Pemerintah boleh berlega hati lantaran kinerja penerimaan pajak kembali moncer. Bahkan, sudah mendekati target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengumpulkan setoran pajak ke depan, makin besar. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak selama 10 bulan berjalan di tahun ini mencapai Rp 1.446,2 triliun. Angka itu sudah 97,5% dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun. Sementara realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 569,7 triliun atau 89,2% dari target. Juga, realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 26,0 triliun, atau 80,6% dari target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak akan berlanjut hingga akhir tahun, sejalan dengan meningkatnya restitusi dan tingginya basis penerimaan di akhir tahun.

Bank Indonesia (BI) berupaya membawa nilai tukar rupiah pada tahun 2023 bergerak di titik tengah sasaran, yaitu di level Rp 15.070 per dolar Amerika Serikat (AS). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, upaya BI untuk membuat otot rupiah menguat dan mencapai target tersebut ternyata sangat menguras tenaga bank sentral. Pihaknya, kata Perry, butuh upaya ekstra, dan bahkan harus merogoh kocek BI lebih dalam lagi untuk menjaga otot mata uang Garuda ini. Anggaran BI untuk tahun depan diperkirakan mencatat defisit Rp 19,99 triliun. Nilai terbesar berasal dari defisit anggaran kebijakan sebesar Rp 33,15 triliun. Ekonom Senior KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana mengungkapkan, meski anggaran Bank Indonesia diperkirakan defisit, ini tidak akan mengganggu langkah BI untuk menjaga stabilitas rupiah pada tahun depan. Salah satunya adalah memaksimalkan devisa hasil ekspor (DHE) untuk masuk dan tinggal lebih lama di dalam negeri.

Tiga emiten komoditas energi yang terafiliasi dengan Grup Bakrie berhasil naik kasta di BEI, ketiganya berpindah dari papan pengembangan ke papan utamanya. Mereka adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Total ada 11 emiten yang naik ke papan utama dengan masa efektif mulau 30 November 2022. "BEI berpandangan, hingga November 2022 BUMI telahh memenuhi kriteria untuk tercatat di papan utama," Ujar Dileep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI, Kamis (24/11). (Yoga)

Dominasi dua bank besar menggarap transaksi digital banking kian terasa. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) adu balap menggenjot transaksi digital lewat aplikasi super yang mereka miliki. Bank Mandiri mengandalkan dua layanan digital, Livin untuk nasabah ritel mencatatkan nilai transaksi Rp 1.716 triliun per September 2022. Ada Kopra untuk segmen korporasi dengan nilai transaksi Rp 13.420 triliun. Bila digabungkan total transaksi digital banking dari super aplikasi dan platform ini mencapai Rp 15.136 triliun. Sementara Bank BCA mengandalkan transaksi mobile banking yang tumbuh 39,1% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 3.966 triliun. Diikuti dengan transaksi internet banking yang naik 19,1% yoy menjadi Rp 12.902 triliun. SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi menyatakan transaksi finansial Livin by Mandiri sampai dengan Oktober 2022 meningkat 61% secara YoY. Sedangkan nilai transaksi meningkat 46% YoY. Adapun BCA telah memproses 64 juta transaksi setiap hari. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2022, total volume transaksi digital naik 39,5% YoY mencapai 17,4 miliar transaksi. "BCA Mobile yang kini menjadi primadona nasabah," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn.

TOKIO Marine Holdings, Inc. (Tokio Marine) meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) dari 60% menjadi 80% melalui seluruh anak perusahaan yang dimiliki, Tokio Marine Asia Pte. Ltd (Tokio Marine Asia). Dikutip dari Cision (24/11), kepemilikan tersebut naik melalui akuisisi 20% saham yang dimiliki oleh mitra usaha patungan yakni: PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Akuisisi saham ini seharga Rp 509 miliar atau sekitar US$ 33 juta. Tokio Marine Asia telah menyelesaikan akuisisi 20% saham TMI dari Jasindo pada 23 November 2022 setelah mendapat persetujuan regulator setempat.

Pasar modal Indonesia terus bermanuver di zona hijau sepanjang 2022. Kinerja moncer ekonomi nasional hingga pengujung tahun ini digadang-gadang menjadi fondasi kuat bagi laju bursa saham untuk menutup 2022 dengan apik, sekaligus melanjutkan tren positif di 2023. Kendati demikian, optimisme tersebut juga dibayangi beragam sentimen negatif antara lain konflik geopolitik serta dinamika keuangan global seperti bond rush di Inggris akibat penaikan pajak, dan kebangkrutan bursa kripto FTX. Kasus gagal bayar obligasi Lego Land yang memantik gejolak sistemik di pasar obligasi korporasi di Korea Selatan juga menambah sentimen negatif sektor keuangan global. Kinerja moncer pasar modal Indonesia dikemukakan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman yang menyatakan bahwa indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat naik 7,58% year-to-date (YtD) ke level 7.080,52 pada akhir perdagangan Kamis (24/11). “Tidak semua bursa positif. Kalau kita bandingkan, bursa Indonesia hanya berada di bawah Chile dan Turki,” ujarnya dalam sambutan CEO Networking 2022, Kamis (24/11). Lebih lanjut Iman menuturkan, kapitalisasi pasar saham Indonesia yang mencapai Rp9.520 triliun atau sekitar US$630 miliar juga merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Meski begitu, rerata nilai transaksi harian (RNTH) BEI yang mencapai Rp14,9 triliun atau US$1 miliar masih lebih rendah dari Thailand yang sudah menyentuh US$2 miliar. Iman juga menyoroti rasio jumlah investor pasar modal terhadap populasi Indonesia yang baru mencapai 1,5% atau di bawah beberapa negara Asean minimal 5% atau lebih.

Kolaborasi menjadi kata kunci ketika Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Dewa Made Susila merespons model integrasi bisnis yang akan dilakukan oleh perseroan sejalan dengan masuknya ekosistem baru, Home Credit Indonesia. Dewa Made belum banyak membuka rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan ke depan. “Tentu kami akan meningkatkan kolaborasi dan membangun sinergi dengan entitas franchise Grup MUFG di Indonesia, termasuk Home Credit sebagai anggota keluarga baru Grup MUFG nantinya,” ujarnya, Kamis (24/11). Kemarin, Adira Finance dan Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) yang merupakan bagian dari Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) mengumumkan akuisisi terhadap seluruh saham Home Credit Consumer Finance Philippines Inc. dan 85% saham PT Home Credit Indonesia. Pasca akuisisi itu, Krungsri akan menjadi pemegang saham mayoritas Home Credit Indonesia dengan jumlah saham 75%. Sementara itu, Adira Finance yang merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. menjadi pemegang saham minoritas sekitar 10%. Home Credit Indonesia merupakan bagian dari Home Credit Group B.V. penyedia layanan pembiayaan konsumen internasional asal Republik Ceko yang memilik jaringan di tujuh negara kawasan Eropa bagian tengah dan timur, serta Asia. Di Asia, Home Credit Group setidaknya mengembangkan layanannya di India, Filipina, Indonesia, dan Vietnam.

Dari sisi digitalisasi, harus diakui pengembangan di perusahaan multifinance masih tertinggal dibandingkan dengan perbankan maupun pemain baru perusahaan financial technology (fintech). Baru-baru ini, Grup Modalku yang selama ini memberikan layanan pinjaman berbasis teknologi peer-to-peer (P2P) lending, juga mulai masuk ke eksosistem pembiayaan digital lewat PT Modalku Finansial Indonesia (Modalku Finance). President Director Modalku Finance Steven Gunawan menyatakan pihaknya menawarkan sebanyak tiga jenis skema pembiayaan yang tersedia untuk mendukung usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yakni pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna. Dalam satu sesi diskusi virtual, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menuturkan digitalisasi di sektor keuangan saat ini merupakan keniscayaan.

Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Salah satu isu yang menarik perhatian, khususnya bagi perbankan syariah, adalah klausul mengenai kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari induknya bank umum konvensional (BUK). Di mana, dalam RUU P2SK tersebut dinyatakan bahwa BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, wajib memisahkan (spin-off) UUS-nya menjadi bank umum syariah (BUS). Menarik, karena klausul persyaratan spin-off ini dinilai melonggarkan kewajiban spin-off sebelumnya, yang diatur dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, kita memang harus melihat realitas. Perkembangan perbankan syariah masih terbatas, terbatasi pula oleh pertumbuhan bisnis syariah yang juga lambat. Padahal, perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari ekosistem bisnis syariah. Perlu Juli 2022, pangsa aset perbankan syariah (BUS dan UUS) baru mencapai 6,82% dari total aset perbankan.

Peringatan Hari Guru Nasional 2022 masih menyisakan persoalan pengangkatan satu juta guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang karut-marut. Pengajuan formasi dari pemda minim karena ketidakyakinan soal penggajian dari pemerintah pusat. Nasib ratusan ribu guru honorer pun terkatung-katung. Dari rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 1 dan 2 tahun 2021 hingga tahap 3 tahun 2022, pengajuan formasi dari pemerintah daerah selalu jauh di bawah kebutuhan. Kemendikbudristek membuka perekrutan 1.002.616 guru untuk sekolah negeri. Namun, formasi yang diajukan pemda pada 2021 hanya 506.252 guru. Pada 2022, pengajuan formasi dari pemda juga masih jauh dari kebutuhan, yakni 40,9 % kuota pemerintah pusat sebanyak 781.844 orang. Pengangkatan untuk guru yang lulus, tetapi belum mendapat formasi tidak bisa dipenuhi. Baru 127.186 guru prioritas satu yang mendapat formasi hingga November 2022. Dengan demikian, dari kebutuhan satu juta guru PPPK, hanya 421.046 guru yang mendapat formasi di sekolah-sekolah negeri di daerah.

”Nasib kami terombang-ambing tanpa kejelasan. Padahal, kami sudah mengikuti seleksi sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah,” ujar Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia Heti Kustrianingsih, Kamis (24/11). Akibat ketidakjelasan itu, sejumlah guru dirugikan karena sudah telanjur keluar dari sekolah tempat mereka mengajar. Tak sedikit yang menyambi pekerjaan lain, mulai dari menjad pedagang hingga pengemudi ojek. Para guru honorer cemas karena masa depan mereka yang tak pasti. Mereka ibarat korban kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tak sejalan. Pemda tak berani ajukan formasi karena tiada kejelasan atau jaminan pembayaran gaji guru PPPK seperti yang dijanjikan pemerintah pusat. Pemkab Brebes, Jaten, membatalkan pengajuan formasi guru PPPK tahun 2022. Sekretaris Kabupaten Brebes Djoko Gunawan mengatakan, alokasi di dana alokasi umum (DAU) untuk PPPK Rp 84 miliar. Jika ditambah 1.497 orang, beban DAU tidak cukup karena dibutuhkan dana Rp 260 miliar setahun. (Yoga)

Perusahaan migas Thailand, PTT Exploration and Production, yang bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, setuju membayar kompensasi kepada petani dan nelayan di Indonesia sebesar 192,5 juta dollar Australia (Rp 2 triliun). ”Kerusakan lingkungan ini harus diperbaiki,” ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (24/11). (Yoga)