;

Pasar Cemas pada Unjuk Rasa di China

Yoga 29 Nov 2022 Kompas

Pasar global menunjukkan kecemasan atas unjuk rasa di China. Pasar khawatir karantina wilayah untuk pengendalian Covid-19 di China menjadi semakin berlarut-larut gara-gara unjuk rasa itu. Rangkaian unjuk rasa terjadi di beberapa kota di China sepanjang pekan lalu. Kebakaran di salah satu rusun di Kota Urumqi, Xinjiang, 25 November 2022, menjadi salah satu faktor pemicu unjuk rasa. Warga marah dan menuding karantina wilayah (lockdown) yang terlalu ketat berkontribusi pada kematian 10 orang di rusun itu. ”Pembukaan kembali tidak akan mudah. Sepertinya perekonomian China akan semakin tertekan, bisa karena karantina yang tidak kunjung berakhir atau karena krisis kesehatan,” kata analis senior Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya, dalam catatan yang diedarkan Senin (28/11). Ekonom Natixis, Gary NG, mengingatkan, pasar Asia sangat terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, dampak gangguan pasar China bisa meluas ke berbagai negara. ”Pasar tidak suka ketidakpastian. Unjuk rasa di  China menyebabkan kondisi ini,” ujarnya. Seperti dikhawatirkan Ozkardeskaya, pasar pun bereaksi negatif atas perkembangan di China.

Ketidakpastian pemulihan China membuat harga minyak anjlok. Dalam perdagangan kemarin, minyak WTI dijual 74 USD per barel. Minyak Brent dijual 81 USD per barel. Pedagang khawatir, permintaan minyak semakin berkurang kala perekonomian China tidak kunjung pulih. China merupakan importir minyak terbesar dunia. ”Permintaan akan terus terpangkas,” kata Direktur Pasar Minyak China pada S&P Global Commodity Insights, Fenglei Shi. Ekonom Goldman Sachs kantor Hong Kong, Hui Shan, menyebutkan, Beijing harus segera memilih akan terus melakukan karantina wilayah atau adanya tambahan kasus baru Covid-19. ”Kondisi sekarang berpeluang membuat pertumbuhan PDB di bawah target,” ujarnya. Pemerintah China terus melaporkan kenaikan jumlah kasus baru sepanjang November 2022. Dari rata-rata 1.000 kasus per hari, China mencatatkan 40.347 kasus baru pada Minggu (27/11). Lonjakan semakin tinggi selepas rangkaian unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah. (Yoga)


Proyeksi Produksi Beras Terkoreksi

Yoga 29 Nov 2022 Kompas

Realisasi produksi beras nasional pada Oktober 2022 lebih rendah dibandingkan dengan perkiraannya karena pergeseran musim panen dan banjir. Dampaknya, proyeksi pertumbuhan tahunan beras nasional 2022 terkoreksi. Koreksi ini patut jadi perhatian untuk distribusi suplai beras. Data Badan Pangan Nasional (NFA) yang diolah dari BPS dan dipublikasikan pada Oktober 2022 menunjukkan, proyeksi luas panen pada Oktober mencapai 930.000 ha dengan produksi 2,85 juta ton beras. Namun, per November 2022, realisasi luas panen dan produksi beras pada Oktober 2022 masing-masing 790.000 ha dan 2,43 juta ton. Dengan demikian, realisasi luas panen pada Oktober 2022 15,05 % lebih rendah ketimbang proyeksinya. Imbasnya, realisasi produksi beras lebih rendah 14,73 %. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS Kadarmanto mengatakan, selisih proyeksi dan realisasi data berdasarkan metode kerangka sampel area mencapai 7-18 %.

”Sepertinya terjadi pergeseran panen karena potensi panen November lebih besar dibandingkan proyeksi bulan sebelumnya. Banjir juga mungkin berdampak,” katanya saat dihubungi, Senin (28/11). Dengan pemutakhiran data yang memperhitungkan realisasi pada Oktober dan perubahan proyeksi November-Desember, produksi beras nasional tahun ini 31,9 juta ton atau lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya 32,07 juta ton. Artinya, pertumbuhan produksi beras terkoreksi dari 2,29 % menjadi 1,7 % ketimbang tahun sebelumnya. Menurut anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, pertumbuhan tahunan produksi beras 2-3 % tergolong aman. ”Pertumbuhan 1,7 % menandakan pemerintah perlu cermat dalam mendistribusikan stok dari daerah surplus ke defisit. Perhatikan juga pergeseran waktu panen yang dapat membuat suatu wilayah jadi surplus,” ujarnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Bulog jadi andalan distribusi beras. Namun, situasi saat ini membuat Bulog sulit memindahkan beras ke wilayah defisit karena keterbatasan stok. (Yoga)


Pengusaha Uji Aturan Upah

Yoga 29 Nov 2022 Kompas

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA, Senin (28/11). Selain melanggar sejumlah peraturan perundangan yang lebih tinggi, regulasi itu dinilai menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi. Sepuluh asosiasi itu ialah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI),Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Selain itu, ada pula Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Mereka menunjuk firma Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) sebagai kuasa hukum.

Dalam keterangan persnya, firma hukum Integrity menilai Permenaker No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 melanggar sejumlah peraturan perundangan. Peraturan yang dilanggar itu, antara lain, PP No 36/2021 tentang Pengupahan, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. Selain itu, Menaker dinilai tidak berwenang mengatur upah minimum yang sudah didelegasikan pengaturannya dalam PP Pengupahan. Pengubahan kebijakan melalui Permenaker No 18/2022 tersebut dinilai mendadak dan tanpa sama melibatkan para pihak terkait,termasuk tanpa ada pembahasan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Hal itu dianggap membuat ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi nasional. (Yoga)


INVESTASI, Dibentuk Gugus Tugas Tindak Lanjuti Hasil G20

Yoga 29 Nov 2022 Kompas

Presiden Jokowi meminta jajarannya membentuk satuan tugas khusus untuk segera menindaklanjuti kesepakatan seusai pelaksanaan KTT G20. Kesepakatan ini, antara lain, berupa 226 proyek multilateral senilai 238 miliar USD dan 140 proyek  bilateral senilai 71,4 miliar USD. Hal itu disampaikan presiden saat membuka rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan KTT G20 di Kantor Presiden, Senin (28/11). ”Tetapi, mungkin ini bukan evaluasi, lebih pada syukuran. Karena saya melihat dari yang pertama terkait dengan penyelenggaraan, saya enggak usah bicara, orang lain yang sudah banyak   menyampaikan,” ujar Presiden disambut tepuk tangan peserta rapat. Presiden Jokowi menegaskan, kesepakatan berupa Deklarasi Bali sangat penting. Terkait dengan percepatan komitmen investasi, Presiden juga mendorong jajarannya untuk mempercepat realisasi komitmen investasi yang diperoleh dari negara-negara G20.

”Saya melihat saat di Bali, di B20 itu, energi positifnya kelihatan sekali: panas. Oleh karena itu, jangan sampai komitmen investasi yang sudah ada tidak bisa terealisasi di lapangan,” ujarnya. Sejumlah komitmen investasi tersebut, antara lain, adalah pendanaan infrastruktur melalui skemaPartnership for  global Infrastructure and Investment (PGII) sebesar 600 miliar USD. Selain itu, pendanaan pengembangan kendaraan listrik melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin AS senilai Rp 20 miliar USD. Terdapat juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korsel untuk MRT Jakarta serta kerja sama dengan Turki untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan investasi lainnya. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, ada tiga area prioritas Indonesia dalam menindaklanjuti KTT G20. Prioritas pertama terkait dengan transisi energi melalui JETP. Prioritas kedua di bidang kesehatan dengan dibentuknya pandemic fund senilai 1,5 miliar USD, dan prioritas ketiga terkait ekonomi digital. (Yoga)


Masa Restrukturisasi Kredit Diperpanjang

Yoga 29 Nov 2022 Kompas

Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang masa restrukturisasi kredit dan pembiayaan terdampak Covid-19 dari sebelumnya berakhir 31 Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024. Direktur Humas OJK Darmansyah, Senin (28/11) menjelaskan, perpanjangan ini hanya ditujukan untuk UMKM, sektor akomodasi, makanan minuman, dan industri penyerap lapangan kerja besar. (Yoga)

Laba TBS Energi Melonjak karena Batubara

Yoga 29 Nov 2022 Kompas

Pendapatan emiten sektor batubara PT TBS Energi Utama Tbk naik 63,57 % hingga kuartal ketiga tahun ini. Seiring kenaikan harga batubara global, sektor usaha penjualan batubara menyumbangkan pendapatan paling besar bagi TBS Energi. Hal ini disampaikan Direktur Utama TBS Energi Dicky Yordan, Senin (28/11) pada laporan keuangan konsolidasian interim per 30 September 2022. (Yoga)

Ekspor Anak Ayam Buka Peluang

Yoga 29 Nov 2022 Kompas

Sebanyak 85.850 anak ayam umur sehari jenis petelur dari Jatim diekspor ke Singapura. Transaksi senilai Rp 1,4 miliar ini diyakini bakal menjadi pembuka jalan industri unggas dalam negeri untuk mengisi ceruk pasar global. Ekspor juga dinilai bisa menjadi solusi mengatasi melimpahnya produksi unggas yang memicu harga murah. Ekspor anak ayam umur satu hari (day old chicken/DOC) jenis ayam petelur (layer) itu dilakukan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk melalui anak perusahaannya, PT Charoen Pokphand Jaya Farm, yang berlokasi di Gempol, Pasuruan, Jatim. Ekspor DOC untuk kali pertama tujuan Singapura itu dilakukan secara resmi di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Senin (28/11). Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Agung Suganda mengatakan, upaya mengekspor anak ayam umur sehari ke Singapura bukan perkara mudah karena negara tersebut menerapkan standar keamanan pangan yang tinggi. Standar keamanan pangan tersebut setara dengan negara-negara di Uni Eropa, AS, dan Jepang. ”Hal ini menunjukkan bibit niaga ayam ras asal Indonesia mampu bersaing untuk mengisi ceruk pasar ekspor global,” ujar Agung di Sidoarjo, Jatim.

Ekspor DOC layer ke Singapura, kata Agung, melalui proses panjang, di antaranya tahapan audit, onsite review (tinjauan di tempat), serta kesesuaian terkait persyaratan dan ketentuan dari negara tujuan. Dia menambahkan, pelepasan ekspor DOC itu diharapkan menjadi momentum bersama untuk meningkatkan produktivitas di dalam negeri dan daya saing di pasar global. Presdir PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Tjiu Thomas Effendy mengatakan, ekspor DOC layer itu telah didahului audit ketat oleh Singapore Food Agency. Setelah diaudit, produk itu berhasil menarik minat salah satu perusahaan peternakan ayam petelur Singapura untuk membeli DOC FS Layer Strain HyLine Brown. Setibanya di Singapura, anak ayam itu akan menjalani serangkaian uji laboratorium selama 10 hari untuk menentukan kualitas dan keamanannya. Setelah lolos uji, DOC dapat diterima dan dipelihara untuk dibesarkan di Singapura. ”Selain Singapura, sejak 2017, kami telah melakukan ekspor ke Timor Leste, Papua Niugini, Jepang, dan Qatar. Produk yang diekspor meliputi daging ayam, DOC broiler (ayam pedaging), DOC layer, dan pakan ternak. Sejak awal hingga semester pertama 2022, ekspor kami mencapai 500 kontainer dan 1.269.390 ekor DOC,” kata Thomas. (Yoga)


Buruh Turun ke Jalan, Pengusaha ke Pengadilan

Hairul Rizal 29 Nov 2022 Kontan (H)

Setelah melalui pembahasan yang alot, para kepala daerah akhirnya telah menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023. Sesuai permintaan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, semua kepala daerah mengacu ke Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023, sebagai dasar penetapan UMP 2023. Hanya, kenaikan UMP ini masih tetap menimbulkan polemik di kalangan pengusaha dan buruh. Bahkan, konflik antara dua kubu ini dipastikan bakal makin meruncing. Dari kalangan buruh, misalnya, tetap menilai kenaikan UMP 2023 terlampau rendah. Dalam hitungan buruh, kenaikan UMP yang ideal berkisar antara 10%-13%. Hitungan itu berdasarkan inflasi yang diperkirakan tembus 6% hingga akhir tahun, plus pertumbuhan ekonomi 2022 yang diprediksi di angka 5%. Penolakan dari kalangan pengusaha tak kalah kerasnya. Mereka bahkan langsung mendaftarkan gugatan uji materil Permenaker 18/2021 ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (28/11) kemarin. Kuasa Hukum asosiasi pengusaha Denny Indrayana menyatakan, permohonan gugatan tersebut telah dibayarkan biaya perkaranya, dan tinggal menunggu proses administrasi di MA, sebelum disidangkan.

Aset Industri Keuangan Non Bank Semakin Gemuk

Hairul Rizal 29 Nov 2022 Kontan

Aset di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) semakin membesar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, total aset IKNB pada Oktober 2022 senilai Rp 3.026,16 triliun. Pencapaian itu naik 8,55% secara tahunan. Kenaikan sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,95% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Ogi Prastomiyono menyebutkan, aset terbesar sektor IKNB berasal dari tiga industri, yakni asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pensiun. Industri asuransi termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi yang terbesar ,dengan aset senilai Rp 1.855 triliun atau naik 16,01% secara tahunan. Lalu lembaga pembiayaan yang senilai Rp 629,65 triliun atau naik 8,26% Dan dana pensiun yang tumbuh 4,20%, ujar Ogi, dalam Rapat Kerja bersama DPR RI, Senin (28/11).

‘TITIK TERANG’ PENGUPAHAN

Hairul Rizal 29 Nov 2022 Bisnis Indonesia (H)

Kondisi pengupahan 2023 samar mulai terlihat. Kemarin, Senin (28/11), sejumlah pemerintah daerah telah merilis upah minimum provinsi (UMP) di wilayahnya, mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 8/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Namun, berapa besar upah yang diterima pekerja pada tahun depan masih harus menanti penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang bakal diumumkan pada 7 Desember 2022. UMK diajukan oleh bupati atau wali kota dan ditetapkan oleh gubernur. Umumnya, nilai UMK lebih tinggi ketimbang UMP. Pun bila UMK telah dirilis, sejatinya masih ada potensi perubahan skenario pengupahan seandainya gugatan pengusaha atas Permenaker No. 8/2022 diloloskan Mahka­mah Agung. Dus, situasi peng­upah­an pun masih amat dinamis. Berdasarkan pantauan Bisnis hingga kemarin pukul 21.00 WIB, mayoritas provinsi di Indonesia mengumumkan kenaikan UMP 2023 di atas 5%. Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan penetapan UMP 2023 merupakan keputusan terbaik dari hasil negosiasi antara buruh, dan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau, misalnya, tegas menolak penetapan UMP 2023 sebesar 8,61% dari Rp2,93 juta per bulan menjadi Rp3,19 juta per bulan. Wakil Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Apindo Riau Agus Setiawan menjelaskan pengusaha tetap meminta Pemprov Riau menggunakan formula penetapan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Pilihan Editor