Harga sejumlah saham emiten berkapitalisasi kecil mendadak melejit menjelang musim window dressing. Investor harus hati-hati agar tak terjebak saham gorengan dengan likuiditas mini. Biasanya, menjelang window dressing pada Desember, para spekulan menggoreng saham blue chip dengan nilai market cap atau kapitalisasi raksasa. Situasi ini juga dimanfaatkan "bandar" untuk mengangkat harga saham emiten berkapitalisasi kecil (small cap). Salah satu indikasinya, sepekan terakhir, harga saham-saham emiten dengan market cap di bawah Rp 1 triliun terbang tinggi.

Posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 7.496,7 hingga akhir Oktober 2022. Jumlah ini bertambah sekitar Rp 76,23 triliun dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.420,47 triliun. "Terdapat peningkatan nominal dan rasio utang pada akhir Oktober 2022 jika dibanding dengan bulan lalu," terang Kementerian Keuangan (Kemkeu), akhir pekan lalu. Menurut Kemkeu, meski meningkat, posisi utang pemerintah masih dalam batas yang aman. Rasio utang pemerintah mencapai 38,36% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ini lebih rendah jika dibanding dengan rasio utang terhadap PDB pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat mencapai 39,69%.

Pemerintah menyiapkan anggaran cadangan mengantisipasi risiko fiskal atau fiscal buffer pada tahun depan. Anggaran tersebut juga biasanya digunakan untuk mengantisipasi risiko terutama yang terkait dengan perubahan asumsi ekonomi makro. Terlebih lagi, kondisi perekonomian global pada tahun depan masih akan diliputi ketidakpastian. Fiscal buffer itu berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) yang merupakan akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, SiLPA direncanakan tetap besar hingga akhir tahun dan akan digunakan untuk menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi tahun depan. Direktur Jendral (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, penggunaan SAL tahun depan direncanakan sebesar Rp 70 triliun, sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Namun demikian, terkait alokasi

Sejumlah bank mencatatkan pertumbuhan transaksi layanan cash management atau pengelolaan kas cukup besar. Pendorongnya adalah pengembangan digitalisasi layanan di segmen korporasi, komersial, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bank sendiri menikmati transaksi cash management yang telah berkontribusi meningkatkan pendapatan berbasis biaya ( fee based income ) dan juga dana murah bagi bank. Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, memfasilitasi pebisnis bertransaksi melalui cash management system (CMS) berbasis website yang dilengkapi berbagai fitur sesuai kebutuhan nasabah.

Bursa Efek Indonesia (BEI) punya segudang rencana untuk mendorong laju transaksi di pasar saham. Salah satunya yakni dengan membentuk papan perdagangan baru yang diharapkan bakal menjadi acuan bagi investor. Jika tak ada aral melintang, BEI akan merilis papan baru bernama New Economy pada 5 Desember. Papan ini salah satunya bakal menaungi saham-saham emiten startup maupun per­usahaan teknologi yang memiliki model bisnis baru. Menyusul Papan New Economy, otoritas bursa juga mempersiapkan Papan Pemantauan Khusus yang bakal menjadi tempat bagi saham-saham yang diperdagangkan di bawah harga Rp51 per lembar alias ‘gocapan’. Rencananya papan tersebut akan dirilis tahun depan. Kehadiran papan baru tersebut dinilai sejalan dengan momentum pertumbuhan signifikan jumlah investor ritel dalam beberapa tahun terakhir. Per 3 November 2022, jumlah investor pasar modal yang mengacu pada Single Investor Identification (SID), telah mencapai 10 juta, meningkat 33,53% dari akhir 2021. Bahkan pada 2019, jumlah investor pasar modal baru 2,48 juta. Jika ditengok, sejauh ini BEI telah memiliki tiga papan perdagangan yakni Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Akselerasi. Papan-papan tersebut mengelompokkan emiten sesuai dengan kinerjanya. Dus, kehadiran papan tersebut dapat menjadi acuan bagi investor. Direktur BEI Iman Rachman mengatakan, pembentukan Papan New Economy sudah mengantongi restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, papan itu menyasar calon perusahaan tercatat yang memenuhi karakteristik seperti memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk, serta memiliki kemanfaatan sosial. Perihal papan baru tersebut, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan kedua papan tersebut patut dicermati karena barang baru di pasar modal. Dia pun belum bisa menakar apakah kedua papan ini bakal menarik di mata investor. Pastinya, diperlukan waktu bagi pelaku pasar untuk mencerna papan anyar buatan Bursa itu.

Jumlah wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang wajib lapor Surat Pemberitahuan terus menanjak, tetapi rasio kepatuhan masyarakat superkaya itu justru kian tergerus. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan 2021, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan alias masyarakat superkaya tahun lalu hanya 45,53%, turun dibandingkan dengan capaian pada 2020 yang sebesar 52,44%. Faktanya, jumlah masyarakat kelas atas yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terus meningkat, yakni dari 1,75 juta wajib pajak pada 2020 menjadi 1,85 juta wajib pajak pada tahun lalu. Salah satunya adalah belum maksimalnya sosialisasi, pendampingan, hingga pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan pendampingan dari petugas pajak amat mendesak mengingat belum seluruh pelaku usaha memahami pola pelaporan SPT Tahunan. Dia memerinci, ada tiga jenis pelaku usaha perihal rasio kepatuhan formal ini. Pertama, masyarakat atau pelaku usaha yang memahami kewajibannya tetapi tidak bisa atau enggan melakukan pelaporan. Kedua, pebisnis yang sepenuhnya mengerti dan memahami pelaporan SPT tetapi merasa tidak mendapatkan manfaat sehingga mengabaikan kewajiban tersebut. Ketiga, pengusaha yang sepenuhnya tidak paham.

Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan, penerapan standar industri hijau merupakan alat bagi industri manufaktur untuk memenuhi regulasi negara tujuan ekspor. "Terutama tentang praktik berkelanjutan dan manajemen risiko komoditas, sehingga menjadi daya saing tersendiri bagi industri nasional,” kata Andi, akhir pekan lalu. Penerapan standar industri hijau sendiri bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebih pada sumber bahan baku dari alam, serta mengurangi eksploitasi energi dan air. Selain itu, standar industri hijau juga diharapkan bisa mengurangi emisi dan limbah, serta penanganan non-product output untuk dimanfaatkan kembali sebagai waste to energy maupun waste to product. Sebagai contoh, industri tekstil yang merupakan salah satu andalan manufaktur Indonesia. Komitmen perusahaan tekstil terhadap penerapan standar industri hijau masih sangat minim. Hal itu juga tecermin dari jumlah perusahaan yang sudah melapor penerapan standar industri hijau ke Kementerian Perindustrian. Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan, sampai dengan saat ini baru satu perusahaan di industri pertekstilan yang sudah mendapatkan sertifikasi industri hijau.

Bergerak dalam senyap, sejumlah individu dan komunitas di berbagai penjuru negeri berupaya menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, mulai dari melindungi satwa dari kepunahan, merehabilitasi pesisir yang hancur akibat eksploitasi tambak, hingga memberdayakan masyarakat di kawasan pesisir.  Daman (51) lebih dari satu dekade menjadi pelindung lutung jawa (Trachypithecus auratus) di hutan mangrove Desa Muara Bendera, Muaragembong, Bekasi, Jabar. ”Kadang sampai mau berkelahi. Saya tidak takut karena dari kecil saya sayang binatang,” ucapnya, Minggu (27/11). Meski awalnya tidak paham hewan itu tergolong terancam punah dan dilindungi, Daman teguh menjaga lutung sejak 2010. Tidak sekadar menghalau pemburu, ia juga memasang poster-poster yang berisi ajakan menjaga berbagai jenis hewan yang hidup di hutan mangrove. Upaya tanpa pamrih itu menuai kepedulian warga yang akhirnya turut menjaga kelestarian lutung. Populasi lutung pun bertambah, dari 30-an ekor pada 2018 menjadi 52 ekor ptyada 2021.

Di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, kawasan hutan mangrove di pesisir Desa Tanjung Rejo, Purcut Sei Tuan, rusak akibat eksploitasi tambak sejak tahun 2000-an. Kondisi itu membangkitkan kepedulian Miswat (50) dan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Pantai Panglima. Tanpa kenal lelah, mereka merehabilitasi bekas tambak dengan menyemai bibit dan menanam mangrove. ”Hampir 10 tahun ini kami tanami kembali hutan mangrove yang rusak,” kata Miswat. Jerih payah merehabilitasi hutan mangrove mulai terlihat, hutan mangrove tampak rimbun. Populasi kepiting dan udang yang menjadi tumpuan hidup nelayan setempat mulai berkembang di sekitar hutan mangrove. Perekonomian setempat kembali bergairah. Penebangan hutan mangrove secara ilegal juga masih dijumpai meski warga rutin berpatroli, tetapi jumlahnya menurun. Sejak 2021, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga bergerak merehabilitasi kawasan itu. ”Prinsip rehabilitasi mangrove harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau tidak, mangrove yang ditanam akan rusak lagi,” kata Kepala BRGM Hartono saat berkunjung ke Desa Tanjung Rejo, Selasa (8/11). (Yoga)

Harta karun berupa benda muatan asal kapal tenggelam terus didorong untuk memperkuat destinasi wisata bahari. Dari 700 lokasi yang diperkirakan menjadi situs benda muatan kapal tenggelam, baru 20 % yang telah teridentifikasi. Tanpa penanganan yang tepat, benda bernilai sejarah tinggi itu berpotensi dicuri. Direktur Jasa Kelautan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP Miftahul Huda mengemukakan, benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT) merupakan sumber daya kelautan unik yang memiliki nilai sejarah tinggi dan jejak peradaban kemaritiman. Kapal karam yang membawa harta karun itu disinyalir tersebar di sekitar 700 lokasi di perairan Indonesia, tetapi baru 20 % yang teridentifikasi, 2 % dieksplorasi, dan 5 persen dimanfaatkan untuk wisata bawah air. Dari catatan Kompas, kapal-kapal tenggelam ini antara lain terdapat di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, Bangka Belitung, dan Laut Jawa. Sebagian kapal tenggelam itu membawa komoditas dan barang dari China, Asia Barat, dan Eropa. Pemerintah mengklaim, dari aspek ekonomi, setiap lokasi harta karun kapal karam dapat bernilai 80.000- 18 juta USD. Jika dimanfaatkan untuk pariwisata, setiap lokasi BMKT berpotensi menghasilkan devisa 800-126.000 USD per bulan. Pemerintah berupaya meningkatkan pengelolaan wisata bahari lewat  keberadaan BMKT, yakni pada lokasi benda berharga di situs kapal itu ditemukan (in situ), atau benda-benda setelah diangkat dan dikelola di luar BMKT (ex situ). Di sisi lain, lokasi selam berbasis kapal tenggelam diharapkan semakin berkembang. ”Pengelolaan BMKT secara in situ dapat dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi maritim, atau atraksi wisata bahari berbasis kapal tenggelam, atau museum bawah air. Pengelolaan ex situ dilaksanakan dengan mengangkat BMKT untuk keperluan pameran,” kata Huda, dalam keterangan tertulis akhir pekan ini. (Yoga)

Di tengah munculnya sejumlah kasus PHK, capaian penerimaan PPh 21 masih tumbuh signifikan. Kinerja pajak bukan patokan kondisi sektor riil masih aman dari efek pelambatan ekonomi global. Insentif untuk mencegah PHK lebih lanjut pun mulai dicermati. Data Kemenkeu menunjukkan, Januari-Oktober 2022, realisasi penerimaan pajak secara umum Rp 1.448,2 triliun, tumbuh 51,8 % secara tahunan dan mencapai 97,5 %i target. Penerimaan pajak penghasilan karyawan (PPh21) menyumbang 9,9 % total realisasi pajak pada periode itu. PPh 21 tercatat tumbuh 21 % secara tahunan, naik signifikan dibandingkan pertumbuhan 2,7 % pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, realisasi PPh 21 juga meningkat, dari pertumbuhan 18,8 % pada triwulan I-2022 menjadi 19,8 % (triwulan II-2022), dan 26,1 % (triwulan III-2022). Menurut peneliti Center of Macroeconomics and Finance di Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan, Minggu (27/11) ada  dua faktor yang membuat pertumbuhan pajak masih terkesan tinggi di tengah pelambatan ekonomi dan fenomena PHK. Pertama, faktor efek basis yang rendah (low base effect) akibat penerimaan pajak yang rendah pada 2021 otomatis membuat capaian pajak tahun ini tumbuh lebih signifikan. Kedua, ada peningkatan tarif pajak yang berlaku pada pertengahan tahun 2021 sehingga nilai penerimaan pajak lebih tinggi daripada sebelumnya. Pada kenyataannya,  PHK tetap terjadi.

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers kinerja APBN KiTA, Kamis, menyoroti tren realisasi PPh 21 yang masih tinggi di tengah gelombang PHK di sektor padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki. Ia juga menyoroti pertumbuhan kinerja kedua sektor itu masih positif sampai triwulan III-2022. Menurut Sri Mulyani, realisasi pajak sejauh ini tidak selaras dengan tren gelombang PHK yang marak diberitakan. ”Jadi, kita harus menyikapi berbagai berita soal PHK ini dalam konteks apakah terjadi perubahan yang harus kita dalami dan kita waspadai untuk merumuskan respons kebijakan yang tepat,” katanya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan, meski ruang fiskal tahun depan lebih sempit, pemerintah harus berhati-hati menghapus kebijakan insentif. Sebab, tidak semua sektor saat ini sudah mulai pulih pascapandemi. Ada yang masih memikul efek luka dan semakin tertekan oleh krisis ekonomi global. Insentif untuk sector tersebut harus dipertahankan, bahkan ditambah. Insentif juga perlu diarahkan secara kuratif danpreventif, untuk subsidi pekerja yang sudah terkena PHK, serta meringankan beban biaya operasional perusahaan yang mulai melambat. ”Jadi, kita tidak hanya mengobati setelah sudah terjadi PHK, tapi juga mencegah terjadinya PHK,” ujar Faisal. (Yoga)