Gempa bumi M 5,6 yang mengguncang Cianjur dan Sukabumi, Jabar, pada Senin (21/11) dan menewaskan ratusan orang, bukanlah yang pertama dan bisa berulang. Bencana kali ini harus menjadi pelajaran memperkuat mitigasi agar gempa berikutnya tak menelan korban jiwa. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa M 5,6 kali ini berada 10 km barat daya Kabupaten Cianjur dan 15 km timur laut Kota Sukabumi. Hiposenter gempa 10,152 km di bawah tanah. Catatan sejarah menunjukkan Kabupaten Cianjur Sukabumi, yang dilalui sesar darat Cimandiri, berulang kali dilanda gempa. Gempa kali ini pun bukan terkuat yang bisa terjadi di jalur sesar ini. Laporan Supartoyo dan tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam ”Katalog Gempa Bumi Merusak di Indonesia 1612-2014” menyebutkan, pada 10 Oktober 1834 terjadi gempa yang merusak bangunan dan memicu retakan jalan Bogor-Cianjur. Diperkirakan intensitas guncangannya mencapai VIII-IX modified mercalli intensity (MMI). Setelah kemerdekaan Indonesia, gempa bumi juga berulang kali melanda Cianjur-Sukabumi, pada 2 November 1969 (M 5,4), 26 November 1973 (M 4,3), dan 10 Februari 1982 (M 5,5).

Gempa bumi berkekuatan M 5,1 terjadi pada 12 Juli 2000. Supartoyo melaporkan, di Sukabumi 35 orang mengalami luka-luka, 365 bangunan rusak berat, dan 633 bangunan rusak ringan. Gempa juga menyebabkan kerusakan RS Cibadak. Rangkaian gempa di Cianjur-Sukabumi ini pada umumnya berkekuatan skala menengah. Bahaya gempa bumi yang sumbernya sesar darat bukan hanya kekuatannya, juga kedekatan sumber gempa dengan permukiman. Sekalipun kekuatannya relatif kecil, pusat gempa yang dangkal membuat efek guncangannya lebih kuat. Berdasarkan rekaman intensity meter BMKG, gempa di Cianjur-Sukabumi ini memiliki getaran terkuat VII dalam skala MMI, lebih kecil dibandingkan intensitas gempa pada 1834, sebagaimana dilaporkan Supartoyo. Skala MMI ini merekam efek guncangan gempa di tanah yang bisa direspons bangunan. Selain dipengaruhi kekuatan gempa dan kedalamannya, juga jalur penjalaran gelombang dan kondisi tanah setempat.

Risiko gempa bumi di jalur Cianjur-Sukabumi sebenarnya telah disadari sejak zaman Belanda. Menurut kesaksian astronom sepuh Bambang Hidayat (88), Belanda dulu melarang masyarakat di Cianjur dan Sukabumi membangun rumah tembok serta merekomendasikan penggunaan bahan kayu dan bambu. Di kawasan Cugenang, yang dalam gempa kali ini mengalami longsor dan banyak menelan korban jiwa, keberadaan hunian tidak diperbolehkan. Bambang yang pernah menjadi Kepala Observatorium Bosscha dan Guru Besar Departemen Astronomi ITB mengatakan, larangan itu kemungkinan terkait dengan keberulangan gempa. Setelah kemerdekaan, larangan membangun rumah tembok dianggap sebagai politik Belanda untuk merendahkan martabat masyarakat Indonesia. Bangunan tembok dianggap simbol kemakmuran, sebaliknya rumah kayu dan bambu simbol ketertinggalan. Padahal, rumah tembok lebih rentan terhadap guncangan gempa, sekalipun bisa direkayasa agar tahan gempa. Sementara itu, secara tradisional, masyarakat Indonesia sebenarnya telah memiliki kemampuan membangun rumah kayu dan bambu yang tahan gempa. (Yoga)

Rusia akan membuka keran ekspor pupuk ke semua mitra di dunia tanpa pengecualian. Hal itu demi memastikan suplai pupuk global kembali normal sehingga krisis pangan bisa dilalui secara bertahap. Namun, ekspor ini memiliki satu persyaratan, yaitu proses jual-beli harus memakai mata uang China, yuan. Rencana itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin pada Rabu (23/11) siang waktu setempat. Ia menerima Ketua Komisi Produksi dan Perdagangan Pupuk Mineral dari Perhimpunan Industrialis dan Pengusaha Pupuk Rusia (RSPP) Dmitry Mazepin. Selain pengurus RSPP, Mazepin juga pemilik Uralchem, pabrik pupuk terbesar di Rusia.

Total ada 262.000 ton pupuk buatan Rusia yang mengendap di gudang-gudang di berbagai penjuruEropa karena tidak bisa dikirim keluar benua tersebut. Pembukaan kembali keran ekspor itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November. Permintaan itu atas desakan Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Uni Afrika karena negara-negara di Afrika yang paling terdampak oleh terhentinya ekspor gandum dan pupuk akibat perang Rusia-Ukraina.

“Kami siap bekerja sama dengan semua mitra global tanpa kecuali,” kata Putin, dikutip kantor berita Rusia, TASS. Ia melanjutkan, sejatinya tak ada masalah dengan produksi pupuk dari negara tersebut. Kendala ada di proses ekspor dan distribusi karena Rusia dan banyak pengusahanya terkena sanksi ekonomi dari negara-negara Barat lantaran menyerang Ukraina sejak Februari 2022. Akibatnya, Rusia ”diusir” dari jaringan perbankan global serta tidak bisa bertransaksi dengan menggunakan euro dan dollar AS. ”Halangan yang ada semuanya sintetis, buatan, karena keputusan negara-negara tertentu,” ujar Putin. (Yoga)

Dampak perubahan iklim membuat lahan pertanian tidak dapat ditanami kopi dan beras sehingga mengganggu kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan iklim juga berpotensi menghilangkan nilai  ekonomi komoditas beras dan kopi hingga lebih dari Rp 42 triliun per tahun. Demikian rangkuman hasil penelitian skala nasional terbaru bertajuk ”Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian Indonesia: Fokus Komoditas Padi dan Kopi”. Penelitian dilakukan oleh Edvin Aldrian dan Elza Surmaini,  tim pakar iklim dan meteorologi BRIN serta beberapa tim lainnya. Penelitian itu mengungkap, perubahan iklim akan mengurangi produktivitas komoditas kopi dan beras. Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia dapat kehilangan nilai ekonomi produksi padi rata-rata Rp 42,4 triliun per tahun pada 2051-2080. Kehilangan ini bahkan akan meningkat menjadi Rp 56,45 triliun per tahun pada 2081-2100. Kerugian serupa juga ditemukan akibat kehilangan nilai ekonomi produksi kopi arabika sebesar rata-rata Rp 3,9 triliun per tahun pada 2051-2080. Kehilangan diproyeksikan akan kembali meningkat sebesar Rp 6,8 triliun per tahun pada 2081-2100.

”Ini merupakan masalah serius yang harus diatasi sesegera mungkin sebelum dampaknya memunculkan efek domino yang lebih buruk di masa depan,” ujar Edvin yang juga Wakil Ketua Kelompok Kerja I Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dalam siaran pers, Rabu (23/11). Laporan itu juga menunjukkan, 63-100 % lahan yang saat ini dapat ditanami kopi arabika tidak akan lagi sesuai untuk budidaya. Sementara produktivitas padi nasional turun hingga 8 juta ton pada 2100 atau setara  kebutuhan beras untuk 42 juta jiwa. Gangguan untuk menanam kopi arabika terjadi akibat panjang bulan kering yang penting dalam proses pembentukan bunga. Sementara dampak perubahan iklim terhadap lahan persawahan terjadi karena meningkatnya kadar garam atau salinitas akibat kenaikan muka air laut yang sudah dipastikan menurunkan produksi beras. Kajian ini menggunakan dua skenario kenaikan muka air laut untuk menghitung dampaknya terhadap produktivitas beras di Indonesia. Hasilnya, berkurangnya lahan sawah akan menurunkan produksi beras sebesar 3,5 juta ton tahun 2100 atau setara pemenuhan konsumsi beras 17,7 juta orang. (Yoga)

Pembiayaan dan teknologi menjadi dua hal krusial dalam perjalanan Indonesia menuju emisi nol bersih tahun 2060. Skema pembiayaan campuran untuk transisi energi yang telah diinisiasi pada  KTT G20 2022 di Bali jadi langkah awal yang terus dimatangkan Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Kompas CEO 100 Live Series bertajuk ”Pengembangan Energi Hijau dan Urgensi Program Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (23/11) menilai, dana yang dibutuhkan Indonesia dalam transisi energi sangat besar. Pengakhiran dini operasi pembangkit listrik berbasis batubara, misalnya, membutuhkan dana 400-500 juta USD per gigawatt (GW). ”Untuk Pulau Jawa saja 40-50 GW, berarti perlu 20 miliar USD. Jadi, dalam pensiun dini pembangkit fosil ini dua hal yang perlu dijawab ialah pembiayaan dan teknologi,” kata Suharso.

Terkait pembiayaan, inisiasi dan komitmen awal telah dicapai di sela-sela KTT G20 di Bali, pekan lalu. Misalnya, pengakhiran dini operasional PLTU lewat skema Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP) melalui kerja sama pembiayaan publik dan swasta 20 miliar USD ( Rp 310 triliun). Ada juga dukungan 500 juta USD melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). Pembiayaan campuran seperti dalam komitmen itu, kata Suharso, bagian dari perkembangan model bisnis dan pembiayaan di era pembangunan rendah karbon. ”Tak bisa lagi dengan cara konvensional. Kita memerlukan pembiayaan dari multisektor. Pembangunan rendah karbon menciptakan peluang-peluang baru yang belum terpikirkan,” ujarnya. (Yoga)

Perhelatan G20 yang baru saja berakhir membawa ”durian runtuh” bagi Indonesia selaku tuan rumah. Di sela-sela panasnya tensi geopolitik di ajang KTT G20, pekan lalu, komitmen pendanaan mengucur dari negara-negara maju senilai ratusan triliun rupiah untuk membiayai percepatan transisi energi di Indonesia. Suntikan dana itu didapat lewat skema Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dengan komitmen pendanaan 20 miliar USD atau Rp 314 triliun (kurs Rp 15.717 per USD) selama 3-5 tahun ke depan. JETP menggunakan skema   pembiayaan campuran (blended finance) alias ”patungan” dari sektor publik dan swasta, masing-masing 10 miliar USD. Bentuknya bisa berupa dana hibah, pinjaman lunak (konsesional), pinjaman komersial, jaminan, atau investasi swasta.

Pendanaan publik berasal dari negara maju anggota forum G7 plus Denmark dan Norwegia. Proyek awal itu digawangi AS dan Jepang. Sementara pendanaan swasta datang dari aliansi Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang berisi sejumlah perbankan dan lembaga keuangan internasional. Tidak hanya JETP, ada pula pendanaan lewat skema Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM). Dana konsensional awal yang terkumpul adalah 500 juta USD (Rp 7,8 triliun) dan akan dikembangkan menjadi 4 miliar USD (Rp 62,8 triliun) dalam lima tahun. Pembiayaan awal itu didapat dari Climate Investment Fund (CIF), salah satu lembaga pendanaan multilateral terbesar untuk membiayai aksi iklim negara berkembang. (Yoga)

Di tengah terpaan krisis bertubi-tubi, ekonomi global diperkirakan semakin melambat tahun depan. Meski diyakini lolos dari resesi, Indonesia tidak lepas dari risiko perlambatan. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam laporan terbaru edisi November 2022 memperkirakan  pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari proyeksi 3,1 % tahun ini menjadi 2,2 % pada 2023, kemudian naik ke 2,7 % pada 2024. Pertumbuhan ekonomi dunia dinilai telah kehilangan momentum di tengah terpaan krisis bertubi-tubi pascapandemi dan perang Rusia-Ukraina. Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang prospek ekonominya masih relatif stabil di tengah gejolak ekonomi global. OECD memperkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3 % tahun ini, melambat menjadi 4,7 % tahun depan, dan kembali naik ke 5,1 % pada 2024.

Meski demikian, Indonesia tidak lepas dari risiko. Tren kenaikan inflasi yang diperkirakan berlanjut dan upaya pengendaliannya yang belum optimal dapat menggerus daya beli masyarakat serta menekan roda permintaan dan konsumsi domestik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, imbas kondisi resflasi globalterhadap perekonomian domestik tetap perlu diantisipasi melalui instrumen fiskal dan moneter. Misalnya, memperkuat skenario subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kenaikan suku bunga tetap moderat dan bertahap. ”Sebisa mungkin juga bank sentral menjaga agar nilai tukar rupiah tidak terlalu terdepresiasi. Ini akibatnya sangat buruk untuk dunia usaha,” katanya, Rabu (23/11). Menkeu Sri Mulyani mengatakan, meski kondisi ekonomi dalam negeri saat ini masih terkendali, pemerintah tetap mewaspadai imbas risiko ekonomi global tahun depan. (Yoga)

Kalangan buruh mengancam berunjuk rasa pada 28 November 2022 jika usulan mereka soal upah minimum 2023 tak dikabulkan pemerintah. Di DKI Jakarta, misalnya, buruh mengusulkan kenaikan 10,55 %. Aksi akan digelar di Jakarta dan sejumlah daerah. ”Upah minimum DKI Jakarta akan punya pengaruh ke (penetapan) upah minimum kabupaten/kota lain,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (22/11). (Yoga)

Proyek Gas Abadi Blok Masela bak menunggu godot alias menunggu sesuatu yang tak jelas. Nasib proyek yang bergulir sejak lebih dari dua dekade, hingga kini masih kabur. Perebutan hak partisipasi (PI) atau saham Blok Masela justru tampak lebih dominan ketimbang kemajuan pengembangan blok gas jumbo itu. Sederet kontraktor migas kakap mulai bermunculan untuk meminang 35% PI Blok Masela milik Royal Dutch Shell. Selain Shell asal Belanda itu, kini Inpex Corporation tercatat sebagai pemilik 65% mayoritas PI Blok Masela. Sejauh ini Pertamina, Medco Energi, Petronas dan ExxonMobil turut mengincar 35% PI blok migas yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku tersebut. Kabar terbaru, raksasa migas asal China, PetroChina Company Ltd, juga melirik Blok Masela. "PetroChina juga termasuk yang berminat," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di Nusa Dua Bali, Rabu (23/11). Direktur eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, plan of development (POD) proyek Blok Masela berkali-kali diubah, dan memicu mundurnya Shell dari proyek Blok Masela. Blok Masela juga membutuhkan dana pengembangan yang besar. Kondisi ini menyebabkan Inpex kesulitan mencari mitra penggantinya.

Organization for Economic Co-operation and Development(OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan menjadi 4,7%. Proyeksi ini turun 0,1% poin dari ramalan sebelumnya sebesar 4,8%. Penurunan proyeksi ekonomi ini dilakukan di tengah ancaman resesi global tahun depan. Dalam laporan bertajuk Ecnomic Outlook Edisi November 2022, prospek pertumbuhan ekonomi tahun depan jauh melambat dibanding tahun ini. Akan tetapi, pada tahun depan, OECD memandang permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi di sektor swasta akan tertahan karena inflasi yang masih tinggi. Namun, investasi berupa belanja modal masih akan meningkat secara signifikan. Tak hanya OECD, Bank Indonesia (BI) juga meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan melambat. Bahkan, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan, ekonomi Indonesia tahun depan tumbuh moderat di level 4,37%, dibanding pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diperkirakan mencapai 5,12%.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, barang milik negara (BMN) yang telah menjadi jaminan atau underlying asset surat berharga syariah negara (SBSN) mencapai Rp 1.106 triliun hingga kuartal III-2022. "Dengan SBSN tersebut kita dapat memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dari APBN dalam mendukung kebijakan fiskal," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemkeu Rionald Silaban, Rabu (23/11).