Pembiayaan Jadi Tantangan Transisi
Pembiayaan dan teknologi menjadi dua hal krusial dalam perjalanan Indonesia menuju emisi nol bersih tahun 2060. Skema pembiayaan campuran untuk transisi energi yang telah diinisiasi pada KTT G20 2022 di Bali jadi langkah awal yang terus dimatangkan Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Kompas CEO 100 Live Series bertajuk ”Pengembangan Energi Hijau dan Urgensi Program Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (23/11) menilai, dana yang dibutuhkan Indonesia dalam transisi energi sangat besar. Pengakhiran dini operasi pembangkit listrik berbasis batubara, misalnya, membutuhkan dana 400-500 juta USD per gigawatt (GW). ”Untuk Pulau Jawa saja 40-50 GW, berarti perlu 20 miliar USD. Jadi, dalam pensiun dini pembangkit fosil ini dua hal yang perlu dijawab ialah pembiayaan dan teknologi,” kata Suharso.
Terkait pembiayaan, inisiasi dan komitmen awal telah dicapai di sela-sela KTT G20 di Bali, pekan lalu. Misalnya, pengakhiran dini operasional PLTU lewat skema Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP) melalui kerja sama pembiayaan publik dan swasta 20 miliar USD ( Rp 310 triliun). Ada juga dukungan 500 juta USD melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). Pembiayaan campuran seperti dalam komitmen itu, kata Suharso, bagian dari perkembangan model bisnis dan pembiayaan di era pembangunan rendah karbon. ”Tak bisa lagi dengan cara konvensional. Kita memerlukan pembiayaan dari multisektor. Pembangunan rendah karbon menciptakan peluang-peluang baru yang belum terpikirkan,” ujarnya. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023