Kisruh terjadi lagi mengiringi penetapan upah minimum (UM) tahun 2023 oleh pemerintah. Pemerintah melalui Permenaker No 18/2022 pada 16 November lalu menetapkan UM 2023 dengan kenaikan maksimal 10 %. Lewat permenaker ini, gubernur di seluruh Indonesia paling lambat harus menetapkan UM provinsi 2023 masing-masing pada 28 November, disusul penetapan UM kabupaten/kota pada 7 Desember. Penetapan kenaikan UM dilakukan dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi. Namun, permenaker ini ditolak kalangan pengusaha, yang diwakili Kadin dan 10 asosiasi pengusaha, dengan mengajukan uji materi ke MA, karena ketentuan permenaker akan memberatkan dunia usaha dan bisa menuntun pada gelombang PHK, di tengah situasi suram global 2023. Proses penetapan UM juga dinilai melanggar beberapa aturan perundangan di atasnya, serta tak melewati pembahasan dengan dewan pengupahan  dan forum tripartit.

Semakin menambah kusut, sebagian serikat pekerja yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi di beberapa daerah di seluruh Indonesia jika tuntutan kenaikan UM kabupaten/kota sebesar 10-13 persen tak dipenuhi. Kisruh soal UM jamak terjadi setiap tahun. Namun, pelaku usaha, buruh, ataupun pemerintah tak boleh menafikan adanya kepentingan bersama untuk tetap menjaga kelangsungan dunia usaha, daya beli pekerja dan ketersediaan lapangan kerja, hubungan industrial yang kondusif, serta tetap berputarnya roda perekonomian nasional. Maka, tak ada pilihan lain, duduk bersama, take and give, Kalangan pengusaha menyatakan akan mematuhi apa pun  putusan MA. Namun, mereka berharap kebijakan kenaikan upah itu juga dibarengi dengan kebijakan insentif untuk pelaku usaha.Masukan pengusaha agar kenaikan UM disesuaikan dengan kondisi sektoral perlu pula diakomodasi. (Yoga)

Belum lama ini, Dirut Bulog Budi Waseso menyarankan pemerintah mengimpor beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah yang jumlahnya kian berkurang. Stok beras di Bulog sangat rendah, tersisa 614.000 ton di minggu ketiga November. Seharusnya stok akhir tahun minimal 1,2 juta ton. Sementara harga gabah/beras terus merangkak naik sejak Agustus walaupun intervensi pasar Bulog tinggi, sebanyak 1 juta ton. BPS melaporkan, harga beras eceran kualitas umum di minggu kedua November Rp 12.000/kg, sedang pada minggu pertama Oktober masih di bawah Rp 11.000/kg. Harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani Rp 5.010/kg. Keinginan impor disampaikan Budi secara terbuka di media massa. Selama ini, Budi kurang menyukai impor beras. Pada awal diangkat sebagai Dirut Bulog, April 2018, ia berpolemik secara terbuka dengan Mendag Enggartiasto Lukita tentang impor beras Bulog sampai Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko diperintahkan Presiden mendamaikannya.

Intervensi pasar masif telah dilakukan Bulog, tapi harga beras tidak turun, taksiran stok yang dipegang swasta tak sebesar yang diduga, artinya, stok beras di masyarakat rendah, tak seperti yang diperkirakan. Stok beras Bulog berasal dari pengadaan dalam dan luar negeri. Sejak lama pemerintah berkeinginan memenuhi semua keperluan pengeluaran publik (PSO), terutama cadangan beras pemerintah (CBP) dari pengadaan dalam negeri. Peran beras impor dalam total pengadaan beras Bulog kian mengecil kecuali 2018. Sekarang, keputusan impor beras di tangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Keputusan impor tanpa melihat jumlahnya membuat lembaga ini tak populer, apalagi Presiden baru saja menerima penghargaan swasembada IRRI. Sama saja membuat sirnanya swasembada beras. Namun, sebaliknya, jika keputusannya tidak impor. Apabila dalam tiga bulan mendatang terjadi instabilitas harga beras yang sulit dikelola, Bapanas akan disalahkan. Jika kriteria impor beras terpenuhi, jumlah impor harus terukur jumlah, kualitas beras, dan waktu kedatangan beras impor. (Yoga)

Kendati tingkat penetrasi asuransi di Indonesia terus meningkat, perusahaan asuransi dinilai perlu mewaspadai ketidakpastian ekonomi tahun 2023. Menurut laporan AAJI, total polis meningkat 17,4 % atau 20,87 juta polis pada triwulan I-2022. CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman di Jakarta, Selasa (29/11) mengatakan, kondisi ekonomi saat ini dapat dikatakan positif. Namun, industri asuransi harus tetap berhati-hati. (Yoga)

Indeks yang mencerminkan tingkat literasi ekonomi digital di tataran kabupaten/kota bisa jadi landasan kebijakan penguatan UMKM, termasuk untuk mengekspor produknya. Produk ekspor UMKM bisa makin berdaya saing jika pelaku usaha bergabung sebagai suatu komunitas berbasis daerah yang terintegrasi dengan industri. Tim Litbang Kompas dan Lazada mempublikasikan studi berjudul ”Indonesia Digital Economy Literacy Index 2022” pada Indonesia Digital Economy Conference yang digelar di Jakarta, Selasa (29/11). Studi ini menganalisis data sekunder untuk menilai 514 kota/kabupaten se Indonesia. Selain itu, ada wawancara terhadap 1.200 responden di 18 kota/kabupaten dalam penelitian tersebut. Ada lima dimensi yang di-aji dalam perumusan indeks untuk setiap kota/kabupaten, yakni infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengadopsian inovasi dan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta ekosistem e-dagang.

Skor indeks berada di rentang 1-7. Di kelompok kota, Bandung, Jabar, memperoleh indeks tertinggi, yakni 5,34. Sementara di kelompok kabupaten, Sleman, DI Yogyakarta, menempati posisi teratas dengan indeks 5. Menurut Executive Director Lazada Indonesia Ferry Kusnowo, data indeks tersebut dapat menjadi acuan menganalisis tingkat literasi ekonomi digital UMKM berbasis wilayah serta menyusun strategi untuk memperkuat ekspor UMKM. Melalui program yang baru berjalan enam bulan terakhir, kata Ferry, Lazada telah memfasilitasi 100-200 pelaku UMKM yang sudah memiliki kapasitas untuk ekspor. Negara tujuannya adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ferry optimistis, permintaan ekspor produk UMKM meningkat. Salah satu pelaku UMKM asal Bandung yang mengekspor gamis ke Filipina, misalnya, memasok produknya ke Filipina lebih besar dibandingkan di dalam negeri. Artinya, model yang diproduksi pelaku tersebut cocok dengan selera pasar Filipina. (Yoga)

Hingga Selasa (29/11) sebanyak 33 provinsi telah menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023. Kenaikannya berkisar 4-9,15 % dengan rata-rata kenaikan 7,5 % dibandingkan UMP tahun 2022. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih menunggu gubernur lain untuk menetapkan UMP 2023. ”Kami optimistis para gubernur lain akan segera menetapkan UMP 2023 sesuai ketentuan,” ujarnya. Menurut Ida, formula penghitungan yang tercantum dalam Permenaker No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 merupakan jalan tengah, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Selain daya beli, formula di peraturan itu terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi. “Formula perhitungan UMP2023 sesuai Permenaker No 18/2022 telah menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja. Hal ini terlihat dari rata-rata kenaikan UMP 7,5 % di rentang alfa 0,2 (tengah-tengah),” kata Ida.

Sehari sebelumnya, Senin (28/11), sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker No 18/2022 ke MA. Selain melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, regulasi itu juga dinilai menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi. Dosen Hukum Perburuhan UGM, Nabiyla Risfa, saat dihubungi secara terpisah berpendapat, UMP yang ditetapkan sejumlah provinsi sesuai Permenaker No 18/2022 berarti sudah dari hasil rekomendasi dewan pengupahan daerah. Dewan pengupahan daerah di dalamnya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemda. Jadi, kalau Apindo mendaftarkan uji materi atas Permenaker No 18/2022, katanya, hal ini boleh-boleh saja tetapi bisa menjadi kontraproduktif karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap UMP yang sudah ditetapkan. (Yoga)

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menyalurkan kredit berkelanjutan mencapai Rp 671,1 triliun pada kuartal III-2022, tumbuh 11,5% secara tahunan (year on year/ yoy). Kredit tersebut memiliki porsi 66,7% terhadap total kredit BRI, dan perseroan komitmen  meningkatkan pembiayaan dengan prinsip enviromental, social, and governance (ESG). Apabila dirinci, pada aspek environmental, portofolio kredit hijau BRI sebesar Rp 76,1 triliun per September 2022 dengan porsi 7,6% dari total kredit. Dengan penyaluran ke energi terbarukan sebesar Rp 6,8  triliun dan sektor transportasi hijau sebesar Rp 13,6 triliun. Kredit yang dikucurkan untuk green building senilai Rp 1,7 triliun dan kredit hijau lainnya Rp 54 triliun. Kemudian, pada aspek sosial, BRI telah menyalurkan kredit Rp 595 triliun per September 2022 dengan porsi 59,1% dari total kredit. Dari aspek governance, BRI juga mendapatkan peringkat 95,10 pada 2021, meningkat dari 2019 dengan skor 93,25. (Yetede))

JAKARTA, ID — Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu pada tahun 2023, belanja pemerintah menjadi faktor penting untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan mencegah jatuhnya daya beli masyarakat. Selain meningkatkan kualitas belanja, anggaran belanja perlu ditambah. Menghadapi dahsyatnya perfect storm, pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi sebagai kebijakan kontra-siklus, meski dengan konsekuensi defisit anggaran membengkak hingga melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dari sisi fiskal, pemerintah perlu juga memberikan stimulus. Pada tahun 2023, dana stimulus masih perlu diberikan untuk membantu pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat menengah bawah. Tanpa stimulus, target pertumbuhan ekonomi 5,3% sulit dicapai. Angka pengangguran dan kemiskinan bisa membengkak. “ Orang mulai takut spending, permintaan rendah, kemudian terjadi overstock disana dan order dibatalkan. Kita menghadapi kondisi yang berubah terus, oleh karena itu, cara kita juga harus berubah untuk mencari solusi dengan kebijakan yang bisa agile. Ini tidak mudah, tapi harus kita rumuskan,” ujar Arsjad di sela Konferensi Pers Prarapimnas 1-2 Desember 2022, di Menara Kadin, Selasa (29/11/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Kapitalisasi pasar (market cap) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di Bursa Efek Indonesia segera menuju Rp 70 triliun, menyusul masuknya Grup Salim dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebanyak 27 miliar saham baru pada 5 Desember mendatang. Kapitalisasi pasar BUMI mengalami peningkatan signifikan dalam enam tahun terakhir dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 63 triliun. “Market cap BUMI sekarang berada di kisaran Rp 63 triliun. Dan setelah 27 miliar saham baru diterbitkan pada Desember nanti, kapitalisasi pasarnya akan mendekati Rp 70 triliun,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava dalam paparan publik Bumi Resources, Selasa (29/11/2022). Dileep mengaku, pihaknya sama sekali tak menyangka atas pencapaian valuasi perseroan. Karena jika melihat ke belakang, market cap BUMI hanya Rp 1,9 triliun pada 2016. “Pada 2017, setelah restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), kami mengkonversi US$ 2 miliar utang menjadi ekuitas di harga Rp 926 per saham. Saat itu, harga saham adalah Rp 50,” kata Dileep. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan BUMN menembus Rp 1.000 triliun atau tepatnya Rp 1.002 triliun tahun 2023. Belanja PDN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tahun depan bersama hilirisasi ekspor sumber daya alam (SDA), transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT), dan ekonomi digital. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun dapat memberi dampak ekonomi berkisar 1,6-1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja. Hingga November 2022, komitmen belanja PDN lembaga pemerintahan mencapai Rp 994,46 triliun, sedangkan jumlah PDN di e-katalog telah mencapai 2,18 juta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, meski komitmen belanja PDN sudah tinggi, jumlahnya masih perlu diakselerasi. Sebab, realisasi belanja PDN pemerintah pusat dan daerah hingga kini baru mencapai Rp 343,29 triliun dari target Rp 400 triliun tahun 2022. (Yetede)

JAKARTA, ID — Investor dan industri yang mampu memproduksi barang substitusi impor perlu diberikan insentif. Kebijakan ini merupakan satu dari empat langkah pemerintah untuk mendorong keberhasilan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang dipantau di Jakarta, Selasa (29/11/2022). Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tersebut terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah selanjutnya, kata Presiden, yakni dengan peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu menyubstitusi produk impor. Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil. (Yetede)