Investor Makin Gencar Sasar Sektor ESG
Seiring tuntutan global akan ekonomi hijau dan berkelanjutan, investasi semakin gencar menyasar perusahaan-perusahaan yang mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance/ESG, termasuk dari perusahaan modal ventura. Ke depan, prinsip keberlanjutan diharapkan menjaga stabilitas perusahaan di tengah dinamika ekonomi global. Senior Investment Associate at East Venture Gavin Adrian, dalam Kompas CEO On Stage bertajuk ”Investing with Purpose” di kampus Fakultas Teknik, UI, Depok, Jabar, Senin (21/11) mengatakan, pihaknya terus menggenjot investasi di sektor itu, misalnya pada bidang climate tech atau perusahaan teknologi terkait pengurangan emisi.
”Bagaimana agar portofolio atau framework-nya diarahkan ke arah sana, terutama untuk growth stage company atau yang sudah lebih lanjut. East Ventures, imbuh Gavin, telah menjadi platform yang melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan digital atau rintisan. Tidak hanya pada early stage, tetapi juga pada tahap tumbuh dan maju. Saat ini, investasi sudah diberikan kepada lebih dari 250 perusahaan di Asia Tenggara, mayoritas berada di Indonesia. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dar-tanto menuturkan, investasi perlu perencanaan dan tujuan matang serta jelas, bukan sekadar ikut-ikutan atau Fear Of Missing Out (FOMO). (Yoga)
Pemerintah Siapkan Banding soal Nikel
Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan melarang ekspor bijih nikel. Namun, pemerintah melalui Kementerian ESDM melihat ada peluang banding atas keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Dalam paparannya, Menteri ESDM ArifinTasrif pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/11) disebutkan, kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Yang dilanggar ada Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam laporan final panel yang dikeluarkan 17 Oktober 2022 disebutkan bahwa WTO menolak pembelaan yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice. Laporan itu akan didistribusikan ke anggota WTO lain pada 30 November 2022 dan dimasukkan dalam agenda Dispute Settlement Body (DSB) pada 20 Desember 2022.
”Pemerintah menilai keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga ada peluang banding dan tidak perlu mengubah aturan atau bahkan mencabut kebijakan. Kita perlu mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter kita,” ujar Arifin. Menurut dia, UU mengamanatkan hilirisasi nikel ialah kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja. Saat ini industri turunan nikel baru pada tahap awal. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Bambang DH menuturkan, ada kesan Indonesia terlalu cepat meratifikasi berbagai kesepakatan perdagangan mengakibatkan kegagalan membela gugatan Uni Eropa di WTO terkait nikel. Ke depan, Indonesia mesti cermat agar tak hanya jadi pasar. ”Kami mendesak agar nilai tambah bisa banyak kita raih. Saat ini, ibarat kita banyak sumber daya alam, tetapi disuruh bersihkan, murnikan saja, lalu ekspor,” ujarnya. (Yoga)
Cetak Laba, Emiten Bank Ekspansif Hingga 2023
JAKARTA, ID — Meraih kinerja fundamental impresif hingga kuartal ketiga 2022, emiten bank akan terus ekspansif hingga tahun depan dengan pertumbuhan kredit dua digit. Dari 45 bank yang menyampaikan laporan keuangan, 84% atau 38 bank membukukan laba bersih. Sejumlah bank meraih kenaikan laba di atas 50%. PT BRI Tbk, misalnya, membukukan pertumbuhan laba hingga 106%. Sejumlah narasumber Investor Daily mengatakan, ketika aktivitas ekonomi yang kembali normal, permintaan kredit pun bakal ikut meningkat. Pertumbuhan kredit yang mencapai dua digit akan berlangsung hingga tahun depan meski ekonomi global diperkirakan masuk jurang resesi. Membaiknya kinerja perbankan ditopang oleh sistem keuangan yang stabil. Dari 47 emiten bank yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 45 bank sudah menyampaikan laporan keuangan hingga September 2022 dan dua bank belum menyampaikan laporan keuangan kuartal III-2022. Dari 45 emiten tersebut, sebanyak 38 bank mencetak laba bersih senilai Rp 143,47 triliun, dan sebanyak 7 bank mencatatkan kerugian. (Yetede)
Indonesia Usulkan 3 Langkah Hadapi Krisis
JAKARTA, ID – Indonesia mengusulkan tiga langkah yang perlu dilakukan APEC untuk menghadapi ancaman krisis global. Pertama, menyelaraskan kebijakan perdagangan dan teknologi. Kedua, memperkuat ketahanan ekonomi melalui rantai pasok yang tangguh, kuat, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan komitmen untuk menciptakan ekonomi bersih dan berkeadilan. “Pada langkah pertama, APEC perlu mengembangkan pendekatan kreatif, modern, dan komprehensif, yang mendukung perdagangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan inklusi dan partisipasi para pemangku kepentingan pembangunan, meningkatkan akses dan fasilitasi perdagangan digital berbasis teknologi, serta meningkatkan daya saing kawasan melalui penguatan perdagangan berbasis multilateral yang adil, terbuka, inklusif, dan fasilitatif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam APEC Leaders’ Retreat Session 2, yang merupakan acara penutup rangkaian APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) pada Sabtu (19/11/2022). Airlangga hadir mewakili Presiden Joko Widodo. (Yetede)
Barat Mendorong Negosiasi Rusia-Ukraina
KYIV, ID – Barat terus berupaya membujuk Ukraina untuk bernegosiasi dengan Rusia, menyusul serangkaian kemenangan militer besar yang diperoleh Ukraina. Tetapi, dorongan Barat ini dipandang aneh oleh Ukraina karena sama saja dengan tindakan menyerah. "Ketika Anda memiliki inisiatif di medan perang, agak aneh menerima usulan seperti (ini): 'Anda tidak akan dapat melakukan semuanya dengan cara militer, Anda perlu bernegosiasi'. Ini berarti bahwa negara yang memulihkan wilayahnya, harus menyerah kepada negara yang kalah,” ujar penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mykhaylo Podolyak, saat diwawancarai AFP di kantor ke presidenan di Kyiv pada Minggu (20/11/2022). Baru-baru ini, media Amerika Serikat (AS) melaporkan bahwa beberapa pejabat senior mulai mendorong Ukraina untuk mempertimbangkan negosiasi. Namun, sejauh ini opsi tersebut masih ditolak Zelensky, mengingat Rusia belum menarik seluruh pasukannya semua wilayah di Ukraina. (Yetede)
Infrastruktur Pendukung G20 Habiskan Rp 598 Miliar
Pemerintah merogoh kocek cukup dalam untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali. Nilainya, mencapai 598,1 miliar.
Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan memerinci, anggaran tersebut untuk tiga program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pro Kontra Mengiringi Aturan Baru Pengupahan
Pasca menuai polemik selama hampir sebulan terakhir, pembahasan upah minimum provinsi atau UMP 2023 mulai menemukan titik terang.
Ini terpacu terbitnya beleid baru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjadi dasar penetapan upah minimum yang ditetapkan kepala daerah.
Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemenaker) No. 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023, sebagai dasar penetapan upah tahun depan, bukan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, penetapan upah minimum melalui formula PP 36/2021 belum mampu mengakomodir tingginya laju kenaikan harga barang dan jasa.
Bagi buruh, terbitnya Permenaker 18/2022 ini cukup melegakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, Permenaker 18 cukup mengakomodir tuntutan buruh. "Kami menyerukan buruh berjuang supaya upah minimum 2023 bisa minimal 10%," katanya, kemarin.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit keberatan dengan rumusan Permenaker 18/2022 terbaru itu. "Masa Permenaker menganulir PP (peraturan pemerintah)," cetus dia, kemarin.
Pemerintah Masih Terbitkan Surat Utang Tiga Kali Lagi
Pemerintah masih terus mengandalkan utang sebagai salah satu pembiayaan belanja negara. Salah satunya adalah lewat penerbitan surat utang negara.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dari awal tahun hingga 17 November 2022 sudah mencapai Rp 877,1 triliun.
Realisasi penerbitan SBN tersebut sudah tembus 91,26% dari target penerbitan surat utang negara yang sebesar Rp 961,4 triliun. Target tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022.
Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menjelaskan, realisasi penerbitan SBN tersebut sudah termasuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk.
Nah, pada kuartal IV-2022 ini, pemerintah masih akan menerbitkan SBN sebanyak tiga kali lagi. Yakni, SBN yang bakal terbit pada tanggal 22 November dan 29 November, serta pada 6 Desember 2022.
"Jadi lelang SBN masih ada tiga kali lagi, yaitu tanggal 22 dan 29 November, serta tanggal 6 Desember 2022, sebagaimana jadwal lelang yang telah dipublikasikan di situs DJPPR," tutur Deni kepada KONTAN, Kamis (17/11).
Survei BI : Pekan Ketiga November Inflasi 0,13%
Setelah sempat mencatatkan deflasi sebesar 0,11% secara bulanan atau
month to month
pada Oktober 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2022 diperkirakan kembali berbalik menunjukkan kenaikan harga alias terjadi inflasi.
Berdasarkan survei pemantauan harga Bank Indonesia (BI) pada minggu ketiga November 2022, inflasi pada November 2022 diperkirakan sebesar 0,13% secara bulanan. Bank sentral mencatat terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. "Komoditas utama penyumbang inflasi November 2022 sampai dengan minggu ketiga, yaitu telur ayam ras, tomat, dan rokok kretek filter," terang Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Jumat (18/11).
Mencermati Pembagian Dividen LINK, SPTO, dan MCOL
Pembagian dividen masih semarak. Pekan ini, setidaknya ada tiga emiten mematok tanggal terakhir yang menentukan investor berhak menerima dividen alias
cum date
dividen, yakni PT Link Net Tbk (LINK), PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO), dan PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL).
LINK akan membagikan dividen Rp 193,05 per saham.
Cum date
dividen LINK di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada Selasa (22/11). dividen akan LINK bayarkan pada 2 Desember 2022.
Sementara itu, SPTO akan membagikan dividen interim Rp 25 per saham atau total Rp 67,5 miliar.
Cum dividen
di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada Rabu (23/11). Pembayaran dividen interim pada 14 Desember 2022.
Adapun MCOL akan memberikan dividen Rp 350 per saham.
Cum dividen
MCOL pada Selasa (2/11) dan pembayaran dividen pada 14 Desember 2022.









