TOKIO Marine Holdings, Inc. (Tokio Marine) meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) dari 60% menjadi 80% melalui seluruh anak perusahaan yang dimiliki, Tokio Marine Asia Pte. Ltd (Tokio Marine Asia). Dikutip dari Cision (24/11), kepemilikan tersebut naik melalui akuisisi 20% saham yang dimiliki oleh mitra usaha patungan yakni: PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Akuisisi saham ini seharga Rp 509 miliar atau sekitar US$ 33 juta. Tokio Marine Asia telah menyelesaikan akuisisi 20% saham TMI dari Jasindo pada 23 November 2022 setelah mendapat persetujuan regulator setempat.

Pasar modal Indonesia terus bermanuver di zona hijau sepanjang 2022. Kinerja moncer ekonomi nasional hingga pengujung tahun ini digadang-gadang menjadi fondasi kuat bagi laju bursa saham untuk menutup 2022 dengan apik, sekaligus melanjutkan tren positif di 2023. Kendati demikian, optimisme tersebut juga dibayangi beragam sentimen negatif antara lain konflik geopolitik serta dinamika keuangan global seperti bond rush di Inggris akibat penaikan pajak, dan kebangkrutan bursa kripto FTX. Kasus gagal bayar obligasi Lego Land yang memantik gejolak sistemik di pasar obligasi korporasi di Korea Selatan juga menambah sentimen negatif sektor keuangan global. Kinerja moncer pasar modal Indonesia dikemukakan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman yang menyatakan bahwa indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat naik 7,58% year-to-date (YtD) ke level 7.080,52 pada akhir perdagangan Kamis (24/11). “Tidak semua bursa positif. Kalau kita bandingkan, bursa Indonesia hanya berada di bawah Chile dan Turki,” ujarnya dalam sambutan CEO Networking 2022, Kamis (24/11). Lebih lanjut Iman menuturkan, kapitalisasi pasar saham Indonesia yang mencapai Rp9.520 triliun atau sekitar US$630 miliar juga merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Meski begitu, rerata nilai transaksi harian (RNTH) BEI yang mencapai Rp14,9 triliun atau US$1 miliar masih lebih rendah dari Thailand yang sudah menyentuh US$2 miliar. Iman juga menyoroti rasio jumlah investor pasar modal terhadap populasi Indonesia yang baru mencapai 1,5% atau di bawah beberapa negara Asean minimal 5% atau lebih.

Kolaborasi menjadi kata kunci ketika Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Dewa Made Susila merespons model integrasi bisnis yang akan dilakukan oleh perseroan sejalan dengan masuknya ekosistem baru, Home Credit Indonesia. Dewa Made belum banyak membuka rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan ke depan. “Tentu kami akan meningkatkan kolaborasi dan membangun sinergi dengan entitas franchise Grup MUFG di Indonesia, termasuk Home Credit sebagai anggota keluarga baru Grup MUFG nantinya,” ujarnya, Kamis (24/11). Kemarin, Adira Finance dan Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) yang merupakan bagian dari Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) mengumumkan akuisisi terhadap seluruh saham Home Credit Consumer Finance Philippines Inc. dan 85% saham PT Home Credit Indonesia. Pasca akuisisi itu, Krungsri akan menjadi pemegang saham mayoritas Home Credit Indonesia dengan jumlah saham 75%. Sementara itu, Adira Finance yang merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. menjadi pemegang saham minoritas sekitar 10%. Home Credit Indonesia merupakan bagian dari Home Credit Group B.V. penyedia layanan pembiayaan konsumen internasional asal Republik Ceko yang memilik jaringan di tujuh negara kawasan Eropa bagian tengah dan timur, serta Asia. Di Asia, Home Credit Group setidaknya mengembangkan layanannya di India, Filipina, Indonesia, dan Vietnam.

Dari sisi digitalisasi, harus diakui pengembangan di perusahaan multifinance masih tertinggal dibandingkan dengan perbankan maupun pemain baru perusahaan financial technology (fintech). Baru-baru ini, Grup Modalku yang selama ini memberikan layanan pinjaman berbasis teknologi peer-to-peer (P2P) lending, juga mulai masuk ke eksosistem pembiayaan digital lewat PT Modalku Finansial Indonesia (Modalku Finance). President Director Modalku Finance Steven Gunawan menyatakan pihaknya menawarkan sebanyak tiga jenis skema pembiayaan yang tersedia untuk mendukung usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yakni pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna. Dalam satu sesi diskusi virtual, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menuturkan digitalisasi di sektor keuangan saat ini merupakan keniscayaan.

Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Salah satu isu yang menarik perhatian, khususnya bagi perbankan syariah, adalah klausul mengenai kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari induknya bank umum konvensional (BUK). Di mana, dalam RUU P2SK tersebut dinyatakan bahwa BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, wajib memisahkan (spin-off) UUS-nya menjadi bank umum syariah (BUS). Menarik, karena klausul persyaratan spin-off ini dinilai melonggarkan kewajiban spin-off sebelumnya, yang diatur dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, kita memang harus melihat realitas. Perkembangan perbankan syariah masih terbatas, terbatasi pula oleh pertumbuhan bisnis syariah yang juga lambat. Padahal, perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari ekosistem bisnis syariah. Perlu Juli 2022, pangsa aset perbankan syariah (BUS dan UUS) baru mencapai 6,82% dari total aset perbankan.

Peringatan Hari Guru Nasional 2022 masih menyisakan persoalan pengangkatan satu juta guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang karut-marut. Pengajuan formasi dari pemda minim karena ketidakyakinan soal penggajian dari pemerintah pusat. Nasib ratusan ribu guru honorer pun terkatung-katung. Dari rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 1 dan 2 tahun 2021 hingga tahap 3 tahun 2022, pengajuan formasi dari pemerintah daerah selalu jauh di bawah kebutuhan. Kemendikbudristek membuka perekrutan 1.002.616 guru untuk sekolah negeri. Namun, formasi yang diajukan pemda pada 2021 hanya 506.252 guru. Pada 2022, pengajuan formasi dari pemda juga masih jauh dari kebutuhan, yakni 40,9 % kuota pemerintah pusat sebanyak 781.844 orang. Pengangkatan untuk guru yang lulus, tetapi belum mendapat formasi tidak bisa dipenuhi. Baru 127.186 guru prioritas satu yang mendapat formasi hingga November 2022. Dengan demikian, dari kebutuhan satu juta guru PPPK, hanya 421.046 guru yang mendapat formasi di sekolah-sekolah negeri di daerah.

”Nasib kami terombang-ambing tanpa kejelasan. Padahal, kami sudah mengikuti seleksi sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah,” ujar Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia Heti Kustrianingsih, Kamis (24/11). Akibat ketidakjelasan itu, sejumlah guru dirugikan karena sudah telanjur keluar dari sekolah tempat mereka mengajar. Tak sedikit yang menyambi pekerjaan lain, mulai dari menjad pedagang hingga pengemudi ojek. Para guru honorer cemas karena masa depan mereka yang tak pasti. Mereka ibarat korban kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tak sejalan. Pemda tak berani ajukan formasi karena tiada kejelasan atau jaminan pembayaran gaji guru PPPK seperti yang dijanjikan pemerintah pusat. Pemkab Brebes, Jaten, membatalkan pengajuan formasi guru PPPK tahun 2022. Sekretaris Kabupaten Brebes Djoko Gunawan mengatakan, alokasi di dana alokasi umum (DAU) untuk PPPK Rp 84 miliar. Jika ditambah 1.497 orang, beban DAU tidak cukup karena dibutuhkan dana Rp 260 miliar setahun. (Yoga)

Perusahaan migas Thailand, PTT Exploration and Production, yang bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, setuju membayar kompensasi kepada petani dan nelayan di Indonesia sebesar 192,5 juta dollar Australia (Rp 2 triliun). ”Kerusakan lingkungan ini harus diperbaiki,” ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (24/11). (Yoga)

Rencana pemerintah mengimpor beras untuk cadangan pangan yang dikelola Perum Bulog masih menanti realisasi komitmen pengadaan dalam negeri dari Kementan. Padahal, semakin lama Bulog menyepakati kontrak impor dengan eksportir di negara mitra, tantangan logistik makin besar. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, saat dihubungi, Kamis (24/11) mengatakan, ”Penjadwalan (impor merupakan) hal paling krusial karena menyangkut pengangkutan, seperti mencari kapal, waktu bongkar muat, perjalanannya, hingga sampai pelabuhan. Penjadwalan menentukan realisasi impor sampai di Indonesia”. Bayu mengilustrasikan, beras sebanyak 500.000 ton merupakan jumlah yang besar untuk kapal logistik berkapasitas 5.000-10.000 ton. Dengan demikian, pengirimannya perlu dijadwalkan berdasarkan pembagian volume pengiriman.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso khawatir libur nasional di negara mitra berdampak pada operasional angkutan dan tenaga kerja logistik. Realisasi impor beras semakin menantang mengingat prediksi cuaca yang menyebabkan gelombang tinggi. Padahal, menurut dia, Bulog sudah mengantongi kuota impor 500.000 ton sejak rapat koordinasi terbatas bersama kementerian/lembaga terkait. Rencana impor muncul karena stok beras pemerintah makin kritis, sementara pengadaan dari dalam negeri seret seiring berakhirnya masa panen. Per Kamis (24/11), stok beras yang dikelola Bulog 583.000 ton. Realisasi  pengadaan dari dalam negeri 918.000 ton, sedangkan penyaluran untuk operasi pasar 985.000 ton. Jika dibandingkan dengan situasi 9 tahun terakhir, angka itu merupakan stok beras terendah yang dikelola Bulog. (Yoga)

Grup industri Citramas di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memproduksi 1.200 batang pipa bawah laut untuk proyek terminal minyak Lawe-Lawe di Penajam Paser Utara, Kaltim. Chairman Citramas Group Kris Taenar Wiluan, Kamis (24/11), mengatakan, PT Dwi Sumber Arca Waja, anak perusahaan Citramas, butuh waktu delapan bulan untuk memproduksi pipa pesanan PT Pertamina senilai 15 juta USD. (Yoga)

UMKM diperkirakan menjadi penopang ekonomi digital Indonesia di masa mendatang, karena besarnya jumlah unit usaha dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Guna mewujudkan potensi itu, pelaku usaha tetap perlu didorong meningkatkan kapasitasnya. Demikian poin yang mengemuka dalam diskusi Kompas100 CEO Forum-CEO Live Series dengan tema ”Mendorong UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas Melalui Go Digital”, di Jakarta, Kamis (24/11). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, pada 2021 sebanyak 99 % sektor usaha di Indonesia merupakan UMKM. Perhatian besar terhadap UMKM tak lepas dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pada 2021 kontribusinya 60,5 % PDB, menyerap 96,9 % tenaga kerja, dan menyumbang 15,69 % ekspor nasional. Potensi ekonomi digital Indonesia di masa mendatang sangat besar. Mengutip laporan ekonomi digital yang dirilis Google, Temasek, dan Bain, nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2021 mencapai Rp 416 triliun. Adapun pada 2030 pertumbuhan ekonomi digital diperkirakan tumbuh 13 kali lipat lebih besar menjadi Rp 5.600 triliun. Digitalisasi, banyak membantu UMKM bertahan selama pandemi Covid-19. Dengan bergabung di ekosistem digital, UMKM bisa mengakses pasar yang lebih luas dan memperoleh alternatif pendanaan.

Sebelum pandemi, baru 8 juta UMKM tergabung dalam ekosistem digital. Saat ini, sampai Oktober 2022, tercatat 20,24 juta UMKM, dan 30 juta UMKM ditargetkan terhubung ke ekosistem digital tahun 2023. Lekatnya ekonomi digital dengan UMKM dibuktikan di lokapasar Tokopedia. Menurut Co-Founder & Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison, 90 % produk yang dipasarkan di Tokopedia berasal dari  UMKM. ”Digitalisasi sangat membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas sehingga bisa meningkatkan kapasitas UMKM itu sendiri,” ujarnya. Kendati sudah dipermudah oleh digitalisasi, menurut Leon, UMKM tetap harus meningkatkan kapasitas produkdan layanan. Produk yang ditawarkan juga harus terus ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, pedagang perlu berlatih merespons dan mengirim barang dengan cepat. Produk UMKM Indonesia, lanjutnya, mempunyai potensi besar untuk menjadi unggulan, bahkan menembus pasar global. Namun, mereka perlu dibantu untuk terus bisa meningkatkan kapasitasnya. (Yoga)

Kendati jumlah investor terus bertambah, tingkat literasi keuangan di sektor pasar modal justru turun, yakni dari 4,97 % tahun 2019 menjadi 4,11 % pada 2022. Artinya, pemahaman tentang pasar modal justru menurun. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kamis (24/11) menyatakan, kolaborasi sejumlah pihak penting untuk mendongkrak literasi. (Yoga)