JAKARTA, ID – PT Heinz ABC Indonesia menambah investasi Rp 1,2 triliun untuk mengembangkan dan memodernisasi pabrik di Karawang, Jawa Barat. Kapasitas produksi akan meningkat 174%, dari 155 juta liter/tahun menjadi 425 juta liter/tahun. Peningkatan produksi bertujuan untuk memenuhi permintaan yang tumbuh di pasar domestik maupun 60 negara tujuan ekspor. “Pengembangan tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai penggerak roda pertumbuhan Kraft Heinz di Asia. Dengan tambahan investasi itu, total nilai investasi PT Heinz ABC Indonesia di Karawang plant mencapai Rp 1,9 triliun atau sebesar Rp 2,7 triliun untuk seluruh investasi di Indonesia,” kata Managing Director Kraft Heinz Indonesia-Papua Nugini Steven Debrabandere, saat peresmian perluasan Pabrik PT Heinz ABC Indonesia di Karawang, Senin (28/11/2022). “Kami kembali mencetak sejarah penting bagi PT Heinz ABC Indonesia. Pengembangan dan modernisasi pabrik di Karawang akan semakin membuka jalan bagi perusahaan untuk terus berkembang serta mempercepat pertumbuhan brand ABC, baik di dalam.

JAKARTA, ID – Penetapan upah minimum tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2022 akan berdampak buruk bagi kelangsungan kinerja industri padat karya di Tanah Air. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang terlalu tinggi akan mendorong harga produk menjadi lebih mahal, sehingga berdampak negatif terhadap daya saing industri Indonesia. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, saat ini, produk industri padat karya yang menjadi andalan ekspor seperti sepatu, garmen, dan tekstil menurun ordernya 30-50%, akibat pelemahan ekonomi global. Dengan adanya regulasi Permenaker untuk kenaikan upah minimum tahun 2023, lanjut dia, akan memperberat laju industri padat karya. Padahal industri ini memiliki daya serap tenaga kerja yang besar. “Dalam keadaan order turun mau gimana lagi. Bagi industri labour intensive, export oriented yang penting perusahaan survive dan melakukan sesedikit mungkin PHK. Dalam kondisi susah ditambah kebijakan upah minimum tahun 2023, ini tambah memberatkan,” ucap Anton saat dihubungi Investor Daily pada Senin (28/11/2022). (Yetede)

LONDON, ID – Sementara di seluruh Tiongkok massa berunjuk rasa menuntut kebebasan berpolitik dan diakhirinya kebijakan nir-Covid yang sangat keras dijalankan pemerintah pusat, pasar finansial dunia pada Senin (28/11/2022) ikut berguncang. Pasar saham merosot dan harga minyak mentah turun karena para investor khawatir apa yang terjadi di Tiongkok memicu ketidakpastian terhadap perekonomiannya. “Unjuk rasa di kota-kota besar di Tiongkok telah mengguncang pasar-pasar yang berisiko tinggi, termasuk minyak yang berada di bawah tekanan, sehingga saham BP dan Shell jatuh di bawah penurunan indeks Inggris,” kata Victoria Scholar, kepala investasi di Interactive Investor, seperti dikutip AFP, Senin. Adapun saham-saham yang terkait dengan Tiongkok memimpin aksi jual terbesar di Asia. Indeks Hang Seng Hong Kong ditutup turun lebih dari satu persen dan Shanghai turun 0,8 %. Nilai tukar yuan juga tergelincir sekitar satu persen. “Sentimen telah berubah menjadi masam ketika unjuk rasa di seluruh Tiongkok meluas. Risiko situasi meningkat dan volatilitas jangka pendek tetap tinggi,” kata Stephen Innes dari SPI Asset Management. (Yetede)

JAKARTA, ID – Telkomsel, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bidang telekomunikasi digital, memperkenalkan layanan solusi keuangan digital buy now pay later (BNPL) khusus telekomunikasi (telko) pertama di Indonesia, yakni Telkomsel PayLater, di Jakarta, Senin (28/11/2022). Perseroan berkolaborasi dengan Kredivo, platform kredit digital terkemuka di Tanah Air. Kini, seluruh pelanggan Telkomsel pun dapat memanfaatkan Telkomsel PayLater untuk memenuhi beragam kebutuhan konektivitasnya secara mudah. Layanan ini terintegrasi dengan seluruh produk dan layanan digital Telkomsel, sehingga dapat diakses di mana dan kapan pun melalui Aplikasi MyTelkomsel. “Telkomsel kembali menegaskan komitmennya sebagai digital ecosystem enabler yang terus menghadirkan produk dan layanan digital inovatif guna memperkuat ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Direktur Planning & Transformation Telkomsel Wong Soon Nam di Jakarta. (Yetede)

JAAKARTA-DPR menemukan puluhan pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal-pasal itu berpotensi membelenggu kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat, Partai oposisi  khawatir pasal-pasal karet bakal digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Dalam sejarah rapat tertutup, Wakil Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, berupaya  meyakinkan anggota parlemen untuk menghapus kekhawatiran itu. Pemerintah berniat tulus  membuat produk hukum anak negeri agar bisa menggantikan KUHP yang menjadi warisan kolonial Belanda. "Pemerintah memberi janji kepada kami bahwa RKUHP tidak digunakan untuk memukul lawan (oposisi)," kata seorang anggota Fraksi Partai Demokrat, kemarin. Janji itu disampaikan Eddy ketika Partai Demokrat mengkritik pasal ancaman pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kekuasaan umum, dan lembaga negara. (Yetede)

Pada tahun 2003, ketika melakukan penelitian di pelosok Jambi, seorang penduduk desa setempat ”curhat” tentang ketidakpercayaannya kepada kepala desa. Ia bercerita, rasa tidak percaya itu berawal ketika desa menerima bantuan dana dari luar, ia curiga pengelolaan dana tak seperti yang diharapkan. Hari-hari ini cerita tentang perpecahan warga desa yang berawal dari dana desa juga beberapa kali terdengar. Hubungan antarwarga yang semula sangat kompak kini menjadi renggang. Tidak jarang  akhirnya terjadi konflik antar warga desa. Dana desa sebagai salah satu bentuk modal finansial sangat diperlukan untuk membangun wilayah perdesaan. Di sisi lain, apabila tak dikelola dengan baik, dana desa berpotensi merusak jenis modal penting lainnya, yaitu modal sosial. Dalam beberapa kasus, retaknya hubungan antar warga desa (biasanya antar pejabat atau mantan pejabat pemerintahan desa) juga dapat menghambat pencairan dana desa selanjutnya. Tidak ada kesepakatan para ahli dalam mendefinisikan modal sosial. Modal sosial dalam sebuah komunitas bersifat dinamis, dapat berubah seiring waktu.

Massoda Bano  (2012, Breakdown in Pakistan: How Aid is Eroding Institutions of Collective Aion) menggambarkan bagaimana tradisi dan semangat bekerja sama antarwarga di beberapa wilayah Pakistan yang berusia puluhan, bahkan ratusan tahun, rusak ketika wilayah tersebut menerima bantuan keuangan dari luar. Hal ini tak hanya terjadi di Pakistan. Bano mengutip hasil studi sejenis oleh peneliti lain di Bolivia dan di Aceh pada masa pemulihan bencana pascatsunami tahun 2004. Modal finansial telah berdampak menurunkan kualitas modal sosial masyarakat setempat. Kekompakan antar warga memudar; saling percaya berganti menjadi saling curiga; kehendak bekerja sama berganti menjadi masa bodoh; partisipasi sukarela berganti menjadi bekerja karena motivasi mendapat imbalan. Salah satu penyebab kerusakan modal sosial adalah hilangnya kepercayaan antar-anggota masyarakat. Dana desa berperan penting dalam pembangunan desa, tetapi pengelolaannya yang tidak transparan berpotensi menggerus modal sosial, aset penting menggerakkan warga desa berperan aktif dalam pembangunan wilayahnya. Transparansi dan informalitas pengelolaan dana desa diharapkan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa (Yoga)

Pasar global menunjukkan kecemasan atas unjuk rasa di China. Pasar khawatir karantina wilayah untuk pengendalian Covid-19 di China menjadi semakin berlarut-larut gara-gara unjuk rasa itu. Rangkaian unjuk rasa terjadi di beberapa kota di China sepanjang pekan lalu. Kebakaran di salah satu rusun di Kota Urumqi, Xinjiang, 25 November 2022, menjadi salah satu faktor pemicu unjuk rasa. Warga marah dan menuding karantina wilayah (lockdown) yang terlalu ketat berkontribusi pada kematian 10 orang di rusun itu. ”Pembukaan kembali tidak akan mudah. Sepertinya perekonomian China akan semakin tertekan, bisa karena karantina yang tidak kunjung berakhir atau karena krisis kesehatan,” kata analis senior Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya, dalam catatan yang diedarkan Senin (28/11). Ekonom Natixis, Gary NG, mengingatkan, pasar Asia sangat terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, dampak gangguan pasar China bisa meluas ke berbagai negara. ”Pasar tidak suka ketidakpastian. Unjuk rasa di  China menyebabkan kondisi ini,” ujarnya. Seperti dikhawatirkan Ozkardeskaya, pasar pun bereaksi negatif atas perkembangan di China.

Ketidakpastian pemulihan China membuat harga minyak anjlok. Dalam perdagangan kemarin, minyak WTI dijual 74 USD per barel. Minyak Brent dijual 81 USD per barel. Pedagang khawatir, permintaan minyak semakin berkurang kala perekonomian China tidak kunjung pulih. China merupakan importir minyak terbesar dunia. ”Permintaan akan terus terpangkas,” kata Direktur Pasar Minyak China pada S&P Global Commodity Insights, Fenglei Shi. Ekonom Goldman Sachs kantor Hong Kong, Hui Shan, menyebutkan, Beijing harus segera memilih akan terus melakukan karantina wilayah atau adanya tambahan kasus baru Covid-19. ”Kondisi sekarang berpeluang membuat pertumbuhan PDB di bawah target,” ujarnya. Pemerintah China terus melaporkan kenaikan jumlah kasus baru sepanjang November 2022. Dari rata-rata 1.000 kasus per hari, China mencatatkan 40.347 kasus baru pada Minggu (27/11). Lonjakan semakin tinggi selepas rangkaian unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah. (Yoga)

Realisasi produksi beras nasional pada Oktober 2022 lebih rendah dibandingkan dengan perkiraannya karena pergeseran musim panen dan banjir. Dampaknya, proyeksi pertumbuhan tahunan beras nasional 2022 terkoreksi. Koreksi ini patut jadi perhatian untuk distribusi suplai beras. Data Badan Pangan Nasional (NFA) yang diolah dari BPS dan dipublikasikan pada Oktober 2022 menunjukkan, proyeksi luas panen pada Oktober mencapai 930.000 ha dengan produksi 2,85 juta ton beras. Namun, per November 2022, realisasi luas panen dan produksi beras pada Oktober 2022 masing-masing 790.000 ha dan 2,43 juta ton. Dengan demikian, realisasi luas panen pada Oktober 2022 15,05 % lebih rendah ketimbang proyeksinya. Imbasnya, realisasi produksi beras lebih rendah 14,73 %. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS Kadarmanto mengatakan, selisih proyeksi dan realisasi data berdasarkan metode kerangka sampel area mencapai 7-18 %.

”Sepertinya terjadi pergeseran panen karena potensi panen November lebih besar dibandingkan proyeksi bulan sebelumnya. Banjir juga mungkin berdampak,” katanya saat dihubungi, Senin (28/11). Dengan pemutakhiran data yang memperhitungkan realisasi pada Oktober dan perubahan proyeksi November-Desember, produksi beras nasional tahun ini 31,9 juta ton atau lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya 32,07 juta ton. Artinya, pertumbuhan produksi beras terkoreksi dari 2,29 % menjadi 1,7 % ketimbang tahun sebelumnya. Menurut anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, pertumbuhan tahunan produksi beras 2-3 % tergolong aman. ”Pertumbuhan 1,7 % menandakan pemerintah perlu cermat dalam mendistribusikan stok dari daerah surplus ke defisit. Perhatikan juga pergeseran waktu panen yang dapat membuat suatu wilayah jadi surplus,” ujarnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Bulog jadi andalan distribusi beras. Namun, situasi saat ini membuat Bulog sulit memindahkan beras ke wilayah defisit karena keterbatasan stok. (Yoga)

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA, Senin (28/11). Selain melanggar sejumlah peraturan perundangan yang lebih tinggi, regulasi itu dinilai menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi. Sepuluh asosiasi itu ialah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI),Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Selain itu, ada pula Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Mereka menunjuk firma Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) sebagai kuasa hukum.

Dalam keterangan persnya, firma hukum Integrity menilai Permenaker No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 melanggar sejumlah peraturan perundangan. Peraturan yang dilanggar itu, antara lain, PP No 36/2021 tentang Pengupahan, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. Selain itu, Menaker dinilai tidak berwenang mengatur upah minimum yang sudah didelegasikan pengaturannya dalam PP Pengupahan. Pengubahan kebijakan melalui Permenaker No 18/2022 tersebut dinilai mendadak dan tanpa sama melibatkan para pihak terkait,termasuk tanpa ada pembahasan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Hal itu dianggap membuat ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi nasional. (Yoga)

Presiden Jokowi meminta jajarannya membentuk satuan tugas khusus untuk segera menindaklanjuti kesepakatan seusai pelaksanaan KTT G20. Kesepakatan ini, antara lain, berupa 226 proyek multilateral senilai 238 miliar USD dan 140 proyek  bilateral senilai 71,4 miliar USD. Hal itu disampaikan presiden saat membuka rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan KTT G20 di Kantor Presiden, Senin (28/11). ”Tetapi, mungkin ini bukan evaluasi, lebih pada syukuran. Karena saya melihat dari yang pertama terkait dengan penyelenggaraan, saya enggak usah bicara, orang lain yang sudah banyak   menyampaikan,” ujar Presiden disambut tepuk tangan peserta rapat. Presiden Jokowi menegaskan, kesepakatan berupa Deklarasi Bali sangat penting. Terkait dengan percepatan komitmen investasi, Presiden juga mendorong jajarannya untuk mempercepat realisasi komitmen investasi yang diperoleh dari negara-negara G20.

”Saya melihat saat di Bali, di B20 itu, energi positifnya kelihatan sekali: panas. Oleh karena itu, jangan sampai komitmen investasi yang sudah ada tidak bisa terealisasi di lapangan,” ujarnya. Sejumlah komitmen investasi tersebut, antara lain, adalah pendanaan infrastruktur melalui skemaPartnership for  global Infrastructure and Investment (PGII) sebesar 600 miliar USD. Selain itu, pendanaan pengembangan kendaraan listrik melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin AS senilai Rp 20 miliar USD. Terdapat juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korsel untuk MRT Jakarta serta kerja sama dengan Turki untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan investasi lainnya. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, ada tiga area prioritas Indonesia dalam menindaklanjuti KTT G20. Prioritas pertama terkait dengan transisi energi melalui JETP. Prioritas kedua di bidang kesehatan dengan dibentuknya pandemic fund senilai 1,5 miliar USD, dan prioritas ketiga terkait ekonomi digital. (Yoga)