Upaya menahan kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5 derajat celsius memerlukan aksi nyata dari semua pihak, karena itu, komitmen transisi energi yang telah dicanangkan harus diakselerasi untuk meredam dampak krisis iklim yang makin mengancam. Direktur Perencanaan Strategi dan Pengembangan Bisnis Pertamina New Renewable Energy (NRE) Fadli Rahman mengatakan, transisi energy merupakan salah satu langkah untuk mengatasi krisis iklim, yang semakin mendesak mengingat kenaikan suhu Bumi saat ini sudah di atas 1 derajat celsius. ”Kalau naik sampai 2 derajat (celsius), akan terjadi chaos. Perhitungannya saat ini, jika kita tidak melakukan aksi nyata sekarang, kenaikan suhu Bumi bisa lebih parah (tinggi),” kata Fadli dalam gelar wicara Kompas 100 CEO Forum dengan tema ”Taking Bold Actions Against Climate Crisis” di Fakultas Teknik UI, Depok, Jabar, Senin (21/11). Akselerasi peralihan penggunaan energi fosil menuju energy baru dan terbarukan (EBT) mutlak diperlukan.

Indonesia bisa menjadi pemain kunci memacu transisi energi karena mempunyai sumber EBT yang melimpah, tapi pemanfaatan EBT di Indonesia masih sangat minim. Padahal, potensinya sangat besar, seperti air, surya, angin, panas bumi, dan gelombang laut. ”Potensi energi  air, baru terpakai 8 %. Penggunaan energi angin 0,01 %. Jadi, masih sangat banyak yang bisa dimanfaatkan,” ucapnya. Menurut Fadli, akselerasi transisi energi membutuhkan kolaborasi aksi dari pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Regulasi pemerintah dinilai sangat penting untuk memacu pemanfaatan EBT pada masa mendatang. Transisi energi juga berdampak terhadap perusahaan penyedia energi, seperti Pertamina. Transisi itu bukan sebatas konversi energi, melainkan membawa misi dekarbonisasi atau mengurangi emisi karbon. ”Untuk EBT, Pertamina mempunyai geotermal (panas bumi) yang paling besar 1,8 gigawatt. Hal ini akan kami galakkan, ditambah dengan panel surya. Pada masa depan, ini akan menjadi hal biasa. Hampir semua gedung nanti akan dijadikan panel surya,” ujarnya. (Yoga)

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, Senin (21/11), di Jakarta, mengungkapkan, Indonesia menghabiskan Rp 3,5 miliar per tahun untuk membuang plasma darah yang tidak terpakai. Padahal, jika dimanfaatkan, plasma dapat diolah menjadi berbagai produk darah untuk terapi kesehatan dalam negeri. Permenkes baru yang sedang disiapkan pemerintah membuka peluang pihak swasta ataupun BUMN untuk ikut andil dalam industri fraksionasi plasma. (Yoga)

Terus bertambahnya penduduk dan konsistensi pertumbuhan ekonomi meningkatkan kebutuhan energi dunia. Seiring komitmen negara-negara menekan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan jadi keharusan. Pilihan jenis energi terbarukan mesti sesuai ketersediaan dan kebutuhan tiap negara. Indonesia termasuk kelompok negara dengan ekonomi terbesar dunia atau G20. Dengan pendapatan per kapita per tahun hanya 4.000 USD atau Rp 60 juta dengan kurs Rp 15.000 per USD, Indonesia masih masuk kelompok negara berpendapatan menengah bersama India. Agar keluar dari jebakan ne gara berpendapatan menengah, Indonesia harus memacu pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan pendapatan per kapita minimal 12.000 USD AS atau Rp 180 juta per tahun pada 2045. Upaya itu hanya bisa dilakukan dengan mendorong tumbuhnya industri berbasis inovasi. Industri besar membutuhkan pasokan energi kuat, andal, dan stabil. Selama ini industri berpegang pada pasokan energi fosil, khususnya batu-bara yang tak ramah lingkungan. Seiring turunnya cadangan energi fosil, ketergantungan terhadap energi fosil harus dikurangi dan penggunaan energi terbarukan perlu didorong. ”Batubara tetap dipakai di masa depan, tetapi pemakaiannya lebih bersih, seperti penggunaan batubara cair,” kata anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyono, Senin (21/11).

Saat penduduk dunia 8 miliar jiwa pada 15 November 2022, penduduk Indonesia per 2022 mencapai 275 juta orang. Sebagian besar penduduk berusia produktif sehingga kebutuhan energi mereka pun besar. Nyatanya, konsumsi energi masyarakat Indonesia pada 2020 baru 1,1 megawatt per jam (MWH) per kapita per tahun. Dibandingkan dengan negara-negara maju, konsumsi energi masyarakat amat rendah. Jika pendapatan warga naik tiga kali pada 100 tahun Indonesia merdeka, kebutuhan energi diprediksi naik tiga kali sebesar 3 MWH. Dengan asumsi tingkat fertilitas stabil 2,1 anak per perempuan usia subur sejak 2020, jumlah penduduk Indonesia pada 2045 ditaksir 319 juta jiwa. Besarnya kebutuhan energi itu, menurut Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan ITS yang juga Guru Besar Teknik Kimia ITS Tri Widjaja, membuat semua potensi energi terbarukan perlu dimanfaatkan optimal. Pemerintah perlu menjamin kebutuhan energi warga sesuai karakter dan potensi di wilayahnya. Bagi warga di area terpencil, terdepan, dan terluar, penggunaan energi surya bisa dioptimalkan. Namun, ini butuh kesiapan warga agar bisa merawat panel surya dan  baterai penyimpan daya. Bantuan panel surya pemerintah kerap sia-sia karena baterai hilang atau rusak. Kini, sejumlah rumah di kota memasang panel surya demi mengurangi pasokan listrik PLN. Untuk masyarakat perdesaan, pemanfaatan biogas dan biomassa perlu didorong untuk memasak dan sebagian dikonversi menjadi energi listrik dan panas. (Yoga)

Sejarah membuktikan, UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian yang tahan banting. Saat terjadi krisis moneter tahun 1998-1999, pada saat korporasi besar bertumbangan, UMKM tetap menggeliat. Tak keliru menyematkan predikat ”kecil-kecil cabai rawit” kepada UMKM. Pamor UMKM sebagai ”kecil-kecil cabai rawit” luntur dihantam pandemi Covid-19. Mengutip laporan ”Industri Mikro Kecil di Masa Pandemi Covid-19” yang dirilis BPS Agustus 2021, sekitar 78,35 % UMKM terdampak pandemi, di mana 62,21 % di antaranya mengalami kendala keuangan. Sejalan dengan hasil survei tersebut, survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) tahun 2020 menunjukkan,19,85 % IMK tutup, baik yang tutup sementara maupun yang permanen. Dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) APBN 2020 dan 2021, realisasi belanja sebesar Rp 289,37 triliun dikhususkan untuk membantu UMKM dari pemerintah.

OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan sejak Maret 2020. Jumlah debitor restrukturisasi UMKM pernah mencapai puncak, yakni 4,57 juta unit dengan nilai Rp 335,05 triliun. Dengan kebijakan ini, UMKM yang memiliki utang di bank ataupun lembaga pembiayaan mendapat keringanan. Perhatian besar pemerintah terhadap UMKM tak lepas dari besarnya kontribusinya terhadap perekonomian. Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2021 UMKM berkontribusi 60,5 % terhadap PDB nasional. UMKM juga berkontribusi 96,9 % total serapan tenaga kerja nasional dan 15,69 % total ekspor. Upaya pemerintah membantu UMKM dengan membawa mereka masuk ke dalam ekosistem digital, supaya UMKM bisa memperluas akses pembiayaan dan pemasaran. Sampai Juni 2022, sebanyak 19,5 juta UMKM dari total 30 juta UMKM di Indonesia sudah masuk ke dalam ekosistem digital.

Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024. Dukungan pembiayaan kepada UMKM dari lembaga jasa keuangan perlu terus didorong. Data BI menyebutkan, penyaluran kredit UMKM belum dominan di sektor perbankan. Sampai Agustus 2022, total penyaluran kredit UMKM mencapai Rp 1.299 triliun atau 21 % total kredit bank yang Rp 6.160 triliun. OJK juga terus memperluas akses layanan jasa keuangan untuk UMKM melalui Tim  percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang tersebar di 424 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Sampai triwulan II-2022, skema itu sudah diberikan kepada 300.000 UMKM dengan nilai kredit Rp 4,4 triliun. Kebangkitan UMKM juga berarti kebangkitan ekonomi rakyat yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk menciptakan kesejahteraan. (Yoga)

Seiring tuntutan global akan ekonomi hijau dan berkelanjutan, investasi semakin gencar menyasar perusahaan-perusahaan yang mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance/ESG, termasuk dari perusahaan modal ventura. Ke depan, prinsip keberlanjutan diharapkan menjaga stabilitas perusahaan di tengah dinamika ekonomi global. Senior Investment Associate at East Venture Gavin Adrian, dalam Kompas CEO On Stage bertajuk ”Investing with Purpose” di kampus Fakultas Teknik, UI, Depok, Jabar, Senin (21/11) mengatakan, pihaknya terus menggenjot investasi di sektor itu, misalnya pada bidang climate tech atau  perusahaan teknologi terkait pengurangan emisi.

 ”Bagaimana agar portofolio atau framework-nya diarahkan ke arah sana, terutama untuk growth stage company atau yang sudah lebih lanjut. East Ventures, imbuh Gavin, telah menjadi platform yang melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan digital atau rintisan. Tidak hanya pada early stage, tetapi juga pada tahap tumbuh dan maju. Saat ini, investasi sudah diberikan kepada lebih dari 250 perusahaan di Asia Tenggara, mayoritas berada di Indonesia. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dar-tanto menuturkan, investasi perlu perencanaan dan tujuan matang serta jelas, bukan sekadar ikut-ikutan atau Fear Of Missing Out (FOMO). (Yoga)

Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait  kebijakan melarang ekspor bijih nikel. Namun, pemerintah melalui Kementerian ESDM melihat ada peluang banding atas keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Dalam paparannya, Menteri ESDM ArifinTasrif pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/11) disebutkan, kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Yang dilanggar ada Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam laporan final panel yang dikeluarkan 17 Oktober 2022 disebutkan bahwa WTO menolak pembelaan yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice. Laporan itu akan didistribusikan ke anggota WTO lain pada 30 November 2022 dan dimasukkan dalam agenda Dispute Settlement Body (DSB) pada 20 Desember 2022.

”Pemerintah menilai keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga ada peluang banding dan tidak perlu mengubah aturan atau bahkan mencabut kebijakan. Kita perlu mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter kita,” ujar Arifin. Menurut dia, UU mengamanatkan hilirisasi nikel ialah  kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja. Saat ini industri turunan nikel baru pada tahap awal. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Bambang DH menuturkan, ada kesan Indonesia terlalu cepat meratifikasi berbagai kesepakatan perdagangan mengakibatkan kegagalan membela gugatan Uni Eropa di WTO terkait nikel. Ke depan, Indonesia mesti cermat agar tak hanya jadi pasar. ”Kami mendesak agar nilai tambah bisa banyak kita raih. Saat ini, ibarat kita banyak sumber daya alam, tetapi disuruh bersihkan, murnikan saja, lalu ekspor,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA, ID — Meraih kinerja fundamental impresif hingga kuartal ketiga 2022, emiten bank akan terus ekspansif hingga tahun depan dengan pertumbuhan kredit dua digit. Dari 45 bank yang menyampaikan laporan keuangan, 84% atau 38 bank membukukan laba bersih. Sejumlah bank meraih kenaikan laba di atas 50%. PT BRI Tbk, misalnya, membukukan pertumbuhan laba hingga 106%. Sejumlah narasumber Investor Daily mengatakan, ketika aktivitas ekonomi yang kembali normal, permintaan kredit pun bakal ikut meningkat. Pertumbuhan kredit yang mencapai dua digit akan berlangsung  hingga tahun depan meski ekonomi global diperkirakan masuk jurang resesi. Membaiknya kinerja perbankan ditopang oleh sistem keuangan yang stabil. Dari 47 emiten bank yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 45 bank sudah menyampaikan laporan keuangan hingga September 2022 dan dua bank belum menyampaikan laporan keuangan kuartal III-2022. Dari 45 emiten tersebut, sebanyak 38 bank mencetak laba bersih senilai Rp 143,47 triliun, dan sebanyak 7 bank mencatatkan kerugian. (Yetede)

JAKARTA, ID – Indonesia mengusulkan tiga langkah yang perlu dilakukan APEC untuk menghadapi ancaman krisis global. Pertama, menyelaraskan kebijakan perdagangan dan teknologi. Kedua, memperkuat ketahanan ekonomi melalui rantai pasok yang tangguh, kuat, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan komitmen untuk menciptakan ekonomi bersih dan berkeadilan. “Pada langkah pertama, APEC perlu mengembangkan pendekatan kreatif, modern, dan komprehensif, yang mendukung perdagangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan inklusi dan partisipasi para pemangku kepentingan pembangunan, meningkatkan akses dan fasilitasi perdagangan digital berbasis teknologi, serta meningkatkan daya saing kawasan melalui penguatan perdagangan berbasis multilateral yang adil, terbuka, inklusif, dan fasilitatif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam APEC Leaders’ Retreat Session 2, yang merupakan acara penutup rangkaian APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) pada Sabtu (19/11/2022). Airlangga hadir mewakili Presiden Joko Widodo. (Yetede)

KYIV, ID – Barat terus berupaya membujuk Ukraina untuk bernegosiasi dengan Rusia, menyusul serangkaian kemenangan militer besar yang diperoleh Ukraina. Tetapi, dorongan Barat ini dipandang aneh oleh Ukraina karena sama saja dengan tindakan menyerah. "Ketika Anda memiliki inisiatif di medan perang, agak aneh menerima usulan seperti (ini): 'Anda tidak akan dapat melakukan semuanya dengan cara militer, Anda perlu bernegosiasi'. Ini berarti bahwa negara yang memulihkan wilayahnya, harus menyerah kepada negara yang kalah,” ujar penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mykhaylo Podolyak, saat diwawancarai AFP di kantor ke presidenan di Kyiv pada Minggu (20/11/2022). Baru-baru ini, media Amerika Serikat (AS) melaporkan bahwa beberapa pejabat senior mulai mendorong Ukraina untuk mempertimbangkan negosiasi.  Namun, sejauh ini opsi tersebut masih ditolak Zelensky, mengingat Rusia belum menarik seluruh pasukannya semua wilayah di Ukraina. (Yetede)

Pemerintah merogoh kocek cukup dalam untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali. Nilainya, mencapai 598,1 miliar. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan memerinci, anggaran tersebut untuk tiga program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.