RI Kawal Hasil Deklarasi Bali Soal Pangan dan Pupuk
Presidensi G20 Indonesia telah melahirkan Deklarasi Bali. Indonesia akan mengawal aksi nyata deklarasi tersebut agar benar-benar terealisasi. Salah satunya di sektor perdagangan pangan dan pupuk di tengah berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina. Dalam Deklarasi Bali terdapat sejumlah poin pernyataan bersama pemimpin negara-negara anggota G20 terkai sektor perdagangan pangan dan pupuk. Pertama, G20 akan mengambil tindakan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan, termasuk lonjakan harga dan kekurangan komoditas pangan dan pupuk secara global. Kedua, menegaskan kembali dukungan G20 untuk merealisasikan perdagangan produk pertanian berbasis aturan yang terbuka, transparan, inklusif, dapat diprediksi, dan non-diskriminatif berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ketiga, meningkatkan prediktabilitas pasar, meminimalkan distorsi, meningkatkan kepercayaan bisnis, dan memungkinkan rantai pasok perdagangan pertanian dan makanan mengalir dengan lancar. Keempat, menyambut dan mendukung sejumlah inisiatif global untuk memperlancar perdagangan pangan dan pupuk, serta membantu negara-negara yang terdampak.
Sejumlah inisiatif itu antara lain Prakarsa Transportasi Biji-bijian dan Bahan Makanan yang Aman dari Pelabuhan Ukraina (Inisiatif Butir Laut Hitam), Jalur Solidaritas Uni Eropa, dan Prakarsa Aksi Ketahanan Pangan Grup Koordinasi Arab. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Kamis (17/11) mengatakan, untuk merealisasikan hasil Deklarasi Bali itu, Indonesia bersama negara-negara anggota G20 lain akan mendorong pembaruan aturan perdagangan pangan pertanian global. Fasilitasi perdagangan produk-produk pertanian dan pangan juga akan dilakukan. G20 juga menegaskan pentingnya tidak memberlakukan larangan atau pembatasan ekspor pangan dan pupuk dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan WTO. Selain itu, sistem perdagangan multilateral untuk kepentingan semua anggota, terutama negara berkembang dan kurang berkembang, juga diperkuat. (Yoga)
Perempuan di Jantung Pertumbuhan
Momen G20 2022 di Bali sudah usai Kamis (17/11). Semua menunggu hasil nyata dari konferensi dan diskusi ribuan jam. Dua forum yang juga penting peranannya dalam menggali pengetahuan, pengalaman, dan komitmen untuk menghadapi ketidakpastian global adalah Global Food Security Forum (GFSF) G20 dan Women 20 atau W20. Kedua forum beririsan pada isu peran perempuan dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dunia, termasuk membangun lumbung pangan global dan mencegah krisis pangan. W20 mendesak para pemimpin G20 melaksanakan ”Peta Jalan G20 Menuju dan Melampaui Target Brisbane”. Pada intinya, meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan bernilai ekonomi bagi perempuan. Untuk itu harus diciptakan jaringan data jender di antara negara G20 dan alat ukur komitmen W20. Konsekuensinya, memperbaiki strategi nasional atas kesetaraan dan keadilan jender. GFSF mengakui perempuan berperan penting sebagai penghasil pangan, pada saat sama paling terdampak ketika terjadi guncangan produksi dan distribusi pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim, pandemi Covid-19, sistem keuangan dunia, dan ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina.
Ketika dilihat lebih dalam pada dinamika rumah tangga, perempuan dan anak-anak jadi kelompok paling terdampak. Data ”The State of Food Security and Nutrition in The World” memperlihatkan pada 2021 sebanyak 2,3 miliar orang di dunia mengalami ketidakamanan pangan sedang dan 924 juta orang mengalami ketidakamanan pangan parah. Bila dipilah lagi, 31,9 % perempuan mengalami ketidakamanan pangan sedang/parah sedangkan laki-laki 27,6 %. Perempuan dan anak perempuan umumnya berada dalam situasi makan paling akhir dan paling sedikit di keluarga. Data UN Women memperlihatkan situasi timpang parah dalam beban kerja. Goodwill ambassador untuk UN Women Anne Hathaway dalam forum B20/G20 2022 melalui tayangan video mengingatkan, masyarakat dunia mengambil keuntungan dari kerja perempuan. Namun, kerja perempuan merawat kehidupan di rumah dan di masyarakat diperlakukan tidak adil dan tidak berkelanjutan. Hathaway, aktris penerima Piala Oscar, mendesak untuk mengakhiri praktik memenalti perempuan karena menjalankan tugas merawat. Sebelum pandemi, perempuan menghabiskan waktu tiga kali lebih lama dibandingkan laki-laki untuk tugas merawat dan pekerjaan domestik tidak dibayar. (Yoga)
Redam Inflasi dan Tekanan Nilai Tukar, BI Naikkan Bunga Acuan 50 Basis Poin
Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (17/11) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 %, untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Selain bunga acuan, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,50 % dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis poin menjadi 6 %. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ekspektasi inflasi masih tinggi meskipun Indeks Harga Kon sumen (IHK) lebih rendah dari prakiraan awal. Inflasi Oktober 2022 tercatat 5,71 % secara tahunan, masih di atas sasaran 3 plus minus 1 % meskipun lebih rendah dari prakiraan dan inflasi bulan sebelumnya 5,95 %. (Yoga)
Investor Bisa Garap Kawasan Konservasi
KKP membuka peluang investasi pada kawasan-kawasan konservasi. Investasi dilakukan melalui kerja sama dan kemitraan. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), KKP Victor Gustaaf Manoppo mengemukakan, terbuka peluang investasi melalui kerja sama dan kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi pada enam zona penangkapan ikan berbasis kuota. Kemitraan itu termasuk melibatkan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memelihara kawasan konservasi. ”Investasi melalui kerja sama dan kemitraan di kawasan konservasi akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendanaannya diperuntukkan bagi pengembangan dan penggunaan operasional teknologi pemantauan laut,” ujar Victor dalam keterangan pers, Kamis (17/11). Victor menambahkan, pembiayaan campuran untuk pengelolaan kawasan konservasi merupakan skema pembiayaan optimal dengan mengombinasikan beberapa sumber pendanaan dalam suatu proyek, seperti anggaran pemerintah, pihak swasta, dan donor. Pembiayaan tersebut juga dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitas hibah dan obligasi biru dalam rangka implementasi ekonomi biru berkelanjutan di Indonesia.
Indonesia menargetkan luas kawasan konservasi menjadi 30 % total wilayah laut pada tahun 2045. Adapun total luas lautan teritorial Indonesia berkisar 327 juta hektar. Dengan ekspansi kawasan konservasi itu, potensi penambahan karbon biru mangrove dan lamun sebesar 188 juta ton karbon, serta nilai aset laut yang terlindungi berkisar 21,5 miliar USD. Per semester I-2022, luas kawasan konservasi perairan Indonesia 28,4 juta hektar. Hingga tahun 2030, pemerintah menargetkan luas konservasi perairan seluas 32,5 juta hektar. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Hendra Yusran Siry, dalam Forum Konsultasi Publik Perizinan Terpadu Satu Pintu, Rabu (16/11), mengemukakan, saat ini terdapat total 79 kawasan konservasi nasional dan daerah. Dari jumlah tersebut, kawasan konservasi yang dibuka untuk izin pemanfaatan yakni 61 kawasan konservasi, terdiri dari 10 kawasan konservasi nasional dan 51 kawasan konservasi daerah. Standar penerbitan izin berjumlah 17 hari. Izin pemanfaatan itu mencakup penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan (PAP), penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan, serta penempatan infrastruktur lainnya. (Yoga)
Laba Bersih Emiten Tekstil Tumbuh Pesat
Dua emiten sektor tekstil di BEI, yakni PT Trisula Textile Industries Tbk dan PT Trisula International Tbk, membukukan kinerja yang baik hingga triwulan III-2022. Kinerja itu ditopang oleh permintaan domestik dan ekspor yang meningkat di tengah kenaikan inflasi dan ketidakpastian situasi global. Trisula Textile Industries mencatatkan kenaikan laba bersih 148 %, sementara laba bersih Trisula International naik 589 %. Trisula Textile merupakan emiten penyedia kain, seragam, dan barang fashion lain. Sementara Trisula International memasok garmen untuk ritel internasional serta seragam di maskapai penerbangan, perhotelan, dan pelayanan publik. Permintaan domestik yang meningkat membuat penjualan Trisula Textile naik 6 persen, yakni dari Rp 292,66 miliar pada September 2021 menjadi Rp 312,66 miliar pada September 2022.
Dari kenaikan penjualan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk naik dari Rp 2,81 miliar menjadi Rp 6,96 miliar. ”Penjualan pada triwulan III ini penuh tantangan,terutama karena kenaikan laju inflasi pasca-kenaikan harga BBM,” kata Direktur Trisula Textile Heru Jatmiko dalam keterangannya, Kamis (17/11/). Jika dirinci, penjualan Trisula Textile di pasar domestik hingga September 2022 mencapai 96,75 % dari total penjualan, senilai Rp 302,5 miliar. Sementara ekspor hanya 3,25 % atau Rp 10,17 miliar. Sementara Trisula International membukukan penjualan Rp 1,04 triliun pada triwulan III. Penjualan domestiknya tumbuh 19 %, sedang ekspornya naik 45 % dari periode sama tahun lalu. (Yoga)
Tenaga Pendamping Berdayakan Usaha Mikro
Kunci sukses koperasi dan usaha mikro dan kecil (UMK) naik kelas tak dapat dilepaskan dari peran tenaga pendamping, terutama di daerah yang jauh dari perkotaan. Tenaga pendamping menjadi salah satu katalis sehingga koperasi dan UMK dapat meningkatkan skala produksi dan menjaga kualitas. Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, Rabu (16/11) malam, di Denpasar, Bali. (Yoga)
Debat Panas Warnai Kesepakatan Deklarasi Bali
Setelah melewati perdebatan panjang dan rumit, Presidensi G20 Indonesia 2022 akhirnya berhasil mencapai deklarasi yang disepakati bersama. Keraguan bahwa kesepakatan bersama dapat dicapai pupus. Saat menutup KTT G20 di Bali, Rabu (16/11) Presiden Jokowi menyatakan, Presidensi G20 Indonesia dimulai dengan harapan dan niat baik bersama untuk mewujudkan pemulihan dunia dari pandemic Covid-19 dengan cara inklusif. Presiden Jokowi mengapresiasi lahirnya deklarasi yang dinilainya merupakan keberhasilan luar biasa dari beragam upaya bersama. ”Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan,” ujar Presiden Jokowi. Deklarasi yang terdiri atas 52 paragraf tersebut sempat menimbulkan perdebatan sengit, terutama pada paragraf terkait sikap atas perang di Ukraina. ”Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati deklarasi, yaitu condemnation (kecaman) perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah,” ujar Presiden Jokowi.
Proses diplomasi dilakukan secara marathon. Paragraf yang dimaksud ialah paragraf ketiga, dimana sebagian besar anggota mengecam perang di Ukraina yang menyebabkan penderitaan dan memperburuk ekonomi global yang sudah rapuh. Disebutkan pula, G20 bukan forum menyelesaikan masalah keamanan. Namun, para anggota mengakui masalah keamanan dapat berkonsekuensi secara signifikan bagi ekonomi global. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa G20 merupakan forum ekonomi, bukan forum politik. Maka, forum ini seharusnya tak perlu dikaitkan dengan kondisi politik global. Menurut Presiden, pemulihan ekonomi global tidak akan tercapai tanpa ada perdamaian. Menlu Retno LP Marsudi menambahkan, negosiasi mencapai kesepakatan deklarasi dilakukan dengan proses yang tak mudah. Komunitas antarmenlu membahasnya secara intensif, terutama pada hari-hari sebelum puncak KTT G20 berlangsung. Keberhasilan atas deklarasi ini tak terlepas dari kepercayaan semua negara G20 kepada Indonesia. (Yoga)
Transformasi Digital Percepat Pemulihan Global
Presiden Jokowi kembali menegaskan agar perang segera dihentikan. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi dunia tidak membaik. Penegasan itu disampaikan Presiden saat membuka sesi ketiga pada hari kedua KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11). Ia mengulang seruan agar perang dihentikan hingga dua kali. Ia menuturkan, setiap pemimpin negara bertanggung jawab memastikan situasi global dapat kondusif bagi masa depan dunia. Indonesia sebagai presiden G20 pun mendorong adanya transformasi digital. Sejumlah pertemuan kelompok kerja ekonomi digital pun sudah mulai dijalankan dalam Presidensi G20 Indonesia. Menurut Jokowi, ekonomi digital merupakan masa depan ekonomi dunia yang dapat menjadi pilar ketahanan pada masa pandemi. Ekonomi digital telah menyumbang setidaknya 15,5 % dari PDB global. Untuk itu, transformasi digital terus didorong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan global.
Presiden menyampaikan, ada tiga fokus utama transformasi digital yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia. Pertama, kesetaraan akses digital. Saat ini, terdapat 2,9 miliar penduduk dunia yang belum terhubung dengan internet, termasuk 73 % penduduk di negara kurang berkembang. Setidaknya 390 juta orang yang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. ”Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki,” kata Jokowi. Fokus kedua adalah literasi digital. Ia mengatakan, melek digital merupakan keharusan. Literasi digital harus terjangkau bagi semua masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam ekonomi di masa depan. Fokus ketiga mengenai lingkungan digital yang aman. Hoaks dan perundungan siber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data yang terjadi akibat kejahatan siber bisa berpotensi merugikan ekonomi dunia hingga 5 triliun dollar AS pada 2024. (Yoga)
Meredam Perlambatan Ekspor
Meski ekspor Indonesia terus tumbuh dan neraca dagang surplus 30 bulan berturut-turut, dampak perlambatan ekonomi dunia harus lebih serius diantisipasi. Dampak memburuknya perekonomian global pada Indonesia tak hanya terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekspor serta turunnya impor bahan baku dan barang modal sebagai komponen produksi industri, tetapi juga terjadinya PHK di di industri garmen dan alas kaki akibat menurunnya permintaan global serta perlambatan ekonomi negara maju. PHK juga terjadi di sejumlah perusahaan rintisan sebagai bagian fenomena global. Dengan pertumbuhan ekonomi salah satu tertinggi di dunia saat ini, IMF menyebut Indonesia titik terang di tengah suramnya prospek ekonomi global. BPS mencatat, ekonomi Indonesia triwulan III-2022 tumbuh 5,72 % (yoy), menyusul pertumbuhan 5,01 dan 5,44 % pada triwulan I dan II. Peningkatan pertumbuhan ini menunjukkan Indonesia sebenarnya jauh dari resesi. Namun, cepat atau lambat, kita tak bisa menghindari dampak resesi global pada 2023. Dari sisi perdagangan, neraca perdagangan masih surplus 5,67 miliar USD pada Oktober 2022 dan 45,52 miliar USD pada Januari-Oktober 2022.
Terhadap G20 yang menyumbang 80 % perdagangan global, Indonesia juga masih surplus, dengan surplus membesar dari 16,4 miliar USD (2021) menjadi 27,6 miliar USD (Januari-Oktober 2022), meski demikian, pertumbuhannya, terutama ekspor nonmigas, terus melambat dua bulan terakhir, sejalan dengan turunnya permintaan dan turunnya harga komoditas. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memprediksi akan anjlok tajamnya pertumbuhan perdagangan global pada 2023. Menyusul pertumbuhan yang diprediksi sebesar 3,5 % di 2022, perdagangan global di 2023 diprediksi hanya tumbuh 1 %. Jauh di bawah proyeksi semula 3,4 %. Kita mengapresiasi berbagai langkah yang ditempuh pemerintah untuk menekan dampak ekonomi global pada industry dalam negeri. Termasuk, dengan menggenjot permintaan domestik dan mengampanyekan pemakaian produk lokal. Di sini relevansi KTT G20 di Bali. Melalui kerja sama dan koordinasi kebijakanyang lebih baik secara global, resesi diharapkan tidak berlangsung lama, dan ekonomi global bisa pulih lebih cepat dan lebih kuat di 2023. (Yoga)
Stok Beras Tak Cukup Redam Kenaikan Harga
Bulog kesulitan menaikkan stoknya ke angka yang diharapkan pemerintah, yakni 1,2 juta ton, sebab, situasi harga gabah atau beras di lapangan relatif tinggi dan suplainya terbatas. Data stok beras dan pembahasan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR secara hibrida, Rabu (16/11). Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat itu dan dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi serta Dirut Perum Bulog Budi Waseso. Per 13 November 2022, total stok beras yang dikelola Bulog mencapai 651.437 ton. Adapun cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sebesar 516.292 ton. Jumlah itu menurun dibandingkan data per 14 Oktober 2022 yang mencatatkan total stok beras 730.105 ton sedangkan CBP 693.812 ton. Menurut Arief, beras merupakan salah satu kontributor tertinggi terhadap laju kenaikan indeks harga konsumsi atau inflasi. NFA mendata, kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dan beras medium di tingkat konsumen sejak Juli 2022 telah mencapai 15,7 % dan 4,26 %.
”Perspektif pasar ialah stok (yang dikelola) Bulog berada di bawah 1 juta ton menandakan bahaya,” katanya dalam rapat. Arief menyatakan, pihaknya berharap stok yang dikelola Bulog bisa mencapai 1,2 juta ton pada akhir tahun 2022. ”Kami sudah memberikan fleksibilitas HPP hingga Rp 8.800 per kilogram dan mencabutnya. Kini, kami menyilakan Bulog menyerap gabah/beras dari dalam negeri dengan skema komersial atau harga berapa pun yang berlaku di pasar. Jika pengadaan dalam negeri masih kurang, ada opsi dari luar negeri,” ujarnya. Menurut Budi Waseso, kebijakan fleksibilitas HPP tidak berdampak karena harga beras yang sering ditemukan sekitar Rp 8.900 per kg. Setelah diperbolehkan menyerap dengan skema komersial, pihak nya tetap merasa sulit lantaran suplai di lapangan terbatas, salah satunya akibat bencana banjir yang berdampak pada sawah dan menggerus produksi. (Yoga)









