Rencana Anggaran BI 2023 Defisit Hampir Rp 20 Triliun
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, Rancangan Anggaran Tahunan BI (RATBI) 2023 mengalami defisit sebesar Rp 19,99 triliun. Defisit ini bersumber dari defisit pada pos anggaran kebijakan.
"Kami memperkirakan anggaran tahun depan defisit Rp 19,99 triliun. Terutama berasal dari defisit anggaran kebijakan yang mencapai Rp 33,15 triliun. Sedangkan anggaran operasional diperkirakan surplus Rp 13,16 triliun," kata Perry saat rapat kerja (raker) antara BI dengan Komisi XI, Senin (21/11).
MERABA NASIB SAHAM TEKNOLOGI
Tekanan pada saham-saham emiten teknologi tak kunjung reda. Misi sejumlah emiten teknologi menempuh jalan yang lebih menguntungkan rupanya tak cukup menjadi bahan bakar pendorong pergerakan harga sahamnya. Kendati demikian, kalangan analis menilai masih ada peluang bagi saham-saham emiten teknologi untuk bangkit pada awal tahun depan, seiring penurunan inflasi di Amerika Serikat dan suku bunga The Fed yang selama ini amat berpengaruh. Jika ditengok, emiten teknologi yang memiliki bisnis marketplace alias lokapasar telah mengumumkan rencananya untuk mempercepat pergerakan bisnis di jalur menguntungkan. Salah satunya terungkap dalam laporan Google, Temasek dan Bain & Company bertajuk E-conomy SEA 2022 di mana PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan PT Bukalapak.com (BUKA) bakal menggenjot laju bisnis dalam kurun waktu tiga kuartal hingga setahun. Sayangnya, misi perusahaan belum tergambar dalam pergerakan saham mereka. Kemarin, Senin (21/11), saham GOTO tercatat terkoreksi 5,41% secara harian ke Rp210 per saham. Tak mengejutkan, lantaran kinerja keuangan kuartal III/2022 yang kemarin dirilis tak mengilap. Menanggapi situasi tersebut, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan inflasi, potensi resesi, krisis pangan dan energi, serta kenaikan suku bunga memang membawa awan mendung bagi bisnis teknologi. Namun, dia meramal nasib sejumlah emiten diperkirakan mulai berbalik pada 2023. Saham teknologi dinilai akan melaju seiring dengan turunnya inflasi di Amerika Serikat. Dengan demikian, momen koreksi harga bisa dijadikan momentum beli atau akumulasi.
PENGENDALIAN INFLASI 2023 : KENAIKAN UPAH JANGAN BERLEBIHAN
Bank Indonesia menargetkan inflasi pada 2023 berkisar 3,6%. Target itu bisa tercapai jika didukung oleh penurunan inflasi komponen pangan, komponen harga diatur pemerintah, serta kenaikan upah tidak berlebihan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan target inflasi itu tertuang dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2023. Menurutnya, target itu bisa tercapai jika didukung oleh tiga faktor yaitu inflasi pangan turun sekitar 5%, inflasi komponen harga diatur pemerintah terutama tarif angkutan umum, serta upah. “Upah ini juga jangan terlalu naik berlebihan,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/11). Perry menyampaikan ada kemungkinan inflasi masih akan tinggi pada kuartal I/2023 dan kuartal II/2023. Meskipun demikian, BI terus berusaha untuk menekan inflasi inti agar tetap berada di bawah 4%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai daya beli masyarakat akan terdorong apabila upah minimum naik 10% di 2023. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan besaran upah minimum yang bergantung pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan seiring dengan kian membaiknya ekonomi Indonesia. “Sebenarnya kenaikan upah dengan sendirinya akan mendorong daya beli. Dengan mendorong daya beli maka akan mendorong agregat permintaan. Kalau ada permintaan, harapannya produksinya naik, kalau produksi naik maka kenaikan upah tadi menjadi salah satu siklus,” kata Suharso di Nusa Dua, Mangupura Bali, Senin (21/11).
PERUSAHAAN RINTISAN : Startup Tempuh Jalan Efisiensi
Indonesia ICT Institute menilai perusahaan yang bergerak di sektor teknologi tengah melakukan efisiensi untuk bertahan hidup di tengah potensi perlambatan ekonomi global pada 2023. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, upaya efisiensi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan itu bisa membantu keberlangsungan ekosistem dan mitra yang ada di dalamnya. Saat ini, situasi global berada dalam istilah winter is coming atau terjadi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi dunia. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan perusahaan rintisan atau startup salah satunya melalui pemangkasan karyawan adalah merupakan hal realistis. “Efisiensi dilakukan agar perusahaan bisa survive. Saat ini yang dialami sebagian startup di Indonesia adalah terjadinya pengurangan investasi dari investor di luar negeri,” jelasnya seperti dikutip Antara.
KAWASAN EKONOMI KHUSUS : Singhasari Peroleh Izin Operasi
Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari diminta untuk mempercepat realisasi investasi dari penanam modal menyusul diperolehnya izin operasi wilayah ituPlt Sekjen Dewan Nasional (Denas) KEK Elen Setiadi mengatakan berdasarkan izin operasi yang diterbitkan, KEK Singhasari ditujukan untuk pengembangan ekonomi digital dan pendidikan, baru kemudian pariwisata.“Secara prinsip, infrastruktur dasar KEK Singhasari sudah mencukupi dan siap beroperasi,” katanya pada Penyerahan SK Beroperasi KEK Singhasari di Kabupaten Malang, Senin (21/11).
Sementara itu, dari sektor pendidikan, KEK Singhasari juga telah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya, dan King College, London, Inggris.
Jika upaya itu berhasil, lanjutnya, maka mahasiswa asal Indonesia tak perlu lagi kuliah di luar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi cukup berkuliah di KEK Singhasari.
Momentum G20
Keberhasilan penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada 15-16 November bukanlah keberuntungan, tapi buah kerja keras, tidak hanya dalam penyelenggaraan acara, tetapi juga ketekunan melakukan transformasi ekonomi. Konsistensi dan kelenturan menjadi penentu disepakatinya Deklarasi Bali (G20 Bali Leaders’ Declaration). Presiden Jokowi adalah satu-satunya pemimpin yang bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden AS Joe Biden untuk melenturkan ketegangan geopolitik global. Banyak pihak, bahkan pemerintah sendiri, sebelumnya pesimis KTT G20 akan menghasilkan kesepakatan. KTT Bali menghasilkan deklarasi yang merangkum kesepakatan: Dalam penanganan pandemi, disepakati terbentuknya Pandemic Fund dengan komitmen awal 1,5 miliar USD. Guna menambah kemampuan Dana Moneter Internasional membantu negara yang terdampak krisis, disepakati Resilience and Sustainability Trust dengan komitmen awal 81,6 miliar USD. Disepakati juga terbentuknya Just Energy Transition Partnership untuk Indonesia senilai 20 juta USD.
Majalah The Economist (19/11) mengangkat tema utama mengenai Indonesia dengan tiga artikel panjang sekaligus dalam satu edisi. Salah satunya berjudul ”Why Indonesia Matters”. Pertemuan G20 membuat Indonesia kembali menjadi sorotan dunia, menurut The Economist. Indonesia terakhir kali menjadi perhatian dunia saat krisis Asia 1998 ketika menjadi bagian dari episentrum persoalan. Sekarang, bersama India, Indonesia dianggap sebagai raksasa Asia yang mendapat momentum pergeseran geopolitik dengan titik sentral AS dan China. Alasan Indonesia diperhitungkan adalah kinerja ekonomi yang meyakinkan. Momentum G20 perlu ditindaklanjuti dengan kerja keras di berbagai bidang. Di bidang energi terbarukan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu penghasil energi terbarukan terbesar di dunia. Memanfaatkan bonus demografi yang melek teknologi, Indonesia jadi salah satu inkubator sektor teknologi yang ditopang tenaga muda kreatif dan inovatif.
Terkait inovasi digital, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya. Menjelang KTT G20, lima bank sentral ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia) sepakat menggunakan sistem pembayaran terintegrasi berbasis digital atas inisiatif BI. Di sektor swasta, kepemimpinan Indonesia di bidang digital juga diakui. Hingga April 2022 ada 2.354 unit usaha rintisan berbasis teknologi (start up) di Indonesia, terbanyak di Asia. Disusul Singapura dengan 1.013 unit usaha rintisan. Dengan dua perusahaan berstatus decacorn dan delapan unicorn, Indonesia menunjukkan potensi pengembangan sektor digital. Kerja keras Indonesia selama ini tidak mengkhianati hasil. Keberhasilan memimpin KTT G20 dengan banyak pujian hanyalah bagian dari upaya transformasi (ekonomi) Indonesia. Momentum yang sudah dicapai dalam KTT G20 perlu diteruskan. Ada begitu banyak jendela kesempatan yang terbuka. Kerja keras dan konsistensi merupakan kunci melanjutkan transformasi yang sudah dimulai. (Yoga)
Aksi Nyata Transisi Energi Meredam Krisis Iklim
Upaya menahan kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5 derajat celsius memerlukan aksi nyata dari semua pihak, karena itu, komitmen transisi energi yang telah dicanangkan harus diakselerasi untuk meredam dampak krisis iklim yang makin mengancam. Direktur Perencanaan Strategi dan Pengembangan Bisnis Pertamina New Renewable Energy (NRE) Fadli Rahman mengatakan, transisi energy merupakan salah satu langkah untuk mengatasi krisis iklim, yang semakin mendesak mengingat kenaikan suhu Bumi saat ini sudah di atas 1 derajat celsius. ”Kalau naik sampai 2 derajat (celsius), akan terjadi chaos. Perhitungannya saat ini, jika kita tidak melakukan aksi nyata sekarang, kenaikan suhu Bumi bisa lebih parah (tinggi),” kata Fadli dalam gelar wicara Kompas 100 CEO Forum dengan tema ”Taking Bold Actions Against Climate Crisis” di Fakultas Teknik UI, Depok, Jabar, Senin (21/11). Akselerasi peralihan penggunaan energi fosil menuju energy baru dan terbarukan (EBT) mutlak diperlukan.
Indonesia bisa menjadi pemain kunci memacu transisi energi karena mempunyai sumber EBT yang melimpah, tapi pemanfaatan EBT di Indonesia masih sangat minim. Padahal, potensinya sangat besar, seperti air, surya, angin, panas bumi, dan gelombang laut. ”Potensi energi air, baru terpakai 8 %. Penggunaan energi angin 0,01 %. Jadi, masih sangat banyak yang bisa dimanfaatkan,” ucapnya. Menurut Fadli, akselerasi transisi energi membutuhkan kolaborasi aksi dari pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Regulasi pemerintah dinilai sangat penting untuk memacu pemanfaatan EBT pada masa mendatang. Transisi energi juga berdampak terhadap perusahaan penyedia energi, seperti Pertamina. Transisi itu bukan sebatas konversi energi, melainkan membawa misi dekarbonisasi atau mengurangi emisi karbon. ”Untuk EBT, Pertamina mempunyai geotermal (panas bumi) yang paling besar 1,8 gigawatt. Hal ini akan kami galakkan, ditambah dengan panel surya. Pada masa depan, ini akan menjadi hal biasa. Hampir semua gedung nanti akan dijadikan panel surya,” ujarnya. (Yoga)
Industri Fraksionasi Plasma Dikembangkan
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, Senin (21/11), di Jakarta, mengungkapkan, Indonesia menghabiskan Rp 3,5 miliar per tahun untuk membuang plasma darah yang tidak terpakai. Padahal, jika dimanfaatkan, plasma dapat diolah menjadi berbagai produk darah untuk terapi kesehatan dalam negeri. Permenkes baru yang sedang disiapkan pemerintah membuka peluang pihak swasta ataupun BUMN untuk ikut andil dalam industri fraksionasi plasma. (Yoga)
Energi Terbarukan Jadi Tumpuan
Terus bertambahnya penduduk dan konsistensi pertumbuhan ekonomi meningkatkan kebutuhan energi dunia. Seiring komitmen negara-negara menekan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan jadi keharusan. Pilihan jenis energi terbarukan mesti sesuai ketersediaan dan kebutuhan tiap negara. Indonesia termasuk kelompok negara dengan ekonomi terbesar dunia atau G20. Dengan pendapatan per kapita per tahun hanya 4.000 USD atau Rp 60 juta dengan kurs Rp 15.000 per USD, Indonesia masih masuk kelompok negara berpendapatan menengah bersama India. Agar keluar dari jebakan ne gara berpendapatan menengah, Indonesia harus memacu pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan pendapatan per kapita minimal 12.000 USD AS atau Rp 180 juta per tahun pada 2045. Upaya itu hanya bisa dilakukan dengan mendorong tumbuhnya industri berbasis inovasi. Industri besar membutuhkan pasokan energi kuat, andal, dan stabil. Selama ini industri berpegang pada pasokan energi fosil, khususnya batu-bara yang tak ramah lingkungan. Seiring turunnya cadangan energi fosil, ketergantungan terhadap energi fosil harus dikurangi dan penggunaan energi terbarukan perlu didorong. ”Batubara tetap dipakai di masa depan, tetapi pemakaiannya lebih bersih, seperti penggunaan batubara cair,” kata anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyono, Senin (21/11).
Saat penduduk dunia 8 miliar jiwa pada 15 November 2022, penduduk Indonesia per 2022 mencapai 275 juta orang. Sebagian besar penduduk berusia produktif sehingga kebutuhan energi mereka pun besar. Nyatanya, konsumsi energi masyarakat Indonesia pada 2020 baru 1,1 megawatt per jam (MWH) per kapita per tahun. Dibandingkan dengan negara-negara maju, konsumsi energi masyarakat amat rendah. Jika pendapatan warga naik tiga kali pada 100 tahun Indonesia merdeka, kebutuhan energi diprediksi naik tiga kali sebesar 3 MWH. Dengan asumsi tingkat fertilitas stabil 2,1 anak per perempuan usia subur sejak 2020, jumlah penduduk Indonesia pada 2045 ditaksir 319 juta jiwa. Besarnya kebutuhan energi itu, menurut Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan ITS yang juga Guru Besar Teknik Kimia ITS Tri Widjaja, membuat semua potensi energi terbarukan perlu dimanfaatkan optimal. Pemerintah perlu menjamin kebutuhan energi warga sesuai karakter dan potensi di wilayahnya. Bagi warga di area terpencil, terdepan, dan terluar, penggunaan energi surya bisa dioptimalkan. Namun, ini butuh kesiapan warga agar bisa merawat panel surya dan baterai penyimpan daya. Bantuan panel surya pemerintah kerap sia-sia karena baterai hilang atau rusak. Kini, sejumlah rumah di kota memasang panel surya demi mengurangi pasokan listrik PLN. Untuk masyarakat perdesaan, pemanfaatan biogas dan biomassa perlu didorong untuk memasak dan sebagian dikonversi menjadi energi listrik dan panas. (Yoga)
EKONOMI KERAKYATAN Kecil-kecil Cabai Rawit
Sejarah membuktikan, UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian yang tahan banting. Saat terjadi krisis moneter tahun 1998-1999, pada saat korporasi besar bertumbangan, UMKM tetap menggeliat. Tak keliru menyematkan predikat ”kecil-kecil cabai rawit” kepada UMKM. Pamor UMKM sebagai ”kecil-kecil cabai rawit” luntur dihantam pandemi Covid-19. Mengutip laporan ”Industri Mikro Kecil di Masa Pandemi Covid-19” yang dirilis BPS Agustus 2021, sekitar 78,35 % UMKM terdampak pandemi, di mana 62,21 % di antaranya mengalami kendala keuangan. Sejalan dengan hasil survei tersebut, survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) tahun 2020 menunjukkan,19,85 % IMK tutup, baik yang tutup sementara maupun yang permanen. Dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) APBN 2020 dan 2021, realisasi belanja sebesar Rp 289,37 triliun dikhususkan untuk membantu UMKM dari pemerintah.
OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan sejak Maret 2020. Jumlah debitor restrukturisasi UMKM pernah mencapai puncak, yakni 4,57 juta unit dengan nilai Rp 335,05 triliun. Dengan kebijakan ini, UMKM yang memiliki utang di bank ataupun lembaga pembiayaan mendapat keringanan. Perhatian besar pemerintah terhadap UMKM tak lepas dari besarnya kontribusinya terhadap perekonomian. Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2021 UMKM berkontribusi 60,5 % terhadap PDB nasional. UMKM juga berkontribusi 96,9 % total serapan tenaga kerja nasional dan 15,69 % total ekspor. Upaya pemerintah membantu UMKM dengan membawa mereka masuk ke dalam ekosistem digital, supaya UMKM bisa memperluas akses pembiayaan dan pemasaran. Sampai Juni 2022, sebanyak 19,5 juta UMKM dari total 30 juta UMKM di Indonesia sudah masuk ke dalam ekosistem digital.
Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024. Dukungan pembiayaan kepada UMKM dari lembaga jasa keuangan perlu terus didorong. Data BI menyebutkan, penyaluran kredit UMKM belum dominan di sektor perbankan. Sampai Agustus 2022, total penyaluran kredit UMKM mencapai Rp 1.299 triliun atau 21 % total kredit bank yang Rp 6.160 triliun. OJK juga terus memperluas akses layanan jasa keuangan untuk UMKM melalui Tim percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang tersebar di 424 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Sampai triwulan II-2022, skema itu sudah diberikan kepada 300.000 UMKM dengan nilai kredit Rp 4,4 triliun. Kebangkitan UMKM juga berarti kebangkitan ekonomi rakyat yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk menciptakan kesejahteraan. (Yoga)









