Kinerja emiten ritel diproyeksi masih akan tumbuh hingga akhir tahun ini. Ini bercermin dari menterengnya sejumlah kinerja emiten ritel di kuartal III-2022. Di antaranya PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES), dan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA). Dari beberapa emiten ritel yang telah merilis laporan keuangan kuartal III-2022, MAPI mencatatkan pertumbuhan pendapatan tertinggi, yakni sebesar 55,8% secara tahunan. Pendapatan bersih MAPI naik jadi Rp 18,8 triliun dari Rp 12,1 triliun di kuartal III-2021. Pertumbuhan pendapatan terendah dibukukan ACES, dengan kenaikan 4,3% secara tahunan. Di kuartal III-2022, ACES mencetak penjualan bersih menjadi Rp 4,9 triliun.

Aliran likuiditas di perbankan menguat menyusul penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Kembalinya dana masyarakat ke sistem perbankan menjadi modal bagi bank untuk mendorong penyaluran kredit pada tahun depan. Arus likuiditas di bank tecermin dari peningkatan dana pihak ketiga (DPK) hingga Oktober 2022. Data analisis uang beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Rabu (23/11) mencatat simpanan masyarakat tumbuh 10% year-on-year (YoY), setelah sempat tumbuh single digit pada Juni—September 2022. Simpanan masyarakat ke deposito pun kembali ke jalur positif. Hal itu menjadi indikasi sejak bank sentral melakukan penyesuaian suku bunga acuan BI-7 Day Repo Rate (BI7DRR) secara bertahap sejak Agustus 2022, telah diikuti dengan penyesuaian bunga simpanan deposito di bank. Sampai dengan Oktober 2022, simpanan berjangka tumbuh 0,8% YoY, melanjutkan pertumbuhan pada Agustus dan September yang masing-masing naik 0,2% dan 0,4% secara tahunan. Sebelumnya, simpanan deposito sempat terkontraksi. Outstanding simpanan deposito Rp2.791,1 triliun atau mewakili sekitar 36% dari total simpanan masyarakat Rp7.681,9 triliun hingga Oktober 2022. (Lihat infografik) Laju DPK pada Oktober 2022 juga relatif mampu mengimbangi permintaan kredit yang naik 11,7% YoY.

Pertumbuhan dana kelolaan industri reksa dana pada tahun depan menghadapi jalur terjal seiring dengan keluarnya dana investor institusi akibat regulasi terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi). Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) Marsangap P. Tamba mengatakan, kinerja dana kelolaan reksa dana tahun ini terkoreksi. Hal itu tecermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2022 yang menunjukkan dana kelolaan industri reksa dana Rp521,96 triliun atau tergerus 10,03% secara tahun berjalan. Dana industri asuransi jiwa yang ditempatkan di reksa dana berangsur berpindah ke Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), sehingga membuat dana kelolaan susut. Dana kelolaan yang sudah turun secara bulanan pada Januari makin tergerus sejak diterbitkan Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022 pada Maret 2022. Tercatat dana senilai Rp52,67 triliun telah meninggalkan reksa dana.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan pengusulan PLTU Paiton dalam program pensiun dini telah mempertimbangkan kinerja dan sistem kelistrikan yang ditopangnya. “PLN kemarin sudah mengusulkan PLTU Cirebon, kemudian Pelabuhan Ratu. Kita juga kan mengusulkan Paiton, tapi itu usulan berdasarkan angka ya. Ada pilihan-pilihan lainnya berdasarkan kinerja dan sistemnya,” katanya, Rabu (23/11). Dadan menjelaskan, pihaknya telah memiliki daftar 33 PLTU yang bakal masuk ke dalam program pensiun dini melalui skema pendanaan global. Selain melalui skema energy transition mechanism (ETM) yang disokong oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), JETP turut menjadi opsi pembiayaan murah yang bisa digunakan. “Nanti kita lihat mana pilihan PLN, ESDM juga punya pilihan. Sekarang ADB juga sedang melakukan kajian dan mereka akan feasibility study. Kita kumpulkan semua, nanti ujungnya Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan yang memutuskan.”

Pemerintah meminta perusahaan hulu minyak dan gas bumi melakukan diversifikasi dalam operasionalnya agar bisa menyelaraskan kegiatannya dengan upaya transisi energi yang menargetkan net zero emission pada 2060. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memandang transisi energi dan upaya mengurangi emisi karbon menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh perusahaan hulu minyak dan gas bumi atau migas. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan berdasarkan laporan Emission Gap yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), total emisi pada 2021 mencapai 52,8 giga ton CO2. Dari jumlah tersebut, energi fosil, termasuk migas menyumbang sebesar 37,9 giga ton CO2 atau sekitar 72% dari keseluruhan emisi. Hal itu membuat sejumlah lembaga pendanaan global menghentikan pembiayaan untuk proyek eksplorasi dan eksploitasi migas baru, dan beralih mendanai proyek energi baru terbarukan (EBT). Untuk itu, lanjut dia, perusahaan migas harus melakukan diversifikasi operasi dengan memperbesar investasi di luar bisnis utamanya, terutama di sektor energi yang lebih hijau.

JAKARTA, ID – Sebelas dari 54 emiten yang menggelar initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana saham tahun 2022 memberikan potential gain (potensi keuntungan) di atas 100%. Saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) bahkan mendulang gain hingga 1.700%. Selain ADMR, saham emiten yang memberikan potential gain di atas 100%, terhitung sejak tanggal listing hingga Rabu (23/11/2022) adalah PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA), PT Estee Gold Feet Tbk (EURO), PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM), PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), PT Dewi Shri Farmindo Tbk (DEWI), PT Arkora Hydro Tbk (ARKO), PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH), PT Black Diamond Resources Tbk (COAL), PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK), dan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK). KRYA menorehkan potential gain 236%, EURO 222,9%, HATM 156,3%, ZATA 134%, DEWI 124%, ARKO 118,3%, BUAH 111,3%, COAL 106%, ENAK 104,1%, dan BSBK mencatatkan gain 104%. Adapun saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk (NANO) merupakan saham yang melemah paling dalam, minus 72%. Ke-54 emiten tersebut berhasil menggalang total dana Rp 32,3 triliun. (Yetede)

ATHENA, ID - Beberapa negara anggota Uni Eropa (UE) dilaporkan tidak senang dengan batas harga gas alam yang diusulkan sebesar 275 euro per megawatt jam (Mwh). Pembatasan harga yang bertujuan untuk mencegah tagihan biaya setinggi langit bagi konsumen itu dinilai terlalu tinggi bagi sebagian negara. UE memperkenalkan pembatasan harga gas itu, walaupun sangat kontroversial, untuk mengatasi krisis energi akut menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak akhir Februari 2022. Para pemimpin dari 27 negara anggota UE sudah memberikan dukungan politik terhadap gagasan tersebut pada akhir Oktober 2022. Menyusul negosiasi selama beberapa bulan. Namun, beberapa negara menuntut perlindungan konkret sebelum menyetujui proposal tersebut. Sementara yang lain mengatakan batas harganya terlalu tinggi. “Batas harga pada tingkat yang diusulkan oleh komisi (Eropa) sebenarnya bukan batas harga,” ujar Kostas Skrekas, menteri lingkungan dan energi Yunani, kepada CNBC pada Selasa (22/11/2022) waktu setempat, beberapa jam setelah usulan harga batas atas itu ditetapkan oleh Komisi Eropa. Skrekas menjelaskan bahwa batasan harga 275 euro bukan lah batasan harga yang diharapkan. (Yetede)

JAKARTA,ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan program Analog Switch Off (ASO) di Indonesia. Program ini sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja tahun 2020, bahwa migrasi sistem TV teresterial analog ke digital (ASO) dilaksanakan 2 November 2022. Sejak 2 November 2022, hingga saat ini telah terdapat 132 wilayah layanan atau sebanyak 230 Kabupaten/Kota yang melakukan ASO, dari total 225 wilayah siaran atau sebanyak 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sedangkan, wilayah layanan yang belum dilakukan ASO, akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan wilayah masing-masing. “Sehingga, pelaksanaan ASO masih tersisa untuk 93 wilayah layanan atau 284 Kabupaten/Kota yang akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan wilayah masing-masing,” kata Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika saat Rapat Kerja (Raker) antara Kemenkominfo dan Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 memang harus mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Akan tetapi, besaran kenaikannya tidak harus 10%, melainkan disesuaikan dengan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di masing-masing daerah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyatakan, gubernur harus menggunakan formula dalam Permenaker 18/2022 dalam menetapkan UMP 2023 yang akan berlaku 1 Januari tahun depan. “Namun, kenaikannya tidak sertamerta harus 10%, melainkan ada aturannya. Dalam formula penghitungan upah minium PP 18/2022, selain variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ada variabel alfa (?) yang merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi berkisar 0,1-0,3,” ujar Indah di Jakarta, Rabu (23/11). (Yetede)

JAKARTA, ID - Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp 3,2 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia/ KAI (Persero) untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Komisi VI juga meminta Kementerian BUMN memastikan dengan tambahan PMN tersebut, proyek KCJB dapat selesai tepat waktu pada Juni 2023. “Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan PMN tahun 2022 kepada KAI sebesar Rp 3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung,” kata Ketua Komisi VI Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat kerja, Rabu (23/11/2022). Adapun dalam rapat kerja turut dihadiri Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi. “Ini payung hukum kita jelas dan kuat mengenai pengambilan keputusan ini. Selain pendalaman yang menyangkut masalah teknokratik teknisnya, juga sisi keuangannya ada payung hukum yaitu audit badan pengawas dan juga peraturan presiden,” ujar Aria saat Rapat Kerja, Rabu (23/11). (Yetede)