Hingga Selasa (29/11) sebanyak 33 provinsi telah menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023. Kenaikannya berkisar 4-9,15 % dengan rata-rata kenaikan 7,5 % dibandingkan UMP tahun 2022. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih menunggu gubernur lain untuk menetapkan UMP 2023. ”Kami optimistis para gubernur lain akan segera menetapkan UMP 2023 sesuai ketentuan,” ujarnya. Menurut Ida, formula penghitungan yang tercantum dalam Permenaker No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 merupakan jalan tengah, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Selain daya beli, formula di peraturan itu terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi. “Formula perhitungan UMP2023 sesuai Permenaker No 18/2022 telah menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja. Hal ini terlihat dari rata-rata kenaikan UMP 7,5 % di rentang alfa 0,2 (tengah-tengah),” kata Ida.

Sehari sebelumnya, Senin (28/11), sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker No 18/2022 ke MA. Selain melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, regulasi itu juga dinilai menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi. Dosen Hukum Perburuhan UGM, Nabiyla Risfa, saat dihubungi secara terpisah berpendapat, UMP yang ditetapkan sejumlah provinsi sesuai Permenaker No 18/2022 berarti sudah dari hasil rekomendasi dewan pengupahan daerah. Dewan pengupahan daerah di dalamnya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemda. Jadi, kalau Apindo mendaftarkan uji materi atas Permenaker No 18/2022, katanya, hal ini boleh-boleh saja tetapi bisa menjadi kontraproduktif karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap UMP yang sudah ditetapkan. (Yoga)

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menyalurkan kredit berkelanjutan mencapai Rp 671,1 triliun pada kuartal III-2022, tumbuh 11,5% secara tahunan (year on year/ yoy). Kredit tersebut memiliki porsi 66,7% terhadap total kredit BRI, dan perseroan komitmen  meningkatkan pembiayaan dengan prinsip enviromental, social, and governance (ESG). Apabila dirinci, pada aspek environmental, portofolio kredit hijau BRI sebesar Rp 76,1 triliun per September 2022 dengan porsi 7,6% dari total kredit. Dengan penyaluran ke energi terbarukan sebesar Rp 6,8  triliun dan sektor transportasi hijau sebesar Rp 13,6 triliun. Kredit yang dikucurkan untuk green building senilai Rp 1,7 triliun dan kredit hijau lainnya Rp 54 triliun. Kemudian, pada aspek sosial, BRI telah menyalurkan kredit Rp 595 triliun per September 2022 dengan porsi 59,1% dari total kredit. Dari aspek governance, BRI juga mendapatkan peringkat 95,10 pada 2021, meningkat dari 2019 dengan skor 93,25. (Yetede))

JAKARTA, ID — Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu pada tahun 2023, belanja pemerintah menjadi faktor penting untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan mencegah jatuhnya daya beli masyarakat. Selain meningkatkan kualitas belanja, anggaran belanja perlu ditambah. Menghadapi dahsyatnya perfect storm, pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi sebagai kebijakan kontra-siklus, meski dengan konsekuensi defisit anggaran membengkak hingga melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dari sisi fiskal, pemerintah perlu juga memberikan stimulus. Pada tahun 2023, dana stimulus masih perlu diberikan untuk membantu pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat menengah bawah. Tanpa stimulus, target pertumbuhan ekonomi 5,3% sulit dicapai. Angka pengangguran dan kemiskinan bisa membengkak. “ Orang mulai takut spending, permintaan rendah, kemudian terjadi overstock disana dan order dibatalkan. Kita menghadapi kondisi yang berubah terus, oleh karena itu, cara kita juga harus berubah untuk mencari solusi dengan kebijakan yang bisa agile. Ini tidak mudah, tapi harus kita rumuskan,” ujar Arsjad di sela Konferensi Pers Prarapimnas 1-2 Desember 2022, di Menara Kadin, Selasa (29/11/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Kapitalisasi pasar (market cap) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di Bursa Efek Indonesia segera menuju Rp 70 triliun, menyusul masuknya Grup Salim dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebanyak 27 miliar saham baru pada 5 Desember mendatang. Kapitalisasi pasar BUMI mengalami peningkatan signifikan dalam enam tahun terakhir dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 63 triliun. “Market cap BUMI sekarang berada di kisaran Rp 63 triliun. Dan setelah 27 miliar saham baru diterbitkan pada Desember nanti, kapitalisasi pasarnya akan mendekati Rp 70 triliun,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava dalam paparan publik Bumi Resources, Selasa (29/11/2022). Dileep mengaku, pihaknya sama sekali tak menyangka atas pencapaian valuasi perseroan. Karena jika melihat ke belakang, market cap BUMI hanya Rp 1,9 triliun pada 2016. “Pada 2017, setelah restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), kami mengkonversi US$ 2 miliar utang menjadi ekuitas di harga Rp 926 per saham. Saat itu, harga saham adalah Rp 50,” kata Dileep. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan BUMN menembus Rp 1.000 triliun atau tepatnya Rp 1.002 triliun tahun 2023. Belanja PDN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tahun depan bersama hilirisasi ekspor sumber daya alam (SDA), transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT), dan ekonomi digital. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun dapat memberi dampak ekonomi berkisar 1,6-1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja. Hingga November 2022, komitmen belanja PDN lembaga pemerintahan mencapai Rp 994,46 triliun, sedangkan jumlah PDN di e-katalog telah mencapai 2,18 juta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, meski komitmen belanja PDN sudah tinggi, jumlahnya masih perlu diakselerasi. Sebab, realisasi belanja PDN pemerintah pusat dan daerah hingga kini baru mencapai Rp 343,29 triliun dari target Rp 400 triliun tahun 2022. (Yetede)

JAKARTA, ID — Investor dan industri yang mampu memproduksi barang substitusi impor perlu diberikan insentif. Kebijakan ini merupakan satu dari empat langkah pemerintah untuk mendorong keberhasilan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang dipantau di Jakarta, Selasa (29/11/2022). Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tersebut terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah selanjutnya, kata Presiden, yakni dengan peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu menyubstitusi produk impor. Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil. (Yetede)

JAKARTA, ID – Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, pertumbuhan ekonomi  Indonesia akan berlangsung sampai 2045. Itu sebabnya, momentum bonus demografi perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum piramida itu berbalik. Menurut Erick, saat ini, Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Acara KTT G20 di Bali, belum lama ini, menjadi salah satu bukti Indonesia dapat sejajar dengan negara - negara lain dan menunjukkan identitas sebagai bangsa besar. Perhatian dunia yang kini tertuju kepada Indonesia, kata Erick, tidak terlepas dari bonus demografi yang telah mendorong perekonomian kelas menengah Indonesia berturut-turut tumbuh sebanyak 145 juta jiwa, lalu 180 jiwa, dan 221 juta jiwa pada 2030. Namun memasuki tahun 2038, Erick mengutarakan, pertumbuhan itu akan mulai melambat, karena populasi Indonesia dihuni generasi tua seperti yang sekarang dialami Jepang. (Yetede)

JAKARTA-Lima hari berlalu sejak Komisi Pangan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Pertanian menyediakan beras sebanyak 600 ribu ton untuk diserap Bulog. Namun hingga kemarin, pasokan tambahan beras untuk perusahaan pangan pelat merah itu masih jauh panggang dari api. "per pagi ini (kemarin) terealisasi 31 ribu ton," ujar Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya, kepada Tempo pada Selasa, 29 November 2022. Pemerintah menugaskan Bulog untuk segera menambah jumlah beras di gudangnya lantaran dalam sebulan perseroan diperkirakan bisa menyalurkan 150 ribu ton beras untuk KPSH dan program lainnya. Artinya, tanpa tambahan pasokan yang memadai, Badan Pangan Nasional memperkirakan cadangan beras Bulog hanya berada di kisaran 342 ribu ton. Presiden Jokowi, tutur Zulkifli Hasan, bahkan telah memerintahkan Bulog untuk menyerap beras dengan harga komersial atau diatas harga pembelian pemerintah Rp8.320 per kilogram, yakni Rp 10.200 per kilogram. Kelonggaran tersebut diberikan agar Bulog bisa bersaing dengan perusahaan swasta dalam menyerap beras. Namun, hingga kemarin, harapan tersebut tidak kunjung tercapai. (Yetede)

JAKARTA-Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Perekonomian berjanji tak mempersulit pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter demi target penghiliran nikel di Indoensia. Kepala Divisi Project Management Office Sector Energi dan Teknologi KPPIP, Yudi Adhi Purnama, mengatakan pembatasan ekspor bijih nikel selama dua tahun teralkhir mendongkrak investasi proyek smelter. "Agar tren investasinya positif, selalu ada program percepaan dari pemerintah. Apalgi banyak pengembang  smelter yang menjadi proyek strategis nasional (PSN)," tuturnya kepada Tempo, kemarin. Presiden DIrektur PT Vale Indonesia, Febiany Eddy, membenarkan bahwa aktivitas dua proyek pengolahan nikel milik entitasnya dilancarkan karena berstatus PSN. Blok HPAL nikel Pomalaa yang digarap Vale bersama Zheinjian Huayou Cobalt ditargetkan memproduksi 120 ribu metrik ton nikel serta 15 ribu metrik ton kobalt per tahun. "Dari awal berdiri, komitmen kami memang untuk penghiliran nikel di dalam negeri," ucapnya kemarin. (Yetede)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi tangan pemerintah untuk memaksimalkan belanja produk buatan dalam negeri. LKPP membekukan 14.161 produk impor yang ada di katalog elektronik atau e-katalog, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pencoretan produk impor ini dilakukan karena produk serupa buatan dalam negeri sudah tersedia. Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, total produk impor yang turun tayang dari e-katalog mencapai 20.652 item. Ada tiga alasan mengapa produk-produk impor tidak lagi jadi pilihan. Upaya menekan produk impor dalam e-katalog ini juga berbanding lurus dengan realisasi penyerapan produk buatan dalam negeri. Hendrar menyampaikan, target belanja APBN/APBD tahun 2022 untuk produk dalam negeri sebesar Rp 400 triliun. Hingga Oktober, nilai belanja yang sudah terealisasi mencapai Rp 320,5 triliun.