Penetapan Upah Minimum 2023 Diundur
Tenggat penetapan upah minimum provinsi tahun 2023 yang semula pada 21 November diundur menjadi 28 November 2022. Penetapan upah minimum kabupaten/kota juga diundur, dari 30 November menjadi 7 Desember 2022. Demikian keterangan resmi Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, Kamis (24/11). (Yoga)
2023, ISPI Group Ekspansi Properti Depok dan Bekasi
JAKARTA, ID - Ancaman inflasi tinggi dan resesi global tidak menggoyahkan semangat pelaku usaha properti untuk ekspansi. Salah satunya ISPI Group di akhir tahun ini dan di awal 2023 ekspansi sudah menyiapkan beberapa proyek hunian baru di Bekasi dan Depok. Komisaris Utama ISPI Group, Preadi Ekarto mengatakan pasar properti saat ini sedang dalam keadaan baik, dan kondisi tersebut akan terus berlanjut di 2023. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September lalu yang dikhawatirkan memacu inflasi tinggi dan menekan perekonomian masyarakat tidak terjadi. Indikasinya, kata Preadi, terlihat dari aktivitas masyarakat yang selalu ramai di Jakarta dan tempat wisata favorit seperti Puncak dan Bandung. Jalanan di Puncak dan Bandung bahkan selalu macet pada akhir pekan yang menunjukkan bahwa penurunan daya beli masyarakat tidak signifikan, setidaknya di segmen masyarakat menengah ke atas. Hal itu dibuktikan dengan permintaan hunian yang terus melonjak sejak kuartal III-2022, seiring meredanya penyebaran pandemi Covid-19. Bahkan ISPI Group di kuartal III sukses menjual habis (sold out) sebanyak 300 unit rumah seharga Rp 500 jutaan di cluster Munchen Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi. (Yetede)
Airlangga Dorong Penggunaan Produk Lokal di Industri Kelistrikan
JAKARTA, ID – Didukung pendanaan dari negara maju yang tergabung dalam Group of Seven (G7), Indonesia akan memperoleh bantuan sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 313,7 triliun untuk membiayai berbagai proyek ketenagalistrikan dan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah akan terus mendorong peningkatan penggunaan produk lokal di industri kelistrikan. Ada inisiatif Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), hasil pertemuan G7 di Elmau senilai US$ 600 miliar. Salah satu programnya adalah Just Energy Transition Partnership untuk transisi energi. “Komitmen JETP untuk Indonesia luar biasa, mencapai US$ 20 miliar, jauh lebih banyak dari negara lain yang dapat yaitu Afrika Selatan US$ 8,5 miliar, dan dalam 3-5 tahun lagi bisa ditambahkan jumlahnya,” kata Menko Airlangga dalam acara Obrolan Malam Fristian yang ditayangkan di BTV, Rabu (23/11/2022) malam.
Jalur Berliku Distribusi Logistik
CIANJUR-Sejumlah kendaraan TNI hilir mudik di sepanjang jalan menuju Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu kemarin.Kendaraan itu berusaha membuka akses jalan ke sejumlah kampung di Cugenang yang tertutup tanah longsor dan reruntuhan bangunan akibat gempa Cianjur, Senin lalu. Pendiri Sekolah Relawan Bayu Gawtama, mengatakan banyak donatur dan relawan yang membawa bantuan untuk korban gempa terperangkap dalam kemacetan di jalur alternatif Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Mereka melintasi jalan alternatif ke Cugenang ini karena jalur utama ke kecamatan tersebut kembali ditutup akibat longsor susulan. Menurut Bayu, lokasi yang seharusnya mendapat bantuan adalah wilayah seperti Gasol dan beberapa wilayah di Cugenang. Sebab hampir seluruh bangunan di wilayah ini roboh akibat gempa. Warga setempat juga terpaksa mengungsi di tenda darurat yang dibuat secara mandiri. "Mereka juga kekurangan makanan," katanya. (Yetede)
Waspada Sinyal Bahaya Reflasi
Pemerintah mewaspadai gejolak perekonomian bertubi-tubi yang mungkin terjadi pada 2023. Salah satu kondisi yang diwaspadai karena mengancam perekonomian domestik adalah reflasi, atau situasi ketika resesi terjadi di tengah tren tingkat inflasi yang tinggi. Menkeu Sri Mulyani menuturkan kewaspadaan patut ditingkatkan, khususnya untuk menghadapi faktor-faktor penggoyah perekonomian yang bersumber dari dinamika global. “Risiko yang berasal dari global akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi, seperti perang Ukraina dan Rusia yang masih berlanjut,” ujar Sri Mulyani, kemarin. Pemerintah dalam APBN menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai 5,3 %. “Satu perhatian kami selain perang adalah kebijakan protokol Covid-19 yang kembali ketat di Cina. Ini diyakini akan mempengaruhi kondisi ekonomi global karena mengganggu momentum pemulihan.”
Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, kata Sri Mulyani, pemerintah mulai menganalisis kinerja perekonomian hingga akhir tahun ini, meliputi proyeksi dampak hingga faktor-faktor yang masih menguatkan dan menopang pertumbuhan. Menurut dia, sektor-sektor yang diyakini akan menjadi tumpuan adalah sektor perdagangan, pertambangan, manufaktur, dan pertanian. Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 melambat menjadi 4,37 %, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya 2 %, lebih rendah dari tahun ini yang sebesar 3 p%. Hal itu sebagai cerminan kondisi ekonomi dunia yang menghadapi risiko reflasi, kombinasi antara resesi dan inflasi yang tinggi. “Harapan kita untuk mendorong kinerja pertumbuhan tahun depan adalah permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi,” kata Perry.. (Yoga)
Menguji Fondasi Ekonomi Domestik
JAKARTA-Kondisi fundamental perekonomian domestik diyakini masih mumpuni meski terdapat potensi perlambatan pertumbuhan dan tren kenaikan inflasi. Hal itu dibuktikan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2022 yang masih diatas rata-rata, yaitu tumbuh 5,72% secara tahunan. Nanum kekuatan fondasi perekonomian itu kini tengah diuji oleh pelemahan permintaan dan konsumsi, serta badai PHL yang mendorong kenaikan tingkat pengangguran. Kepala Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Hirawan, menuturkan kinerja produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara umum masih positif dengan optimisme konsumsi yang terjaga, dengan indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail masih diatas level 100. "Kondisi saling bertentangan yang kita lihat sekarang adalah pertumbuhan ekonomi kuat. Ini menunjukkan adanya guncangan dalam perekonomian, yang biasanya langsung berdampak secara jangka pendek atau bisa juga ada jeda yang menimbulkan dampak jangka menengah dan panjang," ujar Faajar kepada Tempo, kemarin. (Yetede)
Zona Gempa dan Rumah Tahan Gempa
Gempa bumi M 5,6 yang mengguncang Cianjur dan Sukabumi, Jabar, pada Senin (21/11) dan menewaskan ratusan orang, bukanlah yang pertama dan bisa berulang. Bencana kali ini harus menjadi pelajaran memperkuat mitigasi agar gempa berikutnya tak menelan korban jiwa. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa M 5,6 kali ini berada 10 km barat daya Kabupaten Cianjur dan 15 km timur laut Kota Sukabumi. Hiposenter gempa 10,152 km di bawah tanah. Catatan sejarah menunjukkan Kabupaten Cianjur Sukabumi, yang dilalui sesar darat Cimandiri, berulang kali dilanda gempa. Gempa kali ini pun bukan terkuat yang bisa terjadi di jalur sesar ini. Laporan Supartoyo dan tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam ”Katalog Gempa Bumi Merusak di Indonesia 1612-2014” menyebutkan, pada 10 Oktober 1834 terjadi gempa yang merusak bangunan dan memicu retakan jalan Bogor-Cianjur. Diperkirakan intensitas guncangannya mencapai VIII-IX modified mercalli intensity (MMI). Setelah kemerdekaan Indonesia, gempa bumi juga berulang kali melanda Cianjur-Sukabumi, pada 2 November 1969 (M 5,4), 26 November 1973 (M 4,3), dan 10 Februari 1982 (M 5,5).
Gempa bumi berkekuatan M 5,1 terjadi pada 12 Juli 2000. Supartoyo melaporkan, di Sukabumi 35 orang mengalami luka-luka, 365 bangunan rusak berat, dan 633 bangunan rusak ringan. Gempa juga menyebabkan kerusakan RS Cibadak. Rangkaian gempa di Cianjur-Sukabumi ini pada umumnya berkekuatan skala menengah. Bahaya gempa bumi yang sumbernya sesar darat bukan hanya kekuatannya, juga kedekatan sumber gempa dengan permukiman. Sekalipun kekuatannya relatif kecil, pusat gempa yang dangkal membuat efek guncangannya lebih kuat. Berdasarkan rekaman intensity meter BMKG, gempa di Cianjur-Sukabumi ini memiliki getaran terkuat VII dalam skala MMI, lebih kecil dibandingkan intensitas gempa pada 1834, sebagaimana dilaporkan Supartoyo. Skala MMI ini merekam efek guncangan gempa di tanah yang bisa direspons bangunan. Selain dipengaruhi kekuatan gempa dan kedalamannya, juga jalur penjalaran gelombang dan kondisi tanah setempat.
Risiko gempa bumi di jalur Cianjur-Sukabumi sebenarnya telah disadari sejak zaman Belanda. Menurut kesaksian astronom sepuh Bambang Hidayat (88), Belanda dulu melarang masyarakat di Cianjur dan Sukabumi membangun rumah tembok serta merekomendasikan penggunaan bahan kayu dan bambu. Di kawasan Cugenang, yang dalam gempa kali ini mengalami longsor dan banyak menelan korban jiwa, keberadaan hunian tidak diperbolehkan. Bambang yang pernah menjadi Kepala Observatorium Bosscha dan Guru Besar Departemen Astronomi ITB mengatakan, larangan itu kemungkinan terkait dengan keberulangan gempa. Setelah kemerdekaan, larangan membangun rumah tembok dianggap sebagai politik Belanda untuk merendahkan martabat masyarakat Indonesia. Bangunan tembok dianggap simbol kemakmuran, sebaliknya rumah kayu dan bambu simbol ketertinggalan. Padahal, rumah tembok lebih rentan terhadap guncangan gempa, sekalipun bisa direkayasa agar tahan gempa. Sementara itu, secara tradisional, masyarakat Indonesia sebenarnya telah memiliki kemampuan membangun rumah kayu dan bambu yang tahan gempa. (Yoga)
Rusia Buka Keran Ekspor Pupuk ke Semua Mitra
Rusia akan membuka keran ekspor pupuk ke semua mitra di dunia tanpa pengecualian. Hal itu demi memastikan suplai pupuk global kembali normal sehingga krisis pangan bisa dilalui secara bertahap. Namun, ekspor ini memiliki satu persyaratan, yaitu proses jual-beli harus memakai mata uang China, yuan. Rencana itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin pada Rabu (23/11) siang waktu setempat. Ia menerima Ketua Komisi Produksi dan Perdagangan Pupuk Mineral dari Perhimpunan Industrialis dan Pengusaha Pupuk Rusia (RSPP) Dmitry Mazepin. Selain pengurus RSPP, Mazepin juga pemilik Uralchem, pabrik pupuk terbesar di Rusia.
Total ada 262.000 ton pupuk buatan Rusia yang mengendap di gudang-gudang di berbagai penjuruEropa karena tidak bisa dikirim keluar benua tersebut. Pembukaan kembali keran ekspor itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November. Permintaan itu atas desakan Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Uni Afrika karena negara-negara di Afrika yang paling terdampak oleh terhentinya ekspor gandum dan pupuk akibat perang Rusia-Ukraina.
“Kami siap bekerja sama dengan semua mitra global tanpa kecuali,” kata Putin, dikutip kantor berita Rusia, TASS. Ia melanjutkan, sejatinya tak ada masalah dengan produksi pupuk dari negara tersebut. Kendala ada di proses ekspor dan distribusi karena Rusia dan banyak pengusahanya terkena sanksi ekonomi dari negara-negara Barat lantaran menyerang Ukraina sejak Februari 2022. Akibatnya, Rusia ”diusir” dari jaringan perbankan global serta tidak bisa bertransaksi dengan menggunakan euro dan dollar AS. ”Halangan yang ada semuanya sintetis, buatan, karena keputusan negara-negara tertentu,” ujar Putin. (Yoga)
Nilai Ekonomi Padi dan Kopi Hilang Rp 42 Triliun
Dampak perubahan iklim membuat lahan pertanian tidak dapat ditanami kopi dan beras sehingga mengganggu kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan iklim juga berpotensi menghilangkan nilai ekonomi komoditas beras dan kopi hingga lebih dari Rp 42 triliun per tahun. Demikian rangkuman hasil penelitian skala nasional terbaru bertajuk ”Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian Indonesia: Fokus Komoditas Padi dan Kopi”. Penelitian dilakukan oleh Edvin Aldrian dan Elza Surmaini, tim pakar iklim dan meteorologi BRIN serta beberapa tim lainnya. Penelitian itu mengungkap, perubahan iklim akan mengurangi produktivitas komoditas kopi dan beras. Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia dapat kehilangan nilai ekonomi produksi padi rata-rata Rp 42,4 triliun per tahun pada 2051-2080. Kehilangan ini bahkan akan meningkat menjadi Rp 56,45 triliun per tahun pada 2081-2100. Kerugian serupa juga ditemukan akibat kehilangan nilai ekonomi produksi kopi arabika sebesar rata-rata Rp 3,9 triliun per tahun pada 2051-2080. Kehilangan diproyeksikan akan kembali meningkat sebesar Rp 6,8 triliun per tahun pada 2081-2100.
”Ini merupakan masalah serius yang harus diatasi sesegera mungkin sebelum dampaknya memunculkan efek domino yang lebih buruk di masa depan,” ujar Edvin yang juga Wakil Ketua Kelompok Kerja I Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dalam siaran pers, Rabu (23/11). Laporan itu juga menunjukkan, 63-100 % lahan yang saat ini dapat ditanami kopi arabika tidak akan lagi sesuai untuk budidaya. Sementara produktivitas padi nasional turun hingga 8 juta ton pada 2100 atau setara kebutuhan beras untuk 42 juta jiwa. Gangguan untuk menanam kopi arabika terjadi akibat panjang bulan kering yang penting dalam proses pembentukan bunga. Sementara dampak perubahan iklim terhadap lahan persawahan terjadi karena meningkatnya kadar garam atau salinitas akibat kenaikan muka air laut yang sudah dipastikan menurunkan produksi beras. Kajian ini menggunakan dua skenario kenaikan muka air laut untuk menghitung dampaknya terhadap produktivitas beras di Indonesia. Hasilnya, berkurangnya lahan sawah akan menurunkan produksi beras sebesar 3,5 juta ton tahun 2100 atau setara pemenuhan konsumsi beras 17,7 juta orang. (Yoga)
Pembiayaan Jadi Tantangan Transisi
Pembiayaan dan teknologi menjadi dua hal krusial dalam perjalanan Indonesia menuju emisi nol bersih tahun 2060. Skema pembiayaan campuran untuk transisi energi yang telah diinisiasi pada KTT G20 2022 di Bali jadi langkah awal yang terus dimatangkan Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Kompas CEO 100 Live Series bertajuk ”Pengembangan Energi Hijau dan Urgensi Program Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (23/11) menilai, dana yang dibutuhkan Indonesia dalam transisi energi sangat besar. Pengakhiran dini operasi pembangkit listrik berbasis batubara, misalnya, membutuhkan dana 400-500 juta USD per gigawatt (GW). ”Untuk Pulau Jawa saja 40-50 GW, berarti perlu 20 miliar USD. Jadi, dalam pensiun dini pembangkit fosil ini dua hal yang perlu dijawab ialah pembiayaan dan teknologi,” kata Suharso.
Terkait pembiayaan, inisiasi dan komitmen awal telah dicapai di sela-sela KTT G20 di Bali, pekan lalu. Misalnya, pengakhiran dini operasional PLTU lewat skema Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP) melalui kerja sama pembiayaan publik dan swasta 20 miliar USD ( Rp 310 triliun). Ada juga dukungan 500 juta USD melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). Pembiayaan campuran seperti dalam komitmen itu, kata Suharso, bagian dari perkembangan model bisnis dan pembiayaan di era pembangunan rendah karbon. ”Tak bisa lagi dengan cara konvensional. Kita memerlukan pembiayaan dari multisektor. Pembangunan rendah karbon menciptakan peluang-peluang baru yang belum terpikirkan,” ujarnya. (Yoga)









