Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, berakhir pada Selasa 16 November, menghasilkan deklarasi bersama para pemimpin negara yang sempat diragukan akan tercapai. Sebagai bagian dari pelaksanaan komunike bersama, Indonesia memperoleh komitmen pembiayaan transisi energi sebesar US$ 20 miliar. (Sekitar Rp 310 triliun) dari skema pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP). Mempercepat dan memastikan transisi energi sebagai salah satu mengubah dan mendiversifikasi energi merupakan poin penting-poin ke-11 dari 52 poin- Deklarasi Pemimpin Bali G20. Karena itu, pemerintah harus menindaklanjuti komitmen JETP tersebut dengan segera menyusun kebijakan yang menjamin proses transisi energi  benar-benar berjalan dengan adil Skema pendanaan JETP, yang terdiri atas US$ 10 miliar pinjaman lunak dan hibah serta US$ 10 miliar pendanaan komersial, dikorrdinasikan oleh Glasgow Financial Allianz for Net Zero. Dana tersebut akan digunakan untuk  mempensiundinikan pembangkit listrik tenaga uap. (Yetede)

Presiden Joko Widodo resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Rabu (16/11). Pertemuan G20 pun membuahkan sejumlah komitmen yang tertuang dalam leaders declaration. Dari sekian banyak poin kesepakatan dalam dokumen deklarasi, salah satu yang paling membetot perhatian publik adalah desakan Rusia menghentikan invasi militer di Ukraina. Para pemimpin negara G20 menyebutkan, perang telah memperburuk kerentanan ekonomi dunia. Alhasil, berakhirnya invasi Rusia bisa meredam krisis ekonomi global. Persoalannya, declaration leaders tidak bersifat mengikat, melainkan sebatas rekomendasi dalam memperbaiki ekonomi global.

Kinerja impor Indonesia kembali turun menjelang akhir tahun. Tak terkecuali impor bahan baku dan barang modal. Kondisi ini perlu diwaspadai karena mengindikasikan sektor manufaktur tengah lesu darah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Oktober 2022 sebesar US$ 19,14 miliar, turun 3,40% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini berlanjut, lantaran pada September lalu impor juga turun turun 10,58% atau bulanan atau month to month (mtm) menjadi US$ 19,81 miliar. Secara terperinci, berdasarkan golongan penggunaan barang, impor bahan baku atau penolong turun 3,99% mtm menjadi US$ 14,31 miliar. Penurunan ini lantaran penurunan impor bahan bakar mineral dengan kandungan oktan atau RON 90 ke atas dan di bawah 97, dan juga komoditas emas. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, menurunnya impor pada periode tersebut disebabkan karena gejolak nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang membuat biaya impor barang semakin mahal. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan impor bahan baku dan barang modal di bulan lalu, menandakan ekspansi di sektor manufaktur mulai terganggu. Salah satunya, karena permintaan di pasar ekspor melemah. Kondisi ini sejalan dengan melambatnya Purcashing Mangers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia di bulan Oktober yang turun menjadi 51,8 dari bulan sebelumnya 53,7.

Melonjaknya kasus positif Covid-19 menjadi sentimen positif bagi saham emiten sektor kesehatan. Setidaknya, dalam sepekan ini, beberapa saham emiten kesehatan terpantau menguat. Ambil contoh saham emiten farmasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang melaju kencang 17,57% dalam sepekan ke level Rp 1.405. Lalu, saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) yang menguat 4,79% ke Rp 765. Ada pula emiten rumah sakit PT Murni Sadar Tbk (MTMH) yang sahamnya melaju 1,18% ke posisi Rp 1.720 dan saham PT Siloam International Hospitals (SILO) naik tipis 0,45% ke Rp 1.125 dalam sepekan. Analis Panin Sekuritas Christian Anderson Yuwono menilai, kembali naiknya kasus Covid-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Ini terlihat dari tren naiknya konsumsi produk kesehatan. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei menimpali, sentimen positif saham sektor kesehatan juga ditopang rencana investor asing masuk ke industri kesehatan domestik.

Perusahaan pinjaman online  kembali tercoreng. Setelah marak pinjol ilegal menelan banyak korban, ratusan mahasiswa IPB kini harus menderita kerugian miliaran rupiah dari dugaan penipuan transaksi pinjol. HEBOH ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) terjerat pinjaman online (pinjol) telah masuk ke ranah kepolisian. Sejauh ini polisi menyebut korban yang sudah terdata ada 331 orang. Pendataan korban dugaan penipuan pinjol tersebut berasal dari dua laporan polisi (LP) dan 29 laporan pengaduan yang diterima oleh Polresta Bogor Kota. Kemungkinan ke depan jumlah korban bertambah pun masih ada. "Nilai kerugian sementara masih Rp 2,1 miliar. Masih terus kami data," ujar Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan kepada KONTAN, Rabu (16/11). Kronologis menurut Ferdy awalnya pelaku hanya mengenal beberapa mahasiswa IPB. Ia menawarkan program investasi dengan iming-iming keuntungan 10%. Informasi tersebut pun kemudian menyebar ke kalangan para mahasiswa IPB yang sebagian akhirnya menjadi korban.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih melanda industri tekstil dan produk tekstil (TPT) maupun industri alas kaki. Sepinya order dan kenaikan beban operasional menjadi pertimbangan pabrikan mem-PHK puluhan ribu buruhnya. Anne Patricia Sutanto, Anggota Dewan Pertimbangan Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, sampai saat ini sebanyak 146 perusahaan TPT sudah menempuh PHK dan merumahkan sekitar 58.572 karyawan. Selain industri TPT, PHK melanda industri alas kaki. Anne mencatat, sebanyak 25.700 pegawai perusahaan alas kaki sudah di-PHK selama periode Juli-Oktober 2022. "Jumlah PHK juga bisa bertambah seiring dampak resesi tahun depan," ungkap Anne dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu (16/11). Faktor utama pendorong gelombang PHK di industri padat karya ini adalah turunnya pesanan tekstil, garmen maupun alas kaki yang mencapai 45% dari total order di periode normal. Akibatnya, kalangan pabrikan menurunkan produksi hingga 51% untuk periode November-Desember untuk mengimbangi sepinya order, kendati efeknya harus memecat pegawai. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, fenomena PHK di industri tekstil tidaklah mengada-ada. Dampak resesi yang tengah melanda negara tujuan ekspor produk TPT Indonesia mulai dirasakan para eksportir TPT dalam negeri.

Tuntas sudah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini. Kabar baiknya, salah satu forum ekonomi terpenting di dunia itu akhirnya menghasilkan deklarasi bersama, kendati sebelumnya sejumlah pihak pesimistis hal tersebut dapat diwujudkan di tengah aneka persoalan yang mendera dunia. Deklarasi bersama itu pun digadang-gadang memperkokoh soliditas negara-negara G20 dalam merespons berbagai tantangan ekonomi global, agar tak berjalan sendiri-sendiri yang justru kontraproduktif. Setidaknya ada lima poin penting yang disepakati para anggota G20. Pertama, G20 akan gesit dan fleksibel dalam menjalankan kebijakan makroekonomi dengan memacu investasi, serta memperkuat rantai pasok global. Kedua, G20 berkomitmen melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan. Ketiga, mempromosikan ketahanan pangan dan energi serta mendukung stabilitas pasar. Keempat, terus berinvestasi ke negara berpenghasilan rendah, menengah, dan berkembang melalui instrumen pembiayaan inovatif. Kelima, mempercepat pencapaian SDGs, sehingga tercapai kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo, mengatakan pemulihan ekonomi memang menjadi isu prioritas dalam agenda ini, terutama setelah dunia dilanda krisis akibat perang Rusia-Ukraina. 

Kepala Negara menjelaskan, para pemimpin G20 menyimpulkan perang mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi sehingga menimbulkan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan sempat khawatir deklarasi tersebut terganggu akibat ledakan misil di Polandia. Namun, hal itu tak terjadi karena sudah direspons dengan baik oleh negara anggota G7.   Kemudian, The IMF’s Resilience and Sustainability Trust (RST) yang membantu negara berpenghasilan rendah, menengah, dan rentan membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dalam program tersebut IMF menawarkan sebuah mekanisme kepada anggota untuk bisa meminjamkan Special Drawing Right (SDR).

Ketika harga BBM fosil melambung tinggi dan rupiah terhadap dolar tertekan, sebagai negara nett importer, Indonesia terkena pukulan ganda. Pertama, subsidi BBM naik berlipat-lipat dan menggerus anggaran negara (APBN). Kedua, dengan impor BBM 18,9 juta kiloliter pada 2021, devisa yang melayang mencapai US$14,39 miliar atau Rp205,7 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar Amerika Serikat). Karena harga BBM fosil pada 2022 lebih tinggi dari tahun lalu, devisa yang melayang tahun ini dipastikan lebih besar. Tidak ingin tergantung sepenuhnya pada impor, pemerintah kini memperluas program bahan bakar nabati (biofuel) dengan menengok etanol sebagai campuran (blending) bensin. Rencana ini mengikuti program BBN dengan blending biodiesel dan solar yang kini dalam tahap uji coba B40 (40% biodiesel dan 60% solar). Mengacu pada surat Menko Perekonomian ke Menteri Sekretaris Negara, 19 September 2022, pada 2023 kebutuhan bensin non-PSO (public service obligation) 6.824.911 kiloliter dan produksi etanol 423.282 kiloliter, ada potensi bioetanol 6,2% (etanol 6,2% dan bensin 93,8%). Diproyeksikan, dengan produksi tebu nasional pada 2030 sebesar 110,1 juta ton akan dihasilkan tetes 4,95 juta ton. Jika semua by product tetes atau molases itu diolah menjadi etanol akan dihasilkan 1.239.283 kiloliter. Dengan kebutuhan bensin non-PSO pada 2030 sebesar 9 juta kiloliter, potensi bioetanol jadi 13,8%. Meskipun belum sebesar biodiesel 30%, bioetanol 13,8% tentu akan menekan kebutuhan impor bensin. Devisa untuk impor BBM bisa ditekan, yang diharapkan memperbaiki neraca perdagangan.

Masalahnya, justru integrasi kebijakan dan konsistensi eksekusi di lapangan secara rigid selama ini jadi tantangan terbesar integritas kebijakan pemerintah. Banyak kebijakan baik tetapi eksekusi karut marut. Target meleset. Pertama, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada proyeksi luas panen tebu PT Perkebunan Nusantara III—yang telah membentuk holding pabrik gula BUMN bernama PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co—mencapai 670.561 ha. Saat ini, total luas panen tebu PTPN III hanya 180.560 ha. Pertanyaannya, dari mana tambahan luas panen sebesar 490.001 hektare itu? Bukankah luas panen tebu pabrik gula (PG) BUMN terus turun? Rentang 2016—2021, luas panen tebu PG BUMN turun 53.247 ha, 48.763 ha di antaranya di Jawa. Kedua, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada asumsi rendemen PTPN III sebesar 9,2% dan produktivitas tebu 92,6 ton/ha. Ketiga, produksi etanol sebesar 1,24 kiloliter pada 2030 didasarkan asumsi semua tetes yang dihasilkan PTPN III (2,16 juta ton) dan swasta (2,79 juta ton) diproduksi jadi etanol padahal, tetes produksi swasta (juga PTPN III) selama ini sudah digunakan untuk bahan baku bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Keempat, program bioetanol kompetitif karena harga BBM fosil saat ini mahal. Mengacu pada harga indeks pasar BBN bioetanol dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Juni 2022, harga bioetanol Rp13.602/liter, lebih rendah dari Pertamax (Rp14.500/liter) dan Pertamax Turbo (Rp15.900/liter).

Para pemimpin G20 bersatu mengamankan arus lalu lintas perdagangan barang sebagai salah satu siasat untuk menangani inflasi pangan dan mencegah ekonomi terjebak ke jurang resesi pada tahun depan. Sejumlah kepala negara menegaskan komitmennya untuk memberangus hambatan dagang dan menjaga jalur distribusi seluruh barang untuk menopang perdagangan, terutama komoditas pangan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa komitmen untuk menjalankan sistem perdagangan lebih terbuka menjadi salah satu solusi penawar inflasi yang terus melesat akibat dampak gejolak geopolitik beberapa bulan ini. Akibatnya, risiko resesi pun meningkat lantaran kenaikan indeks harga konsumen (IHK) direspons oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga acuan sehingga menghambat laju ekonomi. Sekadar informasi, Turki memainkan peran penting dalam lalu lintas barang, karena dilintasi oleh rute perdagangan baik dari Rusia maupun Ukraina. Negara tersebut juga telah membangun satu koridor untuk ekspor gandum di Laut Hitam untuk membantu menyelesaikan krisis pangan dunia. Senada, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa negara-negara G20 memang terus merumuskan langkah bersama dalam memerangi inflasi. Menurutnya, seluruh negara harus bekerja sama di sektor perdagangan, terutama memastikan kelancaran pasokan makanan, serta pupuk yang menjadi kunci dari keamanan pangan.

Pemerintah Indonesia mendukung penuh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer yang didanai pinjaman dari China. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu ditargetkan rampung pada Juni 2023. Secara khusus, lanjutnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi landmark kerja sama strategis Indonesia dan China. “Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh pada penyelesaian proyek ini, baik pada sisi kebijakan, finansial, sesuai dengan peraturan di Indonesia,” ujarnya seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/11). Menurutnya, proyek KCJB telah menjadi batu loncatan bagi sejumlah proyek strategis kerja sama kedua negara seperti Kawasan Industri Weda Bay, Morowali, Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara, dan lain-lain. Sejauh ini, progres proyek KCJB yang ditargetkan beroperasi Juni 2023, telah berjalan 80,4%. Dia meminta Presiden Xi Jinping hadir dalam peresmian kereta cepat pada Juni 2023. “Kami berharap Presiden Xi Jinping bisa menghadiri peresmian operasional Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada pertengahan tahun depan bersama Presiden Joko Widodo,” ucap Luhut yang juga Ketua Komite Kereta Cepat.