Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal, dalam konferensi pers, Rabu (16/11) di Jakarta, mengatakan, penetapan upah minimum provinsi harus mempertimbangkan kondisi riil, terutama kenaikan inflasi. Pihaknya berharap pemerintah tidak menggunakan PP No 36 Tahun 2021, tetapi kembali ke PP No 78 Tahun 2015 atau mengeluarkan peraturan baru khusus upah minimum tahun 2023. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar cantolan PP No 36/2021 tentang Pengupahan telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Artinya, kata Said, PP tersebut seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum penghitungan dan penetapan upah minimum.

”Inflasi umum telah mencapai 6,5 %, lalu inflasi makanan tembus 15 %, transportasi 30 %, dan sewa rumah 12,5 %. Kenaikan upah minimum di bawah inflasi tersebut sangat tidak tepat,” ujar Said. Menurut dia, apabila penghitungan upah minimum kembali menggunakan PP No 78/2015, kenaikan upah minimum tahun 2023 bisa berkisar 13 %. Kenaikan ini diyakini mampu menutup daya beli pekerja yang sebelumnya sudah tergerus inflasi. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, kenaikan upah minimum tahun 2023 bisa saja tidak murni berlandaskan PP No 36/2021, tetapi ada kombinasi kebijakan lain. ”Kalau daya beli pekerja turun, akan memengaruhi pertum buhan ekonomi. Karena 52 % pertumbuhan ekonomi dikontribusikan oleh konsumsi,” ujarnya. (Yoga)

Kementerian BUMN menjamin stok pupuk di dalam negeri aman dan tidak akan terjadi kelangkaan. Di tengah keterbatasan stok dan tingginya harga bahan baku pupuk global, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga 2023. Pupuk Indonesia mencatat, per 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi jenis urea mencapai 437.770 ton dan NPK282.782 ton. Pupuk Indonesia menyatakan siap mendistribusikannya kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (16/11) mengatakan, Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia akan turut menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk. ”Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dalam penyediaan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan,” ujarnya melalui keterangan pers. 

Pernyataan itu terkait dengan permintaan Presiden Jokowi saat membuka KTT G20 di Bali, Selasa (15/11). Presiden menyampaikan masalah kelangkaan pupuk tidak boleh disepelekan. Kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian sehingga dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia. Selain pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga meningkatkan ketersediaan pupuk nonsubsidi. Salah satunya dengan memperluas kios pupuk. Dirut PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menuturkan, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir 2023. Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk, khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif. PIHC telah memiliki kantor perwakilan di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku. (Yoga)

Berkaca dari krisis energi yang melanda sejumlah negara serta kian besarnya beban APBN menanggung subsidi energi membuat Pemerintah Indonesia menyiapkan antisipasi. Regulasi yang mengatur  ketentuan penetapan situasi di dalam negeri dan penanggulangannya pun diterbitkan. Hal itu diatur dalam Permen ESDM No 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Empat jenis  energi yang diatur adalah BBM, elpiji, tenaga listrik, dan gas bumi. Dalam Permen itu  disebutkan krisis BBM ditetapkan jika pemenuhan cadangan operasional minimum BBM diperkirakan tak terpenuhi dan tak tertanggulangi lebih dari 30 hari ke depan. Begitu juga dalam krisis elpiji.

Cadangan operasional minimum BBM ialah tujuh hari ketahanan stok pada wilayah distribusi, sedangkan elpiji tiga hari ketahanan stok. Krisis tenaga listrik ditetapkan jika terjadi pemadaman tiga hari beruntun dan tidak terpenuhinya cadangan operasional minimum (1 unit pembangkit terbesar tersambung ke sistem setempat) selama satu tahun ke depan. Sementara krisis gas bumi ditetapkan jika pemenuhan kebutuhan minimum (70 % kebutuhan normal) diperkirakan tak terpenuhi dan tak tertanggulangi lebih dari enam bulan ke depan. ”Tindakan penanggulangan krisis/darurat energi harus dilakukan segera. Itu dengan memberi kemudahan seperti terkait perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pembebasan lahan. Misalnya, impor tak perlu lagi dengan rekomendasi atau izin menteri terkait,” kata Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/11). (Yoga)

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk menjajaki peluang bisnis energi hijau. Melalui anak usahanya, PT Daya Anugerah Sejati Utama, meneken nota kesepahaman dengan Trina Solar Co Ltd, PT Indonesia Power, dan PT Agra Surya Investindo untuk merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pabrik panel surya. ”Kerja sama ini mendukung target netralitas karbon di 2060,” ujar Sekretaris Perusahaan Dian Swastatika Susan Chandra, Rabu (16/11). (Yoga)

JAKARTA, ID -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah tetap konsisten dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika terjadi perubahan, hal itu menunjukkan kegamangan pemerintah dalam melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia secara mendasar. Terlebih saat ini sedang terjadi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki, akibat resesi ekonomi global. “Pemerintah mesti mempertimbangkan kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang semakin berat dalam tujuh tahun terakhir. PP 36/2021 sudah menjadi win-win solution antara pengusaha dan para pekerja. Kami Apindo menolak apabila pemerintah benar-benar melakukan revisi pada PP 36/2021 tersebut,” ucap dia dalam konferensi pers secara hibrid di Jakarta, Rabu (16/11/2022). Berdasarkan data BKPM, setiap investasi Rp 1 triliun saat ini hanya mampu menyerap sepertiga dari jumlah tenaga kerja yang tercipta dibandingkan tujuh tahun lalu.  (Yetede)

BALI - Menjelang KTT G20 yang digelar 15-16 November 2022, para pemimpin bisnis dari negara-negara G20 yang tergabung dalam B20 Indonesia telah menyepakati menyerahkan policy reccomendation final atau communique kepada Presiden Jokowi selaku Pengarah  Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia. Aspirasi dan masukan dari komunitas bisnis global melalui B20 selaku business engagement G20 dalam bentuk policy recommendation ini terefleksikan dalam B20 Communique sebagai bentuk pernyataan bersama B20 yang akan disampaikan pada publik dan merangkum isu prioritas yang menjadi konsensus bersama B20. Sebagai salah satu engagement group terkemuka dari G20, B20 memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global pasca pandemi, khususnya di negara-negara G20 melalui KTT G20. Communique ini berisi ringkasan inti atas pandangan, arahan dan solusi dari seluruh task force (TF) dan action council B20 yang telah bekerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan sepanjang tahun 2022. (Yetede)

JAKARTA, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan optimistis Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dapat beroperasi pada Juni 2023. “Saya optimis kereta cepat ini dapat beroperasi di bulan Juni 2023,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping usai menyaksikan uji dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara virtual dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Rabu (16/11/2022). Saat uji dinamis melalui layar telekonferensi, Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi duduk berdampingan sambil menyaksikan kereta inspeksi yang dioperasikan oleh masinis, dari Stasiun Tegalluar, Bandung. "Lapor, Presiden Joko Widodo, CIT untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah siap dan inspeksi on track segera dilaksanakan, mohon instruksi,” kata Supriadi. Sembari melempar senyum, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping memberi komentar singkat. Jokowi mengatakan, “Laksanakan.” Sedangkan Xi Jinping memberi jawaban, “Xie-xie (terimakasih).” Setelah itu, kedua masinis pun memasuki lokomotif kereta inspeksi (CIT) yang berwarna oranye-silver. (Yetede)

JAKARTA-Tepuk tangan membahana di ruang pertemuan pemimpin G20 setelah Presiden Jokowi mengumumkan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali resmi menyepakati leader's declaration (deklarasi pemimpin) atau komunike. "Ini adalah deklarasi pertama G20 yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022," kata Jokowi dalam pertemuan sesi terakhir KTT G20 Bali, kemarin. Sebagai Presiden G20, Jokowi menyatakan Indonesia telah  mengupayakan berbagai solusi terbaik dalam satu tahun kepemimpinannya. Salah satu poin yang ternaktub dalam dokumen itu menyatakan bahwa sebagian besar anggota G20 mengutuk keras perang di Ukraina. Namun akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, khususnya pada poin mengecam perang di Ukraina. Jokowi menyatakan deklarasi Bali  dapat dicapai melalui konsensus. "Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi. Ini menyebakan resiko terhadap krisis pangan, energi dan finansial. G20 membahas dampak perang pada ekonomi global," tutur Jokowi. (Yetede)

JAKARTA-para pemimpin negara G7 bergegas menggelar rapat dadakan alias emergency meeting di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali pada Rabu, 16 November 2022. Kelompok G7, yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, beringsut ke salah satu lokasi di Bali ketika mendengar terjadinya serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke infrastruktur sipil di Ukraina. Namun serangan tersebut mnegenai wilayah Polandia. Wilayah Polandia dilaporkan dihantam peluru nyasar yang mulanya disinyalir dilancarkan Rusia ke Ukraina Selasa lalu. Serangan ini dikabarkan menewaskan dua orang. Belakangan Sekretaris Jendral NATO, Jens Stiltenberg, memastikan peluru nyasar tersebut ditembakkan oleh pertahanan udara Ukraina. Meski begitu, NATO menyatakan Rusia yang harus dipersalahkan dalam insiden ini, "Ini bukan kesalahan Ukraina, Rusia memikul tanggung jawab uta,ma karena melanjutkan perang ilegal melawan Ukraina," kata Jens, kemarin. (Yetede)

JAKARTA-Sejumlah ekonom menganggap solusi penanggulangan utang bagi negara-negara miskin dan berkembang yang termaktub dalam Deklarasi Pemimpin G20 kurang konprehensif. Padahal perkara hutang merupakan salah satu tantangan bagi banyak negara, khususnya negara miskin dan berkembang, untuk pulih dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta konflik geopolitik. "Misalnya DSSI (Debt Service Suspesion Initiative) atau restrukturisasi pinjaman yang hanya untuk negara berpendapatan rendah. Ini kemarin kurang kencang diperjuangakan untuk diperluas ke negara berpendapatan menengah," ujar Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Tempo, Rabu, 16 November 2022. Menyitir data terbaru Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pemerintah pada triwulan III 2022 sebesar US$ 182,3 miliar. Secara tahunan utang luar negeri pemerintah megalami kontraksi 11,3%. Hal ini disebabkan oleh perpindahan investasi dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lainnya. (Yetede)