangkutan hasil tambang belum direalisasikan. ”Kuota produksi supaya dikurangi dulu dan jumlah kendaraan (batubara) dibatasi. Ini agar pembangunan jalan khusus batubara bisa dijalankan,” kata anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Elpisina, Selasa (15/11). (Yoga)

NUSA DUA, ID – Negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 berkomitmen untuk mendanai hingga US$ 20 miliar atau sekitar Rp 311,28 triliun guna mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia, termasuk pengakhiran pemakaian batu bara. Ini dilakukan untuk mencapai netralitas karbon (net zero emissions/NZE) pada 2050 atau satu dekade lebih cepat dari yang direncanakan semula. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengungkapkan rencan itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). Ia menjelaskan, komitmen pendanaan super jumbo itu dalam rangka mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan mendukung percepatan transisi energi melalui penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. “Secara bersama kami memobilisasi US$ 20 miliar dalam pengembangan EBT dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara. Kami berharap memobilisasi dana ini juga bisa membantu para pekerja yang paling terpengaruh. oleh transisi dari batu bara,” kata Biden pada peluncuran Kemitraan untuk Investasi dan Infrastruktur Global atau Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022). (Yetede)

JAKARTA- Serikat petani hingga organisasi masyarakat menyoroti pidato Presiden Joko Widodo pada Sesi Pertama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 dengan topik besar Kondisi Ekonomi Global, Ketahanan Pangan dan Energi. Pidato pembukaan yang disampaikan Presiden Jokowi di Bali, kemarin, 15 November 2022, dianggap tidak menangkap utuh persoalan pangan saat ini, hingga dikhawatirkan tidak menghasilkan solusi yang tepat. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai pidato Jokowi, yang salah satunya menekankan soal kelangkaan pupuk, kurang konprehensif dalam melihat permasalah ketahanan pangan. Dia menyebutkan pernyataan Presiden  tersebut seakan-akan mengarahkan forum untuk menelurkan solusi berupa penggunaan pupuk kimia yang belakangan harganya melambung. "Jadi Jokowi salah momentum. Ditengah ancaman pemanasan global, harusnya jangan mengedapankan pupuk kimia. Dan terlampau berlebihan kalau menyatakan dunia akan kelaparan kalau tidak ada pupuk kimia. Padahal ini momentum beralih ke pupuk organik," ujar Hnery, kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

DENPASAR- Sejumlah aktivis Indonesia People Assembly (IPA) ditangkap pada saat berdemonstrasi menentang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Koordinator IPA, Raden Deden Fajrulloh, mengatakan demonstrasi menolak KTT G20 digelar didepan Universitas Udayana pada Selasa, 15 November 2022. Setelah sekitar 7 menit aksi berlangsung, kata Deden, sejumlah aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja Bali datang dan membubarkan aksi. "Empat orang langsung dirampas dompet dan KTPnya dengan paksa, sementara koordinator lapangan aksi diarahkan masuk kampus untuk diinterogasi, sehingga barisan aksi menjadi terpisah setelah dibubarkan," kata Deden. Raden juga menuturkan aksi yang digelar di Denpasar kemarin merupakan lanjutan dari diskusi yang diselenggarakan di Universitas Udayana. Selain aksi di Bali, IPA melakukan aksi penolakan penyelengaraan G20 di sejumlah wilayah, seperti NTB, Maluku Utara, dan DKI Jakarta. Mereka menganggap agenda G20 ini sebagai pemborodan biaya. (Yetede)

Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran bagi dunia untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi darurat kesehatan global. Negara berkembang harus diberdayakan untuk menjadi bagian solusi kesehatan global. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka sesi kedua terkait isu kesehatan dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11). Pada sesi pertama, dibahas mengenai keamanan pangan dan energi. ”Negara berkembang harus diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Kesenjangan kapasitas kesehatan tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang perlu diberdayakan dan harus jadi bagian dari rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset,” tutur Presiden. Ia menyampaikan, hal tersebut dapat terwujud apabila investasi industri kesehatan di negara berkembang ditingkatkan.

Kerja sama riset dan transfer teknologi juga harus diperkuat serta akses bahan baku produksi untuk negara berkembang semakin diperluas. ”Dunia tidak boleh mengulang kesalahan yang sama saat pandemi Covid-19. Ini adalah pelajaran berharga untuk menyiapkan dunia dari daru rat kesehatan. Never again harus jadi mantra kita bersama,” ucap Jokowi. Dalam pidato pembukanya, ia juga mengajak para pemimpin G20 untuk turut berkontribusi dalam Dana Pandemi atau Pandemic Fund. Dana Pandemi diluncurkan oleh Presiden Jokowi, Minggu (13/11). Dana ini diharapkan dapat memperkuat dunia agar lebih baik dalam menghadapi pandemi di masa depan. Dana Pandemi saat ini, menurut Direktur Eksekutif Sekretariat Dana Pandemi Bank Dunia,telah terkumpul 1,4 miliar USD dari 24 kontributor. (Yoga)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berpeluang menghasilkan kesepakatan bersama alias komunike. Peluang ini muncul setelah dicapainya kesepakatan draf komunike di tingkat para diplomat negara anggota G20. Selanjutnya, draf akan diajukan kepada para pemimpin negara anggota G20 dalam pertemuan terakhir tingkat kepala negara pada Selasa (16/11) di Nusa Dua, Bali. Melansir Bloomberg, seorang sumber mengungkapkan, persetujuan atas usulan draf awal komunike melewati jalan berliku. Mereka sulit mengatasi perbedaan pandangan atas sikap terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Bila para kepala negara kemudian menandatangani usulan awal ini, maka pertemuan puncak KTT G20 akan mencapai komunike. Ini bisa menghindari sejarah buruk: pertemuan G20 tanpa komunike. Namun, untuk meyakinkan para pemimpin negara bersedia meneken usulan awal komunike, para negosiator harus berhati-hati dalam memilih redaksi penyusunan draf kesepakatan bersama tersebut.