Sejumlah perusahaan teknologi raksasa dari beragam negara berebut untuk berinvestasi pada sektor digital di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Mohammed Ali Barawi mengungkapkan beberapa perusahaan digital itu berasal dari Amerika Serikat, Asia hingga Eropa. Dia mencatat investasi pangkalan data datang dari Google, Microsoft, dan Amazon. Untuk investasi kota cerdas (smart city) diperebutkan Honeywell, IBM dan Samsung. “Kita buka kesempatan yang sama, tidak hanya teman-teman dari Korea, tapi Amerika, Eropa,” katanya di Jakarta, Selasa (29/11). Sejauh ini, Ali menuturkan investor asal Korea Selatan yaitu LG dan Hyundai sudah menandatangani nota kesepahaman dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar beberapa waktu lalu. Ali menegaskan pengembangan infrastruktur digital di IKN tidak hanya terpaku pada salah satu penyedia jasa saja. Dia mengungkapkan Badan Otorita IKN akan terbuka bagi seluruh provider atau investor yang memiliki minat. Namun, Ali menegaskan seluruh investor tersebut akan dipilih sesuai dengan keandalan, keberlanjutan, dan kemampuan oleh pemerintah. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam pembangunan IKN makin menguat. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan dengan sejumlah Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi. Menurutnya, sebanyak 12 perusahaan besar di Jepang hadir dalam pertemuan dengan Pemerintah Indonesia.

JAKARTA, ID -- Mengantisipasi ancaman resesi ekonomi global, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan, dari 31 Maret 2023 ke 31 Maret 2024. Pada September 2022, kredit perbankan yang masih dalam proses restrukturisasi sebesar Rp 519,64 triliun dengan jumlah nasabah 2,63 juta. Perpanjangan restrukturisasi disambut positif kalangan bankir. Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah pelaku usaha dari beban kredit dan pembiayaan yang terlalu berat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dimulai Maret 2020, saat ekonomi Indonesia diterjang pandemi, restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan yang awalnya berakhir 31 Maret 2022, diperpanjang setahun  ke 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS. Kini, OJK memberikan perpanjangan lagi hingga 31 Maret 2024 agar lembaga keuangan tetap sehat dan pelaku usaha bisa tetap eksis. “Dari sana kelihatan bahwa ada sektor-sektor tertentu dan industri- industri tertentu yang memang masih mengalami scarring effect atau luka memar,” ungkap Mahendra saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Aset industri perasuransian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun mengontribusi pertumbuhan total aset industri keuangan nonbank (IKNB), yang per Oktober 2022 mencapai 3.026,16 triliun atau tumbuh 8,55% secara year on year (yoy). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sektor IKNB tergolong tangguh dan tumbuh positif di tengah kondisi pemulihan ekonomi. Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, total aset perasuransian tumbuh 4,69%, lembaga pembiayaan tumbuh 8,36%, dan dana pensiun tumbuh 4,20%. Demikian pula pada periode sama, investasi di sektor IKNB mencatatkan pertumbuhan 6,57% (yoy) mencapai Rp 1.800 triliun, terutama didorong oleh kinerja investasi sektor IKNB pada aset yang ditransaksikan di pasar modal. “Akan tetapi, pelaku sektor IKNB perlu mewaspadai risiko ketidakpastian kondisi ekonomi global yang dampaknya akan dirasakan oleh perekonomian nasional. Selain itu, pelaku sektor IKNB perlu mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan menjelang berakhirnya penerapan kebijakan countercyclical khususnya di sektor jasa keuangan,” kata Ogi saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/11/2022) (Yetede)

JAKARTA, ID - Utang pemerintah mencapai Rp 7.496,7 triliun per 31 Oktober 2022 atau naik Rp 76,23 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.420,47 triliun. Namun, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 38,36% per Oktober 2022, dibandingkan per September sebesar 39,3%. Mengutip buku APBN Kita edisi November 2022, Senin (28/11), rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi  portofolio yang optimal. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas rasio utang pemerintah mencapai 60% terhadap PDB. Secara terperinci, utang pemerintah terdiri atas dua jenis, yakni surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Porsi utang pemerintah dalam bentuk SBN mencapai 88,97%, sedangkan pinjaman hanya 11,03%. Utang pemerintah dalam bentuk SBN mencapai Rp 6.670,15 triliun. Perinciannya, SBN domestik atau berdenominasi rupiah mencapai Rp 5.271,95 triliun, yang terdiri atas surat utang negara (SUN) Rp 4.278,26 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp 993,69 triliun. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Heinz ABC Indonesia menambah investasi Rp 1,2 triliun untuk mengembangkan dan memodernisasi pabrik di Karawang, Jawa Barat. Kapasitas produksi akan meningkat 174%, dari 155 juta liter/tahun menjadi 425 juta liter/tahun. Peningkatan produksi bertujuan untuk memenuhi permintaan yang tumbuh di pasar domestik maupun 60 negara tujuan ekspor. “Pengembangan tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai penggerak roda pertumbuhan Kraft Heinz di Asia. Dengan tambahan investasi itu, total nilai investasi PT Heinz ABC Indonesia di Karawang plant mencapai Rp 1,9 triliun atau sebesar Rp 2,7 triliun untuk seluruh investasi di Indonesia,” kata Managing Director Kraft Heinz Indonesia-Papua Nugini Steven Debrabandere, saat peresmian perluasan Pabrik PT Heinz ABC Indonesia di Karawang, Senin (28/11/2022). “Kami kembali mencetak sejarah penting bagi PT Heinz ABC Indonesia. Pengembangan dan modernisasi pabrik di Karawang akan semakin membuka jalan bagi perusahaan untuk terus berkembang serta mempercepat pertumbuhan brand ABC, baik di dalam.

JAKARTA, ID – Penetapan upah minimum tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2022 akan berdampak buruk bagi kelangsungan kinerja industri padat karya di Tanah Air. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang terlalu tinggi akan mendorong harga produk menjadi lebih mahal, sehingga berdampak negatif terhadap daya saing industri Indonesia. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, saat ini, produk industri padat karya yang menjadi andalan ekspor seperti sepatu, garmen, dan tekstil menurun ordernya 30-50%, akibat pelemahan ekonomi global. Dengan adanya regulasi Permenaker untuk kenaikan upah minimum tahun 2023, lanjut dia, akan memperberat laju industri padat karya. Padahal industri ini memiliki daya serap tenaga kerja yang besar. “Dalam keadaan order turun mau gimana lagi. Bagi industri labour intensive, export oriented yang penting perusahaan survive dan melakukan sesedikit mungkin PHK. Dalam kondisi susah ditambah kebijakan upah minimum tahun 2023, ini tambah memberatkan,” ucap Anton saat dihubungi Investor Daily pada Senin (28/11/2022). (Yetede)

LONDON, ID – Sementara di seluruh Tiongkok massa berunjuk rasa menuntut kebebasan berpolitik dan diakhirinya kebijakan nir-Covid yang sangat keras dijalankan pemerintah pusat, pasar finansial dunia pada Senin (28/11/2022) ikut berguncang. Pasar saham merosot dan harga minyak mentah turun karena para investor khawatir apa yang terjadi di Tiongkok memicu ketidakpastian terhadap perekonomiannya. “Unjuk rasa di kota-kota besar di Tiongkok telah mengguncang pasar-pasar yang berisiko tinggi, termasuk minyak yang berada di bawah tekanan, sehingga saham BP dan Shell jatuh di bawah penurunan indeks Inggris,” kata Victoria Scholar, kepala investasi di Interactive Investor, seperti dikutip AFP, Senin. Adapun saham-saham yang terkait dengan Tiongkok memimpin aksi jual terbesar di Asia. Indeks Hang Seng Hong Kong ditutup turun lebih dari satu persen dan Shanghai turun 0,8 %. Nilai tukar yuan juga tergelincir sekitar satu persen. “Sentimen telah berubah menjadi masam ketika unjuk rasa di seluruh Tiongkok meluas. Risiko situasi meningkat dan volatilitas jangka pendek tetap tinggi,” kata Stephen Innes dari SPI Asset Management. (Yetede)

JAKARTA, ID – Telkomsel, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bidang telekomunikasi digital, memperkenalkan layanan solusi keuangan digital buy now pay later (BNPL) khusus telekomunikasi (telko) pertama di Indonesia, yakni Telkomsel PayLater, di Jakarta, Senin (28/11/2022). Perseroan berkolaborasi dengan Kredivo, platform kredit digital terkemuka di Tanah Air. Kini, seluruh pelanggan Telkomsel pun dapat memanfaatkan Telkomsel PayLater untuk memenuhi beragam kebutuhan konektivitasnya secara mudah. Layanan ini terintegrasi dengan seluruh produk dan layanan digital Telkomsel, sehingga dapat diakses di mana dan kapan pun melalui Aplikasi MyTelkomsel. “Telkomsel kembali menegaskan komitmennya sebagai digital ecosystem enabler yang terus menghadirkan produk dan layanan digital inovatif guna memperkuat ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Direktur Planning & Transformation Telkomsel Wong Soon Nam di Jakarta. (Yetede)

JAAKARTA-DPR menemukan puluhan pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal-pasal itu berpotensi membelenggu kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat, Partai oposisi  khawatir pasal-pasal karet bakal digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Dalam sejarah rapat tertutup, Wakil Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, berupaya  meyakinkan anggota parlemen untuk menghapus kekhawatiran itu. Pemerintah berniat tulus  membuat produk hukum anak negeri agar bisa menggantikan KUHP yang menjadi warisan kolonial Belanda. "Pemerintah memberi janji kepada kami bahwa RKUHP tidak digunakan untuk memukul lawan (oposisi)," kata seorang anggota Fraksi Partai Demokrat, kemarin. Janji itu disampaikan Eddy ketika Partai Demokrat mengkritik pasal ancaman pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kekuasaan umum, dan lembaga negara. (Yetede)

Pada tahun 2003, ketika melakukan penelitian di pelosok Jambi, seorang penduduk desa setempat ”curhat” tentang ketidakpercayaannya kepada kepala desa. Ia bercerita, rasa tidak percaya itu berawal ketika desa menerima bantuan dana dari luar, ia curiga pengelolaan dana tak seperti yang diharapkan. Hari-hari ini cerita tentang perpecahan warga desa yang berawal dari dana desa juga beberapa kali terdengar. Hubungan antarwarga yang semula sangat kompak kini menjadi renggang. Tidak jarang  akhirnya terjadi konflik antar warga desa. Dana desa sebagai salah satu bentuk modal finansial sangat diperlukan untuk membangun wilayah perdesaan. Di sisi lain, apabila tak dikelola dengan baik, dana desa berpotensi merusak jenis modal penting lainnya, yaitu modal sosial. Dalam beberapa kasus, retaknya hubungan antar warga desa (biasanya antar pejabat atau mantan pejabat pemerintahan desa) juga dapat menghambat pencairan dana desa selanjutnya. Tidak ada kesepakatan para ahli dalam mendefinisikan modal sosial. Modal sosial dalam sebuah komunitas bersifat dinamis, dapat berubah seiring waktu.

Massoda Bano  (2012, Breakdown in Pakistan: How Aid is Eroding Institutions of Collective Aion) menggambarkan bagaimana tradisi dan semangat bekerja sama antarwarga di beberapa wilayah Pakistan yang berusia puluhan, bahkan ratusan tahun, rusak ketika wilayah tersebut menerima bantuan keuangan dari luar. Hal ini tak hanya terjadi di Pakistan. Bano mengutip hasil studi sejenis oleh peneliti lain di Bolivia dan di Aceh pada masa pemulihan bencana pascatsunami tahun 2004. Modal finansial telah berdampak menurunkan kualitas modal sosial masyarakat setempat. Kekompakan antar warga memudar; saling percaya berganti menjadi saling curiga; kehendak bekerja sama berganti menjadi masa bodoh; partisipasi sukarela berganti menjadi bekerja karena motivasi mendapat imbalan. Salah satu penyebab kerusakan modal sosial adalah hilangnya kepercayaan antar-anggota masyarakat. Dana desa berperan penting dalam pembangunan desa, tetapi pengelolaannya yang tidak transparan berpotensi menggerus modal sosial, aset penting menggerakkan warga desa berperan aktif dalam pembangunan wilayahnya. Transparansi dan informalitas pengelolaan dana desa diharapkan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa (Yoga)