Setelah melewati perdebatan panjang dan rumit, Presidensi G20 Indonesia 2022 akhirnya berhasil mencapai deklarasi yang disepakati bersama. Keraguan bahwa kesepakatan bersama dapat dicapai pupus. Saat menutup KTT G20 di Bali, Rabu (16/11) Presiden Jokowi menyatakan, Presidensi G20 Indonesia dimulai dengan harapan dan niat baik bersama untuk mewujudkan pemulihan dunia dari pandemic Covid-19 dengan cara inklusif. Presiden Jokowi mengapresiasi lahirnya deklarasi yang dinilainya merupakan keberhasilan luar biasa dari beragam upaya bersama. ”Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan,” ujar Presiden Jokowi. Deklarasi yang terdiri atas 52 paragraf tersebut sempat menimbulkan perdebatan sengit, terutama pada paragraf terkait sikap atas perang di Ukraina. ”Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati deklarasi, yaitu condemnation (kecaman) perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah,” ujar Presiden Jokowi.

Proses diplomasi dilakukan secara marathon. Paragraf yang dimaksud ialah paragraf ketiga, dimana sebagian besar anggota mengecam perang di Ukraina yang menyebabkan penderitaan dan memperburuk ekonomi global yang sudah rapuh. Disebutkan pula, G20 bukan forum menyelesaikan masalah keamanan. Namun, para anggota mengakui masalah keamanan dapat berkonsekuensi secara signifikan bagi ekonomi global. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa G20 merupakan forum ekonomi, bukan forum politik. Maka, forum ini seharusnya tak perlu dikaitkan dengan kondisi politik global. Menurut Presiden, pemulihan ekonomi global tidak akan tercapai tanpa ada perdamaian. Menlu Retno LP Marsudi menambahkan, negosiasi mencapai kesepakatan deklarasi dilakukan dengan proses yang tak mudah. Komunitas antarmenlu membahasnya secara intensif, terutama pada hari-hari sebelum puncak KTT G20 berlangsung. Keberhasilan atas deklarasi ini tak terlepas dari kepercayaan semua negara G20 kepada Indonesia. (Yoga)

Presiden Jokowi kembali menegaskan agar perang segera dihentikan. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi dunia tidak membaik. Penegasan itu disampaikan Presiden saat membuka sesi ketiga pada hari kedua KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11). Ia mengulang seruan agar perang dihentikan hingga dua kali. Ia menuturkan, setiap pemimpin negara bertanggung jawab memastikan situasi global dapat kondusif bagi masa depan dunia. Indonesia sebagai presiden G20 pun mendorong adanya transformasi digital. Sejumlah pertemuan kelompok kerja ekonomi digital pun sudah mulai dijalankan dalam Presidensi G20 Indonesia. Menurut Jokowi, ekonomi digital merupakan masa depan ekonomi dunia yang dapat menjadi pilar ketahanan pada masa pandemi. Ekonomi digital telah menyumbang setidaknya 15,5 % dari PDB global. Untuk itu, transformasi digital terus didorong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan global.

Presiden menyampaikan, ada tiga fokus utama transformasi digital yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia. Pertama, kesetaraan akses digital. Saat ini, terdapat 2,9 miliar penduduk dunia yang belum terhubung dengan internet, termasuk 73 % penduduk di negara kurang berkembang. Setidaknya 390 juta orang yang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. ”Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki,” kata Jokowi. Fokus kedua adalah literasi digital. Ia mengatakan, melek digital merupakan keharusan. Literasi digital harus terjangkau bagi semua masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam ekonomi di masa depan. Fokus ketiga mengenai lingkungan digital yang aman. Hoaks dan perundungan siber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data yang terjadi akibat kejahatan siber bisa berpotensi merugikan ekonomi dunia hingga 5 triliun dollar AS pada 2024. (Yoga)

Meski ekspor Indonesia terus tumbuh dan neraca dagang surplus 30 bulan berturut-turut, dampak perlambatan ekonomi dunia harus lebih serius diantisipasi. Dampak memburuknya perekonomian global pada Indonesia tak hanya terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekspor serta turunnya impor bahan baku dan barang modal sebagai komponen produksi industri, tetapi juga terjadinya PHK di di industri garmen dan alas kaki akibat menurunnya permintaan global serta perlambatan ekonomi negara maju. PHK juga terjadi di sejumlah perusahaan rintisan sebagai bagian fenomena global. Dengan pertumbuhan ekonomi salah satu tertinggi di dunia saat ini, IMF menyebut Indonesia titik terang di tengah suramnya prospek ekonomi global. BPS mencatat, ekonomi Indonesia triwulan III-2022 tumbuh 5,72 % (yoy), menyusul pertumbuhan 5,01 dan 5,44 % pada triwulan I dan II. Peningkatan pertumbuhan ini menunjukkan Indonesia sebenarnya jauh dari resesi. Namun, cepat atau lambat, kita tak bisa menghindari dampak resesi global pada 2023. Dari sisi perdagangan, neraca perdagangan masih surplus 5,67 miliar USD pada Oktober 2022 dan 45,52 miliar USD pada Januari-Oktober 2022.

 Terhadap G20 yang menyumbang 80 % perdagangan global, Indonesia juga masih surplus, dengan surplus membesar dari 16,4 miliar USD (2021) menjadi 27,6 miliar USD (Januari-Oktober 2022), meski demikian, pertumbuhannya, terutama ekspor nonmigas, terus melambat dua bulan terakhir, sejalan dengan turunnya permintaan dan turunnya harga komoditas. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memprediksi akan anjlok tajamnya pertumbuhan perdagangan global pada 2023. Menyusul pertumbuhan yang diprediksi sebesar 3,5 % di 2022, perdagangan global di 2023 diprediksi hanya tumbuh 1 %. Jauh di bawah proyeksi semula 3,4 %. Kita mengapresiasi berbagai langkah yang ditempuh pemerintah untuk menekan dampak ekonomi global pada industry dalam negeri. Termasuk, dengan menggenjot permintaan domestik dan mengampanyekan pemakaian produk lokal. Di sini relevansi KTT G20 di Bali. Melalui kerja sama dan koordinasi kebijakanyang lebih baik secara global, resesi diharapkan tidak berlangsung lama, dan ekonomi global bisa pulih lebih cepat dan lebih kuat di 2023. (Yoga)

Bulog kesulitan menaikkan stoknya ke angka yang diharapkan pemerintah, yakni 1,2 juta ton, sebab, situasi harga gabah atau beras di lapangan relatif tinggi dan suplainya terbatas. Data stok beras dan pembahasan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR secara hibrida, Rabu (16/11). Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat itu dan dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi serta Dirut Perum Bulog Budi Waseso. Per 13 November 2022, total stok beras yang dikelola Bulog mencapai 651.437 ton. Adapun cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sebesar 516.292 ton. Jumlah itu menurun dibandingkan data per 14 Oktober 2022 yang mencatatkan total stok beras 730.105 ton sedangkan CBP 693.812 ton. Menurut Arief, beras merupakan salah satu kontributor tertinggi terhadap laju kenaikan indeks harga konsumsi atau inflasi. NFA mendata, kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dan beras medium di tingkat konsumen sejak Juli 2022 telah mencapai 15,7 % dan 4,26 %.

”Perspektif pasar ialah stok (yang dikelola) Bulog berada di  bawah 1 juta ton menandakan bahaya,” katanya dalam rapat. Arief menyatakan, pihaknya berharap stok yang dikelola Bulog bisa mencapai 1,2 juta ton pada akhir tahun 2022. ”Kami sudah memberikan fleksibilitas HPP hingga Rp 8.800 per kilogram dan mencabutnya. Kini, kami menyilakan Bulog menyerap gabah/beras dari dalam negeri dengan skema komersial atau harga berapa pun yang berlaku di pasar. Jika pengadaan dalam negeri masih kurang, ada opsi dari luar negeri,” ujarnya. Menurut Budi Waseso, kebijakan fleksibilitas HPP tidak berdampak karena harga beras yang sering ditemukan sekitar Rp 8.900 per kg. Setelah diperbolehkan menyerap dengan skema komersial, pihak nya tetap merasa sulit lantaran suplai di lapangan terbatas, salah satunya akibat bencana banjir yang berdampak pada sawah dan menggerus produksi. (Yoga)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal, dalam konferensi pers, Rabu (16/11) di Jakarta, mengatakan, penetapan upah minimum provinsi harus mempertimbangkan kondisi riil, terutama kenaikan inflasi. Pihaknya berharap pemerintah tidak menggunakan PP No 36 Tahun 2021, tetapi kembali ke PP No 78 Tahun 2015 atau mengeluarkan peraturan baru khusus upah minimum tahun 2023. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar cantolan PP No 36/2021 tentang Pengupahan telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Artinya, kata Said, PP tersebut seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum penghitungan dan penetapan upah minimum.

”Inflasi umum telah mencapai 6,5 %, lalu inflasi makanan tembus 15 %, transportasi 30 %, dan sewa rumah 12,5 %. Kenaikan upah minimum di bawah inflasi tersebut sangat tidak tepat,” ujar Said. Menurut dia, apabila penghitungan upah minimum kembali menggunakan PP No 78/2015, kenaikan upah minimum tahun 2023 bisa berkisar 13 %. Kenaikan ini diyakini mampu menutup daya beli pekerja yang sebelumnya sudah tergerus inflasi. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, kenaikan upah minimum tahun 2023 bisa saja tidak murni berlandaskan PP No 36/2021, tetapi ada kombinasi kebijakan lain. ”Kalau daya beli pekerja turun, akan memengaruhi pertum buhan ekonomi. Karena 52 % pertumbuhan ekonomi dikontribusikan oleh konsumsi,” ujarnya. (Yoga)

Kementerian BUMN menjamin stok pupuk di dalam negeri aman dan tidak akan terjadi kelangkaan. Di tengah keterbatasan stok dan tingginya harga bahan baku pupuk global, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga 2023. Pupuk Indonesia mencatat, per 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi jenis urea mencapai 437.770 ton dan NPK282.782 ton. Pupuk Indonesia menyatakan siap mendistribusikannya kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (16/11) mengatakan, Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia akan turut menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk. ”Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dalam penyediaan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan,” ujarnya melalui keterangan pers. 

Pernyataan itu terkait dengan permintaan Presiden Jokowi saat membuka KTT G20 di Bali, Selasa (15/11). Presiden menyampaikan masalah kelangkaan pupuk tidak boleh disepelekan. Kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian sehingga dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia. Selain pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga meningkatkan ketersediaan pupuk nonsubsidi. Salah satunya dengan memperluas kios pupuk. Dirut PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menuturkan, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir 2023. Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk, khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif. PIHC telah memiliki kantor perwakilan di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku. (Yoga)

Berkaca dari krisis energi yang melanda sejumlah negara serta kian besarnya beban APBN menanggung subsidi energi membuat Pemerintah Indonesia menyiapkan antisipasi. Regulasi yang mengatur  ketentuan penetapan situasi di dalam negeri dan penanggulangannya pun diterbitkan. Hal itu diatur dalam Permen ESDM No 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Empat jenis  energi yang diatur adalah BBM, elpiji, tenaga listrik, dan gas bumi. Dalam Permen itu  disebutkan krisis BBM ditetapkan jika pemenuhan cadangan operasional minimum BBM diperkirakan tak terpenuhi dan tak tertanggulangi lebih dari 30 hari ke depan. Begitu juga dalam krisis elpiji.

Cadangan operasional minimum BBM ialah tujuh hari ketahanan stok pada wilayah distribusi, sedangkan elpiji tiga hari ketahanan stok. Krisis tenaga listrik ditetapkan jika terjadi pemadaman tiga hari beruntun dan tidak terpenuhinya cadangan operasional minimum (1 unit pembangkit terbesar tersambung ke sistem setempat) selama satu tahun ke depan. Sementara krisis gas bumi ditetapkan jika pemenuhan kebutuhan minimum (70 % kebutuhan normal) diperkirakan tak terpenuhi dan tak tertanggulangi lebih dari enam bulan ke depan. ”Tindakan penanggulangan krisis/darurat energi harus dilakukan segera. Itu dengan memberi kemudahan seperti terkait perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pembebasan lahan. Misalnya, impor tak perlu lagi dengan rekomendasi atau izin menteri terkait,” kata Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/11). (Yoga)

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk menjajaki peluang bisnis energi hijau. Melalui anak usahanya, PT Daya Anugerah Sejati Utama, meneken nota kesepahaman dengan Trina Solar Co Ltd, PT Indonesia Power, dan PT Agra Surya Investindo untuk merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pabrik panel surya. ”Kerja sama ini mendukung target netralitas karbon di 2060,” ujar Sekretaris Perusahaan Dian Swastatika Susan Chandra, Rabu (16/11). (Yoga)

JAKARTA, ID -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah tetap konsisten dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika terjadi perubahan, hal itu menunjukkan kegamangan pemerintah dalam melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia secara mendasar. Terlebih saat ini sedang terjadi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki, akibat resesi ekonomi global. “Pemerintah mesti mempertimbangkan kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang semakin berat dalam tujuh tahun terakhir. PP 36/2021 sudah menjadi win-win solution antara pengusaha dan para pekerja. Kami Apindo menolak apabila pemerintah benar-benar melakukan revisi pada PP 36/2021 tersebut,” ucap dia dalam konferensi pers secara hibrid di Jakarta, Rabu (16/11/2022). Berdasarkan data BKPM, setiap investasi Rp 1 triliun saat ini hanya mampu menyerap sepertiga dari jumlah tenaga kerja yang tercipta dibandingkan tujuh tahun lalu.  (Yetede)

BALI - Menjelang KTT G20 yang digelar 15-16 November 2022, para pemimpin bisnis dari negara-negara G20 yang tergabung dalam B20 Indonesia telah menyepakati menyerahkan policy reccomendation final atau communique kepada Presiden Jokowi selaku Pengarah  Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia. Aspirasi dan masukan dari komunitas bisnis global melalui B20 selaku business engagement G20 dalam bentuk policy recommendation ini terefleksikan dalam B20 Communique sebagai bentuk pernyataan bersama B20 yang akan disampaikan pada publik dan merangkum isu prioritas yang menjadi konsensus bersama B20. Sebagai salah satu engagement group terkemuka dari G20, B20 memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global pasca pandemi, khususnya di negara-negara G20 melalui KTT G20. Communique ini berisi ringkasan inti atas pandangan, arahan dan solusi dari seluruh task force (TF) dan action council B20 yang telah bekerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan sepanjang tahun 2022. (Yetede)